Jembatan Gantiang Koto Buruak Ambruk Truk Pengangkut Tiang Pancang Main Stadion Terjebak

Jembatan Gantiang Koto Buruak Ambruk
Truk Pengangkut Tiang Pancang Main Stadion Terjebak

Lubuk Alung--Jembatan Gantiang Koto Buruak ambruk. Sebuah truk bermuatan tiang pancang untuk pembangunan Main Stadion Sumatera Barat di Lubuk Alung terjebak. Meskipun tidak ada korban jiwa, sang sopir pembawa fuso itu terkejut juga. Sebab, pas saat ban depan mobilnya melintasi jembatan itu, langsung saja mobil terhenyak, dan tak lagi bisa di majukan.
    Ketua KAN Lubuk Alung, Suharman Datuak Pado Basa yang melihat kejadian yang terjadi Senin malam itu menyebutkan, telah terputusnya hubungan transportasi antara Salibutan dan Gantiang, Koto Buruak.
    Walikorong Koto Buruak, Jasri Sipendri bersama Kaur Kesra Nagari Lubuk Alung, Yardi menilai pastas saja jembatan itu ambruk atau hancur, karena bukan kapasitas mobil seberat itu yang akan melalui jembatan tersebut.
    "Maksimal kekuatan jembatan itu paling untuk ukuran 20 ton," kata dia. Sekarang, paling tidak truk dan muatannya mencapai 70 ton. Tentu dengan mudahnya jembatan itu ambruk karena tidak sanggup lagi menahan beban yang demikian beratnya.
    Selaku perpanjangan tangan pemerintah terendah di Nagari Lubuk Alung, Jasri Sipendri tidak pernah diberitahu oleh pihak perusahaan yang mengerjakan Main Stadion itu, yang belakangan mulai sibuk menginjak jembatan itu untuk mengangkut alat-alat beratnya.
    Walinagari Lubuk Alung Harry Subrata menjelaskan, bahwa dampak dari pembangunan berskala besar tentu ada. Baik itu terhadap masyarakat, maupun terhadap sarana umum. "Memang pihak PT Rimbo Perimbun yang mengerjakan Main Stadion itu tidak memberitahu, tentang akan memasukkan alat berat, atau keperluan lainnya ke wilayah Lubuk Alung," katanya.
    "Namun, dalam perjanjiannya dengan pemerintah kecamatan dan nagari dulunya ada," kata Harry Subarat. Mereka (perusahan yang mengerjakan itu) akan mengganti kembali seluruh fasilitas umum yang rusak akibat yang ditimbulkan dari pengerjaan Main Stadion demikian. "Ya, tentu kita hanya menuntut janji itu lagi. Sebab, banyak yang terganggu akibat putusnya jembatan Gantiang ini," ungkapnya. (501)

Padang Pariaman Punya Lahan Pertanian Organik Terluas di Sumbar

Padang Pariaman Punya Lahan Pertanian Organik Terluas di Sumbar

Batang Anai--"Ayo kita makan beras organik untuk membangun generasi yang sehat," kata Penjabat Bupati Padang Pariaman Rosnini Savitri saat menghadiri penyerahan sertifikat organik di Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Senin (14/12).
    Ia menilai, pola tanam organik sangat menguntungkan bagi petani. Diketahui bahwa dalam setiap satu hektare, para petani bisa menghemat pengeluaran hingga Rp800 ribu per hektare. Karena memakai pupuk kompos dan menggunakan kembali jerami sebagai pupuk.
    Rosnini Savitri mencoba menghitung apabila seluruh areal pertanian sebanyak 22.860 hektare yang ada di Padang Pariaman menggunakan pola organik, maka terjadinya penghematan sebesar Rp18,2 miliar.
    Sementera, Ketua Satgas Organik Sumbar Syaiful mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memilik dua Satgas yang terkait dengan penanaman organik, yaitu Satgas Organik dan Satgas Lembaga Sertifikat Organik (LSO). Satgas organik bertugas untuk melakukan pembinaan kepada petani, mulai dari menanam, pembibitan, pemupukan hingga panen.
    Dikatakannya, bahwa sistim organik merupakan makan sehat karena produk organik memiliki keunggulan, gizinya lebih tinggi karena protein lebih tinggi daripada lemak.
    Hal senada juga disampaikan Ketua Satgas Lembaga Sertifkat Organik (LSO) Burhan. Kata dia, bahwa saat ini terdapat tujuh lembaga sertifikasi organik di Indonesia yang terdiri dari enam milik swasta dan satu milik pemerintah.
    "Jadi, satu-satunya LSO milik pemerintah ada di Sumatera Barat," kata Burhan.
    Dijelaskannya, bahwa LSO dibentuk pada tahun 2007 dan telah memberikan sertfikat organik mulai tahun 2010 hingga sekarang. Dengan rincian, 10 kelompok tani (Keltan) pada tahun 2010, dua Keltan pada tahun 2011, 12 Keltan pada tahun 2012, enam Keltan pada tahun 2013, 11 Keltan pada tahun 2104 dan tujuh Keltan pada tahun 2015. Seluruh sertifikasi tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.
    "Dari tujuh kelompok tani yang meraih sertifikat organik di Sumbar, empat kelompok tani berada di Kabupaten Padang Pariaman. Ini bukti kepedulian daerah dalam membangun pertanian," kata Burhan.
    Ia berharap, kabupaten dan kota lain dapat mendorong para petani untuk menanam dengan sistem organik. Sejauh ini terdapat 173 lahan organik di Sumatera Barat dan Padang Pariaman adalah daerah terluas, yang mencapai 32 hektare.
    Masa berlaku sertifikat organik, tambah Burhan, tiga tahun. LSO akan melakukan pengawasan setiap tahun terhadap kelompok tani yang konsisten menanam pola organik. LSO juga akan berikan teguran jika terjadi penyimpangan baik lisan maupun tulisan kepada Keltan tersebut. "Apabila tidak bisa dibina lagi, maka akan kita lakukan pembekuan sertifikat," kata Burhan.
    Kadis Pertanian Peternakan dan Kehutanan Padang Pariaman, Yurisman mengatakan bahwa pihaknya mengadakan pembinaan dalam membantu produktifitas pertanian organik. Seperti pengadaan alat pertanian, penyediaan irigasi dan penyuluhan. "Tahun 2015 ini kita targetkan tiga lagi kelompok tani yang akan meraih sertifikat organik," kata Yurisman. (501)

Bendungan Anai Ditimpa Longsor Sepanjang Minggu Padang Pariaman Dilanda Sejumlah Bencana

Bendungan Anai Ditimpa Longsor
Sepanjang Minggu Padang Pariaman Dilanda Sejumlah Bencana

Padang Pariaman--Sepanjang Minggu (13/12) kemarin, sejumlah musibah melanda Padang Pariaman. Tak hanya banjir dan longsor, diakibatkan musim hujan akhir-akhir ini, tetapi juga musibah kebakaran. Tak salah, bila pemerintah menyebut daerah ini etalasenya bencana.
    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman Amiruddin menyebutkan, telah terjadi sebuah kebakaran somel di Korong Parit, Nagari Pauah Kamba, Kecamatan Nan Sabaris. Bersamaan dengan itu, juga terjadi longsor di Korong Sakayan, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.
    Berikutnya, tumbangnya sebuah pohon kayu besar yang menimpa tiang listrik di Sungai Limau, Nagari Kuranji Hilia. "Hampir bersamaan dengan kejadian di Sungai Limau, di Korong Kampuang Tanjuang, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur juga terjadi pohon ditumbangkan angin kencang, sehingga menimpa rumah warga," kata Amiruddin.
    Sementara, lanjut Amiruddin, pohon kayu tumbang juga terjadi di Korong Koto Mambang, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan. "Tidak mengenai tiang listrik, tidak pula menimpa rumah warga, tetapi membulintang jalan raya, sehingga menghambat arus trasportasi," ungkapnya.
    Amiruddin mencatat, dalam kejadian sebanyak itu sepanjang libur tersebut, tidak ada korban jiwa. Bersama personilnya, Amiruddin langsung terjun ke lapangan, membersihkan semua puing-puing pohon kayu demikian. Hanya material longsong di Sakayan, Pasie Laweh yang cukup melelahkan.
    Sementara, Walinagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Adnan menyebutkan, longsor yang terjadi di nagarinya, pas mengenai Bendungan Anai. Jalan lintas dari dan ke Sikayan putus total.
    "Jadi, untuk sementara, terpaksa warga Sikayan untuk pergi ke Pasie Laweh atau Asam Pulau, harus berbelok jauh ke Sikabu Lubuk Alung," kata Adnan. (501)

Padang Pariaman Bertekad untuk Mempertahan Opini WTP

Padang Pariaman Bertekad untuk Mempertahan Opini WTP

Padang Pariaman--Kabupaten Padang Pariaman serius meningkatakan kualitas sumber daya aparatur, dalam menindak-lanjuti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual pada pemerintahan daerah.
    Hal tersebut disampaikan Sekdakab Padang Pariaman, Jonpriadi pada pembukaan bimbingan teknis (Bimtek) Neraca Penyesuaian di Hotel Rocky Padang, Jumat (11/12).
    "Sesuai arahan Ibu Penjabat Bupati, kita betul-betul focus mempersiapkan aparatur menindak-lanjuti SAP berbasis akrual. Kita adakan Bimtek ini untuk persamaan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Sekda Jonpriadi.
    Diterbitkannya PP 71 tahun 2010 tersebut, Pemda diharuskan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan basis akrual paling lambat tahun 2015. Adapun LKPD yang harus disusun meliputi laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan.
    "Implementasi penyajian laporan keuangan berbasis akrual, sebagai bentuk tanggungjawab aparatur dalam mewujudkan good governance dan clean government," ujar dia.
    Jonpriadi berharap, peserta Bimtek dapat meraup seluruh materi sehingga dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual di masing-masing SKPD, dengan tujuan agar Pemkab Padang Pariaman dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dalam penyampaian laporan keuangan di masa mendatang.
    "Padang Pariaman telah dapat dua kali berturut-turut meraih Opini WTP dari BPK RI. Insya Allah, bersama seluruh stakeholrders kita berkomitmen dan kerja keras untuk mempertahankan prestasi tertinggi bidang keuangan itu,"  kata Jonpriadi didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.
    Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset, Hanibal menambahkan bahwa regulasi baru penerapan SAP berbasis akrual yakni suatu basis akuntansi, dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan. SAP mengakui bahwa pendapatan, beban aset, utang dan ekuitas dalam laporan financial berbasis akrual serta mengakui bahwa pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran yang ditetapkan APBD.
    "Kita selalu cepat merespon terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi, peserta diminta pro aktif untuk bertanya kepada narasumber menyangkut apa saja yang menjadi keraguan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi SAP berbasis akrual," kata Hanibal.
    Sementara Panitia Penyelenggara, Nelda Arliza melaporkan bahwa Bimtek neraca penyesuaian di selenggarakan selama tiga hari mulai tanggal 11-13 Desember, bertempat di Hotel Rocky, Padang. Adapun peserta sebanyak 145 orang yang terdiri dari Kasubag Keuangan (PPK), Bendahara Penerima dan Bendahara Barang. Narasumber berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat. (501)

Ungguli 15 dari 17 Kecamatan, Ali Mukhni Bupati Terpilih yang Pantas Dicatat Sejarah

Ungguli 15 dari 17 Kecamatan, Ali Mukhni Bupati Terpilih yang Pantas Dicatat Sejarah

Padang Pariaman--Ali Mukhni, Bupati Padang Pariaman terpilih pada Pilkada serentak, Rabu (9/12) lalu pantas dicatat sejarah. Ibarat seorang yang sedang berlayar, dia tengah dihantam gelombang besar yang cukup melelahkan. Namun, berkat keyakinan nan mantap, dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya kapal yang dia kemudikan itu berlabuh juga di dermaga persinggahannya.
    Bayangkan! Saat Pilkada pasangan Ali Mukhni - Suhatri Bur di dukung banyak partai. Mulai dari Partai Golkar, Demokrat, PKB, Gerindra, PKS, PPP, PAN, dan terakhir PDI Perjuangan juga ikut memperkuat. Total kursi partai sebanyak itu di DPRD Padang Pariaman memiliki 30 kursi. Sementara, perolehan suara dalam Pilkada hanya 85.854 suara atau 60,71 persen. Sedangkan pasang Alfikri Mukhlis - Yulius Danil yang di dukung Partai NasDem dan Hanura, yakni sembilan kursi DPRD mampu meraup suara sebanyak 55.358 suara atau setara 39,29 peren.
    Catatan Pilkada, Ali Mukhni - Suhatri Bur yang calon dengan nomor urut satu itu, unggul di 15 dari 17 kecamatan yang ada di Padang Pariaman. Hanya Kecamatan 2x11 Kayutanam dan VII Koto Sungai Sariak pasangan yang memakai jargon "Saiyo Sakato untuk Padang Pariaman Sejahtera" ini kalah tipis dari pasangan Alfikri Mukhlis - Yulius Danil. Sementara, di Kecamatan Lubuk Alung yang menjadi rebutan, kedua calon ini saling kejar-kejaran. Hanya 44 suara keunggulan Ali Mukhni di kecamatan yang terkenal dengan panasnya itu.
    Kecamatan 2x11 Kayutanam merupakan kampungnya Alfikri Mukhlis. Wajar dan pantas, bila pasangan ini unggul dan dapat dukungan dari masyarakat. Di kecamatan yang terkenal dengan ikue darek kapalo rantau itu perbedaan suara, Ali Mukhni 4.052 suara, dan Alfikri 5.370 suara. "Tagak kampuang paga kampuang, tagak nagari paga nagari," itu semboyan banyak orang saat akan Pilkada. Lalu di VII Koto Sungai Sariak, adalah kampungnya Damsuar Datuak Bandaro Putiah, mantan Wabup yang mendampingi Ali Mukhni sejak 2010 lalu, yang gagal maju dalam Pilkada Rabu lalu.
    Mayoritas pendukung Damsuar yang terpusat di kecamatan itu, mungkin atas petunjuk yang bersangkutan bergeduru memberikan dukungan politik ke Alfikri Mukhlis yang dinilainya akan mampu menyaingi Ali Mukhni. Perolehan suara di VII Koto Sungai Sariak, Ali Mukhni 5.783 suara, dan Alfikri 6.835 suara.
    Kepatasan Ali Mukhni dicatat sejarah, karena mampunya pria kelahiran Kampuang Dalam pada 1956 ini melampau batas yang amat luar biasa. Dia sama dengan Nasrul Abit, yang mengukir prestasi 15 tahun di Pesisir Selatan. Mulai dari Wabup lima tahun, dan bupati 10 tahun. Ali Mukhni, wabup lima tahun, dan insya Allah bupati 10 tahun, setelah dilantik nantinya. Kemenangan kali ini, agaknya sebuah kepantasan yang diraih Ali Mukhni. Hampir saja dia 24 jam bersama masyarakatnya.
    Sehari setelah pencoblosan berlangsung, Ali Mukhni menyampaikan terima kasihnya kepada semua masyarakat Padang Pariaman yang telah memberikan hak pilihnya di TPS. "Mari kita lanjutkan pembangunan daerah ini lima tahun mendatang, sampai tahun 2021. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan, dan itu butuh dukungan masyarakat ranah dan rantau," kata dia.
    Menurut Ali Mukhni, demikian itu merupakan kemenangan masyarakat Padang Pariaman. Dia bersyukur, Pilkada berjalan aman, lancar sesuai keinginan semua masyarakat ranah dan rantau. Istilah Kapolres daerah itu AKBP Roedy Yoelianto, dalam Pilkada jangan sampai ada kaca yang pecah, asap yang mengepul, darah yang berserak. "Alhamdulillah, semuanya aman, dan semoga hajatan lima tahun sekali ini mampu jadi contoh di tingkat nasional," ungkap Ali Mukhni. (501)
      
   

Camat dan Walinagari Diminta Mengawal Swasembada Pangan

Camat dan Walinagari Diminta Mengawal Swasembada Pangan

Lubuk Alung--Bupati Padang Pariaman Rosnini Savitri optimis mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, melalui program dan kegiatan. Ditambah lagi kontribusi nyata dan dukungan TNI dari tingkat nagari hingga kecamatan.
    "Pemkab bantu benih, pupuk, alat pertanian, tenaga penyuluh dan saluran irigasi. Kita apresiasi Dandim 0308 Pariaman beserta jajaran mendukung penuh program ketahanan pangan selangkah lebih maju," kata Rosnini usai tanam benih padi, di Korong Kapalo Banda, Nagari Aie Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Senin (7/12)
    Dijelaskannya, bahwa Padang Pariaman mempunyai lahan sawah seluas 22.856 hektare dengan produksi padi sebanyak 268.982 ton gabah kering giling dari luas panen 52.855 ton. Artinya tercatat produktifitas padi sebanyak 5,09 ton per hektare.
    Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan beras bagi 403.696 jiwa penduduk Padang Pariaman, untuk tahun 2014 terjadi surplus beras sebanyak 130.696 ton. Surplus tersebut sebagian besar banyak diperdagangkan ke Riau, Jambi dan rumah makan dan setiap tahun terus terjadi peningkatan produksi.
    "Kita surplus beras setiap tahunnya dan ditingkatkan ke depan," kata bupati yang meraih penghargaan Kabupaten Sehat dari Menkes RI beberapa waktu lalu. Ia meminta Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan dan jajaran Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, mulai tingkat kecamatan dan nagari untuk selalu mengawasi pelaksanaan kegiatan. Begitu juga kepada Camat dan Walinagari agar berkoordinasi dan memonitor secara rutin dengan penyuluh lapangan.
    "Jangan sampai ada pula camat atau walinagari yang kurang peduli terhadap program swasembada pangan nasional," kata Rosnini yang didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.
    Dandim 0308 Pariaman Letkol. Inf. Persada Alam mengatakan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo pada 2017 Indonesia sudah harus swasembada pangan nasional terkait upaya peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Untuk Padang Pariaman telah memulai sejak setahun terakhir yang dibuktikan dengan kunjungan Panglima TNI Moeldoko di Korong Kasai, Kecamatan Batang Anai bulan Mei yang lalu.
    "Tanam perdana dilakukan serentak di seluruh daerah. Kita akan kawal mulai dari penanaman, pemupukan hingga panen," kata Letkol. Inf. Persada Alam. Mengenai ketersediaan pupuk, tambah pria asal Sumsel itu. agar pihak distributor maupun kios agar mampu menyediakan pupuk dua minggu sebelum masa tanam dimulai sesuai dengan Perda Padang Pariaman.
    Kadis Pertanian, Peternakan dan kehutanan Yurisman memaparkan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan swasembada pangan, antara lain gerakan penerapan pengelolaan tanam terpadu (GP-PTT) padi seluas 2500 hektare dengan melibatkan 100 kelompok tani, optimalisasi lahan (OPL) seluas 300 hektare untuk 19 kelompok tani, perbaikan irigasi seluas 1.000 hektare untuk 18 kelompok tani, bantuan alsintan, bantuan combine henserver, pengembangan Irigasi Anai II mengairi 7.000 hektare, pembuatan jalan usaha tani dan lain sebagainya.
    "Sesuai arahan Ibu Bupati, kita komit terhadap upaya peningkatan produksi padi dan mewujudkan Indonesia swasembada pangan tahun 2017," kata Yurisman.
    Hasanuddin (58), petani setempat, berterima kasih atas perhatian Pemkab Padang Pariaman dan Kodim 0308 Pariaman yang telah memberikan penyuluhan, bantuan alat pertanian dan kepastian ketersediaan pupuk serta irigasi yang menjadi hal utama yang dibutuhkan petani. "Kita bersyukur, di Padang Pariaman ini semuanya terlibat untuk memajukan pertanian," kata Hasanuddin. (501)

Tim BKKBN Pusat Dampingi Nagari Sintuak Susun RAPPKN

Tim BKKBN Pusat Dampingi Nagari Sintuak Susun RAPPKN

Sintuak--Desa atau nagari merupakan ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) di pedesaan harus mampu menyusun dokumen perencanaan, melaksanakan dan melakukan pengawasan.
    Untuk itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat melakukan pendampingan proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran keuangan desa/nagari (RAPPKD/N). Sebagai pilot proyek terpilih dua desa/nagari di seluruh Indonesia.
    Keduanya adalah Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang (Sintoga), Kabupaten Padang Pariaman, serta Desa Sungai Kuini, Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan. Program pendampingan berlangsung selama lima bulan, Agustus s/d Desember 2015.
    Khusus untuk Nagari Sintuak, Tim yang berasal dari Puslitbang Kependudukan BKKBN itu berjumlah tiga orang. Mereka adalah Muhammad Dawam (ketua tim), Wisnu Fadila dan Darojat Nurjona Agung Nugroho. Mereka dipandu oleh Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Padang Pariaman Suhaili.
    Walinagari Sintuak Anasril Nazar mengungkapkan rasa syukurnya atas adanya program BKKBN tersebut. "Kami bersama perangkat nagari dan masyarakat jadi memahami dan mengerti tentang proses penyusunan perencanaan APPKN, cara pelaksanaan kegiatan dan bagaimana melakukan pengawasan," ujarnya.
    Ditemui secara terpisah di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKKBD Sintoga, Ketua Tim BKKBN Muhammad Dawam yang didampingi Sekretaris BKKBD Suhaili menyatakan apresiasinya terhadap perangkat dan masyarakat Nagari Sintuak. Sebab, mereka sangat bersungguh-sungguh dan penuh inisiatif selama mengikuti program pendampingan.
    "Terkait dengan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), mereka mengusulkan agar memasukkan kegiatan seperti Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia (BKB, BKR, BKL) ke dalam dokumen APPKN. Hal ini akan menjadi percontohan bagi seluruh desa di Indonesia," kata Dawam.
    Ia juga mengungkapkan, pada bulan Januari 2016 nanti Presiden Joko Widodo akan me-launching "Kampung KKBPK" untuk seluruh Indonesia. Nagari Sintuak akan menjadi percontohan. (501)