Pariaman--Untuk Menggalang keikut-sertaan seluruh komponen masyarakat dalam mengawasi pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Presiden dan Wakil akan dilaksanakan secara serentak pada 19 April 2019 mendatang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Padang Pariaman, mengelar sosialisasi pengawasan partisipatif, beberapa waktu lalu.
Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, Zainal Abidin mengatakan, pengawasan pemilu partisipatif ini penting digelar mengingat terbatasnya jumlah pengawas dalam mengawasi pemilu. Peran seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan tentang peran KPU melakukan strategi pengembangan pengawasan partisipatif pemilu.
Zainal Abidin yang didampingi Pimpinan Panwaslu Padang Pariaman lainnya, Syaiful Al Islamy, Anton Ishaq dan Kepala Sekretariat Nazwir menyebutkan, pengawasan pemilu partisipatif ini merupakan domain penting yang harus dilakukan secara simultan dan komprehensif.
Peran Panwaslu, kata dia, dengan melakukan strategi pengawasan partisipatif ini akan berdampak positif terhadap kualitas dan prosedural dalam semua tahapan Pemilu.
Menurutnya, Panwaslu Padang Pariaman telah memetakan tahapan-tahapan yang rawan terhadap pelanggaran. Untuk itulah Panwaslu merapatkan barisan untuk melakukan pencegahan pada setiap tahapan demikian.
"Jika berkaca pada Pemilu sebelumnnya, tahapan yang paling rawan pelanggaran itu adalah kampanye dan pungut-hitung suara. Hampir sama dengan persoalan yang dihadapi secara nasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut kita telah mempersiapkan strategi pencegahannya. Namun, demikian keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu tentu sangat-sangat diperlukan," ulasnya.
Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner menyebutkan sosialisasi pengawasan partisipatif ini agar masyarakat bisa terlibat langsung dalam mengawasi pemilihan umum. Dengan optimalnya pengawasan pemilu dilakukan, diharapkan pesta demokrasi 2019 mendatang berjalan transparan, akuntabel dan minimnya pelanggaran.
Vifner menegaskan, Pemilu 2019 tentunya harus didukung dengan pengawasan yang optimal untuk mewujudkan keadilan.
Mantan Ketua KNPI dan KPU Padang Pariaman ini menambahan, dilakukannya pengawasan partisipatif akan dapat menutupi kekurangan pelaksanaan pengawasan Pemilu di setiap tingkatan.
"Masyarakat jangan takut melakukan pengawasan Pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan," ulasnya.
Sementara itu Akademisi, Eka Vidya Putra memaparkan, untuk mewujudkan Pemilu yang transparan, Panwaslu Padang Pariaman harus melibatkan masyarakat dalam pengawasan. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar