Pilkada Padang Pariaman Seru dan Menegangkan

Pilkada Padang Pariaman Seru dan Menegangkan

Pariaman--Pelaksanaan Pilkada Padang Pariaman 30 Juni nanti dinilai banyak pihak bakal berlangsung seru dan cukup menegangkan. Betapa tidak, kini tanda-tanda persoalan akal berpolemik itu sudah mulai terlihat dengan nyata. Baik dari kalangan kandidat, maupun yang timbul dari partai politik yang ikut mendukung kandidat bersangkutan.
    Hebatnya lagi, persoalan itu timbul justru dikalangan partai kecil, alias partai tidak punya kekuatan sama sekali di parlemen. Tarik menarik dukungan, gonta-ganti ketua partai dalam situasi saat ini agaknya menjadi hal yang biasa. Itulah yang dinamakan dengan kepentingan yang abadi.
    Praktisi hukum di Padang Pariaman, Zulbahri, S.H menilai dukungan yang diberikan satu partai terhadap dua kandidat bupati, itu hal yang sering terjadi saat Pilkada. "Silakan saja 'pisau' siapa yang tajam, dan itulah yang paling beruntung. KPU sebagai lembaga yang berwenang dalam menerima berkas kandidat, tentu semua yang mendaftar tetap dia terima. Persoalan sah atau tidaknya, tergantung dari hasil verifikasi yang akan dilakukan KPU nantinya," ujar Zulbahri sang mantan Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman itu.
    Kepada Singgalang, Minggu (4/4) Zulbahri ikut prihatin dengan kondisi politik yang tengah berlangsung didaerah yang terkenal dengan gudangnya ulama itu. "Saya melihat yang banyak bermasalah itu tidak saja kalangan pimpinan partai politik, tetapi juga sejumlah kandidat juga ikut mempermainkan masalah demikian. Persoalan komitmen yang pernah diucapkan itulah yang menjadi problem nantinya," kata Zulbahri.
    "Kalau hanya seperti demikian orang yang akan memimpin Padang Pariaman lima tahun mendatang, maka jangan heran nantinya daerah ini bakal tambah terpuruk. Kita tidak ingin lagi duka yang telah dialami masyarakat pascagempa, ditambah lagi dengan duka yang akan terjadi saat Pilkada. Cukup sudah derita itu. Semua kandidat harus paham betul dengan apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat itu sendiri. Jangan nodai dengan permainan politik kotor," harap Zulbahri.
    Memang, lanjut Zulbahri, dalam situasi demikian membuat profesi pengacara dan wartawan menjadi sasaran. Namun, hal itu tidaklah menjadi semacam impian bersama masyarakat, dalam melihat arti penting kepemimpinan. Orang yang akan memimpin itu betul-betul punya komitmen, yang diawali dengan komitmen terhadap partai yang akan mengusungnya. "Sekarang hal itu telah terbalik. Semua komitmen tidak lagi menjadi acuan, melainkan kepentingan yang jadi utama," ungkap Zulbahri.
    Kepada masyarakat Padang Pariaman, Zubahri berharap, jangan sampai apatis dengan kondisi yang kini terjadi didaerah yang baru saja dihantam gempa ini. "Masyarakat adalah kunci kesuksesan dari kandidat bupati lima tahun mendatang. Disinila letaknya sebuah pilihan yang betu-betul mampu melahirkan pemimpin yang dengan sepenuh hati berpihak pada masyarakat banyak," katanya. (dam)

Banser Ansor Siap Berkorban Demi Agama dan Ulama

Banser Ansor Siap Berkorban Demi Agama dan Ulama

Pariaman--Barisan Ansor Serbaguna (Banser) sebagai kader inti dari Gerakan Pemuda Ansor harus tampil membela Ansor dan Nahdlatul Ulama di tengah masyarakat. Sebagaimana mars Banser menyebutkan, demi agama kurela berkorban, kikis habis musuh agama dan ulama.
    Hal itu diungkapkan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Padang Pariaman Zeki Aliwardana, Kamis (17/12/2015), ketika menutup Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Banser di BPKB Rawang, Pariaman. Diklatsar yang berlangsung sejak Rabu (16/12) dengan instruktur Asisten Pendidikan dan Latihan Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser M. Ilyas, Kodim 0308/Pariaman, Kapolres Padang Pariaman dan PW GP Ansor Sumbar. Diklatsar Banser diikuti 50 orang peserta.
    Menurut Zeki Aliwardana, Banser bagian dari Ansor harus selalu mendukung kebijakan pimpinan Ansor. Apa pun yang dilakukan Banser harus sejalan dengan program kerja Ansor.
    "Cikal pergerakan Ansor ke depan itu bersama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata dia. Karena itu, Ansor hadir bukan untuk kepentingan individu. Tapi Ansor hadir untuk membangun kebersamaan menjaga keutuhan NKRI.
    Kepada peserta Diklatsar Banser, Zeki Aliwardana menegaskan, jadikanlah Ansor ini sebagai kapal. Selanjutnya berlayarlah dalam kehidupan di lingkungan masing-masing. Artinya, kembangkan Ansor di tempatnya dan sesuai profesi yang ditekuni.
    "Ansor Padang Pariaman terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat agar dapat mendorong kehadiran Ansor. Saat ini kader Ansor berada di mana-mana dengan latarbelakang yang beragam pula," ujar Zeki yang didampingi Kepala Satuan Koordinasi Cabang (Kasatkorcab) Banser Padang Pariaman H. Chandra.
    Zeki menambahkan, tantangan Ansor sebagai generasi muda bangsa memang semakin berat. Adanya paham-paham keagamaan yang tidak sesuai dengan paham keagamaan yang sudah dianut masyarakat di Padang Pariaman, termasuk paham keagamaan yang cenderung radikal dan mengatasnamakan agama untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Ancaman narkoba terhadap generasi muda yang terus memprihatinkan, pendangkalan pemahaman nilai-nilai agama dan sebagainya.
    Besarnya ancaman yang dihadapi generasi muda tersebut, Zeki Aliwardana mengajak generasi muda Padang Pariaman untuk merapatkan barisan. "Mari bersama Banser dan Ansor kita menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan menjaga keutuhan NKRI," tambah Zeki Aliwardana. (501)

Jonpriadi Kukuhkan LKBH KORPRI Padang Pariaman

Jonpriadi Kukuhkan LKBH KORPRI Padang Pariaman

Padang Pariaman--Kepengurusan LKBH KORPRI Padang Pariaman periode 2015-2020 dikukuhkan, Kamis (17/12) di Aula Saiyo Sakato Pariaman. Pengukuhan dilakukan oleh Jonpriadi, Sekdakab yang juga ketua Pembina KORPRI Padang Pariaman. Dihadiri oleh Ketua LKBH Provinsi Sumbar yang diwakili oleh Sekretaris KORPRI Provinsi Eko Faisal. Pengukuhan kepergurusan LKBH KORPRI ini sekaligus dilaksanakan sosialisasi tentang hal yang berkaitan dengan bantuan hukum kepada seluruh camat, kepala SKPD, dan seluruh pengurus KORPRI.
    Jonpriadi mengatakan, LKBH KORPRI ini merupakan langkah maju dari pengurus KORPRI Padang Pariaman. Lembaga ini akan menambah kepercayaan diri bagi para ASN/PNS dalam menjalankan tugasnya.
    "Ketakutan yang selama ini dirasakan oleh PNS di lingkungan Pemkab untuk menjadi bendahara, PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan, KPA dan PA dan lain sebagainya, sekarang semua itu tidak perlu terjadi lagi," ujar dia. PNS/ASN sudah mempunyai Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI, yang akan mendampingi dan memberikan bantuan hukum secara gratis. Manfaatkan LKBN dengan sebaik-baiknya.
    Dia menyampaikan, pembentukan LKBH ini dilatarbelakangi keyakinan bahwa masalah yang biasa dialami pegawai adalah masalah administrasi publik, bukan masalah pidana. Selain akan melakukan pendampingan hukum, LKBH ini juga sebagai lembaga konsultasi hukum, memberikan penyuluhan, juga dapat memberikan edukasi atau pendidikan hukum kepada anggotanya.
    Jonpriadi berharap, LKBH KORPRI mampu menjalankan tugas dan fungsinya, menghadapi persoalan hukum baik pidana, perdata maupun tatausaha negara sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara.
    Pengurus yang dikukuhkan tersebut diketuai oleh H. Murlis Muhammad, yang juga Kepala Bagian Hukum Setdakab Padang Pariaman, dengan sekretaris; Hj. Yeniwati. Kepengurusan dilengkapi bidang Litigasi, Konsultasi, Bantuan Hukum, Kajian dan bidang Sosialisasi. (501)

Perhatian yang Luar Biasa Pemkab Gowa pada Sektor Pendidikan

Perhatian yang Luar Biasa Pemkab Gowa pada Sektor Pendidikan

Padang Pariaman--Ke kantor DPRD Kabupaten Gowa, merupakan kunjungan hari ke tiga yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Padang Pariaman. Secara kebetulan, Komisi IV Kota Banjarmasin juga berkunjung ke sana. Menjelang pertemuan dilansungkan, datang lagi anggota DPRD Kota Pariaman M. Reza dan Marwan. Pertemuan dilansungkan secara bersama.
    Karena jadwal yang begitu padat jelang tutup tahun, rombongan tamu tidak bisa bertemu dengan semua anggota DPRD Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Para wakil rakyat Bugis itu sedang studi banding ke Bandung dan Jakarta. Rombongan diterima anggota Komisi IV Agus Salim dari PKS, serta Kabag Persidangan dan Risalah Andi M. Rifai. Dari unsur SKPD hadir Kepala Dinas Pariwisata Andi Rimba Alam dan Sekretaris Dinas Pendidikan Sappe Mangiriang.
    Dalam sambutan singkatnya Agus Salim menjelaskan kondisi alam Gowa yang memiliki dataran tinggi dan rendah. Karena berbatasan lansung dengan Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, pembangunan fisik dan infrastruktur perkembangannya lumayan cepat.
    Pada bagian demokrasi, di Gowa dari dulunya, sejak masih berbentuk kerajaan sebelum Indonesia merdeka sekitar awal abad 16 sudah terbentuk sedemikian rupa. Sehingga antara pemimpin dengan rakyat seumpama tiga hal. Ibarat angin dan kayu, ibarat aliran air dengan batang kayu dan ibarat jarum dan benang.
    "Artinya adalah antara pemerintah dengan rakyat harus sejalan dan selalu bersatu dalam segala kondisi. Fungsi pemersatu diperlihatkan dan dipertegas dalam perumpamaan antara jarum dan benang," kata Agus Salim.
    Sekretaris Komisi IV DPRD Padang Pariaman Dwi Warman Chaniago dalam hantarannya menyebutkan, Padang Pariaman yang mengalami kehancuran akibat gempa bumi 2009, secara perlahan mulai bangkit. DPRD bersama pemerintah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    "Alhamdulillah, rumah yang mengalami rusak, kini sudah berdiri kokoh kembali. Ekonomi masyarakat sudah menggeliat. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di nusantara atas perhatian dan partisipasinya," kata mantan wartawan ini.

Gratis Biaya Sekolah Sampai SMA, Fungsikan Satpol Pendidikan

    Kepala Dinas Pariwisata Gowa Andi Rimba Alam dalam eksposnya mengakui kultur budaya dan kondisi alam antara Gowa dan Padang Pariaman banyak memiliki kesamaan. Bahkan sejak zaman kerajaan Gowa dan Pagaruyung.
    Dalam menggenjot pendapatan di bidang pariwisata, Gowa memanfaatkan kondisi alam yang memiliki bukit dan air terjun. Satu di antaranya yag terkenal adalah air terjun bertingkat Malino yang terletak di Kecamatan Tinggimoncong. Perjalanan ke Malino ditempuh sekitar dua jam perjalanan dari pusat kabupaten.
    Di bidang pendidikan, rombongan tamu terkesima mendengarkan program yang diterapkan di Gowa. Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo yang baru beberapa bulan mengakhiri jabatannya di periode kedua pernah memecat dua puluh orang kepala sekolah yang memberlakukan iuran terhadap siswanya.
    Biaya pendidikan di Gowa gratis sejak tingkatan SD hingga SMA dan SMK negeri dan swasta. Untuk menyelenggarakannya dibiayai oleh APBD kabupaten dan provinsi, serta pusat dalam bentuk biaya operasioal sekolah (BOS).
    "Banyak tantangan dari kepala sekolah, mungkin karena lebih sedikit mengelola uang, tapi bupati kami tetap tegas dan mengatakan lebih baik sedikit tapi berkah daripada banyak tapi tak bermanfaat," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Sappe Mangiriang.
    Tak hanya itu, bagi siswa yang tak memiliki uang yang cukup untuk membeli pakaian seragam diizinkan mengenakan pakaian bebas yang sopan. Karena pemerintahan di sini tidak menjadikan pakaian sebagai alat ukur kemajuan pendidikan.
    Untuk mendisiplinkan penyelenggaraan pendidikan, Gowa melahirkan Satpol Pendidikan. Satpol ini bertugas menjaga stabilitas sekolah, termasuk kepala sekolah sendiri. Juga menjemput guru yang tinggalya lebih dari 2,5 km.
    Terhadap siswa tamatan SMA/SMK di Gowa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dibiayai oleh APBD setempat yang diberi nama program Investasi Sumber Daya Manusia (SDM).
    Istilah tidak naik kelas dan tidak lulus sekolah juga tidak berlaku di Gowa. Karena nilai siswanya yang kurang bisa dilengkapi pada tahun pendidikan dan tingkatan berikutnya. Demikian juga untuk kelulusan. Terhadap persoalan ini, Pemkab Gowa sudah mengikat kerjasama dengan lebih dari 20 perguruan tinggi di Sulsel sekitarnya.
    Bertentangan dengan aturan resmi dari Kemendikbudkah? "Kami sudah mengonsultasikannya dengan Mendikbud Anis Baswedan," tegas Sappe Mangiriang.
    Rombongan Komisi IV DPRD Padang Pariaman; Jon Hendri (Ketua), Jempol (Wakil Ketua), Dwi Warman (Sekretaris), M. Defriadi Datuak Rangkayo Basa, Bastian Desa Putra, Alfa Edison, Basir, Hasan Basri, Dasril Yani Pasha (Anggota). Suarni Murad (Sekwan), Akhirudin (Staf Ahli/SKPD Pendamping), Syaiful Bahri (Dinkes, SKPD Pendamping), Wahirman, Jhon Driman, Henni (Setwan/Pendamping) (501)

Masyarakat Koto Baru Inginkan Rajang Lubuak Tano Dijadikan Jembatan Permanen

Lantainya Banyak yang Lapuk dan Keropos
Masyarakat Koto Baru Inginkan Rajang Lubuak Tano Dijadikan Jembatan Permanen

Pariaman--Masyarakat Nagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago menyampaikan terima kasihnya ke Pemkab Padang Pariaman yang telah memberikan upaya terbaik ke nagari itu. Dua lembaga pendidikan taman kanak-kanak baru saja selesai dibangun, dan satu unit bangunan telah mulai dimanfaatkan masyarakat.
    "Jalan nagari dari Lapau Kelok ke Lakuak Tango telah diaspal hotmix oleh Pemkab Padang Pariaman dibawah pimpinan Bupati Ali Mukhni. Jalan sepanjang 1.300 meter itu membuat arus transportasi masyarakat nagari menjadi lancar," kata Walinagari Koto Baru, Zulhendrayani, Kamis kemarin.
    Menurut dia, sekarang Nagari Koto Baru masih butuh pengaspalan jalan sekitar 1,5 kilometer lagi. Itu merupakan jalan tembus Padang Sago - Sungai Sariak. Waktu pertemuan dengan Bupati Ali Mukhni saat gotong royong pekan lalu, dijanjikan jalan itu akan diaspal yang anggarannya diadakan dalam APBD Perubahan menjelang akhir tahun ini.
    Zulhendrayani melihat, nagari yang baru saja dia pimpin itu masih agak tertinggal bila dibandingkan dengan nagari lainnya di Padang Pariaman. Dia tetap berupaya, bagaimana pembangunan bisa merata dalam nagari itu. "Untuk membenahi ekonomi masyarakat, sangat dibutuhkan sarana jalan dan jembatan yang rancak, butuh sarana infrastruktur lainnya yang bisa menunjang kearah kemajuan demkikian," kata dia.
    Jembatan gantung atau rajang Lubuak Tango yang menghubungkan Koto Baru dengan Nagari Sungai Sariak, kata Zulhendrayani, sudah sangat lama jadi keluhan masyarakat. Ranjang yang dibangun sejak puluhan tahun yang silam itu merupakan pembangunan swadaya bersama, yang tiap sebentar harus diperbaharui lantainya.
    "Lantai rajang yang terbuat dari papan memang mudah lapuk. Sebab, tiap hari kena hujan dan panas. Keinginan masyarakat untuk menjadikan rajang itu jadi jembatan permanen, sudah sangat lama. Namun, hingga saat ini belum bisa terwujud. Kami masih berharap, Pemkab Padang Pariaman bisa memberikan yang terbaik, sesuai keinginan masyarakat tersebut," harap Zulhendrayani.
    Menurut masyarakat di sana, rajang Lubuak Tango acap memakan korban. Kondisi lantainya yang sebagian telah bolong-bolong itulah yang membuat pengendara harus berhati-hati. Dan lagi, goyangannya lumayan kencang, sehingga kalau maracak motor diatasnya harus pula berpelan-pelan.
    Zulhendrayani menyebutkan, pihaknya telah membicarakan persoalan jembatan gantung itu langsung dengan Bupati Ali Mukhni. "Alhamdulillah, proposal pembangunan jembatan permanen ganti ranjang ini telah sampai di tangan John Kenedy Azis, anggota DPR RI Partai Golkar asal Sumbar II yang juga warga Padang Pariaman. Kita berharap, keinginan itu bisa terwujud lewat anggaran pusat," ungkap Zulhendrayani. (501)

Masyarakat Sungai Durian, Koto Baru dan Batukalang Ingin Ali Mukhni Melanjutkan

Masyarakat Sungai Durian, Koto Baru dan Batukalang Ingin Ali Mukhni Melanjutkan

Pariaman--Masyarakat Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Nagari Koto Baru dan Batukalang, Kecamatan Padang Sago membulatkan tekad untuk mendukung sepenuhnya Ali Mukhni menjadi Bupati Padang Pariaman periode 2015-2020, pada Pilkada Desember mendatang. Menurut masyarakat tiga nagari itu, Ali Mukhni berhasil memimpin daerah ini selama lima tahun belakangan, dan itu harus dilanjutkan.
    "Kami masyarakat tiga nagari ini siap mendukung Ali Mukhni untuk menjadi Bupati Padang Pariaman periode selanjutnya. Kami melihat sudah banyak perubahan terhadap daerah ini selama dipimpin Ali Mukhni," kata salah seorang tokoh masyarakat Sungai Durian, Asam Basri yang disambut tepuk tangan oleh tokoh masyarakat Koto Baru dan Batukalang saat acara gotong royong bersama di Sijangek, Minggu lalu.
    Dia menjelaskan, meski ada calon bupati lain datang ke nagari ini, tentu disambut juga dengan senang hati. Tetapi pilihan nanti tetap untuk Ali Mukhni. "Siapapun calon Bupati Padang Pariaman, pilihan masyarakat tiga nagari ini tetap untuk Ali Mukhni, meski belum sepenuhnya perhatian Ali Mukhni terhadap nagari kami," ujarnya.
    Bupati Ali Mukhni menyambut baik keinginan masyarakat tiga nagari itu. Semua yang dilakukannya dalam memajukan Padang Pariaman memang untuk masyarakat. "Kalau memang itu keinginan masyarakat, saya siap menjalankan amanah ini nantinya. Saya ikhlas karena Allah SWT untuk membantu masyarakat. Dan saya senang melihat masyarakat yang masih mau mengadakan gotong royong ini. Apapun pekerjaan yang dilakukan secara bersama akan cepat selesainya. Selain itu, gotong royong juga untuk menjalin hubungan silaturahmi antar sesama masyarakat," jelas Ali Mukhni. (501)

Perempuan Jangan Mencampuri Pekerjaan Suami

Rosnini Savitri Ingatkan
Perempuan Jangan Mencampuri Pekerjaan Suami

Padang Pariaman--Penjabat Bupati Rosnini Savitri menghadiri puncak peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-16, tingkat Kabupaten Padang Pariaman di Hall Saiyo Sakato, Rabu (16/12). Adapun tema HUT 2015 adalah peningkatan kualitas hidup perempuan menuju ketahan keluarga.
    Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Padang Pariaman Ely Jonpriadi, Sekdakab Jonpriadi, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Gusnawati dan Kabag Humas Hendra Aswara, serta Ketua Organisasi Wanita se-Kabupaten Padang Pariaman.
    "Kita jadikan HUT ini sebagai momentum untuk meningkatkan peran Dharma Wanita Persatuan sebagai mitra pemerintah, untuk bersinergi mewujudkan program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman," kata Rosnini mengawali sambutannya.
    Dijelaskannya, bahwa sinergitas dengan mitra kerja dapat diwujudkan dengan berpartisipasi aktif serta berkolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun ia mengingatkan sinergitas tersebut jangan sampai diterjemahkan lain, misalnya melakukan intervensi atau campur tangan terhadap tugas-tugas kedinasan yang menjadi tanggungjawab suami.
    "Jangan terlalu mencampuri pekerjaan suami. Pisahkan peran sebagai isteri dan anggota Dharma Wanita," kata Rosnini mengingatkan. Ibu tiga putra itu juga meminta para pengurus di semua tingkatan, dengan semangat yang tinggi berjuang mempertahankan Dharma Wanita Persatuan agar tetap eksis, dan diakui keberadaanya di tengah kehidupan bermasyarakat.
    "Rancanglah kegiatan-kegiatan positif kewanitaan sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan wawasan dan kesejahteraan kepada para anggota keluarga dan masyarakat," kata perempuan asal Lintau, Tanah Datar itu.
    Pada peringatan HUT ke-16 itu juga menampilkan drama musikal yang berjudul; Dharma Wanita Siaga Bencana dan penyerahan hadiah-hadiah perlombaan oleh Bupati Rosnini Savitri. (501)