Penghargaan yang diterima ini seperti diakui sendiri oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni terbilang prestisius, pasalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada tiga daerah kabupaten dan kota di Indonesia dari 514 daerah se Indonesia, pada pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55. Tiga daerah itu adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Makassar dan Kabupaten Kudus.
"Penghargaan ini merupakan rahmat yang begitu luar biasa yang diberikan Allah bagi Kabupaten Padang Pariaman. Dan ini juga sekaligus buah dari inovasi yang kita lakukan selama ini. Khususnya inovasi yang dilakukan Dinas Kesehatan yang didukung kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil," ujar Ali Mukhni.
Pihaknya jelas merasa bangga karena program yang melibatkan intergrasi antara dua dinas terkait di lingkungan Pemkab Padang Pariaman ini berhasil mendapatkan pengakuan dari jajaran Kementrian Kesehatan RI. "Dapat kita bayangkan saja, penghargaan ini hanya diserahkan kepada Padang Pariaman, atau satu-satunya untuk pulau Sumatera," imbuhnya bahagia.
Penghargaan diserahkan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto kepada Bupati Ali Mukhni di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof Sujudi, Kemenkes RI, Selasa lalu. Pemkab Padang Pariaman dinilai memiliki administrasi pencatatan sipil yang terstruktur, memiliki kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kemenkes RI juga menilai Ali Mukhni sebagai kepala daerah dengan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kehamilan, kelahiran, dan kematian. Seperti diakui Menteri Kesehatan RI, Terawan, penghargaan yang diserahkan ditujukan bagi individu maupun instansi atau lembaga terkait lainnya yang telah berkontribusi dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan sektor dunia kesehatan di Indonesia.
"Harapan kita ke depannya bisa memotivasi berbagai pihak yang ada agar lebih peduli dalam memajukan dan mengembangkan sektor kesehatan yang ada, dan seperti diketahui, pembangunan sektor kesehatan dewasa ini telah menampakkan hasil yang sangat menggembirakan," terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, Yutiardy Rivai tidak dapat menyembunyikan rasa bahagia dan bangganya atas prestasi yang diraih akhir tahun 2019. "Bahagia dan bangga atas kinerja yang telah dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan serta bantuan dari Kepala Dinas Dukcapil M. Fadhly, sehingga penghargaan ini dapat kita raih," hemat Yutiardy didampingi Sekretaris Disdukcapil Martoni.
Tak kalah penting dari semua itu, tambah Yutiardy, arahan dari bapak Bupati Ali Mukhni yang terus mendorong dan memotivasi kami untuk berbuat yang terbaik bagi Padang Pariaman. "Tugas berat bagi kami karena Dinas Kesehatan sejak tahun 2013 selalu menorehkan prestasi sehingga Kemenkes selalu mengapresiasi," tukuknya. (501)
--------------------------------------------------
Tahun Ini Padang Pariaman Dapat DAK Rp191 Miliar
Padang Pariaman, Singgalang
Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara monitoring pekerjaan infrastruktur jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
Ada tiga ruas jalan yang dimonitor pengerjaannya, yaitu ruas jalan Padang Kajai - Hulu Banda, ruas jalan Pasa Usang - Katapiang dan ruas jalan Sicincin - Pakandangan. Ketiga ruas jalan tersebut senilai Rp41.120.970.000. "Jalan mulus adalah program Bupati Ali Mukhni. Pembangunan jalan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dulu, tiga ruas jalan ini terasa sempit, sekarang semakin lebar dan lebih nyaman," kata Inspektur Hendra Aswara saat meninjau jalan Pasa Usang - Kataping, beberapa waktu lalu.
Monitoring oleh Inspektorat, ujar Hendra, agar memastikan pekerjaan telah dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan taat aturan. Pekerjaan tersebut juga dikawal oleh TP4D Kejaksaan Negeri Pariaman.
Menjelang akhir tahun, mantan Kepala Dinas Perizinan itu menghimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan alokasi dana DAK agar segera menuntaskan pekerjaan baik fisik maupun non fisik. Kemudian diharapkan segala administrasi pencairan dana dikakukan sebelum tanggal 17 Desember 2019. "Sebelum pencairan, akan direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat sepuluh hari sebelumnya atau mulai tanggal 7 Desember mendatang," kata alumni STPDN Angkatan XI itu.
