Selasa, 20 Februari 2018

Lewat Program Ajep Masyarakat Padang Pariaman tak Perlu Bersusah-susah Mengurus Perizinan

Padang Pariaman--Program Antar Jemput Perizinan (Ajep) diapresiasi masyarakat. Program unggulan yang diprakarsai oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dan kemudian dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) itu digulirkan sejak Januari lalu.
Program Ajep beroperasional di wilayah utara perbatasan Kabupaten Agam dengan Padang Pariaman, tepatnya di  Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sungai Geringging dan Sungai Limau, Selasa (20/2).
Ungkapan positif terucap dari Pimpinan Kelompok Belajar (KB) Az-Zahra, Juni. Ia mengaku senang didatangi petugas Ajep. Apalagi kampungnya berada di pelosok nagari yang butuh biaya besar jika harus datang menjemput berkas perizinanannya.
"Ambo manggaleh lado tiok ari. Ndak bisa ditinggaan," ucap Juni yang sehari-hari menjual rempah-rempah di rumahnya di Pilubang, Kecamatan Sungai Limau.
Wanita paruh baya ini senang sekali dengan pelayanan Ajep karena sangat membantu masyarakat. Jadi tidak perlu repot-repot datang ke kantor, biayanya gratis dan menunggu di rumah saja. "Saya terharu juga tadi. Petugas jauh-jauh datang ke sini, untuk mengantar SK izin saya. Terima kasih Pak Bupati, kami sangat bersyukur dengan program Ajep ini," ujar Juni (43) saat menerima SK izin yang dibungkus map cantik itu.
Perasaan yang sama juga diungkapkan Pengurus KB Nurul Ikhlas, Sandra. "Ajep adalah suatu bentuk inovasi yang mendengarkan suara hati rakyat yang direalisasikan oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni," kata dia. "Tadi saya kaget, didatangi petugas yang ramah dan cantik. Ternyata untuk mengantar izin saya yang sudah selesai. Ini artinya Pemkab Padang Pariaman benar-benar memanjakan warganya," kata Sandra di Sungai Limau.
Tim Ajep yang dipimpin Arbetita mengatakan, program ini telah dimulai awal 2018. Tujuannya memberikan pelayana masyarakat yang cepat, langsung ke rumah masyarakat dan gratis tanpa imbalan apapun. "Sesuai perintah Bapak Bupati Ali Mukhni dari dinas yang mengelola perizinan harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebelumnya juga ada pelayanan dengan paket pos, sekarabg langsung diantar ke pintu rumah," ujar Arbetita.
Usai memberikan pelayanan di Sungai Limau, kata Arbetita, Tim Ajep bergerak menuju KB Nurul Akhirah, Ganting Jaya, Korong Padang Lariang Tangah, Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang. "Rabu (21/2) ini, kami ke wilayah selatan," ungkap Arbetita didampingi dua rekannya.
Sementara Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengatakan, program Ajep ini dilengkapi dengan satu unit kendaraan roda empat yang digunakan setiap harinya oleh petugas. Program Ajep sudah dibiayai oleh APBD sehingga biayanya gratis untuk masyarakat.
"Saya sering mendapat sms, khususnya dari masyarakat perbatasan, yang sangat bersyukur adanya Ajep. Jadi tidak keluar ongkos datang ke kantor, cukup tunggu di rumah saja.
Kepada masyarakat, Ali Mukhni menghimbau untuk memanfaatkan program Ajep jika mengurus perizinan. Bisa juga dihubungi melalui telepon atau sms ke 08116607788. "Semua pasti dilayani, jauh dan dekat tidak ada masalah. Yang penting masyarakat senang dan petugas ikhlas bekerja karena Allah SWT," kata peraih Satya Lencana Pembangunan yang didampingi Kadis PMPTP Hendra Aswara. (501)

Senin, 19 Februari 2018

Aturan tak Boleh Ditabrak Ketegangan Panitia Pilwana Anduriang dengan Bamus Terus Berlanjut

Anduriang--Ketegangan antara panitia Pilwana Nagari Anduriang dengan Bamus-nya dalam soal kegagalan tiga nama; Ibrahim Z, Ahmad Basri, dan Dr. Munafri Alwys menjadi calon walinagari terus terjadi. Meskipun panitia menaikan enam Balon ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Padang Pariaman untuk selanjutnya ikut uji kempetensi calon Walinagari, Selasa (20/2) kemarin, Balon yang gagal itu tetap pula hadir, dan berharap bisa ikut uji kompetensi tersebut.
"Saya lihat dalam absensi, ada sembilan nama untuk Nagari Anduriang yang akan ikut uji kompetensi," kata Ketua Pilwana Anduriang, Hardi Candra. Padahal, kata dia, nama yang dia ajukan, sesuai keputusan panitia hanya enam orang, yakni, Arman Joni, Syawiruddin, Mukhlis, Dedi Swandi, Misterlis, dan Eli Suarni. Kenapa yang tiga lagi datang, siapa yang menyuruh, apa maksudnya, dan sederet pertanyaan lainnya yang muncul ke permukaan.
Selaku Ketua Pilwana yang diberikan kepercayaan, Candra tak tinggal diam. "Saya temui Kepala DPMD, Erman bersama sejumlah personilnya, membicarakan hal itu sebelum uji kompetensi dilakukan. Atas fasilitasi Asisten I Setdakab Padang Pariaman, Idarussalam, akhirnya yang tiga itu tak bisa ikut uji kompetensi," ujar dia.
Hardi Candra menyebutkan, panitia tidak menggugurkan Balon. Tetapi, aturan main berupa Perbub dan Perda yang mengatur hal demikian. Sesuai yang dilakukan dalam verifikasi panitia, nama Ibrahim Z, Ahmad Basri, dan Dr. Munafri Alwys, setelah diverifikasi ternyata administrasinya tak memenuhi Perbub nomor 23 tahun 2017 bab III, bagian kesatu, pasal 22, poin (d) dan (r).
"Berkas ijazah yang dimasukan Ahmad Basri tidak ada legalisirnya," kata Candra. Sedangkan Balon Ibrahim Z, adanya pencabutan legalisir dari Kemenag, lantaran adanya kekeliruan dalam ijazah, yakni tamat Madrasah Ibtidaiyah 1983, Stanawiyah 1984, dan Aliyah 1986.
Sementara, ujar dia lagi, ijazah setingkat SMP Munafri Alwys tidak pula pakai legalisir. "Kita hanya menjalankan aturan dalam soal tahapan Pilwana tersebut. Jadi, berdasarkan rapat pleno itu, hanya enam balon yang akan diajukan ke panitia kabupaten," ungkapnya.
Baginya, ujar dia lagi, panitia yang telah diberi kewenangan dalam masalah itu harus diberikan keleluasaan, sesuai pula dengan aturan main yang berlaku. Pihaknya berharap, tidak ada intervensi apapun juga dari berbagai pihak yang akan mengubah keputusan panitia.
"Kita telah bekerja secara maksimal, dan sesuai tahapan yang berlaku. Soal ada yang tidak puas, atau merasa digagalkan, adalah problematika dalam pesta demokrasi pemilihan walinagari ini," ungkapnya.
Candra menilai, Pilwana serentak yang akan dikuti 74 nagari di Padang Pariaman pada April mendatang sangat berbeda dengan Pilwana yang sudah-sudah. "Dulu, memang hanya ijazah terakhir yang diminta. Sekarang, harus ijazah sejak SD hingga terakhir, yang lengkap pula dengan legalisirnya," ulas dia.
Memang, tiga nama yang gagal menjadi Balon tersebut tak sembarang orang. Ibrahim Z dan Ahmad Basri merupakan dua tokoh masyarakat Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam yang pernah jadi walinagari. Kurang apa dia. Ibrahim alumni IAIN Imam Bonjol Padang, pernah jadi Caleg Partai NasDem pada Pileg 2014 lalu. Begitu juga Ahmad Basri. Meskipun tak lulus perguruan tinggi, dia pernah mencatat sejarah di nagarinya, selama satu periode alias enam tahun jadi walinagari setelah dipilih masyarakat Anduriang.
Lalu Munafri Alwys. Seorang pensiunan dosen di salah satu perguruan tinggi di Padang, bergelar doktor yang jelas punya kompetensi yang amat luar biasa. Dirasa, dari ratusan Balon walinagari di Padang Pariaman, mungkin dia satu-satu yang bergelar doktor yang ikut dalam pesta demokrasi enam tahun sekali tersebut.
"Bagi kita, siapapun anak nagari yang mencalonkan diri jadi walinagari, adalah hak konstitusinya. Namun, proses aturan yang berlaku harus tegak, dan tak boleh ditabrak begitu saja. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Tetapi untuk diikuti, agar Pilwana ini berkualitas yang pada akhirnya melahirkan pemimpin yang bagus pula di tengah masyarakat," ungkapnya. (501)

Tak Sanggup Membayar Iyuran BPJS Menunggak Pula Sempat Dioperasi, Penyakit Tinggam Buyung Eler Kembali Kambuh

Lubuk Alung--Aliudin hanya bisa pasrah. Sesekali dia tampak merintih menahan kesakitan yang amat sangat. Kaki kirinya kian melepuh dan sedikit demi sedikit daging kaki kirinya itu mengecil, dan terus mengicil hingga habis, dan kini kehabisan itu telah sampai dilututnya. Menurut orang kampung, Buyung Eler, panggilan akrap Aliudin mengidap penyakit tinggam.
"Sudah enam tahun lamanya," kata dia di kediamannya, Koto Buruak, Nagari Lubuk Alung, Padang Pariaman. Buyung Eler menceritakan kalau penyakit yang ditanggungnya itu awalnya hanya sebuah alergi alias gatal-gatal di punggung kakinya itu. Lalu membengkak hingga memerah, dan meletus.
"Anehnya, saat saya dirawat di RSUD Padang Pariaman di Parit Malintang tiga tahun yang lalu, para perawat dan dokter di sana tak tahu apa nama penyakit saya ini," kata dia.
Bapak berusia 48 tahun dan punya seorang anak laki-laki ini, kini terpaksa tinggal di rumah kakanya. Sebab, di tempat dia tinggal semula yang tak jauh dari rumah kakaknya itu, sudah tak ada yang merawatnya. Istrinya yang orang Aceh mungkin tak kuat lagi. Seorang anaknya yang masih duduk di bangku SD tersebut tak pula bisa berbuat banyak.
Kini, hari-hari Buyung Eler hanya bisa duduk dan tidur. Kini, dia tak lagi bisa berjalan. Tetesan nanah dari lepuhan kaki yang saat ini mulai habis harus ditampung dalam sebuah tempat, dan hanya tinggal dari lutut ke atas. "Kalau sempat saja di-injakkan yang sakit itu, sakitnya mintak ampun," ungkapnya.
Supaya tidak menimbulkan bau tak sedap, Buyung Eler selalu memberi sebelah kakinya itu lumuran bedak beras. Enam tahun sudah berlalu sakit yang dialaminya. Sudah banyak pula tempat dia meminta obat. Mulai dari medis yang harus pakai biaya banyak, hingga dukun kampung. Namun, yang namanya penyakit belum mau berangkat dari tubuhnya.
"Hanya pasrah pada Yang Maha Kuasa," keluhnya. Hingga saat ini, sebagai keluarga miskin, dan tinggal di rumah kakaknya yang miskin pula, Buyung Eler belum dapat sentuhan bantuan apapun, terkait penyakit yang di deritanya.
Program Padang Pariaman Sehat (PPS) yang digelorakan Baznas daerah ini hanya bisa di dengarnya dari tetangga yang sengaja datang menjenguknya. Ingin pula dia dapat bantuan dari hal demikian, tetapi dia hanya bisa pasrah pada kakanya. Sebab, untuk dapat itu harus diurus dan tidak bisa datang sendiri ke rumahnya.
Landi Efendi, Sekretaris Pemerintahan Nagari Lubuk Alung menyebutkan, Buyung Eler sempat dioperasi alias diamputasi kakinya itu lewat BPJS Mandiri pada 2016 lalu. "Pasca operasi itu sempat membaik. Tetapi kini penyakit itu kambuh lagi. BPJS-nya sudah lama pula menunggak, lantaran tak punya uang untuk membayar iyurannya," ujar Landi, Selasa (20/2) kemarin.
Sebagai aparat di nagari, Landi tengah mengusahakan perpanjangan BPJS Buyung Eler tersebut, dengan membuat proposal ke Baznas Padang Pariaman, yang tentunya bisa dibantu oleh lembaga zakat plat merah demikian. "Kita usahakan, adanya upaya untuk mengobatinya kembali. Ini tentunya beban moral kita bersama terhadap anggota masyarakat yang memang membutuhkan bantuan," sebutnya.
Menurut Landi, penanganan Buyung Eler oleh nagari ini sesuai arahan dari Dinas Sosial Padang Pariaman yang datang dan melihat langsung kondisi sedih yang dialami keluarga Buyung Eler di Koto Buruak. "Insya Allah, permohonan ini akan sampai di Baznas dalam waktu dekat ini, dan tentunya kita berharap Buyung Eler cepat ditangani untuk penyembuhan dari penyakit yang dideritanya," harapnya. (501)

Minggu, 18 Februari 2018

Kepala Kemenag Padang Pariaman Bergelar Doktor

Padang Pariaman--Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Padang Pariaman, H. Helmi, Kamis (15/2), menjalani ujian promosi doktor di Auditorium Pasca Sarjana UIN IB Padang.
Helmi merupakan Doktor (DR) ke-80 yang mengikuti ujian promosi selama UIN IB Padang berdiri.
Ia mengambil Prodi Doktor Pendidikan Islam dengan NIM 88314248 dan judul disertasi "Pengembangan Model Pengelolaan Pendidikan Islam Berorientasi Life Skill di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman.
Ujian dilaksanakan dengan dosen penguji satu/ketua, Dr. Eka Putra Wirman, penguji dua/sekretaris, Prof. Awis Karni, penguji tiga sampai tujuh adalah Prof. Kasman Rukun, Dr. Asnawir, Prof. Zulmuqim, Prof. Syafruddin Nurdin, dan Prof. Duski Samad, memberikan nilai atas disertasi Helmi, dengan nilai 85, 43 (A-) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51, dengan predikat sangat memuaskan (Cum Laude).
"Setelah tim penguji menyelesaikan sidang, kita dinyatakan lulus dengan predikat "sangat memuaskan", ungkap Helmi.
Helmi yang didampingi istrinya, Nazifah yang tercatat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pariaman dan keluarga, tampak bahagia dengan diraihnya gelar Doktor untuk Kakan Kemenag Kabupaten Padang Pariaman ini, yang mungkin satu-satunya di Sumatera Barat Kakan Kemenag yang menyandang gelar Doktor (S3).
Helmi mengatakan, dengan didapatnya gelar Doktor yang sudah diimpikannya ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam membina dan menerapkan ilmu yang didapatnya untuk memimpin di institusi yang dipimpinya.
"Alhamdulillah, akhirnya kerja keras belajar selama ini membuahkan hasil, dimana saat ini telah berhasil meraih gelar Doktor dan ini menjadi ujian dan sebuah amanah untuk Kakan Kemenag yang ada di Sumbar, baru saya yang meraih gelar Doktor," ujarnya.
Helmi menyelesaikan kuliahnya dan mendapat gelar Doktor ini ditempuh selama lebih kurang 4 tahun, yang tercepat di angkatannya yang masuk dalam Program Pasca Sarjana Doktor Pendidikan Islam yang tercatat di UIN Imam Bonjol Padang.
Dalam disertasinya, di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ikhlas Pakandangan, telah banyak melahirkan santri yang tidak hanya selesai belajar agama saja tetapi juga memiliki kecakapan hidup (Life Skill), yang dapat menjadi pemasukan ekonomi diri dan keluarganya.
"Para santri tersebut, diajarkan berbagai jenis ketrampilan. Yang paling dominan dan telah diakui oleh penduduk setempat, bahwasanya santri Ponpes Darul Ikhlas Pakandangan banyak melahirkan para tukang bangunan yang handal, petani yang sukses, teknisi bengkel yang baik dan ketrampilan lainya yang bermanfaat bagi mereka selain pelajaran agama yang didapat di pondok," paparnya. (501)

Dua Kawasan Industri Diusulkan Masuk Program KLIK

Padang Pariaman--Direktur Utama PT. Kunango Jantan, Asril mengapresiasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dalam pelayanan perizinan. Terbukti seluruh perizinan yang dibutuhkan perusahaannya telah lengkap dan dilayani dengan cepat dan secara online.
"Saya akui, pelayanan perizinan terbaik di Sumbar adalah Kabupaten Padang Pariaman. Urusannya cepat, efisien dan transparan," ujar Asril saat menerima kunjungan Rombongan BKPM RI dan DPMPTSP Sumbar di Ruang pertemuan PT. Kunango Jantan di Kasang, Kecamatan Batang Anai, beberapa waktu lalu.
Asril mengungkapkan baru kali ini bersua dengan Kepala Dinas PMPTP Hendra Aswara. Bahkan ia tak tau kalau Kadisnya seorang anak muda yang cerdas dan mampu merubah mindset pelayanan perizinan di Sumbar.
"Hari ini saya baru pertama kali jumpa dengan Kadisnya. Ternyata masih muda dan inovatif. Walau tak pernah jumpa, tapi pengurusan izin lancar tanpa kendala. Artinya ada komitmen Kepala Daerah untuk memanjakan investor yang sangat tinggi dan dijalankan sungguh-sungguh oleh Kadisnya," kata Asril yang terkenal sederhana dan dermawan itu.
Diceritakannya, bahwa PT. Kunango Jantan merupakan bisnis yang memproduksi baja, beton, pipa, ready mix dan lainnya. Hasil produksi didistribusikan di seluruh Sumatera. Di area seluas 25 hektare itu mampu membuka dan menampung tenaga kerja sebanyak 1.000 orang. PT. Kunango Jantan juga memiliki cabang di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
"Pada momen ini saya juga mengajak investor untuk berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman. Daerahnya strategis berada di posisi silang Sumatera Barat. Apalagi proses perizinannya gampang, ini yang butuhnya investor sebenarnya," ujar pria yang telah 25 tahun berkecimpung di bidang industri.
Sementara, Kadis PMPTP Hendra Aswara menyebutkan pujian dari salah satu investor terbesar di Sumbar itu sebagai cambuk bagi jajarannya untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada investor. Tujuannya agar investor nyaman, terbukanya lapangan pekerjaan dan masyarakat sejahtera.
Alumni STPDN angkatan XI itu mengatakan, saat ini Bupati Padang Pariaman sedang mengusulkan dukungan terhadap dua kawasan industri kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk masuk dalam program KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi), yaitu Kawasan Industri Padang dan Kawasan Industri Padang Pariaman yang keduanya terletak di Kasang, Kecamatan Batang Anai.
"KLIK ini yang di Sumbar. Jadi, jika suatu lokasi sudah ditetapkan menjadi Kawasan Industri maka investor bisa langsung membangun tanpa mengurus IMB terlebih dahulu," kata Hendra yang pernah menjabat Kabag Humas Setdakab Padang Pariaman itu. (501)

Baznas Padang Pariaman Diminta Membedah Rumah Syafaruddin

Ulakan--Syafaruddin dan Mayulis tersenyum penuh harap menyambut kedatangan Wabup Padang Pariaman, Suhatri Bur yang sengaja datang ke rumah yang tak layak huni di Korong Kampuang Baruah, Nagari Kampuang Galapuang, Kecamatan Ulakan Tapakis, beberapa waktu lalu.
Rumah tak layak huni mirip bedeng berukuran lebar yang disekat dua ruangan, tampak pengap dan gelap. Pasangan suami istri yang berusia sekitar 53 dan 43 tahun ini hanya bisa pasrah terhadap nasib yang tak kunjung berubah dalam hidupnya.
Wabup Suhatri Bur yang dapat informasi tentang parasaian anggota masyarakatnya itu langsung ke lokasi, dan menawarkan adanya bantuan bedah rumah dari Baznas Padang Pariaman. Tentunya, bantuan itu tak serta merta datang dengan sendirinya. Harus pula diurus permohonannya oleh pihak nagari.
Rumah bedeng sekecil itu disekat sekadarnya menjadi dua ruangan yang tampak gelap dan pengap. Dalam dua ruangan itulah Syafaruddin dan Mayulis tidur malam bersama lima orang anaknya, dua perempuan dan tiga laki-laki. Putri sulung baru saja tamat Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Persada Ulakan.
Menyikapi kondisi miris itu, Wabup Suhatri Bur menawarkan solusi rehabilitasi dengan mengajukan permohonan bantuan kepada Baznas Kabupaten Padang Pariaman. Untuk keperluan membuat surat permohonan – termasuk rekomendasi Walinagari Kampuang Galapuang – Wabup meminta bantuan Uncu Syahrial, salah seorang tokoh masyarakat setempat yang memberikan informasi soal itu.
Selain memanfaatkan dana bantuan Baznas nanti, Wabup juga meminta masyarakat setempat bergotong-royong dalam memperbaiki rumah Mayulis – Syafaruddin. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Kepada Mayulis – Syafaruddin dan anak-anak mereka, Wabup Suhatri Bur mengingatkan agar rajin menunaikan shalat lima waktu dan berdoa memohon pertolongan Allah Yang Mahakaya. Sebab, tanpa pertolonganNya, apapun yang dharapkan dan diusahakan tidak akan berhasil.
Sebelum pamit, Wabup Suhatri Bur tampak menyerahkan sejumlah uang ke tangan Mayulis. “Untuk tambahan pembeli beras,” katanya.
Tindakan tersebut diikuti Pimpinan Asuransi Himalaya Pelindung, Alfian, yang makan siang bersama Wabup Suhatri Bur lalu ikut meninjau rumah tersebut. Alfian terlihat menyelipkan beberapa lembar uang seratus ribu rupiah ke genggaman Mayulis. (501)

Sungai Buluah Utara Bangun Kantor Walinagari

Batang Anai--Meskipun berstatus nagari pemekaran dan baru eksis sekitar satu tahun, Sungai Buluah Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, telah memperlihatkan kemajuan luar biasa. Berbagai kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan berlangsung pesat dan lancar.
“Semua itu terlaksana berkat dukungan seluruh lapisan masyarakat serta kerjasama semua perangkat nagari dan korong,” ujar Penjabat Walinagari Sungai Buluah Utara, By Rayo, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kegiatan pemerintahan sebagai nagari pemekaran baru berlangsung efektif sejak awal tahun 2017. Namun, di penghujung tahun masyarakat bersama perangkat nagari sepakat memulai pembangunan kantor walinagari berukuran 9 x 9 meter. Selain itu juga dilaksanakan pembangunan prasarana jalan dan irigasi.
Ia menyebutkan, sebagai pemekaran dari Nagari Sungai Buluah, Sungai Buluah Utara terdiri dari empat korong. Yakni Kelok Licin, Kampung Apa, Kampung Apa Utara dan Surantiah Parak Pisang, masing-masing dipimpin walikorong. Sedangkan di tingkat nagari ada sekretaris, tiga kepala urusan (kaur) dan beberapa staf.
“Merekalah yang membantu kami menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan,” ujar By Rayo yang memiliki tugas utama sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Pubrik (IKP) pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Padang Pariaman.
Untuk melaksanakan tugas-tugas walinagari, By Rayo mengaku selalu berkoordinasi dengan perangkat nagari dan korong. Ia pun mengaku berpandai-pandai membagi waktu, bahkan sering menghabiskan hari libur Sabtu dan Minggu di nagari yang dia pimpin.
Saat ini, lanjut dia, Sungai Buluah Utara tengah melaksanakan proses pemilihan walinagari (pilwana). Bersama 73 nagari lainnya, akan menyelenggarakan pilwana serentak pada April mendatang. Untuk menduduki kursi walinagari definitif, ada empat calon yang mendaftar. (501)