Kepala DSP3A Hendra Aswara menyampaikan, bahwa sekitar 36 ribu KK yang terdapat pada BDT penerima bantuan untuk wilayah Padang Pariaman sejak beberapa tahun lalu. Data tersebut perlu divalidasi oleh perangkat kecamatan dan perangkat nagari. “Dari 36 ribu itu pasti sudah ada yang meninggal, pindah alamat atau sudah sejahtera. Bahkan ada yang dobel datanya. Ini perlu kita benahi bersama,” kata Hendra didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin Emri Nurman.
Selanjutnya, kata Hendra, validasi dan verifikasi data dilaksanakan selama 40 hari oleh tenaga operator nagari dan kecamatan yang difasilitasi oleh pilar-pilar sosial, seperti Pekerja Sosila Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK), Karang Taruna dan lainnya.
“Kita benar-benar ingin mendapatkan data keluarga miskin sesuai indikator yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi jangan ada dusta diantara kita,” kata jebolan STPDN angkatan XI itu. Data yang telah terverifikasi dan validasi akan menjadi acuan yang akurat untuk pemberian bantuan lanjutan. Sehingga bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak ada unsur KKN.
Pada bimtek tersebut, mantan Kabag Humas itu juga menyampaikan bahwa Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman akan meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kemiskinan Padang Pariaman pada Juni nanti. Menurutnya pusat pelayanan ini adalah yang pertama di wilayah Sumatera Barat sebagai wujud nyata Bupati Ali Mukhni dalam komitmen pengentasan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
“Sesuai arahan Bapak Bupati, peresmian pusat layanan ini akan dihadiri Bapak Gubernur Sumatera Barat dan menjadi pilot projek nasional,” kata Kadis termuda itu.
Sementara Bupati padang Pariaman yang diwakili oleh Asisten Adminitrasi Pemerintahan, Idarussalam menyampaikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan salah satu visi daerah, yakni mewujudkan Padang Pariaman yang religius, cerdas dan sejahtera. Ia juga berharap dalam proses verifikasi dan validasi data ini harus sesuai dengan 14 indikator dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.
"Kita berharap adanya data yang telah diverifikasi dan validasi ini menjadi acuan kebijakan selanjutnya untuk kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman," tutup Idarussalam.
Sementara Kabid PFM Emri Nurman dalam laporannya mengatakan, Bimtek verifikasi dan Validasi basis data terpadu bagi operator SIKS-NG se Kabupaten Padang Pariaman 2019 ini diikuti 120 peserta yang terdiri dari 103 operator nagari dan 17 operator tingkat kecamatan. Peserta diberikan uang transportasi dan akomodasi oleh panitia pelaksana. Adapun narasumber pada Bimtek ini yaitu Devi Erfita dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar