Padang Pariaman Optimis Dapat Kabupaten Layak Anak

Padang Pariaman--Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumbar Besri Rahmat mengapresiasi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara yang berkomitmen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Komitmen tersebut dibuktikan dengan diselenggarakannya sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan Penghapusan  Kekerasan Perempuan berbasis gender dan anak. "KHA dan sosialisasi merupakan indikator yang sangat penting dalam pemenuhan hak anak. Karna komitmen daerah ini akan mewujudkan Padang Pariaman menjadi Kabupaten Layak Anak," kata Besri.
Dikatakannya, bahwa Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga dilahirkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. "Kami harap juga kabupaten dan kota dapat membuat Perda atau aturan turunannya," kata mantan Kabid Arsip Padang Pariaman itu.
Kabid Perlindungan Anak Sumbar, Eva mengatakan bahwa Pemprov juga melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak berbasis sekolah. Sosialisasi juga didukung Ketua PKK Sumbar yang turun langsung dalam pencegahan kekerasan pada anak dan anak yang berhadapan dengan hukum.
"Perlu juga sinkronisasi antara Pemda dengan lintas sektor menghadapi kasus kekerasan pada anak. Jadi duduk bersama agar menekan angka kekerasan anak, termasuk LGBT," kata Eva.
Sementara Kepala DSP3A Hendra Aswara melaporkan, kegiatan KHS berlangsung selama dua hari tanggal 31 Maret - 1 April 2019 di Hotel Gran Zuri Padang. Jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari Kepala OPD, Instansi Vertikal, Camat, Walinagari, tenaga pendidikan, pendidikan dan stakeholders lainnya.
Pelatihan ini, kata Hendra, diharapkan sebagai orangtua, masyarakat, lembaga maupun stakeholders dapat berperan aktif meningkatkan perlindungan terhadap anak. Ia juga berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat menjadi acuan bagi SKPD dan sektor lainnya untuk memperhatikan hak-hak anak dalam kebijakan dan pelaksanaan program ataupun kegiatan sebagai cikal bakal mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kabupaten Layak Anak.
“Dukungan stakeholders yang kuat, maka kita optimis raih Kabupaten Padang Pariaman tahun ini,” kata alumni STPDN itu. (501)