Lubuk Alung--Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Minggu (3/10) gelar Sosialisasi Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif Melalui Sarana Kebudayaan, di Hotel Minang Jaya Lubuk Alung.
Sosialisasi itu mengangkat tema "Refleksi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Melalui Seni dan Kabudayaan, Menuju Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman".
Ketua Panitia Pelaksana Anton Wira Tanjung melaporkan, sosialisasi ini penting dilakukan jelang Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. "Tugas pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu bersama jajarannya, namun tugas pengawasan pemilu itu juga tugas berbagai lapisan seluruh masyarakat melalui pengawasan partisipatif," sebut Anton Wira Tanjung.
Sementara itu Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq menyebutkan, berdasarkan pengalaman Pileg dan Pilpres tahun 2019 peran masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat membantu Bawaslu melakukan pengawasan, baik itu dilakukan ormas, LSM dan peran rekan-rekan pers.
Menurut Anton Ishaq, pada Pilkada serentak 2020 mendatang Bawaslu Padang Pariaman sudah menyusun strategi, agar pengawasan bisa berjalan maksimal. "Untuk menekan kasus politik uang pada Pilkada, Bawaslu membentuk Satgas anti politik uang," ulasnya.
Sedangkan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dan Humas Bawaslu Sumbar Vifner menyebutkan, pengawasan pemilu melalui pertunjukan kesenian dinilai sangat efektif. "Dulu ketika saya menjadi Ketua KPU pesan-pesan disampaikan melalui pertunjukan kesenian untuk mengajak partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya," ulasnya.
Kini, sebut Vifner, kegiatan serupa juga diadopsi oleh Bawaslu untuk menyampaikan pesan-pesan pengawasan pemilu kepada masyarakat melalui pertunjukan kesenian, seperti yang ditampilkan Sanggar Umbuik Mudo Sungai Asam.
Terkait refleksi pemilu, pileg, dan pilpres permasalahan di ranah penyelenggara diawali sumber data yang dipergunakan dalam pemutakhiran data pemilih, konflik internal parpol pengusung pasangan calon.
Kemudian pembuktian keterpenuhan persyaratan calon, ketersediaan anggaran pemilu, netralitas ASN, penyalahgunaan anggaran, intimidasi, teror dan konflik. Terkait dengan minimnya anggaran yang diterima Bawaslu, diharapkan dapat dimaksimalkan penggunaannya. Jangan anggaran menjadi alasan tidak maksimalnya dalam melakukan pengawasan Pilkada. (501)
----------------------------------------
OPD Harus Fokus Merencanakan Program Terukur
Padang Pariaman, Singgalang
Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni meminta Inspektorat memonitor percepatan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019. Peran aktif Inspektorat diharapkan mengetahui progress masing-masing Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Karena saat ini sudah memasuki triwulan IV, saya ingatkan kegiatan OPD hanya tersisa satu setengah bulan dari sekarang. Inspektorat harus berperan untuk memastikan serapan anggaran hingga tutup buku nantinya," kata Bupati Ali Mukhni, Jumat (01/11).
Orang nomor satu di Padang Pariaman itu mengatakan, dalam menghadapi tahapan pembahasan APBD 2019, seluruh OPD harus fokus merencanakan kegiatan program terukur, obyektif, rasional, dan dengan mengedepankan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kita komit APBD pro Rakyat. Kita berjanji kepada rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. Kepala OPD harus bertanggungjawab penuh. Jika anggaran terserap optimal maka pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar alumni Harvard Univesity di Amerika Serikat itu.
Inspektur Hendra Aswara membenarkan instruksi Bupati Padang Pariaman, bahwa Inspektorat selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus ikut meriviu penyerapan anggaran OPD, pengadaan barang dan jasa, serta penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2019.
"Peran APIP punya posisi yang sangat strategis dalam rangka penyerapan anggaran. Insya Allah, minggu ini kita turunkan tim untuk monitoring ke OPD," ujar Hendra.
Serapan anggaran, kata Hendra, sudah cukup baik dari tahun ke tahun. Contohnya pada tahun 2016, dari APBD sebesar Rp1,4 triliun dengan serapan sebanyak 95,54 %. Kemudian tahun berikutnya juga relatif sama.
"Instruksi bupati untuk monitoring serapan anggaran sebagai bukti kepedulian beliau terhadap kepastian program dan kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat," ujar Hendra yang pernah menjabat sebagai Kabag Humas ini. (501)
-----------------------------
Inspektorat Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Taat Azas
Padang Pariaman, Singgalang
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan hasil reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaraan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Reviu dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD pada APBD tahun 2020 yang dihadiri langsung oleh Kepala OPD beserta staf.
"Hasil revieu RKA per OPD tahun 2020 sudah kita sampaikan ke Kepala OPD. Saya rasa Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) yang terbaik," kata Inspektur Hendra Aswara di ruang kerjanya, Parit Malintang, Kamis lalu.
Pelaksanaan reviu RKA untuk memberikan keyakinan terhadap kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.
"Kita menghindari adanya kegiatan yang naik di jalan tanpa perencanaan," ujar mantan Kadis Sosial itu. Secara teknis, lanjut Hendra, dokumen tersebut terlebih dahulu dicermati tim Bappeda dan TAPD, setelah itu APIP melakukan reviu. Reviu tersebut dilakukan mulai tanggal 19 hingga 25 Oktober melalui percermatan data dan dokumen serta diskusi klarifikasi dengan OPD terkait. Tim reviu terdiri dari 4 tim dengan pembagian tugas reviu sesuai dengan tugas pendampingan dan asistensi OPD di Inspektorat.
"Berita acara hasil reviu ditandatangani oleh Kepala OPD dan kami apresiasi yang sudah melakukan sinkronisasi antara perencanaan, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran yang memadai," ujar peraih peringkat satu kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat propinsi Sumbar ini.
Bupati Ali Mukhni berharap, Inspektorat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang taat azas, taat aturan dan taat hukum. "Tim TAPD dan Inspektorat harus bersinergi mulai perencanaan hingga penganggaran untuk menghasilkan APBD yang tepat sasaran sesuai visi misi Kepala Daerah," ujar bupati yang akan maju jadi calon Gubernur Sumbar ini. (501)
-----------------------------------------------------------
Seluruh OPD Dituntut Mewujudkan Zona Integritas
Padang Pariaman, Singgalang
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pembenahan dan peningkatan pembangunan zona integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Bahkan, dukungan tersebut terus digaungkan dalam setiap kesempatan.
“Kami mengajak OPD untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal ini juga untuk mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM,” ujar Inspektur Padang Pariaman Hendra Aswara, Kamis lalu.
Dikatakannya, zona integritas adalah suatu komitmen bersama untuk menjadikan unit kerja yang bersangkutan menjadi WBK serta menghindari terjadinya penyimpangan. Acuannya, kata Hendra, adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Jadi, pengawasan bisa kita lakukan by sistem. Ketika ada komitmen individu maupun pimpinan organisasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, maka standarnya sudah jelas. Tidak melakukan hal yang sifatnya merugikan masyarakat, misal pungutan liar, kutipan, korupsi dan sebagainya,” kata alumni STPDN itu.
Dia menyebutkan, saat ini OPD yang sudah melakukan komitmen untuk membangun zona integritas adalah Dinas Dukcapil, Inspektorat, RSUD, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian. Pihaknya akan terus memberikan pendampingan, agar seluruh OPD masuk dalam zona integritas.
“Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran pelayanan aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kami ada, kami melayani dan kami memberikan manfaat untuk mereka. Mudah-mudahan ke depan, seluruh OPD bisa komitmen dalam membangun zona integritas,” ujar mantan Kabag Humas itu.
Diketahui bahwa Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (501)
-------------------------------------
Pekerjaan Fisik Diawasi Agar tak Melenceng dari Perencanaan
Padang Pariaman, Singgalang
Inspektorat dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pekerjaan fisik di sejumlah wilayah dalam daerah itu.
Monev T4PD dan Inspektorat bertujuan untuk memastikan pekerjaan fisik yang ada sesuai perencanaan dan memperoleh hasil yang memuaskan.
"Seperti yang bupati dan Kajari sering sampaikan, bahwa agar pekerjaan tepat sasaran, tepat mutu dan tepat manfaat," kata Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara, Senin lalu.
Monev, lanjut Hendra, dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas pekerjaan agar tak melenceng dari perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Dalam melakukan Monev, pihak TP4D bekerjasama dengan konsultan, tim teknis dan OPD terkait.
Sebanyak 14 proyek pembangunan stategis di Kabupaten Padang Pariaman mendapat pendampingan dari TP4D Kejari Pariaman, di antaranya pembangunan Masjid Raya, kantor DPRD, akses jalan Tarok City, jalan Pasar Usang-Katapaing, Sentra IKM Malibou dan lainnya.
"Kita sangat berterima kasih kepada Kajari Pariaman. Semoga program pembangunan berjalan lancar dan dapat dinikmati masyarakat dengan kualitas yang baik," kata mantan Kadis PMPTP itu.
Diketahui bahwa pendampingan yang dilakukan TP4D memberikan dukungan dalam mencegah penyimpangan dan mencegah potensi kerugian negara. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar