Gender Selalu Menciptakan Opini Ketimpangan dan Ketidakadilan

Padang Pariaman--Pembangunan kesetaraan gender merupakan salah satu indikator penunjang terlaksananya program pemerintah. Namun hal itu sering terabaikan, karena kurangnya pemahaman tentang gender itu sendiri. Untuk menanggulangi itu, Dinas Sosal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman melakukan bimbingan teknis (bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG), di LBK Karan Aur, Pariaman.
Mendatangkan dua orang narasumber dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat; Yudha Prima dan Widyaiswara. Dari BKPSDM Herita Dewi. Bimtek yang dilakukan beberapa waktu lalu itu dapat sambutan positif.
Kepala Dinas Sosial PPA Padang Pariaman, Arman menyampaikan, untuk meminimalisasi ketimpangan dan kesenjangan gender di OPD perlu adanya PUG sebagai konsep besarnya, dan PPRG sebagai instrument untuk mencapai PUG dengan mengevaluasi tujuan, peruntukan gender sesuai Pemendagri Nomor 67 tahun 2011.
Menurut dia, Bimtek focal point ini bertujuan meningkatkan wawasan dan pemahaman ASN tentang pentingnya PUG dalam pembangunan citra gender kedepanya. Ini semua dapat berjalan dengan dukungan tim setiap OPD yang telah di bentuk dalam SK Bupati Padang Pariaman menyangkut peranan gender di OPD dan masyarakat.
Secara makna, ujar dia, gender bukanlah jenis kelamin. Gender merupakan sebuah keselarasan, kesesuaian, dan keselamatan peran pria dan wanita tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Pemerintah meningkatkan dan memeratakan pendapatan, pekerjaan, pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini dapat berlangsung dengan efesien jika semua elemen bergerak.
Sementara, Herita Dewi mengatakan, gender sangat terkait dengan mindset atau pola pikir yang tergantung pada budaya daerah, konstruksi sosial dan agama. Isu gender ini selalu menciptakan opini tentang ketimpangan dan ketidakadilan.
"Harapan kita, Bimtek focal point PUG ini dapat di anggarkan di masing-masing OPD di anggara perubahan 2018 atau anggaran DPA tahun 2019," kata Arman. Peserta pelatihan yang berjumlah 84 orang terdiri dari utusan OPD di lingkungan Pemkab Padang Pariaman. (501)