"Alhamdulillah Kepala Kejaksaaan Negeri Pariaman Efrianto, mendukung sepenuhnya Padang Pariaman menuju KLA," kata Hendra, Jumat lalu. Dukungan Kejari Pariaman, kata Hendra, merupakan wujud implementasi indikator penilaian KLA terutama di kluster V, yaitu perlindungan khusus.
Dukungan juga datang dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Alfianto yang turut hadir menyambut kedataangan tim pusat. BPS sebagai mitra dalam penyajian data terkait indikator KLA. "Kepala BPS juga bersemangat hadiri pertemuan dengan tim. Artinya, kita saling bersinergi mewujudkan KLA," kata Kadis berprestasi itu.
Semetara Ketua Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Padang Pariaman, Jasrial juga mendukung Padang Pariaman menuju KLA. Ia berharap antara perusahaan, pemerintah daerah dan forum anak saling bersinergi melibatkan partisipasi anak dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
Kabid Perlindungan Anak, Arosi Febri Yenti mengatakan, Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang dikunjungi oleh Kementerian PPPA untuk melihat keberhasilan sebuah kabupaten/kota dalam mencanangkan perlindungan terhadap anak dan perlindungan khusus anak. Padang Pariaman memiliki nilai pengisian mandiri KLA yang cukup tinggi, yaitu 816 poin. Kemudian juga lahirnya inovasi terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yang diberi nama Lapau Emak atau Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak.
"Kita juga punya sekolah, RSUD, OPD, Puskesmas, Kecamatan, Nagari yang ramah anak. Forum anak juga telah terbentuk dari Kabupaten, dan sebagian besar Kecamatan dan nagari. Bahkan Ruang Bermain Ramah Anak juga tersedia dibeberapa nagari," ujar Arosi.
Dijelaskannya, bahwa penilaian terhadap lima kluster untuk memenuhi kebutuhan hak anak. Yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dasar dan perlindungan khusus. “Kami sudah mengupayakan lima kluster itu sejak lama. Komitmen Pemerintah Daerah, Forkopimda, instnasi vertikal dan stakeholders untuk bersama-sama mendukung terciptanya KLA,” tambahnya.
Penyerahan penghargaan bagi kabupaten dan kota layak anak diserahkan pada 23 Juli 2019 di Makasar, Sulawesi Selatan sekaligus peringatan Hari Anak Nasional yang akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. (501)
Padang Pariaman, Singgalang
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas dukungan Kejaksaaan Negeri Pariaman dalam mendukung Padang Pariaman menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). Dukungan itu dibuktikan dengan peran aktif Kejari Pariaman dalam rapat persiapan hingga menghadiri kunjungan tim verifikasi lapangan KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI.
"Alhamdulillah Kepala Kejaksaaan Negeri Pariaman Efrianto, mendukung sepenuhnya Padang Pariaman menuju KLA," kata Hendra, Jumat lalu. Dukungan Kejari Pariaman, kata Hendra, merupakan wujud implementasi indikator penilaian KLA terutama di kluster V, yaitu perlindungan khusus.
Dukungan juga datang dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Alfianto yang turut hadir menyambut kedataangan tim pusat. BPS sebagai mitra dalam penyajian data terkait indikator KLA. "Kepala BPS juga bersemangat hadiri pertemuan dengan tim. Artinya, kita saling bersinergi mewujudkan KLA," kata Kadis berprestasi itu.
Semetara Ketua Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Padang Pariaman, Jasrial juga mendukung Padang Pariaman menuju KLA. Ia berharap antara perusahaan, pemerintah daerah dan forum anak saling bersinergi melibatkan partisipasi anak dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
Kabid Perlindungan Anak, Arosi Febri Yenti mengatakan, Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang dikunjungi oleh Kementerian PPPA untuk melihat keberhasilan sebuah kabupaten/kota dalam mencanangkan perlindungan terhadap anak dan perlindungan khusus anak. Padang Pariaman memiliki nilai pengisian mandiri KLA yang cukup tinggi, yaitu 816 poin. Kemudian juga lahirnya inovasi terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yang diberi nama Lapau Emak atau Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak.
"Kita juga punya sekolah, RSUD, OPD, Puskesmas, Kecamatan, Nagari yang ramah anak. Forum anak juga telah terbentuk dari Kabupaten, dan sebagian besar Kecamatan dan nagari. Bahkan Ruang Bermain Ramah Anak juga tersedia dibeberapa nagari," ujar Arosi.
Dijelaskannya, bahwa penilaian terhadap lima kluster untuk memenuhi kebutuhan hak anak. Yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dasar dan perlindungan khusus. “Kami sudah mengupayakan lima kluster itu sejak lama. Komitmen Pemerintah Daerah, Forkopimda, instnasi vertikal dan stakeholders untuk bersama-sama mendukung terciptanya KLA,” tambahnya.
Penyerahan penghargaan bagi kabupaten dan kota layak anak diserahkan pada 23 Juli 2019 di Makasar, Sulawesi Selatan sekaligus peringatan Hari Anak Nasional yang akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar