Padang Pariaman--Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur optimis dapat menekan angka kemiskinan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat secara bertahap. Tahun 2015, tercatat angka kemiskinan masih 10 persen dari jumlah penduduk di Padang Pariaman.
Hal tersebut diungkapkannya pada rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2016 di Aula Hotel Inna Muara, Padang, Rabu (14/12). Rakor dibuka oleh Wabup Sumbar Nasrul Abit yang dihadiri oleh Wakil Bupati dan Wakil Walikota Se-Sumbar.
"Insya Allah, kita bertekad menekan angka kemiskinan hingga 8,5 persen sama dengan target Pemprov," tegas Wabup Suharti Bur. Adapun sasaran yang harus dicapai tahun 2017 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 7,12 persen, menekan angka pengangguran sebesar 5 - 5,3 persen, angka kemiskinan turun hingga 8 - 8,5 persen dan indeks pembangunan manusia sebesar 75,7 persen.
Strategi yang telah dilakukan masa kepemimpinan Ali Mukhni-Suhatri Bur; memacu pembangunan infrastruktur, sehingga membuka lapangan kerja dan membuka peluang investasi untuk menekan angka kemiskinan. Infrastruktur meliputi; pembangunan mega proyek bertaraf internasional bernilai triliunan, perbaikan jalan, jembatan, irigasi, sarana pariwisata, perkantoran dan sarana ibadah.
"Semakin bagus infrastruktur, semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi daerah," kata Suhatri didampingi Kabag Humas Hendra Aswara. Selain itu juga meningkatkan bantuan sosial dan ekonomi kerakyatan yang tepat sasaran, di antaranya pembangunan rumah tidak layak huni, alat pertanian, bibit perkebunan, UMKM dan inovasi lainnya.
Wabup Suhatri Bur juga mempertimbangkan untuk mengadakan kerjasama antar daerah dengan penggalian dan pemanfaaatan sumber daya potensial yang saling menguntungkan. Mengingat terbatasnya APBD, tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kerjasama daerah dengan pihak swasta, seperti pengelolaan waterboom, pemasaran cokelat dan promosi wisata.
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan, kata Suhatri Bur, harus didukung pula dengan pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat dan memperkuat substansi, serta memperkuat kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Saat ini APBD Padang Pariaman 2017 sebesar Rp1,4 triliun yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan.
Ia mengakui, anggaran yang ada belum mencukupi untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. "Walau anggaran terbatas, bupati dan wabup terus berjuang kepada Pemerintah Pusat untuk mengucurkan dana yang lebih besar untuk Padang Pariaman," kata mantan Ketua KPU Padang Pariaman itu.
Wagub Sumbar Nasrul Abit menghimbau kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam menekan angka kemiskinan. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar