Pengentasan Kemiskinan Harus Berkolaborasi dengan Pihak Lain

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mendukung inovasi yang digagas oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Hendra Aswara dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Padang Pariaman.

            Inovasi yang diberi nama Please Care Papa atau Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Padang Pariaman merupakan yang pertama di Sumatera Barat. Inovasi ini lahir sebagai proyek perubahan yang disusun Hendra Aswara selaku Kepala DSP3A yang sedang mengikuti Pelatihan kepemimpinan Nasional Tingkat (PKN) II di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.

“Saya menilai gagasan Kadis Sosial sangat cerdas. Artinya, Pengentasan kemiskinan harus ada berkolaborasi dengan selurug stakeholders, OPD, Dunia Usaha, Baznas, Kementerian, Pemprov dan Perantau. Jadi kita telah ada wadah yang fokus menangani kemiskinan dan PMKS,” kata Ali Mukhni usai menjadi mentor di Graha Wisesa, LAN Jakarta, baru-baru ini.

            Dikatakannya, bahwa tahun 2018, sebut Ali Mukhni bahwa angka kemiskinan masih 8,04% dari 427 ribu jiwa masyarakat Padangpariaman. Ia yakin hadirnya inovasi Please Care Papa akan mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin berdasarkan data by name by address yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Persoalan kita banyak data yang belum divalidasi dan diverifikasi terkait data kemiskinan. Untuk itu tugas Dinas Sosil cukup berat, merangkul seluruh stakeholders untuk mengeroyok bantuan kepada masyarakat miskin,” kata alumni Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu.

            Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hendra Aswara membenarkan bahwa pihkanya akan segera melounching Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 20 Juni 2019 mendatang.

Saat ini sedang finishing sarana dan prasarana ruang layanan yang respresentatif terdiri dari front office, ruang tunggu, ruang pengaduan, laktasi, ruang bermain anak dan ramah disabilitas serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh layanan. Adapun nomor pengaduan juga disiapkan yaitu 081211775776.

“Kita juga siapkan SOP seluruh layanan sesuai rekomendasi Ombudsman Sumbar dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Hendra. 

Bersamaan lonching pusat layanan, juga akan diresmikan beberapa inovasi DinsosP3A diantaranya Papa Tampan (Padang Pariaman Temu Pimpinan dengan masyarakat), Jujurin Saja (Jujur Miskin, Sadar Sejahtera), Sekolah Ramah Anak dan lainnya.

            Ditambahkannya bahwa DinsosP3A Padangpariaman juga fokus dalam verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) masyarakat miskin penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

            “Bulan lalu, ada empat KK yang sudah Graduasi Mandiri atau telah keluar dari PKH. Artinya masyarakat sadar bahwa dia tidak layak menerima bantuan karena sudah mampu. Jadi bantuan kita alihkan kepada yang berhak sesuai aturan yang berlaku,” kata mantan Kabag Humas itu. (501)