DPMPTP Padang Pariaman Luncurkan Program Safari Koordinasi Terhadap OPD Lain

Lubuk Alung--Guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khusus bidang perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman melahirkan program baru. Program yang disebut dengan Safari Koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Safari Koordinasi ini diharapkan akan mempermudah Koordinasi antar OPD yang terlibat dalam penerbitan Izin yang memerlukan rekomendasi OPD teknis terkait. Adapun kunjungan perdana diadakan ke Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, yang berlokasi di Kasiak Putia, Nagari Singguliang Lubuk Alung, Kamis (17/1).
Dinas Perikanan dipilih karena melihat semakin berkembangnya investasi dalam bidang pengembangan budidaya udang vaname yang semakin berkembang di sepanjang wilayah pesisir pantai Padang Pariaman.
Kepala DPMPTP Hendra Aswara menyampaikan maksud dan tujuan di laksanakannya Program Safari Koordinasi ini sebagai ajang silaturahmi dan saling berbagi informasi antara OPD. Saling berkolaborasi antara Penerbit Izin dengan OPD teknis pemberi rekomendasi, dan jika ada permasalahan maka melalui Safari Koordinasi ini akan dicarikan solusi bersama.
"Alhamdulillah, kita jalin komunikasi yang baik antar OPD, saling memberi advice dan tentunya menyatukan komitmen memberikan kemudahan berusaha bagi investor dan masyarakat," kata Hendra didampingi Kabid Perizinan Heri Sugianto.
Dalam safari Koordinasi ini, kata Hendra, dibahas mengenai kewenangan-kewenangan daerah kabupaten dan kota dalam bidang perizinan usaha perikanan. Dengan keluarnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka kewenangan bidang kelautan sudah menjadi kewenangan provinsi.
"Safari ini rutin kita lakukan dan tentunya untuk sosialisasi Perbup Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan kewenangan perizinan. Tadi kita berdua sepakat memperkuat koordinasi dan berkolaborasi dalam inovasi," ujar peraih Pelayanan Publik Nilai A oleh Kemenpan RB itu.
Kepala Dinas Perikanan Zainil mengatakan, bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/kota untuk mengelola perizinan bidang usaha Perikanan yang diberi nama Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
Sedangkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIPKI), sudah menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat. Zainil mengaku merasa senang dikunjungi oleh jajaran DPMPTP. "Dengan begini kita akan lebih memperkuat koordinasi antara OPD Penerbit izin dengan OPD teknis Penerbit Rekomendasi teknis," ungkap Zainil.
Saat ini, kata Zainil, pihak akan menyusun inovasi mengenai kemudahan berusaha terhadap perizinan bidang perikanan. Tujuannya agar para pelaku usaha perikanan mendapatkan Nomir Induk Berusaha (NIB) yang berkolaborasi dengan DPMPTP. "Kita ingin para nelayan dapatkan NIB melalui Online Single Submission yang dibantu teman-teman DPMPTP," kata Zainil. (501)

Dibuka Ketua PBVSI Padang Pariaman Suhatri Bur IPPKJS Anduriang Gelar Turnamen Volli Antar Club se Sumbar

Anduriang--Ikatan Pemuda Pemudi Kampung Jambak Sekitar (IPPKJS) kembali menorehkan tinta emas dengan mengadakan Turnamen Bola Volli antar club se Sumbar. Generasi muda yang bermukim di sekitar Simpang Raya, Korong Lubuk Aur, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam ini kembali menggelar giat pemuda setelah beberapa hari sebelumnya mengadakan Tournament Takraw antar club se Padang pariaman.
Dimotori duet pemuda aktif Iqbal dan Roni yang menjadi panitia acara ini, serta dukungan masyarakat Kampung Jambak sekitarnya hingga ke rantau menambah motivasi tersendiri untuk melangsungkan turnamen ini. Dukungan penuh dari pemuda-pemudi IPPKJS dalam menyukseskan iven ini juga terlihat nyata dalam meringankan tugas, setidaknya sembilan orang panitia inti.
Turnamen yang mendatangkan club bola volli dari Baso, Kabupaten Agam, Lintau, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman serta club-club terbaik di kabupaten ini menjadi motivasi tersendiri bagi pemain-pemain lokal yang tergabung di tim bola volli IPPKJS, "Kami akan belajar dari permainan bola volli mereka yang kami undang," ujar Roni, yang juga merupakan pemain IPPKJS.
Turnamen yang dibuka langsung Ketua Persatuan Bola Volli Seluruh Indonesia (PBVSI) Padang Pariaman Suhatri Bur, dan didampingi Walinagari Anduriang Syawiruddin, Babinsa dan Bhabinkamtibmas nagari setempat serta beberapa tokoh masyarakat lainnya. Mayadi, sang pecinta volli dan Hardi Candra, Humas KT Amanbasa Nagari Anduriang juga hadir dalam pembukaan tersebut.
Ketua PBVSI yang juga wakil Bupati Padang Pariaman memberikan bantuan melalui KONI Padang pariaman sebesar Rp2,5 juta. "Karena iven ini adalah iven yang mengundang club-club volli di luar kabupeten maka seperti biasanya kita dari pengurus PBVSI memfasilitasi bantuan untuk turnamen ini melalui KONI kabupaten," ujar Suhatri Bur yang akrab disapa Aciak ini.
Dalam laga pembukaan, mempertemukan tim volli Korong Sipisang menantang tim volli Kota Pariaman yang berkesudahan dengan skor 3-0 langsung untuk kemenangan Kota Pariaman. Tim Kota Pariaman yang banyak mengandalkan pemain-pemain Porprov terlihat sangat perkasa dihadapan Tim Sipisang. Beberapa kali smash keras dari tim Kota pariaman berhasil membukukan poin demi poin untuk mengunci kemenangan.
"Semoga turnamen volly ball ke-2 IPPKJS ini mampu menghasilkan bibit-bibit terbaik untuk Kabupaten Padang Pariaman, serta IPPKJS selaku kreator dalam terselenggaranya iven ini. Dan semakin solid dan kompak selalu dalam membuat bait-bait kebaikan di Nagari Anduriang ini," kata Suhatri Bur. (501)

Lewat Budaya Gotong Royong Nagari Bersih Silaturrahim Terjaga dengan Baik

Kampung Dalam--Walinagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Rapi'i menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh jajaran Muspika yang dibawah koordinasi Camat Khairul Nizam yang telah ikut melakukan gotong royong gabungan antara Nagari Sikucua Barat dan Sikucua, Rabu (16/1) kemarin.
"Gotong royong ini adalah dalam rangka pembersihan sisa-sisa puing lonsor dan pembenahan saluran bandar atau draenase jalan, dari jalan Pulau Air Lansono, Nagari Sikucua menuju jalan Alahan Tabek dan Kantor Nagari Sikucua Barat," kata Rapi'i.
Menurut dia, berdasarkan himbauan kedua nagari yang melanjutkan himbauan Camat V Koto Kampung Dalam, kegiatan yang penuh dengan kebersamaan itu cukup dapat sambutan dari masyarakat luas di dua nagari yang dulu satu tersebut. "Ucapan terima kasih juga kami sampaikan atas nama masyarakat Sikucua Barat kepada seluruh elemen masyarakat serta Walinagari Sikucua, Babinsa dan Babinkantibmas, BPBD Padang Pariaman, Karang Taruna, LPM dan lembaga-lembaga lainnya se kecamatan V Koto Kampung Dalam," ujarnya
Insya Allah, kata Rapi'i goro ini akan dilanjuti pekan depan dengan goro kecamatan yang akan dihadiri delapan nagari yang ada di kecamatan ini, tepatnya Kamis depan, masih di lokasi jalan Pulau Air menuju Alahan Tabek. "Kami berharap, kehadiran seluruh walinagari dan masyarakat, agar pembenahan nagari bisa cepat tuntasnya dan demi pemeliharaan jalan poros nagari di daerah ini," ungkapnya.
Katanya lagi, budaya goro yang telah digaungkan Pemkab Padang Pariaman dibawah Bupati Ali Mukhni sangat disambut baik oleh masyarakat Kecamatan V Koto Kampung Dalam. "Tentunya, budaya ini tidak sekedar upaya melakukan pembersihan serta pembenahan lokasi yang rusak. Lebih dari itu, bagaimana tali silaturrahim antar masyarakat terus terjaga pula," harapnya. (501)

Jadikan Menjaga Kebersihan Sekolah sebagai Budaya dan Tradisi

Nan Sabaris--Pendidikan harus tinggi dan punya nilai tambah buat sekolah dan daerah. Untuk mencapai pendidikan bermutu tinggi itu harus punya sasaran kerja dan target program yang sudah ditetapkan secara bersama sebelumnya.

Hal itu dikemukan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni di hadapan pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri se-Padang Pariaman di SMPN 3 Nan Sabaris, di Kampung Ladang, Nagari Kuraitaji, Rabu (16/1).

Dijelaskannya, pendidikan yang bermutu akan menentukan kualitas daerah. Apalagi Bupati Padang Pariaman berasal dari guru. "Makanya, kita tingkatkan terus mutu pendidikan di daerah ini secara bersama-sama. Buktinya, kita telah mengalokasi dana untuk pendidikan sekitar Rp4 miliar," kata dia.

Untuk itu, kata Bupati Ali Mukhni, kesungguhan dan kepedulian semua tenaga pendidikan, kepedulian kebersihan lingkungan umpamanya, hal ini perlu dibudayakan. "Pernah suatu kali di sekolah, tangan saya sendiri yang memungut sampah puntung rokok," kenangnya sambil mengajak para Kepala Sekolah supaya peduli pada budaya Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K3) di Sekolah. 

Menurut Bupati Ali Mukhni, ancaman yang sangat serius adalah narkoba yang melanda anak muda bangsa ini. Memperhatikan terhadap kondisi yang bergitu berat adalah tugas bersama, dan bagaimana melahirkan anak bangsa yang berakhlakul kharimah s
alah satu strateginya, hormat dan santun kepada kedua orangtua, serta melaksanakan tugas secara ikhlas kepada Allah.
"Intinya, bekerjalah lillahi ta'ala," harapnya.

Berkaitan dengan Pemilu serentak; pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif mari jaga ketertiban dan keamanan di tempat masing-masing. "Guru sebagai ASN jangan ikut-ikutan dalam politik praktis. Kita jaga netralitas sebagai PNS," ajak Bupati Ali Mukhni.

Berkenaan jalan menuju ke komplek SMPN 03 Nan Sabaris yang berada di Kampuang Ladang, Nagari Kuraitaji, bupati telah perintahkan pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) supaya melakukan pengaspalan jalan pada 2019 ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman Rahmang menyebutkan, masalah narkoba yang merambah generasi muda, maka perlu antisipasi serius terhadap anak didik. "Buah kecubung saja kita contohkan, reaksinya hampir sama dengan narkoba. Untuk itu, mari kita bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan," harapnya.
"Siapa lagi kalau tidak kita. Kita seayun selangkah dalam memacu pendidikan. Tanpa kebersamaan tak akan mungkin kesuksesan teecapai. Apalagi kita akan menghadapi Ujian Akhir Kelas III SMP TP 2018/2019 akhir April 2019 nanti," ajak Kadis Dikbud yang mantan guru STM di Sibolga, Provinsi Sumater Utara itu.

Kegiatan MKKS SMP se-Padang Pariaman itu diikuti sebabanyak 60 Kepala SMP, berlangsung sehari penuh, juga membuat program untuk menyikapi USBN, Ujian Semester, Pesantren Ramadhan dan  program kerja lainnya. (501)

Kepatuhan Standar Publik 2018 Padang Pariaman Masuk Zona Hijau Meskipun Ada Dua OPD yang Bernilai Rendah

Parit Malintang--Tahun 2018, hasil kepatuhan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berada di zona hijau. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi di depan Wakil Bupati Suhatri Bur dalam rapat penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Publik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman oleh Ombudsman Perwakilan Sumbar, Selasa (15/01).
Penyampaian hasil penilaian Ombudsman itu turut dihadiri Sekda Jonpriadi, Kepala OPD dan Direktur PDAM di ruang rapat Setdakab. Adel Wahidi mengapresiasi usaha Bupati Padang Pariaman beserta jajaran dalam meningkatkan standar kepatuhan terhadap pelayanan publik dari zona kuning pada tahun 2017 menjadi zona hijau di tahun 2018.
"Jika zona kuning dengan nilai 65,5 maka di zona hijau ini berada di kisaran nilai 81 ke atas. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Itu makanya tahun 2018 kemaren bupati mendapat penghargaan tingkat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI," jelas Adel.
Adel mengatakan, Kabupaten Padang Pariaman saat ini terkenal dengan pelayanan publik yang baik dan terinovatif di Sumbar dan Indonesia, tapi, ini belum merata ke seluruh OPD baik yang melakukan pelayanan maupun yang bukan. "Baru beberapa OPD yang sudah baik dan mendongkrak nilai standar kepatuhan tersebut," kata Adel lagi.
Adel pun menyebut dua nama OPD, yaitu DPMPTP dan Dukcapil. Di lain pihak Adel juga menyebut dua OPD yang menarik nilai standar kepatuhan ke bawah, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan.
Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyambut baik dan apresiasi kepada Ombudsman Perwakilan Sumbar karena telah melakukan penilaian terhadap standar kepatuhan pelayanan publik di Padang Pariaman. "Saya selalu memperhatikan dan mengindahkan saran dan pandangan Ombudsman terhadap kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Pemerintah Padang Pariaman," kata Wabup mengomentari hasil pemaparan Adel Wahidi.
Ketika itu, lanjut Wabup, pak Adel mengirimkan foto hasil temuan beliau pada salah satu OPD pelayanan publik. "Saya langsung menghubungi Kepala Dinas bersangkutan dan alhamdulillah secepatnya diperbaiki," ujarnya.
"Kita mesti menyikapi dengan baik hasil penilaian Ombudsman ini dengan cara melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi Ombudsman kepada kita," harap Wabup kepada Kepala OPD. Secara umum, sambung Suhatri Bur, Padang Pariaman sudah masuk zona hijau. Yang sudah dinilai atau yang belum dinilai selalu menyiapkan bahan-bahan yang akan dinilai Ombudsman.
"Pelayanan yang baik dari setiap OPD secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi Padang Pariaman yang baru, cerdas dan religius," tutup Wabup Suhatri Bur. (501)

Peduli Stunami Selat Sunda Tugas Tim Relawan MDMC Sumbar Tahap Dua di Lampung Selatan Selesai, Tim Berikutnya Menunggu

Padang--Kamis lalu, (10/1) Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Sumatera Barat mengirim tim relawan tahap dua ke Kalianda, Lampung Selatan, yang terdiri dari enam orang; Fortito, Anton Risno, Imam Trisna dan Hendri Novizal, serta dua orang tim medis dari Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman yang selalu menjadi mitra MDMC Sumatera Barat dalam setiap respon bencana.


Medi Hendra, Ketua MDMC Sumatera Barat mengatakan, sSudah lima hari relawan tahap dua melaksanakan tugasnya membantu warga korban tsunami Lampung Selatan. "Hari ini, Rabu (15/1) masa tugas tim relawan MDMC Sumbar sudah habis.
Tim relawan MDMC Sumatera Barat di lokasi bencana menggandeng relawan psikososial UIN Palembang dan UM Lampung, membuka pos pelayanan untuk korban bencana tsunami Selat Sunda di Lampung Selatan
dan Kampung Merak, Desa Kunjir Rt 02 Rw 01 Kecamatan Raja Basa Lampung Selatan," kata dia.
Menurut Medi Hendra, tim juga m
Membuka pelayanan kesehatan 24 jam, pelayanan psikososial, pelayanan penyadaran keagamaan dengan memberikan tausiah ke-Islaman yang terjadwal. Tiga kegiatan ini yang menjadi prioritas yang dilakukan oleh tim relawan MDMC Sumatera Barat untuk membantu warga korban bencana.
Bahkan, lanjut Medi, tim kesehatan MDMC Sumatera Barat melakukan pelayanan kesehatan keliling dengan mengunjungi setiap titik pengungsian warga, serta melakukan penyuluhan kesehatan dan kebencanaan ke beberapa sekolah di sekitar lokasi bencana, dengan membuka pos pelayanan di lokasi bencana yang lansung melayani berbagai kebutuhan warga yang terdampak bencana.
"Di beberapa titik pengungsian, warga meminta agar masa tugas mereka diperpanjang, supaya tetap bisa memberikan pelayanan kepada warga terutama tenaga medis,” ungkap Medi Hendra.
Ustadz Fortito dalam laporan harian kegiatan tim relawan yang dilaporkan ke MDMC Sumatera Barat dan

Roy Kasmarin, Ketua posko mengatakan, saat rapat terakhir dengan tim MDMC Sumbar untuk pamitan pulang, pihaknya merasa sangat bersyukur, dan nasyarakat korban sangat terbantu dengan hadirnya relawan dari Sumatera Barat dan tim medis yang didatangkan.
"Karena memang bersamaan dengan kepulangan relawan dari daerah di luar Lampung, datangnya relawan Sumbar dapat menggantikan. Terlebih lagi dua orang tenaga medis dari Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman, melalui MDMC Sumatera Barat kami beserta warga Lampung Selatan ingin berterima kasih kepada pihak Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman yang telah mengirim dua tenaga medis untuk membantu pengobatan warga. Kita masih menunggu kehadiran relawan lain untuk membantu di masa pemulihan nantinya," ungkapnya. (501)

Ahli Waris Berang dan Melarang Foto Tuanku Shaliah Sungai Sariak di Baliho Caleg

VII Koto--Ahli waris Tuanku Shaliah Sungai Sariak berang dan menyesalkan para Caleg yang memasang foto mendiang Tuanku Shaliah di balihonya. Apalagi pemasangan itu tanpa ada pemberitahuan atau minta izin terlebih dahulu. Tuanku Shaliah adalah ulama kharimatik, yang terkenal dengan nyentrik pada zaman dulu.
"Ada salah seorang Caleg DPRD Sumbar dari Partai Gerindra di Dapil Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini yang dengan sengaja memasukan foto Tuanku Shaliah," Sulaiman Tuanku Kaciak, anak kandung Tuanku Shaliah kepada Singgalang, Rabu kemarin. Menurut dia, tujuannya memang rancak dan bagus, tetapi bila dilakukan tanpa izin ahli waris menjadi sangat tidak baik.
Sejak dulu, kata Sulaiman, ayahnya itu tak pernah terlibat dalam politik praktis. Dia meninggal masih zaman Orde Baru, dan ndak pernah pula orang politik memanfaatkannya, karena dilarangnya. Malah kalau ada spanduk berbau partai saja di lingkungan Pasa Panjang Sungai Sariak ini, disuruhnya menanggalkan. "Kami mohon pihak terkait, seperti KPU dan Bawaslu bisa melakukan tindakan. Sebab, semua ahli waris, baik yang di VII Koto Sungai Sariak maupun yang di Lubuk Alung sangat tidak setuju terhadap hal itu," kata dia.
Bagi banyak orang, lanjut Sulaiman, terutama yang merasakan keistimewaan Tuanku Shaliah Sungai Sariak ini, memang banyak memasang foto beliau di kedai-kedai dan rumah makan. "Lihat sajalah, hampir setiap rumah makan milik urang awak di Jawa sana, banyak beredar foto beliau. Dan itu atas izin dari ahli waris, dan berguna pula menurut yang memasangnya," katanya.
Tetapi kalau untuk politik, lanjut Sulaiman, jangalah. Sebab, sehabis masa pencalegkan selesai, baliho itu terbuang entah kemana. Kadang berserak di tong sampah, dan tempat kumuh lainnya. Tentu hal ini yang menjadi ketakuan ahli waris. "Dia orang mulia dan dimuliankan oleh Allah swt, tak pantas jadi simbol dukungan salah satu partai atau salah satu calon Presiden dalam pesta demokrasi," ungkap Sulaiman yang didampingi kemenakanya, Ilyassahri Tuanku Nan Renceh.
"Jadi, sekali lagi kami mohon untuk secepatnya menanggalkan foto orangtua kami di baliho yang berbau politik. Dan jangan lagi pernah memasang. Cukup pajang saja foto dalam rumah atau kedai, kalau ingin juga memasangnya," harapnya. (501)