Sabtu, 23 Februari 2019

Penerima Manfaat PKH di Padang Pariaman Mencapai 17.473 KK

Padang Pariaman--Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Hendra Aswara mengatakan, bahwa program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program terbaik di Asia. PKH sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Praktek Belajar Lapangan (PBL) Peningkatan Kemampuan Keluarga kepada Pendamping PKH Regional I Sumatera di Mesjid Raya Limpato, Nagari Limpato Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Jumat (22/2).
"Kita bangga Indonesia dinilai terbaik pada program bantuan tunai bersyarat di Asia. Dengan PKH, kita entaskan kemiskinan," kata Hendra yang pernah menjabat Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian ini. Komitmen Padang Pariaman, kata Hendra, sangat tinggi dalam mendukung keberadaan pendamping PKH. Tahun ini telah dianggarkan dana sebesar 500 juta untuk tambahan insentif kepada seluruh pendamping PKH.
"Di Padangpariaman terdapat 71 orang pendamping PKH. Kita berikan insentif Rp400-500 ribu setiap bulannya kepada koordinator, operator dan pendamping kecamatan," kata peraih peringkat pertama kompetisi pelayanan publik 2018 tingkat Sumatera Barat ini.
Ditambahkannya, bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sampai tahun ini sebanyak 17.473 KK. Pelaksanaan penyaluran bantuan tunai tersebut berjalan lancar. "Pelaksanaan PKH sangat sukses di Padangpariaman. Bantuan digunakan masyarakat untuk menunjang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jadi bukan untuk konsumtif," kata jebolan STPDN Jatinangor ini.
Sementara Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang diwakili oleh Agus, mengatakan bahwa praktek lapangan dilaksanakan selama lima hari mulai tanggal 22 hingga 27 Februari ini yang dipusatkan di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. Adapun jumlah peserta PBL sebanyak 279 orang dari Provinsi Aceh hingga Lampung.
"Kami apresiasi sambutannya Pak Kadis yang sangat antusias dan kami juga titip peserta PBL semoga bisa mengaplikasi ilmu yang didapat kepada masyarakat," kata Agus. Acara tersebut dihadiri oleh Camat VII Koto Sungai Sariak Jose Rizal, Walinagari dan Walikorong, Korkab PKH Kabupaten dan seluruh pendamping PKH Kecamatan. (501)

Padang Pariaman Siap dan Layak sebagai Pilot Project Gerakan Menuju 100 Smart City

Tangerang Selatan--Gerakan Menuju 100 Smart City di Pusat TIK Nasional Kominfo, Ciputat, Tangerang Selatan (21/2), dihadiri perwakilan dari 107 kabupaten/kota.
Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni bersama 14 pimpinan daerah lainnya turut hadir sebagai bentuk komitmen dalam penerapan Smar City di wilayah masing-masing.

Kehadiran para pimpinan daerah ini bukan hanya untuk mengikuti pembukaan acara tapi juga turut mempresentasikan di hadapan tim asesor tentang kesiapan dan komitmen pelaksanaan Smart City di daerahnya masing-masing.


Bupati Ali Mukhni, Jumat (22/2) di depan Tim Assesor Smart City memaparkan perkembang IT Padang Pariaman. Dimana Sejak tahun 2018, telah dibangun jaringan internet yang terkoneksi pada seluruh OPD, Kecamatan dan Puskesmas dengan kabel fiber optic (FO). Pada tahun 2019 ini, jaringan internet tersebut akan direntang sampai ke 103 nagari dengan kabel FO sepanjang 123 kilometer.


“Untuk integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan internet of things, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindaklanjut dengan campur tangan manusia yang minimal,” ucap Ali Mukhni.

Menurut dia, infrastruktur ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Smart City. Dengan demikian sistem dan aplikasi yang dibangun dapat terintegrasi antar OPD dan unit kerja.

Di samping itu, Padang Pariaman juga telah memiliki data centre dengan kapasitas server delapan Tb dan sebuah Command Centre sebagai pusat monitor dan pengendali operasional sistem.
Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi, katanya, pemerintahan dan pelayanan publik telah menggunakan sistem informasi atau aplikasi. Seperti SIMPEL, e-Planing, e-Budgeting, e-Monev, SIMDA, SIAK, e-Waspada, SIMAYA, SID dan banyak lainnya. Bupati dua periode yang didampingi Kadis Kominfo Zahirman pun menjelaskan banyaknya program inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan sarat dengan penggunaan Teknologi Informasi. "Seluruh program ini dikemas melalui konsep Smart City. Untuk itu Padang Pariaman siap dan layak sebagai pilot project pelaksanaan program gerakan menuju 100 Smart City," tegas Ali Mukhni di depan Tim Assesor.


Kemudian Kadis Kominfo Zahirman mengatakan, assesment dilakukan selama dua hari, dengan melakukan konfirmasi dan mendalami isian kuesioner yang menampilkan hasil-hasil capaian bidang e-Government di daerah masing-masing.

Antara lain pendalaman tentang keselarasan kebijakan Smart City dengan visi misi daerah, regulasi tentang e-government/Smart City, implementasi kebijakan e-government/Smart City, kondisi dan pemanfaatan infrastruktur TI dan pemanfaatan aplikasi.
Mantan Ketua DPD KNPI Padang Pariaman ini mengatakan, selain itu proses assement juga mengkonfirmasi tentang kesiapan masyarakat dengan mengacu pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia), jumlah KKD (Kondisi Keuangan Daerah) dan sistem perencanaan daerah.

Ikut mendampingi bupati dalam assesment Smart City tersebut, Kepala Bappelitbangda Ali Amran, Kadis Kominfo Zahirman beserta Kasi TIK Roza Suhendra dan Kasi Aplikasi Dedi Yuswar.

Pelaksanaan Smart City di tahun 2019 akan dipilih 25 kota/kabupaten yang akan didampingi dan dibimbing untuk menyusun dokumen masterplan Smart City. (501)

Kamis, 21 Februari 2019

Pengadilan Menunda Karena Tahun Politik Kantor KAN dan Kepala Pasar Lubuk Alung Tetap Dieksekusi

Lubuk Alung--Penggugat atau pemohon eksekusi Kantor KAN dan Kepala Pasar Lubuk Alung, Happy Neldi menghormati keputusan Pengadilan Negeri Pariaman yang menunda pelaksanaan eksekusi, yang semestinya dilakukan, Kamis (21/2) kemarin.
"Memang surat Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan eksekusi Kantor KAN dan Kepala Pasar dilakukan Kamis kemarin. Tetapi, lantaran permintaan Polres Padang Pariaman, terkait keamanan pada tahun politik, maka eksekuysi ditunda setelah selesai pesta demokrasi," kata Happy Neldi.
Happy Neldi yang juga anggota DPRD Padang Pariaman ini menyayangkan sikap yang dikeluarkan Ketua KAN Lubuk Alung, E. Datuak Batuah terkait persoalan tanah Pasar Lubuk Alung yang memenangkan diri di Mahkamah Agung. "Kita tidak pernah punya masalah dengan niniak mamak dalam nagari. Namun, keputusan negara melalui lembaga hukum harus dihormati," ungkapnya.
Begitu pula para pedagang, kata Happy Neldi, jangan sampai terpropokatori oleh kata-kata oknum niniak mamak yang menghalang-halangi keputusan hukum ini. "Yakinlah, yang akan dieksekusi itu hanya Kantor KAN dan Kepala Pasar. Yang lain, tetap berdagang. Jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang tidak tahu dalam persoalan demikian," sebutnya.
Eksekusi yang rencana dilakukan Kamis, ternyata berganti dengan aksi demo di depan Kantor KAN dan Kepala Pasar Lubuk Alung dari sejumlah pedagang dan mahasiswa. Orasi menuntut untuk tidak dilaklukan eksekusi terhadap Pasar Lubuk Alung. Para pendemo membawa sejumlah poster, yang intinya mengecam tindakan Happy Neldy, terkait eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri.
Sebenarnya, ulas Happy Neldi, pihaknya ingin Pasar Lubuk Alung lebih rancak dari yang sekarang ini. Dari dulu hingga sekarang, kondisi pasar tetap kumuh dan tidak teratur sebagaimana mestinya. "Jadi, dengan adanya putusan hukum yang memenangkan saya di tingkat Mahkamah Agus, merupakan titik awal untuk masa depan pasar yang bagus," katanya.
"Jangan hanya pasar dikelola, kemasukan uang banyak, tapi perbaikan pasar tidak ada. Ini namanya merusak. Dan harus diperbaiki," tegas Happy Neldi.
Sebelumnya, Ketua KAN Lubuk Alung, E. Datuak Batuah menolak keputusan pengadilan yang akan mengeksekusi pasar dan kantor lembaganya. "Penolakan kami karena lahan ini milik tergugat dan jika dieksekusi maka banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian," ujarnya.
Ia mengatakan, permasalahan sengketa tanah merupakan persoalan satu kaum yang harus diselesaikan oleh niniak mamak, dan bukan di pengadilan. (501)

Mengawali Tugas Kadis SP3A Padang Pariaman Langsung Konsolidasi

Pariaman--Mengawali penugasan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A), Hendra Aswara langsung memimpin rapat koordinasi dan silaturahmi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Ajang tatap muka dan perkenalan berlangsung dalam suasana keakraban dan kekeluargaan. Diawali dengan perkenalan Kepala Dinas yang baru dan diikuti seluruh personil PKH.
"Alhamdulillah, saya sangat bahagia berada di sini dan diterima dengan baik. Anggap saya sebagai adik, abang, atau boleh juga sahabat. Semoga kita menjadi tim yang hebat dengan tujuan mulia, yaitu kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman," kata Kepala DSP3A Hendra Aswara di dinas setempat, Rabu (20/2).
Sebagai tenaga pendamping, Hendra mengapresiasi kerja keras tim PKH yang bekerja 24 jam, siang dan malam untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan berjalan hingga ke pelosok nagari demi tugas dan tanggungjawab, yaitu memutus mata rantai kemiskinan. "Sesuai aturan, PKH digunakan diantaranya kegiatan pendidikan, kesehatan, lansia, ibu hamil. Artinya tidak digunakan untuk konsumtif, contohnya beli smartphone," kata Kadis termuda di Sumbar itu.
Adapun jumlah PKH di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 74 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator, 4 operator dan 69 tenaga lapangan. "Alhamdulillah, tahun ini kita berikan insentif kepada seluruh personil PKH. Artinya perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah sangat tinggi dalam pengentasan kemiskinan," ujar jebolan STPDN Angkatan XI itu.
Pada acara tersebut, Kepala DSP3A Hendra Aswara diberikan jaket PKH sebagai tanda bergabungnya pada kegiatan Kementerian Sosial. (501)

Minggu, 17 Februari 2019

Walinagari Galang Dana di Media Sosial Tiga Bulan Pasca Terbakar Rumah Warga Miskin Itu Kembali Dibangun

Patamuan--Rasa haru dan gembira tak bisa diendapkan Tek Colok. Rumah kediamannya yang hangus terpanggang tiga bulan lalu, Minggu (17/2) dibangun kembali lewat swadaya bersama yang langsung dikomandoi Walinagari Khairunas. Bersama masyarakat Korong Kampuang Tanjuang, Walinagari Khairunas juga melakukan penggalangan dana dari berbagai pihak dan perantau di dunia maya.
Seharian bergoro bersama, tampak kerangka rumah Tek Colok kembali tegak. Bangunan semi permanen dengan ukuran 7x6 meter itu mulai berbentuk. Masyarakat, pemuda dan orang tukang mau seayun selangkah untuk bisa secepatnya menyelesaikan rumah ibu tiga anak dan seorang cucu yang telah lama ditinggal akibat meninggal dunia suaminya tersebut.
"Bermula dari keprihatinan kita melihat kondisi Tek Colok yang rumahnya hangus sekitar tiga bulan yang lalu. Ada datang bantuan dari Pemkab Padang Pariaman lewat Baznas, tetapi tak mampu untuk membuat sebuah rumah, yang malam untuk tidur dan siang buat berteduh dari kepanasan dan kehujanan," kata Walinagari Koto Mambang Kampuang Tanjung Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Khairunas.
Menggunakan media sosial, KHairunas mencoba menggalang kekuatan. Hingga sekarang, termasuk dari perantau sudah terkumpul dana Rp25 juta. "Lalu, saya datangi Tek Colok, dan menanyakan soal bantuan itu. Apa dia mau dikasih uang atau dibuatkan rumah semi permanen. Kesimpulan, Tek Colok dan masyarakat Kampuang Tanjung ingin rumah yang dibuatkan. Maka mulailah dilakukan goro bersama Minggu kemarin," ujar Khairunas.
Dengan kondisi itu, lanjut Khairunas, pihaknya pun bertekad rumah semi permanen buat warganya yang kurang mampu itu harus selesai. Meskipun di tengah jalan uang yang ada habis, dia berupaya terus untuk bagaimana rumah itu bisa dihuni. Makanya, dalam rencana yang telah disepakati, Tek Colok juga dibelikan tikar, dan sejumlah peralatan rumah nantinya.
"Alhamdulillah, dalam goro berjalan datang pula sejumlah tokoh yang akan ikut maju jadi Caleg. Mereka tak sekedar datang, tetapi juga ikut memberikan yang ringan. Dan Minggu itu terkumpul pula dana tambahan sebanyak Rp1,250 juta. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk sebuah nilai-nilai kebersamaan. Kepada perantau VII Koto Sungai Sariak lama, kita ucapkan banyak terima kasih atas bantuan materil untuk penyelesaian bangunan ini," ujarnya.
Menurut Khairunas, Minggu depan pihaknya kembali melakukan goro. "Sampai bangunan ini selesai, kita terus melakukan goro tiap Minggu. Peserta goro tak diupah. Hanya makan minum yang dikasih. Begitupun penggalangan dana di media sosial tetap kita lanjutkan. Barek sapikua, ringan sajinjiang. Tak ada rasanya pekerjaan yang berat apabila kita lakukan secara bersama-sama," ungkapnya. (501)

368 Pedagang Bakal Menghadang Kantor KAN dan Kepala Pasar Lubuk Alung Dieksekusi

Lubuk Alung--Rencana pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap objek perkara perdata nomor 6/PDTG/2011/PN Pmn yang akan dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Pariaman, Kamis (21/2) depan, dengan pemohon eksekusi; Happy Neldi dan termohon eksekusi Anasril dkk menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Pasar Lubuk Alung sebagai perkara yang telah dimenangkan anggota DPRD Padang Pariaman itu.
JS. Datuak Marajo, salah seorang termohon eksekusi kepada Singgalang, Senin (18/2) kemarin menyebutkan, pihaknya telah melayangkan surat ke Pengadilan Negeri Pariaman untuk menangguhkan atau menunda dulu eksekusi tersebut. Namun, surat demikian sama sekali tak digubris. Dan eksekusi terhadap bangunan Kantor KAN, Kepala Pasar dan sejumlah kedai nampaknya akan terus dilakukan.
"Surat permohonan penundaan yang kami tujukan itu, mengingat saat ini tahun politik sedang berjalan, dan lagi bulan puasa mau masuk. Daripada menimbulkan kegaduhan, sebaiknya ditunda dulu. Namun, surat tak ditanggapi," tegas Datuak Marajo yang juga salah seorang niniak mamak nan 10 di Nagari Lubuk Alung.
Menurut Datuak Marajo, berdasarkan rapat bersama dengan pedagang pasar, Minggu (17/2), sebanyak 368 pedagang siap untuk menghadang eksekusi. "Bukan apa-apa. Ini murni keinginan seluruh pedagang pasar yang tak ingin haknya dirampas. Dan lagi, gugatan kami terhadap Happy Neldy di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat juga tengah berlangsung soal itu," ujarnya.
"Kami menghargai surat Pengadilan Negeri Pariaman terkait pemberitahuan eksekusi sekaligus undangan untuk kami selaku pihak yang mengambil kebijakan di tengah Pasar Lubuk Alung ini. Tetapi, permohonan kami tolong pula di dengarkan," ulas dia. Sebagai hukum positif yang berlaku di republik ini, pihaknya menyambut baik pelaksanaan eksekusi. Tetapi, kekuatan adat dan kearifal lokal yang berlaku di nagari, jangan diinjak-injak. Walau bagaimanapun yang namanya adat salingka nagari harus dijunjung tinggi.
Sementara, Happy Neldi sebagai pemohon eksekusi meminta seluruh pedagang pasar tak perlu risau dan resah terhadap putusan demikian. "Yang di-eksekusi itu hanya Kantor KAN dan Kepala Pasar Lubuk Alung. Pedagang silakan berjualan seperti biasa. Dan kalau mau melihat eksekusi juga silakan," kata Happy Neldi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Padang Pariaman ini.
Menurut dia, pedagang jangan mau lagi dibodohi oleh segelintir orang. Pedagang harus ikut dan mematuhi keputusan negara terhadap perkara ini. "Kalau ada pedagang yang ikut keputusan untuk menghalangi eksekusi, maka siap-siap sajalah untuk berurusan dengan hukum. Sekali lagi kami tegaskan, bahwa bangunan yang akan diruntuhkan melalui eksekusi itu hanya Kantor KAN dan Kepala Pasar. Yang lain tidak," tegas anggota DPRD Padang Pariaman ini.
Menanggapi kegalauan dan bersilewerannya informasi di kalangan pedagang Pasar Lubuk Alung, melalui kuasa hukumnya Septi Ernita, Happy Neldi menyebarkan surat pemberitahuan, yang isinya meminta pedagang tak perlu cemas. Toko dan kedai yang ada di objek perkara tidak akan di-eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Pariaman pada Kamis tersebut.
"Pedagang yang mendukung dan tidak menghalangi jalannya eksekusi, kita lanjutkan hubungan sewa menyewa kedai untuk kelangsungan hidup bersama," tulis Happy Neldi lewat kuasa hukumnya.
Ketua Ikatan Pedagang Ikan Lubuk Alung (IKAPILA) Deki Yumardi tak ambil pusing dengan perkara tersebut. "Sepanjang kami tidak digangnggu berjualan, kami, terutama pedagang ikan mendukung keputusan negara. Artinya, kita dukung pelaksanaan eksekusi itu," tegasnya.
Bagi Deki Yumardi dan kawan-kawannya pedagang ikan, keamanan dan kenyamanan berjualan adalah hal yang amat penting. "Alhamdulilah, keberadaan los pedagang ikan di Pasar Lubuk Alung ini semakin tacelak. Orang belanja semakin senang, karena adanya keindahan lokasi yang terus kami perbaharui lewat keuangan IKAPILA," ulasnya.
"Kami akan mematuhi aturan, siapapun nantinya yang akan menjadi pemimpin kami di dalam Pasar A Nagari Lubuk Alung ini. Selagi kami masih diizinkan untuk beraktivitas mencari nafkah buat anak dan istri kami, kami berterima kasih atas kerjasama ini. Sepanjang menuju kebaikan untuk semua pedagang Pasar Lubuk Alung, keputusan hukum kami terima dengan senang hati," sebutnya. (501)

Kamis, 14 Februari 2019

Drg. Meirizal Prakarsai Posyandu Remaja, Bupati Padang Pariaman Ganjar dengan Penghargaan

Parit Malintang--"Saya prihatin dengan kasus HIV dan perilaku seks bebas anak-anak kita saat ini. Saya akan dukung apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh para petugas kesehatan!"
Demikian disampaikan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni saat menerima kunjungan drg. Meirizal yang merupakan dokter gigi teladan Padang Pariaman tahun 2016 dan 2018, di ruang kerjanya, Senin (04/02).
"Saya pribadi dan pemerintah daerah, tidak ingin kasus-kasus kesehatan terjadi dan bahkan terus meningkat di daerah kita tercinta. Jangan sampai kita terus berada di peringkat tiga besar daerah yang memiliki kasus penyakit HIV dan penyakit seksual lainnya di Sumatera Barat," jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Ali Mukhni menyatakan apresiasi dan dukungannya  terhadap gerakan Posyandu Remaja yang digagas dan dilaksanakan secara kontinyu oleh drg. Meirizal dan tim dokter dari Puskesmas Sintuk Toboh Gadang (Sintoga), satu dari 25 puskesmas yang ada di Padang Pariaman.
Gerakan Posyandu Remaja tersebut, dimulai sejak awal tahun 2017. Berawal dari keprihatinan drg. Meirizal akan kasus HIV yang menimpa salah seorang warga Sintoga, serta beberapa kasus seks bebas yang menimpa anak-anak usia 10-18 tahun.
"Kegiatan Posyandu Remaja, kami adakan rutin satu bulan sekali di kantor Wali Nagari Sintoga, dengan mengundang anak-anak remaja, dan menjelaskan tentang bahaya serta pengaruh negatif perilaku seks bebas. Terkadang, kami jelaskan secara vulgar, supaya mereka takut melakukannya lagi," jelas dr. Meirizal setelah pertemuan dengan Bupati tersebut.
Selain mengadakan kegiatan Posyandu Remaja, tim dokter dari Puskesmas Sintoga juga rutin melakukan kunjungan ke sekolah SMP dan SMA di Kecamatan ini, untuk memberikan penyuluhan serta bimbingan kesehatan. Posyandu Remaja ini merupakan satu satunya di Sumatera Barat.
Atas prakarsa drg. Meirizal membuat program Posyandu Remaja, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni meganugerahi dokter gigi asal Kota Jakarta itu dengan penghargaan pada saat Apel gabungan ASN Padang Pariaman hari Senin, 11 Februari 2019 di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman. (501)