Padang Pariaman--Pemkab Padang Pariaman dipastikan menerapkan e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 2018 mendatang. Hal itu dilakukan untuk efisiensi dan penghematan anggaran daerah.
Bupati Ali Mukhni mengatakan, penerapan e-planning dan e-budgeting merupakan amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam setahun terakhir, KPK sudah mendampingi penerapan e-planning dan e- budgeting di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Padang Pariaman.
"E-planning dan e-budgeting bakal diterapkan pada 2018 mendatang. Kita sudah siapkan perangkat, aturan dan melatih SDM-nya,” ujar Bupati Ali Mukhni yang didampingi Sekdakab, Jonpriadi di Parit Malintang, Kamis pekan lalu.
Orang nomor satu di Padang Pariaman itu optomis, bahwa selain efisiensi anggaran, penerapan e-budgeting mampu mengoptimalkan kinerja birokrasi pemerintahan. "Saat ini, daerah berpacu menerapkan e-budgeting hingga tingkat desa dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat,” ujar alumni Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu.
Sementara itu, Indra, seorang warga Sungai Geringging mengapresiasi langkah Pemkab Padang Pariaman yang akan menerapkan e-budgeting pada 2018 itu. Di era teknologi informasi, masyarakat harus proaktif mengawasi berbagai program kegiatan yang dibiayai APBD.
Menurutnya, penerapan e-budgeting bisa menopang jalannya roda pemerintahan dari sisi pengelolaan keuangan daerah. “Kita dukung Pak Ali Mukhni dalam penerapan e-budgeting, sebagai bukti dalam transparansi anggaran," ujar Indra. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar