Selasa, 08 November 2016

Pemerintahan yang Berbasiskan TIK Dapat Mencegah Tindakan KKN

Pemerintahan yang Berbasiskan TIK Dapat Mencegah Tindakan KKN

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan Pemkab Sidoarjo dan Pemkot Surabaya, di Pendopo Delta Wibawa Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (8/11). Komitmen daerah itu didukung dan diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga dihadiri pimpinan KPK Saut Situmorang.
    Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dalam rangka implementasi praktik terbaik aplikasi perencanaan dan penganggaran keuangan Pemkot Surabaya dan aplikasi Sistem Perijinan Terpadu (Sipadu) Pemkab Sidoarjo.
    Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah menyambut baik kegiatan yang di fasilitasi KPK ini sebagai kegiatan best practice bagi kabupaten dan kota di Indonesia, terkait aplikasi Sipadu Kabupaten Sidoarjo. "Kekuatan Sipadu ini terletak dari pelimpahan kewenangan perijinan dari bupati ke Kepala SKPD Pelayanan Terpadu Satu Pintu," kata dia.
    Hal senada juga diungkapkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Dia menekankan, salah satu keuntungan pemerintahan berbasis elektronik adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan effisien. "Saya kira komitmen Bupati Padang Pariaman menerapkan e-Govenment sangat baik," kata Risma.
    Pimpinan KPK, Saut Situmorang menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan ini adalah salah satu proses membentuk peradaban baru dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan. Pelayanan secara konvensional yang lebih boros dalam menggunakan sumber daya sudah harus di tinggalkan dan mengarah kepada pelayanan cepat dan effisien yang berbasiskan TIK.
    "Pemerintahan yang berbasiskan TIK juga akan dapat mencegah terjadinya tindakan KKN, karena semua proses dilakukan by sistem dan secara tansparan," tambah Saut Situmorang.
    Bupati Ali Mukhni yang di dampingi Asisten Ekbang Kesra, Ali Amran memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga dapat membantu daerah dalam pengimplementasian e-Goverment, khususnya terkait aplikasi perencanaan dan keuangan, serta aplikasi perijinan.
    Ali Mukhni menambahkan, inovasi dalam birokrasi pemerintahan harus terus dilakukan, khususnya inovasi penerapan teknoIogi informasi di instansi pemerintahan, agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, transparan dan kepastian waktu.
    Kabag Pengeloloaan Data Eektronik (PDE), Rudy Rilis mengatakan, bahwa Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Ritik) yang pertama di Sumbar. Ritik bertujuan agar pengembangan e-Government secara sitematik dan terpadu untuk transparansi dan efisiensi. (501)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar