Minggu, 17 Desember 2017

Nilai Investasi Mengalami Kenaikan Lima Kali Lipat di Padang Pariaman

Padang Pariaman--Menjalankan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman gelar diskusi bersama wartawan.
"Sesuai arahan Pak Bupati Ali Mukhni, bahwa diskusi ini penting untuk evaluasi kinerja DPMPTP dalam satu tahun. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana dinas ini dimata wartawan," kata Kadis PMPTP Hendra Aswara, pekan lalu.
Sejak awal 2017, kata Hendra, seluruh perizinan dan non perizinan sudah ditangani satu pintu. Artinya tidak ada lagi perizinan melalui Bupati ataupun Wakil Bupati. Hal itu dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada DPMPTP yaitu sebanyak 122 Perizinan dan 6 Non Perizinan
Sistim perizinan online juga telah diterapkan dengan nama SIMPEL (Sistem Perizinan Elektronik) yang telah diberlakukan sejak Mei lalu. Sistim ini diadopsi dari Kabupaten Sidoarjo sesuai arahan dari KPK RI yang ditindaklanjuti oleh Bupati Padang Pariaman.
Kemudian juga telah disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipajang di ruang pelayanan dan telah dibukukan. Jadi, setiap izin akan jelas persyaratannya, berapa hari selesainya dan ada tidaknya biaya.
"Seluruh perizinan gratis, kecuali IMB. Ada retribusi sesuai peraturan daerah dan setornya pun melalui Bank karena kita tidak menerima setoran tunai," ujar Kadis yang pernah menjabat Kabag Humas itu. Terkait capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi IMB, Hendra mengatakan bahwa tahun ini target diberikan sebesar Rp500 juta. Pada awal September target itu tercapai dan kemudian ditambah lagi Rp200 juta sehingga menjadi Rp700 juta. Bulan November juga sudah melebihi Rp700 juta sehingga ditambah lagi menjadi Rp800 juta.
"Alhamdulillah, target Rp800 juta sudah tercapai per 11 Desember. Ini tentu berkat dukungan seluruh pihak, OPD Teknis, Camat, Walinagari dan masyarakat," kata dia. Berkaitan dengan penanaman modal investasi, bahwa Padang Pariaman diberikan target sebesar Rp46 miliar. Hingga Desember ini, tambah Hendra, tercatat investasi sebesar Rp184 miliar. Artinya mengalami kenaikan hampir lima kali lipat.
"Nilai investasi ini tercatat dalam LKPM online dan SPIPISE. Bisa dipantau okeh BKPM Pusat," ungkap alumni STPDN angkatan XI ini. Ke depan, ujar Hendra, akan diterapkan program service day. Ini terinspirasi oleh Bank BUMN maupun swasta dalam memanjakan masyarakat maupun pengusaha. (501)

Staf Nagari Diminta Menguasai Tekhnologi Informasi

Staf Nagari Diminta Menguasai Tekhnologi Informasi

Padang Pariaman, Singgalang
Meski pemerintahan terendah, staf kantor nagari dituntut memiliki kemampuan maksimal dalam melayani masyarakat khusus pada bidangnya. Oleh karena itu, semua aparatur mesti meguasai teknologi informasi.
Hal itu dikatakan Staf Ahli Bupati Padang Pariaman Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, H. Taslim saat membuka Pelatihan Aparatur Lembaga Nagari dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari, baru baru ini di Hall Saiyo Sakato Pariaman, yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa daerah itu.
Menurut Taslim, dengan penguasaan teknologi informasi urusan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Aparatur nagari tidak perlu lagi bolak-balik mengantar berkas administrasi ke kantor camat, misalnya. "Saya minta semua peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan ini dengan sungguh-sungguh," pintanya. Selain itu.
Sebagai ujung tombak pemerintahan, kata dia, aparatur nagari hendaklah memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Jika terjadi permasalan di tengah masyarakat, aparatur nagari-lah yang lebih dahulu turun tangan untuk mengatasi atau mencarikan solusinya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD Heriza Syafani, selaku panitia pelaksana melaporkan, kegiatan pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan aparatur nagari dalam bidang manajemen pemerintahan.
"Dengan ini diharapkan aparatur nagari dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai ujung tombak pemerintah dalam melayani dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung," ujarnya.
Dia menyebutkan, peserta pelatihan berjumlah 206 orang. Mereka adalah sekretaris dan kaur pemerintahan di 103 nagari se-Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan narasumber berasal dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), DPMD, Bagian Hukum dan Tenaga Ahli P3MD. (501)

Rabu, 13 Desember 2017

Kalah dalam Bupati Cup I Tim SMA 2x11 Enam Lingkung dan SMA Kampuang Dalam Pulang Kampung

VII Koto--Bupati Cup I antar SMA se Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang diadakan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) daerah itu semakin seru dan menegangkan.
Satu persatu SMA yang telah ikut dan kalah dalam bertanding nampaknya harus tersingkir, dan tak lagi bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. SMAN 1 Kecamatan 2x11 Enam Lingkung harus menerima kekalahan atas tangguhnya tim basket SMAN 1 Lubuk Alung.
Afrido Romansyah, salah seorang panitia Bupati Cup kepada Singgalang menyebutkan, tim basket putra SMAN 1 Lubuk Alung menang 41-31 atas tim putra SMAN 1 2x11 Enam Lingkung, pada pertandingan Selasa lalu di lapangan basket SMAN 1 VII Koto Sungai Sariak.
Sebelum itu, kata Afrido Romansyah, SMAN 1 V Koto Kampuang Dalam harus menerima kekalahan dari lawannya, SMAN 1 Kota Pariaman dengan skor 23-13.
Menurut dia, tim yang kalah langsung pulang kampung, dan langsung gugur. Sedangkan tim yang menang akan terus main berhadapan dengan tim SMAN lainnya.
Dia menyebutkan, iven ini diikuti 18 SMA di Kota Pariaman dan Padang Pariaman, putra dan putri. "Alhamdulillah, pertandingan semakin menggairahkan," ujarnya.
Ketua Perbasi Padang Pariaman, H. Darmon bersama Ketua Panitia, Khairil Anwar berharap acara itu sukses dari awal sampai akhir. "Kita ingin mewujudkan generasi yang hebat. Sehat badannya, cerdas pula otaknya," ungkap mereka.
Darmon yang anggota Komisi V DPRD Sumbar ini memastikan, tahun depan Perbasi Padang Pariaman akan menggelar iven yang sama, yaitu antar SMA se Sumatera Barat. "Sekarang baru antar SMA di daerah kita. Tahun depan harus ikut 19 kabupaten dan kota," kata anggota dewan dari PAN ini.
Katanya lagi, olahraga basket, di samping menyehatkan badan, juga diharapkan mampu meminimalisir pengaruh narkoba di kalangan anak muda dan pelajar. (501)

HAB ke-72 13 Masjid di Enam Lingkung Dinilai MCK dan LIngkungannya

Enam Lingkung--Dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti (HAB) ke-72 tahun ini, jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enam Lingkung, Padang Pariaman melakukan penilaian MCK dan lingkungan masjid.
"Ada 13 masjid di Enam Lingkung. Penilaian dilakukan dari 13 hingga 25 Desember ini," kata Kepala KUA Enam Lingkung, Kashmir, Kamis (14/12) kemarin.
Menurut dia, penilaian ini amat penting, dan sekaligus tentu ingin memberikan motivasi dan masukan bagi nagari dan pengurus masjid untuk selalu berada dalam lingkungan yang bersih.
Katanya, penilaian itu dilakukan dan dipimpin langsung oleh Penyuluh Agama, yang diketuai Yuleni. "Kita berharap, penilaian ini mampu memberikan yang terbaik buat kelangsungan masjid itu sendiri," ungkapnya.
Kashmir menilai, kebersihan merupakan bagian dari iman. "Kita tahu, masjid dan surau adalah sarana umum, tempat pembinaan masyarakat, sekaligus tempat ibadah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang pada Tuhan-nya.
"Untuk inilah masjid, harus berada dan selalu bersih, sehingga orang luar yang melakukan ibadah di dalamnya akan memuji keindahan dan kebersihan masjid demikian," ungkapnya.
Di samping itu, kata Kashmir, pihaknya juga melakukan seminar sehari, terkait soal pembinaan guru dan pengelola Taman Pendidikan Quran dan Taman Pendidikan Seni Quran (TPQ/TPSQ).
"Insya Allah, seminar ini kita lakukan pada 27 Desember, sekaligus menyerahan reward bagi masjid yang dinilai berhasil menerapkan kebersihan MCK dan lingkungannya," tambah Kashmir. (501)

Lewat Program LAYANG PADU Masyarakat Bisa Nikah Gratis Dibiayai Negara

Enam Lingkung--Pelayanan Lapangan Terpadu (LAYANG PADU) di Kecamatan Enam Lingkung terdiri dari delapan stakeholder yang memberikan pelayanan kepada masyarakat; Dinas Dukcapil, Kantor Camat, KUA, Puskesmas, Polsek, UPT KB, nagari dan BPJS.
LAYANG PADU ini dilaksanakan sebulan dua kali secara bergilir di masing-masing nagari yang ada di kecamatan itu, dengan kegiatan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pemeriksaan dan pengobatan kesehatan.
Keberhasilan pelaksanaan LAYANG PADU ini tidak terlepas dari dukungan dan komitment stakeholder terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala KUA Enam Lingkung Kashmir merasakan banyak hal dari program demikian. "Dengan hadir langsung di tengah masyarakat, kita akan tahu apa yang jadi persoalan selama ini," kata dia.
Sebagai contoh, ujar Kashmir, dulu banyak orang menikah tanpa adanya surat nikah, sebagai alat bukti dari negara. Nah, lewat LAYANG PADU, sudah banyak yang melakukan nikah isbat di Pengadilan Agama atas anjuran, dan langsung pula diberikan buku nikahnya.
Kemarin, tambahnya, program LAYANG PADU di Rimbo Dadok, Nagari Koto Tinggi, yang juga sudah menjadi "Kampung Menghafal" yang ditetapkan Kemenag Padang Pariaman untuk kecamatan ini.
"Dengan program ini pula kita melakukan akad nikah gratis yang dibiayai oleh negara, terutama bagi keluarga miskin," ungkapnya.
Jadi, ujarnya, LAYANG PADU merupakan program penyelamatan masyarakat yang selama ini kurang mempedulikan hal-hal yang penting tersebut. (501)

Gagal Raih Prestasi FKS Padang Pariaman Studi Banding ke FKS Sijunjung

Padang Pariaman--Forum Kabupaten Sehat (FKS) Padang Pariaman melakukan studi banding ke FKS Kabupaten Sijunjung, Selasa (12/12), karena dinilai berhasil meraih prestasi Swasti Saba Wistara tahun ini. Sedangkan FKS Kabupaten Padang Pariaman tahun ini tidak mendapatkan prestasi apa pun. Sehingga studi banding ke Sijunjung dapat menjadi motivasi ke depan bagi pengurus FKS Padang Pariaman.
Rombongan FKS Padang Pariaman yang berjumlah 17 orang, selain pengurus FKS, juga turut serta Staf Ahli Pemkab Padang Pariaman Taslim, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Padang Pariaman Zairil, dari Bapelitbangda Nofriyanti, Sekretaris FKS Padang Pariaman Armaidi Tanjung dan sejumlah pengurus lainnya.
Rombongan diterima di sekretariat FKS Kabupaten Sijunjung, yang dihadiri Asisten II Pemkab Sijunjung Edwin S, Ketua FKS Sijunjung Fajar Seftrian, Kadis Pertanian Ronaldi dan sejumlah pengurus FKS lainnya.
Menurut Edwin, keberhasilan Sijunjung meraih prestasi Swasti Saba Wistara bukanlah hasil pekerjaan yang tiba-tiba. Namun sejak 5 hingga 6 tahun lalu Sijunjung rajin belajar ke luar daerah yang meraih prestasi dalam penilaian kabupaten sehat.
"Awal-awal, kami belajar ke Kota Padang Panjang dan Payakumbuh. Kemudian pergi studi banding ke Malang, Gunung Kidul dan daerah lainnya," kata dia. Dalam studi banding tersebut juga dilibatkan OPD-OPD terkait.
Menurutnya, semua pihak yang terkait dengan FKS Sijunjung merasakan pentingnya menjalankan tatanan yang sudah ditetapkan. Dengan keterlibatan OPD dan stakeholder lainnya, sangat membantu keberhasilan dalam menjalankan program FKS. Lompatan yang luar biasa terjadi dengan mengalirnya semangat juang dengan sentuhan yang lebih tepat.
Yang tidak kalah pentingnya, kata Edwin, adalah dukungan penuh dari Pemkab Sijunjung terutama bupati untuk menggerakkan kepala OPD. Jika hanya mengandalkan Kadis Kesehatan atau Kepala Balitbangda saja, memang sulit meraih penghargaan Swasti Saba Wistara. Dukungan dari Kadis lain memang sulit diharapkan datang begitu saja. Namun, jika Bupati langsung memerintahkan OPD terkait, maka keseriusan OPD sangat membantu FKS.
"Sebenarnya tatanan yang dilakukan dan dibutuhkan FKS juga merupakan kegiatan yang menunjang OPD itu sendiri. Hanya saja pimpinan OPD-nya yang sulit memahami untuk bisa bekerjasama dengan FKS. Padahal tatanan yang dilakukan FKS juga merupakan visi misi pembangunan yang dijalankan Bupati. Bahkan setelah OPD dibawa ke Bali mendiskusikan kehadiran FKS, baru mereka terbuka menerima FKS," ujar Edwin.
Terkait dukungan dana, kata Edwin, FKS Sijunjung mendapatkan alokasi sebesar Rp300 juta. Sedangkan masing-masing kelompok kerja (Pokja) Nagari Sehat juga dianggarkan sebesar Rp2,5 juta oleh pemerintahan nagari. Di Kabupaten Sijunjung ada 60 nagari.
Sekretaris FKS Padang Pariaman Armaidi Tanjung mengakui, FKS Padang Pariaman patut belajar ke FKS Sijunjung. Komitmen dari Pemkab yang maksimal, dukungan OPD, keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung FKS.
"Padang Pariaman (Papa) Sehat yang sudah dicanangkan Bupati Padang Pariaman seharusnya juga ditunjukkan dengan dukungan yang maksimal. Selain dukungan dana, juga menggerakkan pimpinan OPD dalam mendukung tatanan yang sudah disepakati," kata Armaidi Tanjung.
Usai mendengarkan paparan dari Pemkab dan FKS Sijunjung, rombongan FKS Padang Pariaman terlihat puas dan mendapatkan informasi yang lebih banyak dalam mengelola FKS.
"Mudah-mudahan semangat pengurus FKS Padang Pariaman ke depan bisa lebih meningkat setelah melakukan studi banding ini," kata Armaidi menambahkan. (501)

Senin, 11 Desember 2017

Soal Pelayann Perizinan Kabupaten Pasaman Belajar ke Kecamatan Enam Lingkung

Parit Malintang--Peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman terus dilakukan. Setelah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memperoleh prestasi gemilang di bidang pelayanan, kini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu(DPMP2T) dan Kecamatan Enam Lingkung berbenah dalam pemberian akses pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Kondisi ini ternyata menjadi perhatian oleh kabupaten/kota lain untuk melakukan study tiru. Salah satunya adalah Kabupaten Pasaman yang melakukan visitasi ke Kecamatan Enam Lingkung untuk belajar penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Rombongan yang berjumlah 60 orang tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Pasaman, Joko Rifanto dan diterima secara langsung oleh Bupati Padang Pariaman yang diwakili oleh Assisten Administrasi Pemerintahan Idarussalam, di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman.
Joko Rifanto menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan PATEN yang sudah berjalan baik di Kabupaten Padang Pariaman. "Kami megetahui Padang Pariaman lebih maju dalam penerapan PATEN. Untuk itu kami hadir di sini dengan membawa seluruh Sekcam dan Petugas Pelayanan pada kantor camat se Kabupaten Pasaman," jelas Joko.
Iddarussalam menjelaskan, penerapan PATEN di Kabupaten Padang Pariaman di mulai sejak 2011 menunjuk tiga kecamatan sebagai pilot project pelaksanaan PATEN, dan selanjutnya pada 2012 Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menegaskan agar seluruh kecamatan sudah harus menerapkan sistem pelayanan PATEN.
"Kebijakan layanan PATEN ini terus dibenahi dengan membuat Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang pelaksanaan PATEN dan mengalokasikan anggran di masing-masing kecamatan untuk pembenahan pelayanan PATEN ini," tambah Idarussalam.
Rudy Repenaldi Rilis, Camat Enam Lingkung menjelaskan, sejak dia dilantik menjadi camat Januari 2017, pihaknya terus melakukan pembenahan pelayanan PATEN. Mulai dari melengkapi instrumen pelayanan yang terdiri dari informasi pelayanan, SOP, maklumat pelayanan, motto pelayanan, janji petugas pelayanan, layanan pengaduan, kuisioner pelayanan dan membenahi ruangan front office yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang mengakses layanan di kantor camat.
Selanjutnya, Rudy menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Enam Lingkung melahirkan inovasi pelayanan masyarakat yang dikenal dengan Pelayanan Lapangan Terpadu (LAYANG PADU) terdiri dari delapan stakeholder yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain Dinas Dukcapil, Kantor Camat, KUA, Puskesmas, Polsek, UPT KB, nagari dan BPJS.
"LAYANG PADU ini dilaksanakan sebulan dua kali bergilir di masing-masing nagari, dengan kegiatan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pemeriksaan dan pengobatan kesehatan," tambah camat berprestasi Padang Pariaman tahun 2017 itu. Keberhasilan pelaksanaan LAYANG PADU ini tidak terlepas dari dukungan dan komitment stakeholder terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (501)