Tahun ini, tambah Hendra, Padang Pariaman mendapatkan DAK seluruhnya lebih kurang sebesar Rp191 miliar. Di antaranya untuk Dinas Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman, Sentra IKM, Pertanian, Pariwisata dan lainnya. "Kita apresiasi bagi dinas yang sudah menyelesaikan pekerjaan dan bagi yang belum agar segera dipacu sebelum habis kontrak," tukuk Hendra. (501)
----------------------------------------
BPKD Bisa Dimekarkan Menjadi Dua PD, BPKD dan Dinas Pendapatan Daerah
Parik Malintang, Singgalang
Wakil Buapti Padang Pariaman Suhatri Bur membuka Focus Group Discussion (FGD) evaluasi kelembagaan di Hall Kantor Bupati, Parik Malintang.
FGD yang digelar Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman itu menghadirkan narasumber utama Wakil Direktur Pusat Studi Otonomi Daerah IPDN, Dr. Halilul Khairi.
“Berbicara tentang FGD tentu formatnya berdiskusi secara intens dengan topik terarah dan fokus dalam sebuah kelompok yang beranggotakan delapan sampai dua belas orang, agar target diskusi tersebut tercapai seperti yang diharapkan,” ujar Suhatri Bur.
Yang menjadi fokus, kata Suhatri melanjutkan, dalam diskusi ini adalah untuk meningkatkan serta mengevaluasi terkait pembinaan dan pengendalian dalam melakukan pelayanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018.
“Saat ini Padang Pariaman memiliki 43 Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, badan, dinas, kantor dan kecamatan yang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dari segi jumlah masih terbilang sedikit. Dari segi tipe, belum semuanya bertipe A, masih ada yang tipe B dan tipe C," urai mantan Ketua KPU tersebut.
Dinas yang bertipe C seperti Dinas Perhubungan, kata Suhatri melanjutkan, memiliki tugas dan fungsi yang berat seperti mengurus transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut dan sungai serta mengerjakan tugas tambahan dalam bidang energi listrik selain melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian ada PD yang bertipe A tetapi sebenarnya bisa dimekarkan menjadi dua PD, yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang saat ini memiliki enam bidang.
"Seharusnya BPKD bisa dimekarkan menjadi dua PD yaitu BPKD dan Dinas Pendapatan Daerah, sehingga pelayanan di bidang keuangan dan pengelolaan pendapatan menjadi optimal," hematnya.
Kemudian, katanya, menyinggung status Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang harus naik status menjadi badan tetapi menjadi instansi vertikal. "Untuk itu sudah saatnya dilakukan evaluasi karena nomenklatur PD pasca diberlakukannya PP No. 18 tahun 2016 sudah berumur tiga tahun," tukuknya. (501)
--------------------------------------
Dana Desa Lebih Diarahlan ke Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Parik Malintang, sINGGALANG
Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengekspose Kompetensi dan Transparansi Dana Desa di hadapan Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Tingkat Provinsi Sumatera Barat, di Ruang Rapat Setdakab Parik Malintang, Rabu lalu.
Turut hadir mendampingi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Erman, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Taslim, Kepala Bagian Humas dan Protokol Andri Satria Masri, dan Camat se Padang Pariaman. Sementara dari Tim Penilai hadir Sekretaris DPMD Sumbar Azwar, pamong senior, Rusdi Lubis, Basril Basyar (Penasehat PWI, Dosen Unand), Jayusdi Effendi (Wartawan Harian Padan Ekspres), Gusfen Khairul (Wartawan Senior Mingguan Target), Sawir Pribadi (Wartawan Senior Singgalang), Khairul Anwar (Konsultan Pendamping Dana Desa).
Azwar, selaku koodinator rombongan mewakili Kepala Dinas DPMD Sumbar menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun suatu nagari menjadi lebih baik. Dana yang akan diberikan diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran dana ini adalah untuk mewujudkan desa/nagari yang mandiri.
Azwar juga mengingatkan pemerintah nagari dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa/nagari dilakukan secara transparan, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana yang ada. Kepala Daerah harus melakukan pembinaan yang maksimal dengan kebijakan yang efektif kepada para pengelola dana desa/nagari.
