Senin, 11 Desember 2017

Utusan DPD HIPKI Sumbar Marhinim Raih Peringkat Satu Penguju Sertifikasi Kompetensi LKP Tingkat Nasional

Padang--Marhinim, Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Aktive Lubuk Basung, Kabupaten Agam berhasil meraih peringkat satu penguji Sertifikat Kompetensi bagi pengelola LKP tingkat nasional yang diadakan Lembaga Sertiffiksi Kompetensi Peltihan Lembaga Kursus (LSK PLK), di Bogor, Jawa Barat, 9-10 Desember lalu.
Keikutsertaan Marhinim dalam acara itu adalah utusan resmi DPD Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Sumatera Barat. Bersamanya, juga ikut Zulhemdi Asra dari LKP Hem's Institut. Dengan prestasi demikin, HIPKI Sumbar menambah anggotanya yang telah teruji soal sertifikasi LKP nantinya.
Ketua DPD HIPKI Sumatera Barat, Bagindo Rosman bersama salah seorang Wakil Ketua, Zulfebri kepada Singgalang menyebutkan, bahwa pihaknya selalu memanfaatkan momen-momen untuk peningkatan anggota serta LKP itu sendiri. "Alhamdulillan, Marhinim mampu menyisihkan 20 LKP linnya di Indonesia yang ikut acara demikian," kata Rosman yang juga anggota DPRD Padang Pariaman ini.
Sebagai orang yang baru menjabat di DPD HIPKI Sumbar, Rosman bersma seluruh pengurus terus melakukan berbagi pembenahan, mendata seluruh LKP yang ada di Sumbar. Dan yang tak kalah penting itu, melakukan konsolidasi organisasi di seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini.
Menurut Rosman, dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, hanya 13 daerah yang dinilai aktif dan punya HIPKI. Untuk itu, enam daerah yang belum ada HIPKI segera dibentuknya. "Kita telah kontak derah Solok Selatan, misalnya untuk membentuk HIPKI. Sebab, LKP yang akan menjlankn HIPKI sudah ada di daerah itu," ungkapnya.
Begitu juga soal sertifikasi LKP, kata Rosman, sebagaimana tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah. "Keberhasilan Marhinim menambah aset DPD HIPKI Sumbar dalam peningkatan sertifiksi kompetensi seluruh LKP yang bernaung di HIPKI Sumbar nantinya," ungkap anggota dewan dari PAN ini. (501)

Bupati Cup Diikuti 18 SMA di Padang Pariaman dan Kota Pariaman

VII Koto--Bupati Cup I yang diadakan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Padang Pariman, Senin (11/12) hingga Senin (18/12) di SMAN 1 VII Koto Sungai Sariak, dinilai keberhasilan program basket masuk sekolah. Diharapkan, acara ini mampu melahirkan pebasket handal yang siap bersaing nantinya dalam berbagai iven.
Ketua Panitia, Khairil Anwar menyebutkan, acara yang akan berlangsung selama sepekan ini diikuti 18 SMA yang ada di Kota Pariman dan Kabupaten Padang Pariman. "Olahraga yang satu ini cukup digemari oleh anak muda dan pelajar. Hampir seluruh SMA dan sederajat punya lapangan basket. Nah, momen inilah yang dimanfaatkan oleh Perbasi," kata Khairil yang juga Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman ini.
Ketua Perbasi Padang Pariaman, H. Darmon memuji kesungguhan panitia dalam menyukseskan acara itu. "Luar biasa kerja panitia untuk menyiapkan iven yang jadi andalan Perbasi ini. Dua tim Perbasi nantinya yang akan terjun dalam ajang Porprov Sumbar 2018 siap menyumbangkan emas," kata Darmon yang juga anggota DPRD Sumatera Barat ini.
Sebagai anggota dewan yang aktif menggiatkan olahraga basket tersebut, Darmon juga telah menyalurkan pokok pikirannya ke SMA yang ada di dua daerah demikian. "Untuk lapangan basket yang baru, yang di dalamnya juga ada lapangan lainnya, seperti takraw, bulu tangkis, kita telah anggarkan di APBD Sumbar untuk SMAN VII Koto Sungai Sariak ini," ujar anggota Komisi V DPRD Sumbar ini.
Kepala SMAN 1 VII Koto Sungai Sariak, Akmal menyambut baik langkah Perbasi Padang Pariaman yang telah menjadikan lapangan basket sekolahnya jadi tuan rumah iven Bupati Padang Pariaman Cup ini. "Semoga ajang ini menjadi pemicu para pelajar untuk meraih prestsi," ungkapnya.
Akmal menyatakan kesiapan lapangan basketnya untuk dijadikan ajang pertandingan basket dalam Porprov tahun depan. "Kita siap. Lahan ada dan cukup luas. Tinggal membangun lapangannya saja untuk dijadikan tuan rumah Porprov nantinya," ujarnya.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur menyebutkan, Pemkab melalui KONI membantu acara Bupati Cup ini Rp12,5 juta. "Kita bangga dengan seorang tokoh muda daerah ini yang berkiprah di DPRD Sumbar, punya kepedulian dalam memajukan dunia olahraga basket ini," ujarnya.
Menurutnya, sebagai tuan rumah pelaksanaan Porprov tahun depan, Padang Pariaman ingin sukses. Ya, sukses Porprovnya dan sukses pula tuan rumah meraih prestasi. (501)

Sabtu, 09 Desember 2017

Soal Pelayanan Perizinan DPMPTSP Pessel Belajar ke Padang Pariaman

Soal Pelayanan Perizinan DPMPTSP Pessel Belajar ke Padang Pariaman

Padang Pariaman--Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) berbagi informasi terkait pelayanan perizinan.
Sekretaris DPMPSTP Pessel, Darmadi mengaku datang ke Padang Pariaman untuk melihat langsung pelayanan perizinan dan inovasi yang telah dilakukan. Ia pun merasa nyaman berada di ruang pelayanan yang disainnya seperti di hotel.
"Wah, ruang pelayanannya seperti di hotel," kesan pertama Sekretaris DPMPTSP Pessel sewaktu melihat kantor DPMPTP Padang Pariaman di Pariaman, Kamis (7/12) lalu.
Adapun maksud kedatangannya, kata Darmadi, untuk sharing informasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterapkan secara online. Kemudian mengenai koordinasi dengan OPD teknis dalam pemberian rekomendasi izin.
Darmadi mengatakan, bahwa pelayanan di Padang Pariaman sudah lebih baik dengan memakai aplikasi perizinan elektronik. Sementara di Pessel juga telah mengoperasionalkan aplikasi SiCantik dari Kominfo.
"Kita lihat di media, di sini banyak inovasi dan telah melaksanakan seluruh rekomendasi KPK. Apalagi Kadis-nya masih muda dan menguasai teknologi informasi," ujarnya.
Kadis PMPTP Hendra Aswara mengatakan, seluruh administrasi perizinan dilakukan secara online yang diberi nama SIMPEL atau Sistem Perizinan Elektronik. Terdapat 122 perizinan dan 6 non perizinan yang dilayani oleh petugas front office. Setelah entry data, berkas dilanjutkan kepada Kepala Bidang Perizinan secara online. Jika telah diverifikasi oleh Kepala Dinas maka sertifikat izin sudah bisa dicetak oleh Back Office.
"Setiap sertifikat yang dicetak terdapat barcode, untuk menjamin keaslian dokumen," ujar Magister Manajemen itu. Untuk menampung masukan masyarakat, tambah Hendra, dinas yang dia pimpin sudah memiliki layanan pengaduan masyarakat secara online melalui website, medsos, SMS, Whatsapp, email dan lainnya.
"Setiap pengaduan kita tindak-lanjuti hingga tuntas karena juga terkoneksi langsung oleh Inspektorat," kata Kadis termuda di lingkungan Pemkab Padang Pariaman ini.
Begitu pula dengan keterbukaan informasi publik, DPMPTP telah memiliki website perizinan. padangpariamankab.go.id yang di dalamnya terdapat data, persyaratan dan informasi yang sewaktu-waktu dapat diunduh atau didownload oleh masyarakat.
Dikatakannya, DPMPTP Padang Pariaman sudah menjalankan seluruh program yang diperintahkan oleh KPK RI terhadap pelayanan perizinan. (501)

Produk Pangan Lokal Butuh Rekayasa Tekhnologi Modern

Produk Pangan Lokal Butuh Rekayasa Tekhnologi Modern

Padang Pariaman--Pengolahan produk pangan lokal dari bahan baku menjadi bahan jadi memerlukan rekayasa teknologi yang modern. Diketahui banyak sekali hasil pangan lokal masyarakat yang belum diolah maksimal karena masih menggunakan cara konvensional.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara mengatakan, butuh teknologi tepat guna untuk mengolah produk lokal unggulan. Seperti ubi kayu, jagung, pepaya memiliki peluang pasar yang menjanjikan apabila diolah menjadi produk layak konsumsi masyarakat.
"Misalnya pepaya menjadi saus, ubi menjadi mie dan jagung untuk pakan ternak. Semua butuh sentuhan teknologi, untuk kesejahteraan masyarakat," kata Hendra Aswara pada  Sosialisasi prototipe teknologi tepat guna di Pasar Kasang, Kecamatan Batang Anai, Jumat (8/12) lalu. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Sumbar.
Hendra mengatakan, penggunaan produk ubi kayu untuk pembuatan mie, akan sangat membantu pemerintah dalam mengurangi komoditi impor gandum. Apalagi harga gandum dunia sedang melonjak tinggi yang juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat.
"Kita optimis, ubi jadi bahan baku pembuatan mie lebih diminati masyarakat. Harga terjangjau dan juga lebih sehat. Petani pun menikmati," ujar Kadis yang pernah menjabat Kabag Humas Setdakab Padang Pariaman itu.
Pada kesempatan itu diperagakan sebuah mesin pencetak mie tanpa gandum yang diproduksi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Adapun produksi dalam satu jam sebanyak 30 kg. Sementara harga satu unit mesin pencetak mie itu seharga Rp60 juta.
Ia berharap, nantinya dapat dianggarakan pada APBD atau melalui dana pokok pikiran anggota DPRD. "Kita coba untuk anggarkan untuk kelompok IKM. Insya Allah didukung oleh Bupati dan DPRD Padang Pariaman," kata alumni STPDN angkatan XI itu. (501)

MUI Padang Pariaman Kukuhkan Pengurus Komisi-Komisi

MUI Padang Pariaman Kukuhkan Pengurus Komisi-Komisi

Padang Pariaman--Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Pariaman mengukuhkan tujuh pengurus Komisi-nya. Masing-masing; Komisi Fatwa, Dakwah, Ukhuwah, Pendidikan, Ekonomi, Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga dan Komisi Organisasi dan Humas.
Pelantikan oleh Ketua MUI Padang Pariaman, H. Syofyan M. Tuanku Bandaro, Sabtu (12/9), di aula Kamenag Padang Pariaman.
Syofyan dalam sambutannya menyebutkan, pelantikan Komisi-komisi ini akan sangat membantu MUI Padang Pariaman dalam menjalankan program kerja dan kegiatan. "Apalagi setelah pelantikan, masing-masing komisi menyiapkan program kerja hingga tahun 2020 mendatang.  Dari program kerja dan rencana kegiatan yang akan dilakukan tersebut, dapat terlihat eksistensi MUI sebagai wadah ulama," kata Syofyan.
Sedangkan Kepala Kantor Kemenag Padang Pariaman, Helmi menyampaikan selamat kepada pengurus Komisi MUI yang dilantik. Mudah-mudahan dengan pelantikan ini MUI dapat bekerja untuk kepentingan umat.
Adapun pengurus komisi yang dilantik adalah, Komisi Fatwa, Ketua Azwar Tuanku Sidi, Sekretaris Aznam Tuanku Bagindo, Anggota H. Marzuki Tuanku Nan Basa, H. Helmi, H. Masrichan Tuanku Simarajo Basa, H. Zakirman Tuanku Sutan, Amrizal Tuanku Sutan, SYafri Tuanku Imam Sutan Sari Alam, Ahmad Amin Tuanku Malin Marajo, dan H. Ahmad Umar Dt. Sinaro.
Komisi Dakwah, Ketua Muhammad Rais Tuanku Labai Nan Basa, Sekretaris Andri Susanto, Anggota Dori Tuanku Sutan, H. Syarizal, Epy Mayardi Tuanku Mulie, H. Syafruddin S, Buyung Koten Tuanku Bandaro, Lukmanul Hakim Tuanku Bagindo, dan Ali Akbar Tuanku Mudo.
Komisi Ukhuah, Ketua Ali Munar Tuanku Rangkayo Mulia, Sekretaris H. Faisal Dt. Mantari Ameh, Anggota H. Syaraf Tuanku Itam, Suhaili Tuanku Mudo, H. Ahmad Yusuf Tuanku Sidi, M. Husen Tuanku Bagindo Dt. Bandaro Putiah, Satria Effendi Tuanku Kuning, dan Sabar Tuanku Sutan.
Komisi Pendidikan, Ketua H. Ali Idris Tuanku Mudo, Sekretaris Imalatunil Khaira, Anggota H. Nasrul Ilyas, Nofriadi, Tuanku Mursyidul Ummah, Hj. Syafidar Syafi’i, Tuanku Khaidir, M. Nur Tuanku Kaciak dan Emri SYofriardi Tuanku Imam Basa.
Komisi Ekonomi, Ketua Fakri Zaki, Sekretaris Era Jaya, Anggota H. Dedi Edwar, Anggota Tuanku Imam Muri, Zainuddin Tuanku Basa, Syahril Tuanku Imam, Syaiful Rahman Tuanku Mudo Maharajo dan M. Al-Muzammil Tuanku Mudo.
Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga, Ketua Hj. Rakiyah, Sekretaris Hendri Naldi Tuanku Mudo, ANggota Hj. Diana Fitria, Nofria Santi, Hj. Yusmidar, Hj. Eli,  dan Siska Wahyuni Putri.
Komisi Organisasi dan Humas, Ketua Armaidi Tanjung, Sekretaris Ahmad Damanhuri Tuanku Mudo, Anggota Zeki Aliwardana, Amir Rijal, Syaiful Azhar Tuanku Malin Sati, Marzul Effendi Tuanku Bagindo, Sepra Putra Tuanku Katik Majolelo, dan Ansahril Tuanku Kuning. (501) 

Kamis, 07 Desember 2017

Keputusan Bawaslu Soal Pelanggaran Pemilu Wajib Ditindaklanjuti KPU

Keputusan Bawaslu Soal Pelanggaran Pemilu Wajib Ditindaklanjuti KPU

Pariaman--Banyak pelanggaran Pemilu dulunya tak pernah tuntas dan selesai dengan baik oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pada Pemilu yang akan datang, hal demikian tak lagi berlaku. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, keputusan Panwaslu wajib hukumnya ditindak-lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini mengemuka pada Fokus Group Discussion (FGD), Kamis (7/12) di Pariaman yang diadakan oleh Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman bersama pimpinan partai politik, camat, dan berbagai kelompok masyarakat yang terlibat dalam organisasi sosial kemasyarakatan.
Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Sumatera Barat menyebutkan, keterlibatan semua pihak dalam mengawasi jalannya Pemilu 2019 yang akan berlangsung serentak antara Pileg dan Pilpres, sangat menentukan kualitas Pemilu itu sendiri.
"Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu," kata dia. Menurut dia, tidak semua laporan masyarakat ke Bawaslu dan Panwaslu bisa jadi pelanggaran. Ada proses dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang.
Di sisi lain, Anton Ishak, Komisioner Panwaslu Padang Pariaman memandang Pemilu masih rentan dengan berbagai pelanggaran dan persoalan rumit lainnya. Mulai dari politik uang yang sampai saat ini masih sulit mencari formulanya, sampai kepada semakin menurunnya jumlah pemilih dari Pemilu ke Pemilu.
"Bukti ada dan tingginya politik uang, umumnya mereka yang duduk di dewan adalah mereka yang banyak menghabiskan uang," ujarnya.
Sementara, Ketua Panwaslu Padang Pariaman, Zainal Abidin menilai keterbatasan sumber daya di Panwaslu menuntuk keterlibatan semua pihak untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi ini.
"Personil Panwaslu di kabupaten hanya tiga orang. Di kecamatan juga tiga orang, dan tiap-tiap TPS hanya satu orang," ujar dia. Dengan keterlibatan banyak pihak, katanya, saatnya mewujudkan Pemilu itu sebagai kedaulatan rakyat. (501)

Dari Matang Berorganisasi Hingga Gigih Mencari Suara

Berhasil Dari Piaman ke Sumbar
Dari Matang Berorganisasi Hingga Gigih Mencari Suara

Pariaman--Sejak masuk di DPRD Sumbar tahun 2009, Hj. Sitti Izzati Azis tetap di Komisi IV yang bermitra dengan Kesehatan, Kesra, Pendidikan, Sosial dan Tenaga Kerja. Tak heran, mitra demikian itu membuat perempuan kelahiran 1966 ini mampu berbuat banyak untuk masyarakat konstituennya di Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
Sitti, begitu putri asli Sikumbang Sungai Asam, mambako ke Koto Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Padang Pariaman ini akrap disapa kembali terpilih pada Pileg April kemarin. Anak Buya Abdul Azis Tuanku Mudo itu saat ini jadi 'selebritinya' politisi.
Dari tujuh caleg yang melenggang ke DPRD Sumbar, Sitti merupakan caleg peraih suara terbanyak. Dari 40 ribu lebih suara Partai Golkar, 8.421 suara merupakan perolehan pribadinya. Dan perolehan ini cukup signifikan, meskipun Ketua Fatayat NU Sumbar ini hanya diletakkan oleh Golkar sebagai caleg dengan nomor urut lima.
Kepada Singgalang, ibu dari empat orang putra ini bertekad lebih banyak lagi berbuat untuk masyarakat. Baik ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Baginya, Pileg April lalu adalah periode kedua jadi wakil rakyat di Sumbar. Sitti terjun ke politik praktis melalui partai berlambang pohon beringin sejak 2000. Dia dipercaya sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Tenaga Kerja.
Sebelumnya, Sitti dikader lewat organisasi hebat yang telah melahirkan ribuan tokoh hebat di nusantara ini; HMI Cabang Sumbar semasa dia kuliah. Pasca itu, orangtuanya yang ikut membawa NU ke Ranah Minang, Sitti pun melanjutkan kiprahnya di organisasi sayap NU, yakni Fatayat NU yang menggarap para pemudi-pemudi.
Tak heran, lewat kiprah demikian dia banyak bersentuhan dengan para petinggi NU di pusat sana. Seperti Hj. Kofifah Indar Paranwansa, Hj. Ida Fauziyah, dan lainnya. Hingga saat ini, Sitti masih menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Sumbar. "Sekarang sudah periode kedua. Sebentar lagi tentu akan ditularkan kepada kader-kader potensi lainnya," ujarnya.
Dia menyampaikan terima kasih banyak pada semua masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman. "Suara Golkar suara rakyat. Tanpa dukungan itu, perjuangan ini tak ada nilainya. Banyak lagi persoalan kemasyarakatan di Piaman yang mesti kita bicarakan, sekaligus kita tuntaskan di tingkat Sumbar," ungkapnya.

Eri Zulfian

Nama Ketua DPRD Padang Pariaman, Eri Zulfian melambung terus. Pertama kali duduk di lembaga wakil rakyat daerah itu berdasarkan PAW periode 1999-2004 dari PBB. Pileg 2004 dan 2009, dia pindah haluan dari PBB ke Partai Demokrat, dan mampu mengantarkan Bendahara V Asosiasi DPRD Kabupaten se Indonesia (ADKASI) ini jadi orang nomor satu di legislatif Padang Pariaman.
Sebagai anak muda yang getol dan punya prestasi dalam organisasi sosial kemasyarakatan, Pileg April kemarin berhasil mengantarkannya jadi anggota DPRD Sumbar dari Dapil II, Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
"Terima kasih banyak atas dukungan semua masyarakat Piaman. Mari kita rajut kebersamaan, hilangkan semua perbedaan, dan kita lanjutkan membangun Padang Pariaman kedepannya yang lebig baik lagi," kata dia, saat bersua Singgalang, kemarin.
Karir Eri Zulfian yang pernah jadi Ketua DPD KNPI Padang Pariaman ini, memang selalu mulus tanpa hambatan. Baru saja dipercaya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat sebelum Pileg 2009, partai yang kini dipimpin Presiden SBY itu langsung jadi Ketua DPRD daerah itu. Namun, dia mengakui saat itu kemenangan Demokrat 50 persen karena faktor ketokohan SBY.
Pria kelahiran Lubuk Alung pada 1975 ini memang mahir bercilancar di ranah politik. Dia pernah jadi Wakil Sekjen DPP Pemuda Islam. Organisasi demikianlah yang membuat ayah 4 orang putra-putri ini bisa melenggang ke DPRD Sumbar, meninggalkan banyak saingannya, baik di internal Demokrat, maunpun di luar partai itu.
Dalam ketetapan KPU Sumbar, Minggu kemarin, Eri Zulfian berhasil dapat kursi kedua, dari tujuh kursi yang diperebutkan. Diatasnya Sitti Izzati Azis dari Partai Golkar.
Sebentar lagi, tepatnya bulan Agustus nanti Eri Zulfian sudah harus meninggalkan kursi Ketua DPRD daerah itu. Sedangkan hasil Pileg di Padang Pariaman membuat Partai Demokrat pada posisi ketiga perolehan suara. Dengan demikian, kursi Wakil Ketua DPRD menjadi jatah partai ini. Siapa diantara empat kadernya yang akan menduduki itu? "Nanti kita tetapkan," kata dia singkat.

Jasma Juni

Jasma Juni Datuak Gadang tampaknya sudah ditakdirkan jadi anggota DPRD Sumbar. Betapa tidak, sudah dua kali dia ikut pusaran politik Pilkada di Padang Pariaman, yakni 2005 dan 2010 sebagai calon bupati, ternyata sang dewi fortuna belum berpihak ke dirinya.
Namun, Pileg 2014, pria kelahiran 1958 yang senang disapa JJ ini lolos ke DPRD Sumbar dari Dapil II, Padang Pariaman dan Kota Pariaman dari Partai Gerindra. Dia mendapat kursi ketiga, setelah Sitti Izzati Azis (Golkar) Eri Zulfian (Demokrat), berdasarkan pleno penetapan kursi oleh KPU Sumbar, Minggu lalu.
Bagi JJ berkiprak di partai yang didirikan Prabowo Subianto ini, lantaran masa depan partai ini cukup cerah. Bahkan, Pileg 2009, Ketua Ikatan Suku Jambak Padang Pariaman ini sempat jadi calon anggota DPR RI. Namun, belum nasibnya menjadi wakil rakyat.
Berkat kegigihan dan kesungguhan, JJ yang sudah malang-melintang di dunia Polisi Mileter di berbagai daerah di nusantara ini, akhirnya meraih dukungan yang signifikan. Karena sudah dua kali maju di Pilkada Padang Pariaman, jelas JJ punya kemampuan yang sangat bisa diandalkan untuk membangkitkan daerah tertinggal demikian.
Bisa melihat banyak seluk-beluk daerah Piaman. Dengan terpilihnya dia jadi anggota dewan Sumbar, khusus masyarakat kampungnya, Kayutanam tentu menjadi kebanggaan tersendiri.
Sekarang nama JJ hampir melampaui Partai Gerindra itu sendiri. Hal itu tentu karena banyaknya dukungan masyarakat yang di dapatkannya di Piaman. Boleh dikatakan, marwah Partai Gerindra untuk Sumbar terletak di tangan JJ.
Kepada Singgalang, JJ menyebutkan bahwa keberhasilan yang diraihnya adalah buah kegigihan. Tak pernah surut dan putus asa dalam berjuang. Kemudian, maju untuk DPRD Sumbar ini juga dorongan kuat dari pendiri Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan seniornya.

Endarmy

Dari tujuh anggota DPRD Sumbar periode 2014-2019 yang berangkat di Dapil II, Padang Pariaman dan Kota Pariaman dua diantaranya diisi oleh perempuan. Mereka adalah Hj. Sitti Izzati Azis (Golkar) dan Endarmy (NasDem).
Endarmy merupakan politisi PAN yang hijrah ke partai yang mengusung 'gerakkan perubahan'. Memegang jabatan Bendahara NasDem Sumbar, mampu mengantarkannya ke gedung dewan yang terletak di jalan Khatib Sulaiman Padang itu. Terpilihnya Ketua Dekopinda Padang Pariaman ini sebagai wakil rakyat, adalah buah perjuangan panjang yang dilakukannya di tengah masyarakat Piaman.
Dikalangan politisi, nama Endarmy sudah tidak asing lagi. Dia termasuk yang menyelamatkan pasangan MK-Ali Mukhni saat Pilkada 2005 lalu bersama PAN daerah itu. Mungkin saat ini, Endarmy lah perempuan politisi sejati yang pernah dipunyai Piaman. Karirnya di politik cukup bagus dan gemilang, meskipun sempat staknan selama lima tahun belakangan karena tak jadi anggota dewan.
Periode 2004-2009, Endarmy masuk di DPRD Sumbar dari PAN, yang waktu itu Dapil IV, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Putri Kayutanam ini memang gigih dan senang berorganisasi. Disamping Ketua Dekopinda yang mengurusi koperasi, Endarmy juga Ketua Majelis Taklim Indonesia (MTI) Padang Pariaman.
Tak heran, kiprah demikian Endarmy mampu meraup suara terbanyak. Dia berhasil menempati posisi keempat, dari tujuh kursi yang tersedia pada Pileg April lalu. Secara kecamatan 2x11 Enam Lingkung lama, sangat diuntungkan dengan terpilihnya Endarmy. Betapa tidak, dari tujuh orang itu, tiga orang diantaranya putra 2x11 Enam Lingkung lama.

Komi Chaniago Naik Tingkat

Berhasil terpilih jadi anggota DPRD Sumbar pada Pileg April lalu, Komi Chaniago agaknya representasi dari Dapil I Padang Pariaman. Betapa tidak, hanya dia satu-satu tokoh dari utara daerah itu yang berhasil.
Dari tujuh anggota dewan Sumbar di Dapil II (Padang Pariaman dan Kota Pariaman) Ketua DPC PBB inilah yang paling beruntung. Hebatnya, hasil Pileg tak satupun kursi PBB di DPRD Padang Pariaman, tapi Komi Chaniago mampu dapat kursi nomor lima untuk DPRD Sumbar. Dari 19 ribuan suara PBB di dua daerah itu untuk Sumbar, 5.600 an merupakan perolehan suara pribadi pria kelahiran Sungai Limau pada 1967 yang sudah dua periode duduk di DPRD Padang Pariaman itu.
Kepada Singgalang, kemarin, Komi Chaniago tak membuat janji apapun jua dengan masyarakat konstituennya. "Sebagai orang baru pertama kali akan duduk di DPRD Sumbar, tentu kita coba dulu melihat apa pula permainannya. Ada ndak bedanya dengan saat saya dua periode di dewan Padang Pariaman," kata dia.
Komi Chaniago memulai karir politiknya dari bawah. Reformasi yang melahirkan 48 partai politik 1999, termasuk PBB di dalamnya, Komi telah berkecimpung sebagai Wakil Sekretaris DPAC PBB Kecamatan Sungai Limau.
Karirnya terus naik. Habis itu, Komi diminta memperkuat pengurus DPC PBB daerah itu dengan jabatan wakil ketua. Setelah itu, Komi Chaniago dua kali menjabat sekretari DPC PBB, sebelum menjabat Ketua DPC PBB saat ini. Masuknya Komi ke PBB, disamping terinspirasi oleh ayahnya; Sidi Dinur yang panatik Masyumi zaman dulu, juga dilatari bagusnya partai itu dilihatnya. Kemudian berkesan karena pidato politik Yusril Ihza Mahendra.
Selama di DPRD Padang Pariaman, Komi dinilai sukses memimpin partai berazaskan Islam demikian. Pemilu 2004, PBB dapat empat kursi, termasuk dirinya. Namun, Pemilu 2009, kursi PBB hanya tinggal dua; dia dan Dirri Uzzulam. Pileg April, meski tak dapat kursi di Padang Pariaman, dan hanya tiga kursi di DPRD Kota Pariaman, PBB mampu mengantarkan Komi Chaniago ke Jalan Khatib Sulaiman, Padang. "Apa yang bisa kita bawa ke Piaman, dan memungkinkan untuk dikebangkan, ya kita angkut dari Sumbar," katanya.

Darmon

Membaca namanya, banyak orang tak percaya bahwa Darmon adalah seorang ustadz. Sebab, ustadz atau buya tentu harus memakai nama yang menjurus ke Arab sana. Tapi itulah kenyataannya. Tidak sekedar ustadz kondang, yang khotbahnya hampir mewarnai di setiap masjid di Padang Pariaman, Darmon juga seorang politikus.
Reformasi hadir di republik ini, sangat menguntungkan bagi pengagum sosok Amien Rais ini. Dia langsung bergabung dengan PAN, partai poltik yang lahir dari rahim Muhammadiyah. Dua kali putra kelahiran 1972 ini meniti karir politiknya di DPRD Padang Pariaman.
Namanya kian melambung tinggi, tatkala KPU Sumbar menetapkan namanya sebagai satu dari tujuh orang putra Piaman yang berangkat ke Sumbar. Darmon meraih banyak dukungan, setelah melakukan perjuangan panjang lewat dunia yang digelutinya.
Dia berhasil menempati urutan keenam, dari tujuh kursi yang tersedia di Dapil II Sumbar (Padang Pariaman dan Kota Pariaman). Sebagai kader yang baik dan mulus, Darmon telah ditetapkan sebagai Kader Amanat Utama. Untuk ini, dia berhak dan punya tanggungjawab pula untuk melakukan kaderisasi di lingkungan PAN Sumatera Barat.
"Terima kasih atas dukungan dan doa semua masyarakat Piaman. Dukungan masyarakat, besar sekali artinya untuk meraih impian yang telah terwujud ini. Tentu kedepannya, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, sebagai wakil rakyat," kata dia.
Menjelang dilantiknya anggota dewan hasil Pileg April lalu, nama Darmon mencuat, dan digadang-gadangkan sebagai salah seorang kader PAN yang akan jadi wakil Ketua DPRD Sumbar. "Itu keputusan partai. Hingga sekarang, belum ada keputusan soal itu. Yang jelas, kita ikuti saja dulu aturan main yang berlaku," ujarnya.