Padang Pariaman--Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), DR. Harry Azhar Azis memuji keberhasilan Bupati Ali Mukhni dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman.
Ada empat hal yang menjadi perhatian; realisasi APBD 2016 sebesar 95,52 persen adalah yang tertinggi di Sumatera Barat. Artinya, sistim perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Kedua, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dapat terealisasi sebesar 98,17 persen. Ketiga, penyusunan APBD 2017 dimana belanja modal sebesar 54 persen dan belanja pegawai hanya 46 persen. Keempat, Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD 2016.
Hal tersebut ia sampaikan ketika menghadiri acara BPK Goes To Campus di STIT Syekh Burhanuddin, Pariaman, Kamis lalu. Turut hadir anggota DPR RI Refrizal, Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar, Eliza, Sekda Jonpriadi dan Kepala BPKD Hanibal.
"Saya kira Bupati Ali Mukhni salah satu bupati terbaik di Indonesia," kata Ketua BPK RI Harry Azhar Azis.
Mantan anggota DPR RI itu mengapresiasi kegigihan Bupati Ali Mukhni yang berhasil menggaet triliunan dana pusat dalam membangun mega proyek di Sumatera Barat. Contohnya, pembangunan Balai Diklat Pelayaran di Tiram seluas 50 hektare yang akan menelan dana Rp1,3 triliun. Ia tahu untuk mendapatkan program nasional, seorang kepala daerah harus nyinyir dan lihai dalam pembebasan lahan.
"Kita bangga, karena kelak Balai Diklat Pelayaran menjadi yang termegah di Indonesia. Jadi pelaut kita bisa bersaing di dunia internasional," ujar pria kelahiran Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riua itu.
Bupati Ali Mukhni mengatakan, pujian yang dilontarkan Ketua BPK RI tersebut suatu motivasi untuk bekerja lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan-keberhasilan yang dicapainya merupakan buah kerja keras seluruh stakeholders dan dukungan masyarakat ranah dan rantau. Melayani masyarakat merupakan komitmennya dalam memimpin derah yang dikenal penghasil cokelat itu.
"Sering saya sampaikan, bahwa tidak ada istilah penjabat di Padang Pariaman. Yang ada adalah pelayanan masyarakat. Dan kita punya motto; dengan kebersamaan kita bangun Padang Pariaman," kata alumni Harvard Keneddy School di Amerika Serikat itu.
Ditambahkannya, bahwa banyak bupati dan walikota yang bertanya kepada apa saja kiat dalam menggaet dana pusat dan merealisasikan anggaran secara maksimal itu. Ali Mukhni memberikan tips agar setiap kepala daerah harus rajin ke lapangan, tinjau pekerjaan secara langsung dan jangan percaya dengan laporan anak buah semata. Kemudian seluruh pekerjaan fisik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) harus dilaksanakan awal tahun. Menurut laporan, Padang Pariaman adalah daerah yang pertama mengumumkan paket tender sebanyak 33 paket pada Januari lalu. Ia optimis bisa mendorong sebanyak 110 paket lelang pada akhir Maret ini.
Atas kerja keras itu Padang Pariaman diapresiasi positif oleh pemerintah pusat. Buktinya, Padang Pariaman mendapatkan dana insentif daerah sebanyak Rp51 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan yang dibutuhkan mayarakat.
Pembangunan fisik 2017, kata Ali Mukhni, antara lain lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Parit Malintang sebesar Rp30 miliar, jembatan Guguak, Kayutanam sebesar Rp5 miliar, lanjutan pembangunan Masjid Agung Syekh Burhanuddin sebeaar Rp4 miliar, lanjutan pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman sebesar Rp10 miliar dan lanjutan pembangunan perkantoran di kawasan ibu kabupaten. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar