Muzakarah Ulama XII Koto Ikut Ali Mukhni

Muzakarah Ulama XII Koto Ikut Ali Mukhni-Damsuar

Sungai Limau--Suasana gaung Pilkada Padang Pariaman putaran kedua, yang akan berlangsung pada 22 September ini terus menggelinding ditengah masyarakat daerah itu. Sabtu (4/9), sejumlah ulama yang tergabung dalam kesatuan muzakaran ulama XII Koto, yang meliputi empat kecamatan, Sungai Limau, Batang Gasan, Sungai Geringging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang menyatakan sikap dan komitmennya untuk bersama pasangan Ali Mukhni-Damsuar. Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung Ketua muzakarah ulama tersebut, Imam Datuak Akhiruddin.
    Pernyataan sikap yang disampaikan di Masjid Raya Paingan, Sungai Limau itu, disamping dihadiri puluhan ulama sepuh yang tergabung dalam kesatuan tersebut, pertemuan juga dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Padang Pariaman, H. Faisal Arifin Ryk Majo Basa, Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat, H. Leonardy Harmainy Dantuak Bandaro Basa dan pemuka masyarakat setempat.
    Menurutnya, pernyataan sikap ini sungguh sebuah pilihan murni yang terbesit dari kalangan ulama itu sendiri, alias tidak ada intervensi dari pihak manapun. "Kita ingin, Padang Pariaman yang kondisinya saat ini berada pada titik nol, harus bangkit dan maju terus. Untuk itulah butuh figur kepemimpinan yang telah berpengalaman, seperti Ali Mukhni-Damsuar," katanya.
    Pada kesematan yang langsung dihadiri Ali Mukhni itu, Imam Datuak Akhiruddin minta dan berharap kepada seluruh ulama, untuk menyebar-luaskan pernyataan yang telah disampaikan saat ini ditengah masyarakat nantinya. "Apalagi ulama adalah representasi dari masyarakat itu sendiri. Artinya, kita selaku ulama punya beban moral menjelaskan kepada masyarakat tentang sosok kepemimpinan yang sangat diinginkan dalam Islam itu sendiri," ujarnya.
    Muzarakah ulama seluruh XII Koto itu akan terus berlanjut, terutama dalam masalah pembahasan yang berhubungan dengan persoalan yang sangat krusial ditengah masyarakat itu sendiri. "Untuk itu, saat ini disamping menyapaikan situasi yang akan datang, juga sekalian memperingati Nuzul Quran. Pertemuan selanjutnya juga akan dilangsungkan ditempat yang sama, disamping menghadirkan ulama, juga para jamaah dari ulama itu sendiri," ungkapnya. (dam)

Keberadaan PLD Membantu dan Sangat Dibutuhkan

Keberadaan PLD Membantu dan Sangat Dibutuhkan

Lubuk Alung--Kerja Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) sangat membantu nagari dan kecamatan, dalam implementasi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, yang mana nagari sangat membutuhkan PLD.
    "Sekarang posisi PLD sepertinya tidak jelas alias mengambang," kata PLD Nagari Lubuk Alung Rahmanul Hidayat. Kata dia, tidak ada kejelasan dari Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) sebagai lembaga atau dinas yang menangani hal itu.
    Sementara, ujar Rahmanul Hidayat, kerja dan keberadaannya sangat dibutuhkan di tengah masyarakat nagari. Sebab, program dana desa dari pusat itu merupakan program baru, yang sangat membutuhkan bimbingan dari PLD itu sendiri, yang telah terampil dalam soal pendampingan.
    Menurut BPM Sumbar, sebutnya, untuk memilih PLD nagari yang akan menjadikan profesi, harus meninggalkan profesi yang lama. "Nah, kita sudah berhenti dari pekerajaan lama, melalui tertulis, tetapi tak juga ada kejelasan dalam soal PLD demikian. Tetapi, tindak-lanjut dari kejelasan PLD belum dijelaskan," katanya.
    Rahmanul Hidayat melihat, awlanya kontrak untuk PLD mulai dari tanggal 1 hingga 31 Desember 2015, dan dilanjutkan setahun ke depannya. Melihat kenerja dalam masa tiga bulan di tahun ini untuk menentukan dilanjutkan atau tidak proses PLD itu berikutnya.
    Namun, tegas dia, penilaian itu hingga saat ini, sudah hampir habis pula bulan Januari, belum juga dilakukan penilaian tersebut. "Seharusnya, istilah kitanya ada bapailah tinggalah. Dulu, sewaktu merekrut, kita di undang, tentu saat memberhentikannya atau melanjutkannya juga di undang pula," ujarnya.
    PD Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Donitri Enira berharap, kehadiran PLD sangat membantu kegiatan PD di lapangan. Karena Nagari Lubuk Alung sangat luas, dan tidak mungkin tercakup oleh PD itu sendiri. (501)

Tiga Tahun Terakhir Terjadi Penurunan Peristiwa Nikah di Padang Pariaman

Meskipun Pemasukan untuk Negara Semakin Banyak
Tiga Tahun Terakhir Terjadi Penurunan Peristiwa Nikah di Padang Pariaman

Padang Pariaman--Kecenderungan peristiwa nikah yang di catat negara di Kabupaten Padang Pariaman dalam tiga tahun terakhir, selalu menurun. Apakah hal itu ada kaitannya dengan peristiwa hilangnya buku nikah di Kemenag daerah itu? Tidak bisa juga dipastikan. Sebab, tahun 2014 terjadi kehilangan 2.800 pasang buku nikah.
    Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Padang Pariaman Masrican melalui Kasi Bimas Tuanku Efi Mayardi kepada Singgalang, Jumat (22/1) menyebutkan, bahwa data yang ada menunjukkan terjadi penurunan tersebut.
    "Tahun 2015, tercatat 3.767 peristiwa nikah di Padang Pariaman," kata Efi Mayardi. Jumlah demikian menyusut, bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, 2014 yang mencapai 4.098 peristiwa. Nah, yang tahun itu juga berkurang, kalau di ukur dengan peristiwa pada 2013 yang mencapai 4.406.
    Menurutnya, peristiwa nikah yang tercatat tahun lalu itu, sebanyak 1.164 peristiwa atau 30 persen berlangsung di kantor KUA. Sedangkan 2.601 peristiwa atau 70 persen berlangsung di luar kantor KUA atau di rumah pasangan calon pengantin. "Ini menandakan tingginya kemasukan untuk negara dari daerah ini," ujar dia.
    Sebab, katanya lagi, nikah di kantor KUA, gratis dan tidak dipungut biaya. Sedangkan nikah di luar atau di rumah pasangan pengantin harus membayar Rp600 ribu, yang langsung pasangan itu menyetornya ke negara melalui bank yang telah di tentukan. "Semakin banyak yang nikah di luar, maka semakin tinggi pula kemasukan ke negara dalam soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ulas Efi Mayardi.
    Namun demikian, Efi Mayardi menegaskan, bahwa petugas KUA tidak boleh memprovokasi masyarakat yang akan melangsungkan peristiwa nikahnya antara dua tempat tersebut. Dengan adanya pengembalian biaya nikah di luar kantor sebanyak Rp175 ribu untuk jasa profesi, dan Rp110 ribu untuk transportasi petugas dari negara itu, seharusnya petugas di lapangan semakin kuat dan eksis, karena semua jatah tersebut langsung pula negara yang mengirimnya ke rekening petugas KUA bersangkutan.
    Dia melihat, dengan pemberlakuan hal semacam itu adalah semakin memperjelas zona integritas seorang petugas lapangan atau KAU, dan tentunya harus semakin menghilangan gratifitasi dari pasangan calon pengantin ke petugas lapangan itu sendiri. "Kepala KUA pun dilarang melakukan pungutan, bila pasangan nikah di luar kantor lebih dari yang ditentukan. Sebab, yang bersangkutan sudah diberikan hak dalam uang yang sebanyak itu," tegasnya. (501)

Sate Anak Ibu Lubuk Alung Mengutamakan Rasa dan Kualitas

Sate Anak Ibu Lubuk Alung
Mengutamakan Rasa dan Kualitas

Lubuk Alung---Malam itu suasana agak sedikit dingin, lantaran hujan baru saja selesai membasahi bumi Lubuk Alung, Padang Pariaman. Sejumlah warga, yang datang dari berbagai penjuru secara tiba-tiba memenuhi sebuah warung sate yang terletak di dekat Simpang Lintas, Lubuk Alung. Maklum, banyak orang dikampung itu merasakan betul, betapa sate yang dijual Herman Sikumbang itu mampu menggoyang lidah pembeli.
    Sate Anak Ibu. Itulah nama pondok yang dibuat Herman Sikumbang, sejak tiga tahun terakhir di Lubuk Alung itu. Sebelumnya, pria kelahiran 1962 di Tanjuang Mutuih, Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago itu telah banyak melang-lang buana keberbagai daerah perantauan. Hanya satu yang dia lakukan, yakni jualan sate. Dia mengaku berjualan sejak tahun 1975. "Saya telah jenuh tinggal dan hidup dirantau. Makanya, sejak tiga tahun terakhir saya fokus dikampung Lubuk Alung ini, untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik lagi," katanya.
    Suami dari Munarti Tanjung itu mengakui, bahwa sejak peristiwa gempa meluluhlantakkan Padang Pariaman akhir September lalu, ikut berimbas pada dagangannya. "Sebelum gempa, saya sempat menghabiskan daging 20 kilo setiap harinya. Kini, hanya berkisar sekitar 10 kilo paling banyak, dengan jual beli sekitar Rp1,2 juta setiap malamnya. Awal masuk ke Lubuk Alung ini, jual beli saya cukup lumayan, yang sempat mencapai Rp1,5 hingga Rp2 juta," kata Herman Sikumbang lagi.
    Menurutnya, dalam berjualan makanan, seperti sate ini, memang rasa dan kualitas adalah diatas segala-galanya. "Dengan rasa yang sangat sesuai selera pembeli, itulah membuat saya betah dan bertahan di Lubuk Alung ini. Sebab, kepuasan pembeli merupakan nomor satu dalam masalah ini. Untuk itu, prinsip yang saya pakai, kalau anda puas, beritahu teman, 'kalau anda kurang puas, tolong beritahu kami'. Saya sangat tidak ingin pelanggan setia serta pembeli lainnya kecewa terhadap sajian ini," ujarnya.
    "Alhamdulillah, dua karyawan yang menemani setiap harinya, telah mampu hidup dan berkembang dengan baik. Mereka saya beri kesejahteraan setiap bulannya Rp700 hingga Rp900 ribu. Kenaikan gaji, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi. Itulah dinamika yang saya lalui setiap harinya di Lubuk Aung ini," kata Herman.
    Disamping membuka setiap malamnya di Lubuk Alung, sate anak ibu, kata ayah empat putra-putri ini, juga melayani panggilan untuk pesta pernikahan, serta jamuan dan lain sebagainya. "Setiap kali pak bupati Muslim Kasim baralek, saya selalu dipanggil untuk melayani tamunya, yang ingin makan sate. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya, dalam membina hubungan yang baik dengan semua pelanggan," katanya lagi. (Damanhuri)

116 Mahasiswa STIKIP YDB Diwisuda

116 Mahasiswa STIKIP YDB Diwisuda
Lakukan yang Terbaik di Tengah Masyarakat

Lubuk Alung--Yayasan Darma Bakti (YDB) yang mengelola Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Lubuk Alung, Padang Pariaman kembali mencatat sejarah didunia intelektual, bidang pendidikan. Sabtu (27/3) lalu, sebanyak 116 mahasiswa sekolah itu diwisuda, dalam suasana yang sangat hikmad dan meriah. Meskipun dalam suasana hujan lebat yang sempat mengguyur Lubuk Alung sore itu, namun para tamu yang terdiri dari orangtua, karib kerabat dari peserta wisuda serta tamu lainnya tetap mengikuti jalannya prosesi wisuda dengan santainya.
    Mahasiswa yang mengikuti wisuda yang ke-30 itu, terdiri dari 35 peserta berasal dari Program Pendidikan (Prodi) Fisika, 30 PPKN, 35 Bahasa Indonesia dan 16 peserta dari Prodi Bahasa Inggris, sehingga totalnya berjumlah 116 peserta.
    Ketua YDB STIKIP Lubuk Alung, Dra. Hj. Syilvia Boestami, M. Pd merasa senang dan bahagia sekali. Betapa tidak, sekolah yang dikelolanya, mampu membuktikan bahwa sekolah itu tidak sekedar mengajar, tetapi sekaligus mendidik. "Untuk itulah, pihaknya terus melakukan yang terbaik, sesuai cita-cita dan impian dari pendiri YDB itu sendiri. Kita terus memperbaiki manajemen, meningkatkan guru dan dosen yang sesuai dengan tuntutan perkembangan yang semakin komplik saat ini," katanya.
    Menurut Syilvia, pondasi YDB yang telah ditancapkan pendiri dulunya, sudah lumayan kuat, sehingga setiap tahunnya YDB berhasil mengeluarkan lulusannya. "Alhamdulillah semua hasil didikan YDB, cukup banyak yang berhasil. Mereka ada yang jadi Kepala SMA, SMP dan bahkan dosen diberbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan tidak sedikip pula yang sukses di bidang bisnis serta profesional lainya," kata Sylvia.
    "Awal berdiri YDB ini adalah, bagaimana Lubuk Alung dan Padang Pariaman punya perguruan tinggi, yang mampu meningkatkan SDM masyarakat daerah ini. Kini, dengan situasi perkembangan yang terus terjadi, ternyata YDB tidak saja dinikmati oleh masyarakat Piaman, tetapi telah merambah keberbagai daerah lainnya di Sumbar ini," sebut Syilvia lagi.
    Syilvia berharap, seluruh wisudawan dan wisudawati saat ini, mampu memberikan yang terbaik ditengah masyarakat, serta sekolah sendiri. "Institusi beloh dikampung, tetapi cakrawala berkifir harus maju dan berkembang dengan dinamikanya. Saat tes CPNS kemarin, sekitar 40 lulusan YDB STIKIP berhasil mendapatkan masa dengannya dengan baik. Mereka telah bekerka di pemerintahan di berbagai daerah di Sumbar ini," kata Syilvia.
    "Sehubungan dengan peningkatan jumlah mahasiswa setiap tahunnya, maka dalam waktu dekat ini kita akan membangun gedung utama. Insya Allah pekerjaan tentang hal itu, tinggal menunggu momen yang tepat. Semua peralatan telah disediakan dengan sedemikian rupa," tambah Sylvia.
    Sementara Kopertis Wilayah X, Prof. Dr. Elfindri, S.E, MA berharap, seluruh perguruan tinggi yang ada di Padang Pariaman mampu melahirkan generasi emas. "Kita tidak ingin lagi melihat para lulusan perguruan tinggi yang tidak pakai moral. Mereka adalah seorang intelektual, tetapi pakaiannya sangat tidak sesuai dengan gelar yang dia sandang, seperti pakai anting-anting. Ini tidak boleh lagi terjadi," katanya.
    "Kebanyakan yang pakai anting, atau budaya barat adalah mereka yang tidak tahu dimana asalnya. Sebab, kebanyakan laki-laki yang pakai anting yang kita temukan didaerah ini, hanya sekedar gagah-gagahan saja. Nah disinilah letaknya program pendidikan yang dikelola itu harus mengutamakan konsep Islam yang rahmatal lilalamin," ujar Elfindri.
    Guna menghilangkan perilaku demikian, lanjut Elfindri, perlu pendidikan karakter, atau mental yang mampu mengolah jiwa dan moral mahasiswa itu sendiri. "Kita ingin, mahasiswa yang dididik itu mampu jadi sempurna. Disamping punya ilmu pengatahuan, juga punya etika dan moral yang baik," katanya. (dam)

Masyarakat, Pengusaha Tambang dan Pemkab Lahirkan Solusi Terbaik

Masih Soal Galian C Lubuk Alung
Masyarakat, Pengusaha Tambang dan Pemkab Lahirkan Solusi Terbaik


Parit Malintang--Pertemuan antara stakeholders, unsur masyarakat Lubuk Alung dengan pengusaha tambang yang digagas Pejabat Bupati Rosnini Savitri mendapat apresiasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat.
    "Baru kali ini kita mengadakan pertemuan secara formal, duduk semeja antara masyarakat dengan pengusaha tambang untuk mencarikan solusi terkait dampak aktivitas tambang galian C di Lubuk Alung," kata Hilman H, dari LSM AMUAK, mengawali pertemuan di ruang rapat bupati, Kamis (21/1).
    Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Lubuk Alung, Sukri Umar. Kata dia, pertemuan tersebut sebagai komentum untuk membangun silaturahim dan mencari solusi yang cerdas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
    Ia sangat menyesalkan, tidak adanya punishment yang diberikan oleh Pemkab Padang Pariaman terhadap penambang ilegal yang merusak lingkungan. Pengawasan terpadu tidak dijalankan sesuai amanat peraturan perundang-perundangan.
    Sementara, Dandim yang diwakili Kasdim 0308 P. Simbolon mengatakan, sebagai warga negara harus mencegah disintegrasi anak bangsa. Menyikapi permasalahan galian C di Lubuk Alung, harus mendahulukan kepentingan umum karena bumi yang dihuni sekarang akan ditinggalkan untuk anak cucu nantinya.
    Pejabat Bupati Rosnini Savitri berharap adanya pertemuan ini, masing-masing pihak baik dari masyarakat maupun pengusaha bisa membuka diri, sekaligus mencari solusi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang.
    Ia menganggap, masalah galian C perlu mendapat perhatian khusus baik pada masa kepemimpinannya sebagai Penjabat Bupati maupun oleh Bupati defenitif nantinya. "Walaupun saya menjabat hanya sebentar di sini, tapi saya ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakat, karena Padang Pariaman adalah kampung kedua saya," ujar perempuan asal lintau bersuamikan rang Piaman itu.
    Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, moratorium perizinan tambang galian C terkait izin tambang yang berakhir pada 2016. Kedua, reklamasi Sungai Batang Anai di tuangkan dalam Peraturan Bupati.
    Ketiga, membangun sistim perizinan sesuai prosedur. Artinya, aktivitas galian C yang memiliki izin harus sesuai dengan titik koordinat yang telah di tentukan. Jika melanggar, akan diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari teguran, peringatan tertulis hingga pencabutan izin.
    Keempat, Optimalkan peran Satuan Keamanan dan Ketertiban Kabupaten (SK4) dalam pengawasan. Kelima, pemetaan wilayah potensi tambang galian C oleh tim teknis SKPD. Keenam, pengusaha tambang dan masyarakat menahan diri dalam gejolak.
    "Pertemuan tidak berakhir pada hari ini saja. Tetapi akan ada tindak-lanjut, dan kita adakan pertemuan lanjutan membahas galian C dengan mendahulukan kepentingan masyarakat," kata Rosnini.
    Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Nurhelmi menjelaskan, terdapat sembilan izin tambang galian C di Padang Pariaman. Dengan rincian, delapan izin tambang akan berakhir pada 2016 dan satu izin berakhir pada 2016.
    "Januari ini ada tiga izin yang berakhir. Maret, tiga izin. September dan Oktober masing-masing satu izin yang akan berakhir. Sedangkan satu izin lagi berakhir pada Mei 2018. Untuk perpanjangan izin kewenangan berada di tangan Pemrov Sumbar," kata mantan Kabag Organisasi itu. (501)

Toleransi Antar Umat Beragama Berjalan Baik di Padang Pariaman

Hindari Konflik Horizontal
Toleransi Antar Umat Beragama Berjalan Baik di Padang Pariaman

Padang Pariaman--Pejabat Bupati Rosnini Savitri mengatakan, bahwa konflik horizontal dapat menghambat laju pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi, agar tetap damai dan kondusif sehingga iklim investasi terjaga dengan baik sehingga pembangunan dapat terus berjalan.
    "Kita ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seperti Bapak Jokowi sampaikan, bahwa negara harus hadir dalam kehidupan bermasyarakat," kata dia usai rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di ruang rapat bupati di Parit Malintang, Rabu (20/1).
    Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman Mothia Aziz Datuak Nan Basa, Kapolres AKBP Roedy Yoelianto, Dandim 0308 Letkol. Inf. Persada Alam, Sekda Jonpriadi dan sejumlah SKPD dan tokoh masyarakat.
    Katanya, konflik horizontal di sejumlah daerah harus dicegah sedini mungkin. Untuk itu pemerintah dan seluruh anak bangsa harus berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan penegakan hukum di tanah air.
    "Kita cegah potensi konflik, pemerintah harus mempunyai perekat, yaitu Pancasila dan mampu menegakkan hukum. Itu kunci utamanya," kata Rosnini.
    Menurutnya, dengan Pancasila semangat kebhinekaan dan toleransi rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka hal itu bisa mengurangi perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.
    "walau berbeda-beda tapi kita tetap satu. Bhinekka Tunggal Ika. Alhamdulillah, toleransi antar umat beragama sudah berjalan baik di Padang Pariaman," kata Kapolres AKBP Roedy Yoelianto.
    Ia juga mengingatkan masyarakat, agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan tidakan yang mengganggu kerukunan antar umat beragama. Aparat kemanan diminta menindak tegas pihak-pihak yang mencoba memprovokasi masyarakat Padang Pariaman.
    Hal yang menjadi sorotan, maraknya penambangan ilegal galian C yang sudah mengganggu kesehatan dan terjadinya kerusakan lingkungan. Upaya pecegahan dan penindakan telah dilakukan dengan menggelar razia rutin, dan membentuk Tim Satuan Keamanan dan Ketertiban Kabupaten (SK4).
    Persoalan lain yang perlu disikapi serius, adalah narkoba. Dalam beberapa bulan terakhir saja Polres Padang pariaman sudah menangani puluhan perkara narkotika. Bupati yang juga Kadis Kesehatan Propinsi Sumbar itu menghimbau agar bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sedini mungkin secara bersama-sama, mulai dari lingkup terkecil seperti di lingkungan keluarga hingga lingkup yang lebih besar. (501)