Di Padang Pariaman Semua Pihak Bergerak Mewujudkan Kabupaten Layak Anak

Padang Pariaman--Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membangun infrastruktur yang menyediakan fasilitas ramah anak. Hal ini sudah menjadi komitmen Bupati Ali Mukhni dalam mewujudkan daerah itu sebagai Kabupaten Layak Anak.
Contohnya, pembangunan IPAL Komunal yang terintegrasi dengan tempat bermain anak yang representatif berlokasi di Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. "Kemudian sebagian besar kantor-kantor OPD, telah memiliki ruang laktasi, ruang bermain anak, ramah disabilitas dan kawasan tanpa rokok," kata Sekda Padang Pariaman, Jonpriadi saat memimpin rapat di Ruang kerjanya di Parit Malintang, Kamis lalu.
Tahu 2018 lalu, kata Jonpriadi, telah dimulai dalam perencanaan anggaran bahwa masing-masing OPD untuk membuat program yang berkolaborasi dengan program perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak. Program ini telah diimplementasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menyelenggarakan Konvensi Hak Anak (KHA) baru-baru ini.
"KHA sebagai landasan kita pemenuhan hak anak. Alhamdulillah, kita telah mengakomodir yang menjadi indikatornya," ujar mantan Kepala Bappeda itu.
Kepala DSP3A Hendra Aswara mengatakan bahwa seluruh stakeholders telah mendukung Padang Pariaman sebagai Kabupaten Layak Anak. "OPD, dunia usaha, media, lembaga, pasar, sekolah, masyarakat, perangkat nagari telah bergerak menuju Kabupaten Layak Anak" kata Kadis termuda itu," kata dia. (501)

Iven Piaman Balari Meriah

Pariaman--Iven Piaman Balari yang digagas komunitas Pariaman Berlari, Sabtu (6/4), berlangsung sukses dan meriah. Diikuti ratusan pelari dari berbagai komunitas lari di Sumbar.

Star dimulai sekitar pukul 05.30 WIB di pondopo Bupati Padang Pariaman lanjut ke BIM dan finish lagi di Pondopo sekitar pukul 11.00 WIB.
Peserta disambut oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni di garis finis.

Usai mencapai garis finis, para peserta kemudian dijamu oleh bupati di pondopo.

Bupati Ali Mukhni mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pasalnya kegiatan tersebut sangat efektif menghindarkan para generasi muda dari tindakan negatif seperti narkoba, pergaulan bebas dan tawuran.


"Ini sangat efektif memutus rantai kenakalan remaja, kita harus apresiasi kegiatan ini," ujar Ali Mukhni.

Ke depan bahkan Ali Mukhni berencana akan kembali menggandeng komunitas Pariaman Berlari untuk menggelar iven lari dengan mengambil lokasi di Tarok City.

"Ke depan kita menargetkan menggelar iven serupa di Tarok City, tentu dengan skala yang lebih besar," ujar alumni Harvard Universty ini.


Sementara itu ketua panitia acara, Muhammad Fadhil mengatakan kegiatan ini dikuti sedikitnya 250 orang peserta dari berbagai komunitas di Sumbar.

 "Kegiatan ini diikuti oleh 250 orang peserta, dengan rute Pondopo - Bandara Internasional Minangkabau," ujar Fadhil didampingi Founder komunitas Pariaman Berlari, Reza.

Usai santap bersama, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan hiburan dan doorprise yang disediakan oleh panitia. (501)

Untuk Kemajuan PKDP Pakailah Falsafah Dima Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung

Padang Pariaman--Malam pelantikan DPD Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PPKDP) Serang, Provinsi Banten penuh sesak disaksikan perantau Piaman dari segala penjuru, Minggu (31/3).
Tidak berlebihan kiranya disebut pelantikan malam itu perantau Piaman berdatangan dari segala penjuru memenuhi Gelora Remaja Stadion Muhammad Yusuf Serang, Banten. Terlihat hadir PKDP Lampung Timur, Magelang, Bandung Raya, Cilegon, Pandeglang, Jakarta dan Tanggerang serta Ikatan Keluarga (IK) tingkat kecamatan dan nagari.
Meriahnya pelantikan malam itu karena kehadiran Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni beserta Ketua TP PKK yang juga isterinya Rena Sovia. Selain Rena Sovia, juga turut mendampingi, Kepala Bappelitbangda Ali Amran, Kepala Dinas Kesehatan Yutiardy Rivai, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rahmang, Kepala Dinas Dukcapil M. Fadhly, Kabag Humas Andri Satria Masri dan Kasubag Komunikasi dan Dokumentasi Suindra.
Ketua Umum DPP PKDP, Refrizal melantik dan mengukuhkan DPD PKDP Serang, Banten Periode 2019-2024 disaksikan ratusan mata warga perantau, Bupati, Walikota Tanggerang Syafrudin, tokoh masyarakat Serang, Yandri Susanto, Ketua Dewan Penyantun PKDP H. Sagi dan pengusaha perhiasan H. Lau.
Bupati Ali Mukhni mengucapkan selamat mengemban amanah kepada pengurus dan berharap pengurus dapat mengurus organisasi dengan baik dan memperhatikan anggota sesuai amanah organisasi. "Amanah sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawabannya, baik oleh anggota maupun oleh Allah SWT," kata bupati dua periode itu.
Selain itu, ujarnya melanjutkan, diharapkan seluruh warga Piaman mendukung program pembangunan pemerintah setempat selagi untuk kepentingan rakyat. "Dima bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mamak ditinggalkan di kampung, di rantau cari mamak tempat berlindung. Walikota Serang adalah mamak kita sekarang. Untuk itu bantu dan dukung beliau membangun Kota Serang," pesan Ali Mukhni.
Selanjutnya Ali Mukhni memaparkan hasil pembangunan yang sedang dan telah berjalan melalui tayangan video pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Walikota Serang Syafrudin menyampaikan rasa senang dan bangganya berbaur dalam komunitas keluarga besar Piaman. Bagi Syafrudin, komunitas warga Piaman adalah warganya yang sangat kompak dan turut mendukung program pembangunan Pemko Serang.
"Kegiatan saya malam ini ada empat. Karena Pak Bupati Ali Mukhni hadir dan warga perantau Piaman adalah kebanggaan saya maka saya mendahulukan menghadiri acara ini," kata Syafrudin menahan haru. Malam itu juga dilakukan pengumpulan dana untuk pembangunan gedung pertemuan PKDP dan IK. (501)

Padang Pariaman Optimis Dapat Kabupaten Layak Anak

Padang Pariaman--Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumbar Besri Rahmat mengapresiasi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara yang berkomitmen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Komitmen tersebut dibuktikan dengan diselenggarakannya sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan Penghapusan  Kekerasan Perempuan berbasis gender dan anak. "KHA dan sosialisasi merupakan indikator yang sangat penting dalam pemenuhan hak anak. Karna komitmen daerah ini akan mewujudkan Padang Pariaman menjadi Kabupaten Layak Anak," kata Besri.
Dikatakannya, bahwa Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga dilahirkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. "Kami harap juga kabupaten dan kota dapat membuat Perda atau aturan turunannya," kata mantan Kabid Arsip Padang Pariaman itu.
Kabid Perlindungan Anak Sumbar, Eva mengatakan bahwa Pemprov juga melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak berbasis sekolah. Sosialisasi juga didukung Ketua PKK Sumbar yang turun langsung dalam pencegahan kekerasan pada anak dan anak yang berhadapan dengan hukum.
"Perlu juga sinkronisasi antara Pemda dengan lintas sektor menghadapi kasus kekerasan pada anak. Jadi duduk bersama agar menekan angka kekerasan anak, termasuk LGBT," kata Eva.
Sementara Kepala DSP3A Hendra Aswara melaporkan, kegiatan KHS berlangsung selama dua hari tanggal 31 Maret - 1 April 2019 di Hotel Gran Zuri Padang. Jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari Kepala OPD, Instansi Vertikal, Camat, Walinagari, tenaga pendidikan, pendidikan dan stakeholders lainnya.
Pelatihan ini, kata Hendra, diharapkan sebagai orangtua, masyarakat, lembaga maupun stakeholders dapat berperan aktif meningkatkan perlindungan terhadap anak. Ia juga berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat menjadi acuan bagi SKPD dan sektor lainnya untuk memperhatikan hak-hak anak dalam kebijakan dan pelaksanaan program ataupun kegiatan sebagai cikal bakal mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kabupaten Layak Anak.
“Dukungan stakeholders yang kuat, maka kita optimis raih Kabupaten Padang Pariaman tahun ini,” kata alumni STPDN itu. (501)

Cegah Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Manfaatkan Publikasi

Lubuk Alung--Publikasi kegiatan melalui berbagai media bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi bagian penting dan strategis dalam menunjang kinerjanya. Sebab, keberhasilan lembaga pengawasan pemilihan umum itu tidak hanya diukur berdasarkan berapa banyak kasus pelanggaran pemilu yang mereka tangani, tetapi bagaimana upaya mereka mencegah pelanggaran dimaksud.
Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Vifner menegaskan hal itu ketika bertindak sebagai narasumber utama pada Kegiatan Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu di Hotel Minang Jaya – Lubuk Alung, Rabu (3/4). Kegiatan itu diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.
Untuk menunjang hal itu, lanjut Vifner, Bawaslu mewajibkan seluruh jajarannya membuat dan mengelola media sosial seperti facebook, twitter dan instagram secara aktif. Sedangkan semua satuan kerja diwajibkan membuat dan mengelola website.
Sebelumnya, ketika membuka kegiatan secara resmi, Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq mengemukakan, sebagus bagaimanapun kinerja suatu lembaga atau organisasi – tanpa pelaporan dan publikasi – tidak akan ada artinya.
“Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis menyukseskan pemilu, Bawaslu dituntut menunjukkan aktivitas kinerja seluruh jajarannya kepada publik. Tujuannya antara lain untuk mengingatkan publik tentang keberadaan kami guna meminimalisir pelanggaran pemilu,” ujar dia.
Sedangkan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Wira Tanjung melaporkan, kegiatan itu berlangsung satu hari penuh yang diikuti jajaran dan mitra hubungan masyarakat Bawaslu seperti Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Komando Distrik Militer, Lembaga Independen Pemantau Pemilu dan para wartawan. (501)

Kepala KUA Harus Mampu Mengoperasikan Komputer

Kehadiran FKDT Adalah Bukti Semangat Menghidupi Keagamaan di Tengah Masyarakat

Parit Malintang--Bupati Ali Mukhni menerima Ketua dan Kafilah Pekan Olahraga dan Seni Diniyah Takmiliyah (PORSADIN) Padang Pariaman didampingi Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) daerah itu, Ketua BAZNAS Syamsuardi Surma dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah H. Yurdinal di ruang kerjanya, Kamis lalu.

Ketua FKDT Rastafari kepada Bupati Ali Mukhni menjelaskan kedatangan rombongan PORSADIN yang dipimpin Zulkarnaini sebagai Ketua Kafilah PORSADIN Padang Pariaman, bahwa FKDT membawa 50 orang rombongan ke Kota Payakumbuh guna mengikuti PORSADIN tingkat Provinsi Sumatera Barat selama dua hari (30-31 Maret 2019).

"PORSADIN ini adalah ajang kompetisi olahraga dan seni antar santri madrasah diniyah. PORSADIN kali ini adalah keempat kalinya di tingkat Sumbar, namun Padang Pariaman baru mengikuti untuk kali kedua setelah dua tahun lewat di Kota Bukittinggi," jelas Rasta kepada Bupati Ali Mukhni. Ditambahkan Rasta, kontingen yang ia pimpin akan mengikuti seluruh cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan, yaitu sebanyak 12 cabang.

Ketua Kafilah Zulkarnaini ikut menambahkan, waktu d Bukittinggi tahun 2017, Kontingen Padang Pariaman berhasil menepati peringkat 7 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar. "Untuk PORSADIN IV ini kita menargetkan berada di tiga besar sehingga bisa menempatkan santri kita untuk mengikuti PORSADIN tingkat nasional yang direncanakan pada Agustus 2019 di Provinsi Bangka Belitung," jelas Zulkarnaini.

Ketua BAZNAS Syamsuardi Surma menyampaikan, pihaknya ikut berpartisipasi mendukung perjuangan kontingen PORSADIN Padang Pariaman dengan menyediakan baju kaos seragam.

Bupati Ali Mukhni menyambut baik dan bangga dengan rencana keikutsertaan Kontingen Kafilah PORSADIN Padang Pariaman mengkuti tingkat Sumbar di Payakumbuh. "Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah salah satu bukti semangat menghidupi keagamaan," kata dia.

Bupati menuturkan, Ustad berjuang mengajar tanpa memperhatikan honor dan lain sebagainya. Mengajarkan ilmu agar anak menjadi sholeh. “Generasi yang sholeh adalah tujuan dari pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah,” kata Ali Mukhni. Karena tersentuh dengan perjuangan dan pengorbanan pengurus FKDT, Ali Mukhni memberikan sumbangan pribadinya sebesar Rp3 juta untuk kontingen.

"Semoga Kafilah PORSADIN Padang Pariaman sukses mengikuti, dilindungi keselamatan anak-anak dan selamat kembali ke kampung halaman," tandasnya.

Sementara itu, Kasi Penmad Yurdinal mengatakan bahwa PORSADIN dijadikan ajang kompetisi bukan semata untuk mencari kemenangan, melainkan merupakan cara untuk melakukan perbaikan dari sisi evaluasi manajemen dan pembelajaran. “Kontingen PORSADIN Kabupaten Padang Pariaman harus bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” tandasnya. (501)

--------------------------------------------------

Wabup Suhatri Bur

Hasil Musrenbang Padang Pariaman Harus Jadi Acuan Semua Pihak

Parit Malintang--Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, meminta semua pihak agar bersama-sama mendukung program Pemkab dalam rangka mewujudkan visi misi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur saat membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kamis (28/3) lalu, di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman, Parit Malintang. Tampak hadir dalam kesempatan itu, Kajari Pariaman Efrianto, jajaran Polres Padang Pariaman, sejumlah anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi Sumbar, Bappeda Provinsi Sumbar, serta para camat, jajaran walinagari, SOPD dan instansi vertikal lainnya.

Ditegaskannya, tidak dinafikan pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan salah satu tolak ukur utama dalam mengevaluasi serta mewujudkan visi misi Kabupaten Padang Pariaman, seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Melihat berbagai pencapaian yang telah diraih Kabupaten Padang Pariaman saat ini, memang masih ada beberapa indikator, di antaranya yang masih berada di bawah pencapaian rata-rata provinsi dan nasional. “Jadi inilah tantangan kita  ke depannya, sehingga bagaimana kita nantinya juga bisa lebih bekerja keras lagi sehingga kita bisa melebihi pencapaian rata –rata provinsi atau nasional,” terangnya.

Suhatri Bur mencontohkan, tingkat laju pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman tahun 2016 lalu yang berkisar 5,52 persen, selanjutnya meningkat menjadi 5,59 persen pada tahun 2017. "Dan diharapkan bisa meningkat menjadi 5,65 persen pada tahun 2018 serta meningkat menjadi 5,70 persen pada tahun 2019,” kata dia.

Demikian pula PDRB Padang Pariaman berdasarkan harga berlaku yang berkisar 17,53 persen tahun 2016 bisa meningkat menjadi 2017, 19,20 persen tahun 2017. PDRB perkapita berdasarkan harga konstan naik dari 11,69 persen tahun 2016 meningkat menjadi 12,35 persen tahun 2017. Indikator IPM Padang Pariaman sejauh ini masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Namun demikian terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh IPM tahun 2016 berkisar 68,44 persen serta meningkat 68,90 persen tahun 2017, selanjutnya diprediksi bisa meningkat menjadi 69,50 persen tahun 2018 serta menjadi 70,50 persen tahun 2019.

“Begitu pula angka melek huruf di bawah usia 15 tahun yang berkisar tahun 2016, 98,90 persen, meningkat menjadi 99,09 persen pada tahun 2017. Makanya ke depan harapan kita tidak ada lagi anak di bawah usia 15 tahun yang tidak merek huruf,” ungkapnya. Rata-rata lama sekolah yang masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, yaitu berkisar 13,55 persen tahun 2016 dan meningkat menjadi 13,56 persen tahun 2017.

Kemudian, angka harapan hidup juga terus meningkat dari 60,80 persen tahun 2016 menjadi 69, 70 persen tahun 2017. “Karena itulah kita akan selalu melakukan evaluasi dari tahun ke tahun, demi kepentingan seluruh masyarakat,” sebutnya.

Sementara, Ketua Bapelitbangda Padang Pariaman, Ali Amran dalam menyebutkan, hasil Musrenbang RKPD tersebut nantinya bakal dijadikan sebagai wadah forum musyawarah antara seluruh pemangku kepentingan guna membahas RKPD menjadi rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. Dimana kegiatan ini diikuti SPOD di lingkungan Pemkab Padang Pariaman, serta instansi vertikal lainnya. (501)

-----------------------------------------

Target Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Harus Sesuai Tugas dan Fungsi

Parit Malintang--Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur membuka pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (FPD/LPD) dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD tahun 2020 di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman, Parit Malintang, Jumat lalu. FPD/LPD dihadiri seluruh perangkat daerah, mulai dari Staf Ahli, Asisten, Kepala DInas, Badan, Kantor, Bagian, Camat, Walinagari serta juga mengundang organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial seperti KONI, MUI, IBI, IDI, Dewan Pendidikan, Forum Kabupaten Sehat, BP SPAM, Sanimas, KOTAKU, Pamsimas, Forum Anak.

Suhatri Bur menyampaikan kepada semua peserta untuk dapat mengikuti FPD/LPD dengan tuntas agar tujuan pelaksanaan forum tercapai maksimal. Mari kita ikuti kegiatan yang direncanakan selama tiga hari ini. FPD/LPD ini merupakan tahapan rangkaian kegiatan perencanaan tahunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020,” jelas Suhatri Bur.

FPD/LPD ini, sambung Suhatri Bur, merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. “Hal ini menunjukkan dalam perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom–up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan, melalui PD/LPD akan dilakukan pembahasan rancangan awal renja perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan dari pemangku kepentingan terkait. Melalui FPD/LPD juga dilakukan pembahasan renja secara terpadu dan terintegrasi serta sinkronisasinya dalam mendukung sembilan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 yang telah ditetapkan. Dan juga akan dilihat sinkronisasinya dengan prioritas program dan kegiatan, baik yang dihasilkan dari Musrenbang RKPD di kecamatan maupun dari hasil validasi penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan masukan untuk rancangan Renja Perangkat Daerah.

“Sesuai rancangan awal RKPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, tema pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman yang kita angkat tahun 2020 adalah Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Perekonomian Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas ,” tutup Wabup mengakhiri.

Sementara itu, berdasarkan laporan Kepala Bapelitbangda, Ali Amran, pelaksanaan FPD/LPD ini merupakan lanjutan dari tahapan proses penyusunan rancangan awal RKPD awal Januari 2019, pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan 11 s/d 18 Februari 2019, dan terakhir Konsultasi Publik rancangan awal RKPD tanggal 28 Februari 2019. Penyampaian dan pembahasan hasil

“Dan tahapan selanjutnya adalah acara hari ini, FPD/LPD. Setelah ini, minggu depannya akan dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kabupaten,” sambungnya. Menurut Ali Amran, tujuan pelaksanan FPD/LPD adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian menyelaraskan program dan kegiatan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergisitas masing- masing perangkat daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD  dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing perangkat daerah kabupaten. (501)

----------------------------------

Kepala KUA Harus Mampu Mengoperasikan Komputer

Lubuk Alung--Dalam rangka meningkatkan pelayanan berbasis Informasi Teknologi (IT) di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, Kementerian Agama (Kemenag) setempat melaksanakan kegiatan pembinaan operator sistem informasi KUA, di Hotel Minang Jaya, Lubuk Alung, Jumat lalu.

Pembinaan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Padang Pariaman yang diwakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU) H. Syafrizal dengan mengambil tema “Melalui Pembinaan Web Simkah Online Kita Tingkatkan Mutu Pelayanan Nikah Rujuk di KUA”.

Syafrizal berharap, semua KUA di Kabupaten Padang Pariaman menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. “KUA merupakan ujung tombak pelayanan nikah. Maka dari itu, sumber daya operator Simkah haruslah terus ditingkatkan,” tegas Syafrizal.

Selain itu, tambah mantan Kasi PD dan PP itu, pemberlakuan PP Nomor 19 Tahun 2015 haruslah menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan nikah. Jangan ada yang melanggar aturan karena setiap pelanggaran ada sanksinya. “Pada zaman teknologi informasi yang semakin berkembang maka selayaknya setiap pegawai terutama operator Simkah dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan itu,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, semua Kepala KUA harus bisa menggunakan komputer dan tidak hanya mengandalkan operator saat melakukan pelayanan sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. “Semua peserta mengikuti kegiatan pembinaan tersebut dengan baik agar dapat bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditentukan,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimais) Kankemenag Padang Pariaman Suhendrizal mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operator Simkah yang bertugas di KUA yang tersebar di Padang Pariaman dalam menggunakan website Simkah guna mewujudkan Simkah berbasis website.

“Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan selama satu hari dengan narasumber Kabid Urais Binsyar Kanwil Kemenag Sumbar, H. Syamsuir dan jumlah peserta sebanyak 37 orang yang terdiri dari Kepala KUA, operator KUA dan penghulu dengan rincian 17 orang Kepala KUA, 17 orang operator Simkah dan dua orang penyuluh serta satu orang penghulu,” papar Suhendrizal yang juga merupakan ketua panitia kegiatan tersebut. (501)

Pemda Padang Pariaman Konsisten Memberikan Perlindungan Anak

Padang Pariaman--Pemerintah Padang Pariaman mengadakan acara  pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)  dan Sosialiasi Penghapusan Kekerasan Perempuan dan Anak  yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan  Perlindungan Anak (DSP3A). Pelatihan tersebut  dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Jonpriadi dan Kepala DSP3A Hendra Aswara.

Acara berlangsung selama dua hari, tanggal 31 Maret - 1 April 2019 di Hotel Gran Zuri Padang. Jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari Kepala OPD, Instansi Vertikal, Camat, Walinagari, tenaga pendidikan, pendidikan dan stakeholders lainnya.

“Kegiatan ini sebagi komitmen daerah untuk mewujudkan Puskesmas, rumah sakit, dan sekolah yang ramah anak,” kata Sekda Jonpriadi mengawali sambutannya.

Ditambahkannya, bahwa perlindungan anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia, PBB telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada 20 November 1989. Di Indonesia sendiri, telah meratifikasi KHA ini dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1996.

“Dengan meratifikasi KHA, Indonesia secara teknis telah dengan sukarela mengikatkan diri pada ketentuan yang terkandung dalam KHA,” jelas Sofiansyah, di Hotel Tiara Surya, Rabu (14/3) lalu.

Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi 1989 ialah melakukan amandemen kedua undang-undang dasar tahun 1945 dengan memasukan pasal 288 ayat (2) pada 18 Agustus 2000. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” ujarnya.

Langkah selanjutnya dengan menerbitkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU nomor 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan berbagai peraturan lainnya.

Pemda Padang pariaman, kata Jonpriadi,  secara konsisten terus berupaya memberikan pemenuhan terhadap pelaksanaan hak maupun perlindungan anak. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang ramah anak.

“Sudah ada IPAL yang juga dilengkapi ruang bermain anak yang berlokasi di Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung,” kata mantan Kepala Bappeda ini.

Guna menekan penyimpangan terhadap perilaku anak, telah diterbitkan edaran Bupati Padang Pariaman mengenai larangan membawa Handphone Android/smartphone ke sekolah.

“Edaran ini untuk pencegahan terjadinya aksi pornografi, tawuran, LGBT dan kenakalan yang melanggar norma. Kita lihat anak-anak yang menurun prestasinya disebabkan karna penggunaan smartphone yang kebablasan,” kata alumni Fakultas Ekonomi.

Sementara Kepala DSP3A Hendra Aswara mengatakan adanya pelatihan ini diharapkan kiat sebagai orang tua, masyarakat, lembaga maupun stakeholders dapat berperan aktif meningkatkan perlindungan terhadap anak.

Ia juga  berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat menjadi acuan bagi SKPD dan sektor lainnya untuk memperhatikan hak-hak anak dalam kebijakan dan pelaksanaan program ataupun kegiatan sebagai cikal bakal mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kabupaten Layak Anak.

“Dukungan stakeholders yang kuat, maka kita optimis raih Kabupaten Padang Pariaman tahun ini,” kata alumni STPDN itu. (501)