Wakil Bupati Suhatri Bur menyampaikan, pembangunan suatu daerah dimulai dari nagari, kemajuan nagari akan mencerminkan kemajuan daerah. Diharapkan penilaian ini mampu memacu semangat untuk terus membina penggunaan dana desa/nagari, dengan baik dan maksimal. "Penggunaan dana desa juga diarahkan sejalan dengan visi daerah dan nagari. Untuk itu kita selalu mengingatkan walinagari untuk lebih mengarahkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
"Selama empat tahun akumulasi pemanfaatan dana desa di Padang Pariaman sudah mencapai Rp196.566.779.000,-. Dana sebesar itu telah menghasilkan jalan desa sepanjang 397.083 meter, jembatan 85 unit, pasar desa 6 unit, BUMNag 62 unit, embung 2 unit, irigasi 25.177 meter, sarana olahraga 6 unit, penahan tanah (talud) 14.973 meter, air bersih 24 unit, MCK 55 unit, polindes 44 unit, drainase 25.635 meter, PAUD-TK 44 unit dan posyandu 9 unit," beber Suhatri. (501)
-----------------------------------
PDAM Diharapkan Membuka Layanan Pengaduan Pelanggan
Parik Malintang, Singgalang
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman mengadakan rapat koordinasi dengan Direktur PDAM dan jajarannya di Ruang Rapat Inspektorat, Selasa lalu. Rapat juga dihadiri Kabag Hukum Rifki Monrizal dan Kabag Humas Andri Satria Masri.
Inspektur Hendra Aswara mengatakan, rapat tersebut untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan saran masukan untuk kemajuan perusahaan daerah tersebut. "Inspektorat evaluasi kinerja OPD dan termasuk perusahaan daerah, seperti PDAM. Ini sudah rutin kita lakukan untuk dilaporkan kepada pimpinan," kata Hendra Aswara usai rapat tersebut di ruang kerjanya.
Inspektur Hendra Aswara mengapresiasi inovasi PDAM dalam pembayaran tagihan yang sudah memanfaatkan tekonolgi informasi melalui transaksi non tunai. Pelanggan sudah bisa membayar tagihan melalui bank, kantor pos dan unit kerja di kecamatan sesuai ketentuan. "Untuk menghindari pungutan liar, PDAM sudah berbenah bekerjasama dengan bank dan pos. Bahkan sudah ada menggunakan android," ujar mantan Kabag Humas itu.
Untuk keterbukaan informasi, Hendra mendorong agar PDAM membuka layanan pengaduan yang bekerjasama dengan Bagian Humas dan Protokol, sehingga layanan PDAM lebih cepat, transparan dan akuntabel.
Sementara Direktur PDAM Aminuddin mengatakan, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat daerah sangat diperlukan. "Kami sangat berterima kasih atas evaluasi kinerja Inspektorat, juga atas saran masukan untuk kemajuan PDAM," kata Aminuddin. Adanya monitoring dari Inspektorat, kata Aminuddin, agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan. (501)
-------------------------------------------------
Bonus MTQ Sumatra Barat Diserahkan
Padang Pariaman, Singgalang
Qori, Qoriah dan Pelatih Kontingen Padang Pariaman pada MTQ ke-38 Sumbar di Solok, terlihat bahagia saat Bupati Ali Mukhni menyerahkan bonus kepada peraih medali, Jumat (15/11) di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman.
Bupati Ali Mukhni mengatakan, Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang peduli terhadap penyelenggaraan MTQ, dengan tujuan agar lahir qori dan qoriah yang mahir dalam membaca dan menulis Alquran. “Sebagaimana diketahui visi Kabupaten Padang Pariaman menjadikan kabupaten unggul dalam mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas dan sejahtera yang diwujudkan dalam lima misi utama. Salah satunya mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Padang Pariaman ini juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kafilah dan Pelatih yang telah mengharumkan nama daerah pada penyelenggaraan MTQ Nasional ke-38 Tingkat Provinsi Sumatra Barat tahun 2019. “Selamat kami ucapkan kepada seluruh peserta yang berhasil membawa pulang hadiah pada MTQ ini. Semoga semua Kafilah dan Pelatih bisa lebih bekerja keras lagi dan lebih siap untuk mengikuti MTQ Nasional yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 mendatang, dan yang menjadi tuan rumah adalah Kabupaten Padang Pariaman,” tambahnya.
Pada penyerahan ini jumlah bonus yang diberikan sebesar Rp577.000.000,- ditambah dengan bantuan dari Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp10.000.000 dengan rincian juara I mendapat Rp25 juta, juara II sebesar Rp15 juta, juara III sebesar Rp10 juta, harapan I Rp3,5 juta, harapan II Rp3 juta, dan harapan III sebesar Rp2,5 juta. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar