Hasil Penggalangan ASN dan LMP Padang Pariaman Diantar ke Solsel
Padang Pariaman, Singgalang
Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengirim tim bantuan kemanusiaan peduli bencana alam ke Kabupaten Solok Selatan yang sedang tertimpa bencana banjir bandang dan longsor, Jumat (13/12) lalu.
Tim dipimpin Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman Syafriwal, didampingi Kepala Bagian Kesra H. Anwar, masing-masing bersama jajarannya. Bersama tim ikut juga organisasi kemasyarakatan (Ormas) Laskar Merah Putih (LMP) dipimpin langsung Ketua Markas Cabang Padang Pariaman Pepforil, bersama sejumlah anggota.
Rombongan diterima Sekretaris Dinas Solok Selatan Ernita Jumarni di Posko Utama Bencana Solok Selatan di Kantor Kecamatan Sungai Pagu. Dalam sambutannya, Ernita Juniarti terharu atas kedatangan tim Padang Pariaman bersama LMP memperlihatkan kepeduliannya atas bencana alam yang menimpa Solok Selatan.
"Terima kasih kepada bapak Bupati Padang Pariaman beserta seluruh ASN dan LMP Padang Pariaman yang telah berpartisasi dan menunjukkan kepeduliannya atas bencana yang menimpa kami. Semoga Allah membalasnya dengan pahala berlipat ganda," kata dia.
Menurut Ermita Juniarti, banjir bandang pertama terjadi pada 25 November lalu. Pagi tadi, (13/12) banjir bandang terjadi lagi dan lebih dasyat dari sebelumnya. Semua logistik sudah dibagikan kepada korban yang terpapar sebelumnya. "Alhamdulillah, bantuan dari Padang Pariaman adalah yang pertama datang dan segera dimasak oleh tim Tagana Solsel," sebut Ermita Juniarti
Syafriwal menyampaikan pesan duka cita Bupati Padang Pariaman kepada Pemkab dan masyarakat Solok Selatan yang sedang tertimpa bencana. "Pak bupati awalnya akan ikut bersama rombongan namun karena malam nanti ada jamuan makan malam dengan bapak Presiden di Balaikota Pariaman dalam rangka acara Hari Nusantara, kepada kami diminta untuk datang mewakili," jelas Syafriwal didampingi Kabag Kesra dan Ketua LMP.
Bapak bupati, sambungnya, sangat memahami kondisi di Solok Selatan karena hampir semua daerah di Sumbar menjadi langganan bencana. "Tidak terkecuali Padang Pariaman yang pernah dihoyak gempa dahsyat tahun 2009 lampau, sehingga suasana kebatinan dan mental warga yang terkena bencana alam sangat dipahami," ujar Syafriwal.
Oleh karena itulah, sambung Anwar, beberapa hari setelah banjir bandang pertama, bupati memerintahkan Bagian Kesra untuk menggalang dana dan bantuan logistik kepada seluruh ASN guna membantu meringankan beban saudara di Solok Selatan.
Ketua LMP Padang Pariaman Pepforil yang juga mantan anggota DPRD menimpali, bahwa sudah sejak lama jiwa peduli masyarakat itu ada, sehingga setiap mendengar kabar kejadian bencana baik di Sumbar maupun luar Sumbar otomatis saja melakukan penggalangan dana termasuk ormas LMP. "LMP ini baru ada dua di Sumbar, Padang dan Padang Pariaman. Kami selalu turun ke jalan mengumpulkan sumbangan untuk disalurkan ke daerah bencana. Bersama tim Pemkab Padang Pariaman kami ikut menyumbang walau hanya sedikit dari segi jumlah," kata Pepforil didampingi anggotanya.
Tim Padang Pariaman bersama LMP menyerahkan bantuan berupa mie instant 20 kardus, popmie 15 kardus, gula 40 kilogram, teh 20 pak, kopi 20 kilogram, minyak goreng 20 liter, beras 200 kilogram, uang tunai dari ASN Padang Pariaman dan LMP. (501)
-----------------------------------------------
PKK Padang Pariaman Dituntut Memberikan yang Terbaik pada Masyarakat
Padang Pariaman, Singgalang
Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman H. Jonpriadi membuka rapat evaluasi kegiatan 10 Program PKK tahun anggaran 2019 dan penyusunan program kerja Tim Penggerak PKK tahun anggaran 2020, Jumat (12/13) di Hall Kantor Bupati, Parik Malintang.
Menurut Jonpriadi, pencapaian visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan PKK. "Ada beberapa pogram kerja yang harus ditingkatkan agar dapat membenahi ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, seperti pada bidang kesekretariatan, perilaku gotong royong dan perilaku hidup bersih dan sehat. Program-program yang diutamakan itu hendaknya cepat dilaksanakan untuk pembenahan program-program kerja tersebut agar menjadi lebih baik," katanya.
Katanya lagi, untuk mencapai peningkatan program kerja diperlukan sinegritas antara PKK di kabupaten, kecamatan dan nagari yang saling bekerjasama untuk membenahi program-program kerja menjadi program yang lebih baik. "Yang namanya evaluasi sangat diperlukan dalam sebuah kegiatan dan melihat sejauhmana capaian yang telah dilakukan. Semoga selanjutnya PKK dapat meningkatkan kinerjanya setiap tahunnya. Hendaknya harus selalu memberikan pemahaman dan penekanan ke masyarakat agar tetap menjaga kebersihan dan selalu menerapkan hidup bersih dan dapat melihat sisi yang kurang pada tahun lalu," ungkapnya.
"Saya berharap PKK dapat membantu dan membimbing masyarakat agar taat kepada peraturan daerah yang berlaku, seperti izin usaha dan bangunan demi menunjang pendapatan daerah," ungkapnya
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Erman menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk mengenali program kerja tahun 2019. Pelaksanaan PKK pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan dan untuk membahas penyusunan program kerja PKK, peserta rapat sebanyak 200 orang yang terdiri dari pengurus PKK kabupaten, kecamatan dan nagari. (501)
-----------------------------------------------------------
Dana Hibah Harus Dikelola dengan Transparan dan Bertanggungjawab
Padang Pariaman, Singgalang
Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah itu, Rabu (11/12) di Hotel Nan Tongga Pariaman.
Suhatri Bur memberikan apresiasi kepada pengurus KONI karena telah mengadakan Bimtek untuk pertama kalinya. Kepada seluruh pengurus KONI agar menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan semestinya. Bimtek tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana hibah ini diadakan agar dalam pencairan dana tidak mengalami masalah dan tentunya harus dapat dipertanggubgjawabkan.
Menurut Suhatri Bur, dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus jelas tujuan dan maksud penggunaan dana yang tercantum dalam proposal yang diajukan. "Sebagai insan olahraga yang menggunakan dana negara untuk setiap kegiatan yang dilakukan, maka kita hendaknya menggunakan dana tersebut dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjerat aturan hukum," tegasnya.
Kepada seluruh pengurus KONI, Suhatri Bur menekankan, bahwa dana hibah yang diberikan hendaknya dipergunakan dengan semestinya dalam waktu yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua pelaksana Bimtek April, menyebutkan narasumber Bimtek terdiri dari Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta Kejaksaan Negeri. Peserta 100 orang, berasal dari anggota pengurus KONI dan anggota cabang yang diutus sebanyak 2 orang per cabang. (501)
----------------------------------------------
Padang Pariaman Raih Prediket Kabupaten Peduli HAM
Padang Pariaman, Singgalang
Bertepatan dengan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-71, 10 Desember 2019, Pemkab Padang Pariaman kembali mendapatkan penghargaan bergengsi tingkat nasional.
Pemkab Padang Pariaman dianugerahi sebagai pemerintah kabupaten yang peduli HAM dan pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika No. 65 Braga Kota Bandung, Selasa (10/12). Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Prof. Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoli langsung kepada Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni.
Bersama 11 kota/kabupaten lain di Sumatera Barat dari sebanyak 272 kota dan kabupaten mendapat penghargaan Kemkumham karena dianggap memiliki komitmen dan upaya untuk memenuhi hak-hak dasar warga dan masyarakatnya. "Alhamdulillah, rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak khususnya Bagian Hukum yang sudah mendukung serta bersinergitas demi kemajuan Padang Pariaman. Kemenkumham menilai Padang Pariaman telah memenuhi kriteria sebagai kabupaten peduli HAM dan sudah menerapkan pelayanan publik berbasis HAM setelah melalui penilaian dan verifikasi melalui tiga tahapan," kata Ali Mukhni didampingi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Rifki Monrizal.
Sebagaimana yang disampaikan Menkumham Yasonna Laoly, sambung Ali Mukhni, pemberian penghargaan untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah. Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan.
“Yang dimaksud dengan peduli itu merujuk kepada upaya pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia. Dengan demikian, dalam hasil penilaian terhadap upaya yang telah dilakukan daerah ada tingkatannya, yakni Kabupaten/Kota yang Peduli, Cukup Peduli, dan Kurang Peduli Hak Asasi Manusia, sesuai dengan capaian yang telah diraihnya,” jelas Ali Mukhni mengutip Yasonna.
Kabag Hukum Rifki Monrizal menambahkan, penghargaan ini diraih karena tingginya komitmen Pemkab dalam penghormatan, perlindungan serta pemenuhan HAM, sesuai Permenkumham 34 tahun 2016 tentang kriteria daerah kabupaten/kota peduli HAM.
Dia menambahkan, penilaian ini telah melalui verifikasi yang ketat dari Kanwil Kemenkumham Sumbar, tim independen dan Kemenkumham Pusat. Adapun parameter penilaian kepedulian HAM meliputi, hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan, serta hak lingkungan yang berkelanjutan. (501)
------------------------------------------------
Padang Pariaman, Singgalang
Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur membuka Rapat Koordinasi (Rakor) produktifitas Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Disdagnakerkop UKM), Senin (9/12) lalu di Hall BLK Disdagnakerkop, Pariaman.
Suhatri Bur mengapresiasi Kepala Disdagnakerkop dan UKM karena telah menyelenggarakan Rakor ini untuk pertama kalinya di Kabupaten Padang Pariaman. "Masih banyak koperasi yang belum beroperasi dengan semestinya. Oleh sebab itu diperlukan pembinaan untuk mengoperasian koperasi yang mati suri itu kembali," katanya.
Tema yang diusung pada Rakor ini; "Bersama Kita Produktif Wujudkan Padang Pariaman Maju dan Sejahtera" merupakan implementasi dari visi Kabupaten Padang Pariaman yang nantinya dapat menghasilkan pengusaha dan pekerja yang produktif dan inovatif. Pengembangan sebuah usaha sangat erat hubungannya dengan perkembangan sumber daya manusia. Perlu adanya pelatihan lebih terhadap masyarakat agar lebih bisa melahirkan masyarakt yang kreatif dan bisa melahirkan inovasi-inovasi yang baru.
Suhatri Bur menilai, angka pengangguran yang ada di Kabupaten Padang Pariaman hendaknya semakin berkurang. Dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. "Berbicara tentang perekonomian, seluruh lapaisan masyarakat memiliki peranan penting untuk mewujudkan peningkatan ekonomi. Melalui kerjasama dengan perannya masing-masing demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut," ungkapnya.
"Saya berharap, Rakor ini dapat menggali potensi-potensi yang ada di kecamatan dan nagari untuk mewujudkan Padang Pariaman yang maju, religius dan sejahtera," harapnya. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar