Hadir untuk Kepedulian MDMC dan Lazismu Sumbar Bekerjasama Meringan Beban Korban Bencana Banjir

Padang--Pasca banjir di beberapa titik di Sumatera Barat menyisakan kerugian materil masyarakat terdampak bencana Kota Padang dan Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Diketahui, akibat curah hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Batang Arau dan Batang Tapan menyebabkan terjadinya banjir setinggi 3 hingga 80 meter.
    Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Sumatera Barat menurunkan tim aksi bantu-bantu warga sekaligus assesment yang dipimpin langsung Ketua MDMC Sumbar Medi Hendra, Sabtu (3/11) mulai pukul 14.00 hingga sorenya dan berakhir siap Maghrib, dan pukul 23. 00 wib berangkat ke Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Pesisir Selatan mengantar bantuan berupa 50 paket higienis kit, 30 paket sembako dan sejumlah pakaian layak pakai bersumber dari donasi MDMC dan yang digalang oleh Lazismu KL Taqwa serta Lazismu Sumatera Barat.
    Rahmat, salah seorang korban banjir mengatakan, yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah bagaimana menormalkan kembali kondisi rumah yang dipenuhi lumpur. "Kita butuh alat ataupun tenaga kebersihan. Barang-barang yang hanyut atau yang rusak karena banjir mungkin sudah diikhlaskan masyarakat,” kata Rahmat.
    Ketua RT 4 RW 2 Kelurahan Seberang Palinggam, Marni mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap respon banjir. "kami berterima kasih Damkar datang membersihkan sekolah. Tapi rumah warga harusnya juga dilakukan oleh pembersihan karena jika hanya dengan tenaga manual secukupnya, sangat sulit dan memakan waktu lama. Sementara warga juga harus memenuhi kebutuhannya yang lain,” tegasnya.

    Kunjungan dan penyaluran bantuan ke Tapan Pesisir Selatan.

    Minggu (4/11) MDMC bersama Lazizmu mewujudkan kepedulian dalam tanggap bencana. Lokasi yang dikunjungi Kecamatan Basa Ampek Balai, Tapan. Ikut bersama rombongan Tim Reaksi Cepat (TRC) Zulfahmi, Fahrul Rizal, dan Mardianton, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Pesisir Selatan. Rombongan disambut oleh Ketua PCM Kecamatan Tapan dan ketua PCM Ranah Ampek Hulu Tapan dan beberapa orang tokoh masyarakat, serta dari pihak pemerintah kecamatan dihadiri Camat Ranah Ampek Hulu Tapan sekaligus ketua posko bantuan banjir dan walinagari Binjai.
    Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, Mar Alamsyah sekaligus ketua Posko bantuan mengatakan, wilayah yang terkena banjir di dua kecamatan Tapan dan Ranah Ampek Hulu. Tapi yang terparah itu di Nagari Binjai dan Nagari Kampuang Tangah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
    "Makanya posko bantuan dipusatkan di kantor camat ini. Banjir terjadi bukan hanya karena curah hujan yang tinggi tapi lebih kepada ketidaksiapan sungai menampung air. Jadi apabila hujan lebat air akan melimpah dan cenderung mencari jalur sendiri," jelasnya.
    Atas nama masyarakat, Alamsyah mengucapkan terima kasih kepada MDMC Sumatera Barat atas bantuan yang telah diberikan. Mudah-mudahan dapat meringan beban warga yang terkena dampak banjir.
    Medi Hendra, Ketua MDMC Sumbar mengatakan, MDMC merupakan sebuah wadah yang didirikan Muhammadiyah yang khusyus untuk tanggap darurat dan menjadi ujung tombak dalam urusan kebencanaan. Sedangkan Lazizamu lebih khusus sebagai penggalang dana.
    "Galangan dana bekerjasama dengan beberapa lembaga sosial di Sumatera Barat. Dalam artian MDMC dan LazizMu selalu bergandengan tangan dalam rangka tanggap darurat dimanapun berada," kata dia.
    Muhammadiyah dengan MDMC-nya, kata Medi, selalu hadir dalam setiap bencana yang terjadi di negeri ini dalam bingkai misi keumatan. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah," ungkapnya. (501)

Longsor Lurah Bareno Menutup Jalan Ladang Laweh - Parit Malintang

Lubuak Pandan--Putusnya akses jalan ke Parit Malintang dan Ladang Laweh Sicincin di Lurah Bareno, Korong Padang Bukik, Nagari Lubuak Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Padang Pariaman akibat longsoran membuat masyarakat nagari itu melakukan gotong royong, Minggu (4/11).
Dimotori langsung Walinagari Lubuak Pandan, Budiman, goro juga diikuti Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, Mothia Azis Datuak Nan Basa yang juga mantan Walinagari Lubuak Pandan. "Timbunan longsor lumayan tinggi, dan memutus total akses jalan ke Ladang Laweh," kata Budiman.
Korong Padang Bukik, kata Budiman, terutama di Lurah Bareno merupakan satu titik longsor dari sekian banyak longsor yang terjadi di Padang Pariaman akibat curah hujan yang tinggi sepanjang Jumat lalu. Meskipun tidak ada korban jiwa, longsor menutup jalan ini membuat masyarakat Lurah Bareno harus berpindah lalu kalau mau ke Ladang Laweh dan Parit Malintang.
Budiman menilai, goro kali ini sangat tidak mungkin untuk menuntaskan timbunan longsoran yang amat banyak ini. "Sesuai permintaan masyarakat, membersihkannya harus pakai alat berat. Ini yang kita harapkan dari Pemkab Padang Pariaman melalui Dinas PUPR agar bisa mengagendakan satu unit eksavator," ungkapnya.
Sementara, Mothia Azis, Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman yang juga tokoh masyarakat Lubuak Pandan telah menghubungi Dinas PUPR untuk alat berat tersebut. "Memang, tebing yang longsor itu cukup tinggi, sehingga timbunannya menggunung, dan sangat tidak mungkin memakai tenaga orang. Harus pakai alat berat," ujar dia.
"Yang jelas, sebagai antisipasi darurat, kita telah mengarahkan masyarakat untuk menempuh jalan alternatif," sebutnya. Sebagai wakil masyarakat yang pada Pemilu tahun depan maju kembali di Dapil I Padang Pariaman itu, Mothia Azis komit dengan perjuangan masyarakat, terutama akses jalan segi tingga; Parit Malintan, Sicincin dan Lubuak Pandan tersebut.
Menurut dia, jalan Lurah Bareno itu merupakan jalan tanah yang baru dibuka, adalah langkah cepat bagi masyarakat Ladang Laweh ke Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman, di Parit Malintang. (501)

Agar Tidak Terjadi Pelanggaran Bawaslu Padang Pariaman Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kecamatan

Padang Pariaman--Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar sosialisasi pengawasan pemilu dalam rangka pemilihan umum anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.
Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan kesepahaman tentang proses tahapan dan pelaksanaa pemilu. "Kita dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengajak kepada pemangku kepentingan, baik itu di pemerintahan maupun non pemeritah untuk bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaraan pemilu," ulas Anton, Sabtu kemarin.
Selain pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu, ia mengajak kepada stakeholder, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan walinagari untuk selalu bersikap netral dalam tahapan pemilu. Sekaligus menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan sikap tersebut.
Anton menambahkan, sosialisasi pengawasan pemilu akan dilakukan pada 17 kecamatan dengan pelaksananya Panwascam setempat. Peserta sosialisasi nantinya adalah ASN Kecamatan, Walinagari, KAN, tokoh masyarakat serta unsur lainya di kecamatan. Sesuai dengan time line yang telah disusun Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman berikut jadwal sosialisasi pengawasan pemilu di tingkat kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman.
"Tanggal 9 November Kecamatan Nan Sabaris dan Ulakan Tapakis, 10 November Sintuak Toboh Gadang dan Kecamatan Enam Lingkung," kata dia.
Kemudian tanggal 11 November Kecamatan Batang Anai dan Lubuk Alung, selanjutnya tanggal 13 November Kecamatan 2 x 11 Kayutanam dan Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung.
Sedangkan untuk tanggal 14 November adalah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak dan Patamuan, tanggal 15 November Kecamatan Padang Sago dan  V Koto Timur. Selanjutnya tanggal 18 November Kecamatan Sungai Limau dan V Koto Kampung Dalam, tanggal 19 Oktober Kecamatan Sungai Geringging dan IV Koto Aua Malintang dan terakhir digelar di Kecamatan Batang Gasan pada tanggal 23 November. (501)

Antisipasi Pergaluan Bebas dan Narkoba Jadikan Siswa SMAN 2 Batang Anai sebagai Contoh

Batang Anai--Masa depan yang cerah sangat bergantung pada hasil pendidikan SMA saat ini. Mau kuliah di perguruan tinggi nan hebat atau langsung kerja, bangku SMA ini titik akhir penentuannya. Untuk itu, mulusnya pendidikan SMA berdampak baik pula pada tingkat tinggi nantinya.
Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, H. Darmon menyampaikan hal itu di hadapan ratusan siswa dan siswi SMAN 2 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat lalu. "Jangan sampai jatuh pada pergaulan bebas yang merempat pada narkoba, LGBT, penyebaran hoaks alias berita bohong dan perbuatan negatif lainnya," pesan anggota dewan dari PAN ini.
Darmon prihatin melihat kondisi remaja yang putus sekolah akibat pergaulan bebas. "Kita lihat kenakalan itu maraknya di remaja dan anak muda. Mari kita jadikan hal demikian sebagai pelajaran untuk tidak ikut terlibat dalam pengaruh yang merusak masa depan tersebut. Kepemimpinan masa depan sangat bergantung pada kita yang saat ini sedang menginjak usia remaja," ulas Darmon yang kembali maju di Dapil II Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini.
Usai memberikan motivasi setelah upacara itu, Darmon juga mengajak seluruh siswa dan guru untuk zikir bersama pada Jumat berkah tersebut. "Zikir akan melunakkan hati dan pikiran kita. Mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa serta menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT. Mari kita biasakan zikir setiap hari dan setiap saat," ungkapnya.
Darmon ikut prihatin, dari ratusan siswa SMA yang terletak di komplek Bumi Kasai Permai itu, hanya satu dua orang siswa yang shalat Subuhnya berjamaah. "Mari kita biasakan shalat Subuh secara berjamaah. Apalagi masjid dan surau amat dekat dari rumah dan sekolah ini. Banyak manfaat dari Subuh berjamaah," ungkapnya.
Dia berharap, dari hasil zikir yang terbiasa setiap hari dilakukan serta belajar yang tekun, lulusan SMA ini mampu diterima di perguruan tinggi terkenal, yang pada akhirnya menjadi pribadi yang elok, punya nilai-nilai akhlakul karimah yang mantap. "Bangsa yang besar ini butuh pemimpin yang berlandaskan akhlak. Jadilah contoh yang baik untuk masyarakat, bangsa dan negara ini," sebutnya. (501)

Pelayanan DPMPTP Memanjakan Masyarakat

Padang Pariaman--Direksi PT. Kunango Jantan (KJ) telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP). Adanya NIB tersebut sebagai legalitas dalam berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
"Alhamdulillah, NIB kami sudah keluar. Berikut juga izin usaha dan izin komersial. Berkat pro aktif dinas perizinan padang pariaman melalui inovasi Papa Joss," kata Humas PT. KJ Andriana Martilova atau Dedek di Kantornya, Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kamis lalu.
Papa Joss atau Papa Pariaman Jemput OSS, kata Dedek, sangat membatu dalam pendampingan untuk mengakses www.oss.go.id. Pihaknya mengaku telah mencoba beberapa kali namun belum berhasil karena belum memahami sepenuhnya dalam penginputan data. "Tim Papa Joss datang, kami dilayani ditempat hingga tuntas dan gratis tanpa dipungut biaya. Artinya pengusaha begitu dimanjakan disini, kami sangat apresiasi," tegasnya.
Tim Papa Joss yang dipimpin Kabid Bina Industri Trisna Junaili mengatakan, inovasi yang diberi nama Padang Pariaman Jemput Online Singke Submission atau PAPA JOSS merupakan salah satu Inovasi terbaru yang diluncurkan untuk memberikan pelayanan dan memanjakan masyarakat dan pengusaha di Padang Pariaman. Inovasi tertuang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, nomor 35/kep /DPMPTP/2018 tanggal 1 Oktober 2018.
"Sesuai arahan Pak Bupati dan Pak Kadis, tim papa joss bergerak setiap hari melayani pelaku usaha dan penerbitan NIB melalui www.oss.go.id. Inovasi sangat manjur untuk mendorong percepatan kemudahan berinvestasi di Padangpariaman," ungkapnya.
Selanjunya, kata Trisna, pelaku usaha dan masyarakat dapat menghubungi via telepon 08116607788 atau email dis.dpmptp@padangpariamankab.go.id atau datang langsung ke ruang konsultasi/pengaduan di DPMPTP. "Artinya kita siap 24 jam melayani masyarakat dalam konsultasi penerbitan NIB sesuai media yang kita sediakan" kata Trisna mengakhiri.
Sementara Kepala DPMPTP Hendra Aswara mengatakan inovasi Papa Joss  merupakan inovasi yang pertama di Sumbar sebagai respon lahirnya kebijakan paket ekonomi Presiden RI. Pemerintah daerah diminta melayani proses perizinan melalui lembaga OSS. Hingga 1 November, kata Hendra, pihaknya telah menyetujui 60 perizinan yang tertera di web form OSS.
"Sesuai arahan Bapak Bupati, kita komit jalankan PP 24 Tahun 2018 mengenai OSS dan diapresiasi Kemenko Perekonomian dan BKPM," kata jebolan STPDN Angkatan XI itu. (501)

Walinagari Paling Rentan dalam Dukung Mendukung Caleg

Padang Pariaman--Walinagari merupakan pejabat pemerintah di tingkat akar rumput dianggap paling rentan dalam soal dukung mendukung calon dalam Pemilu 2019. Sementara, aturan menyuruh dia harus netral dalam pesta demokrasi tersebut. Untuk itu, semua pihak diminta mematuhi aturan main yang berlaku dalam Pemilu tersebut.
Ketua KPU Padang Pariaman Zulnaidi menyampaikan hal itum, Jumat lalu di Aula Polres dalam acara ramah tamah dan pers relis bersama Bawaslu, POlres, Kodim, Kejari, pimpinan partai politik dan PWI Padang Pariaman. "Pimpinan partai diminta untuk menyebarkan aturan kampanye kepada seluruh Caleg-nya, agar tidak terjadi gesekan di lapangan," ungkapnya.
"Mari kita sama-sama menjaga situasi daerah agar selalu dalam kondisi aman dan lancar. Pemilu badunsanak di Kabupaten Padang Pariaman,” kata Zulnaidi. Katanya, acara ramah tamah perbincangan Pemilu dengan segala dinamikanya adalah untuk membangun kesepahaman. Soal petermuan, KPU bersama partai politik paling sering melakukan pertemuan.
Di sisi yang lain, Zulnaidi juga mengakui KPU Padang Pariaman banyak numpang dengan kegiatan lainnya, baik oleh Pemkab maupun pihak lainnya. "Kalau KPU yang melakukan, hanya empat kali bisa. Untuk itu, soal kegiatan KPU memang paling banyak numpang, dan hasilnya sosialisasi Pemilu sampai ke semua lapisan masyarakat," ungkapnya.
Dia melihat, ancaman yang paling berbahaya dalam Pemilu adalah penyebaran berita hoaks alias berita bohong di media sosial. "Membangun demokrasi yang baik harus berkeringat. Untuk itu antara penyelenggaran (KPU dan Bawaslu) dan peserta harus saling bekerjasama, saling memahami satu sama lain, agar tercipta kedamaian," ungkapnya.
Komisioner Bawaslu Padang Pariaman Rudi Herman menilai, Pemilu baik Pileg dan Pilpres yang dilakukan serentak tahun depan adalah pendidikan politik. Proses telah dan sedang berjalan dengan dinamika yang menuntut semua pihak untuk terlibat. "Perlu gerakan persuasif dalam menertipkan alat peraga kampanye (APK) yang tengah dilakukan Bawaslu," katanya.
Kapolres Padang Pariaman AKBP Riski Nugroho menyebutkan, kunci Pemilu damai terletak di penyelenggara dan peserta. "Berita hoaks harus dilawan bersama, agar tidak merusak masyarakat. Untuk itu, kita perlu juga melakukan temu ramah dengan para walinagari, karena mereka pemimpin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," harapnya.
Kejari Pariaman Afri Anto berharap, semua Caleg paham akan aturan Pemilu dan kampanye. "Kini terkesan, peraturan kampanye sebatas diketahui oleh pimpinan partai politik. Sedangkan Calegnya, banyak yang belum paham, sehingga ada kesalahan komunikasi dalam pembokaran APK tersebut," ulas dia. (501)

Komisi I DPRD Dukung Aksi FHK2I Padang Pariaman Pemerintah Harus Mempertimbangkan Lama dan Susahnya Jadi Honorer

Padang Pariaman--Komisi I DPRD Kabupaten Padang Pariaman minta Pemkab setempat, khususnya BKD untuk mengkalkulasikan soal honorer kategori 2 ke BKN. Apalagi, kategori 2 itu telah lama mengabdi di Padang Pariaman pada berbagai instansi.
Ketua Komisi I DPRD Padang Pariaman Tri Suryadi menyampaikan hal itu pada saat menerima hearing puluhan pegawai honorer kategori 2 beberapa waktu lalu terkait nasibnya yang belum jelas hingga saat ini. "Ketika mendaftar untuk CPNS, berkas mereka ditolak. Untuk itu mereka minta pemerintah memberikan prioritas padanya dalam hal itu," kata Tri Suryadi yang juga Caleg DPRD Sumbar dari Gerindra di Dapil II Padang Pariaman dan Kota Pariaman tersebut.
Sebagai wakil masyarakat, Tri Suryadi bersama sejumlah anggota Komisi I merasa prihatin terhadap nasib yang dialami pegawai honor. Apalagi honor daerah yang gajinya sangat tidak mencukupi untuk biaya hidupnya. Sedangkan tuntutan kerja yang harus mereka lakukan cukup berat. Pada kesempatan itu, Tri Suryadi menerima hearing honorer juga didampingi Plt Kepala BKD Maizar.
Tri Suryadi menyampaikan terima kasih atas kedatangan pegawai honorer itu ke lembaga wakil rakyat. "Alhamdulillah, di samping kita salurkan aspirasinya secara lisan ke instansi terkait, kita juga memberikan dukungan tertulis lewat surat resmi, agar perjuangannya menjadi PNS mulus, dan tidak mengalami kendala seperti saat ini," ungkap Tri Suryadi.
Pemkab Padang Pariaman, kata Tri Suryadi, harus melihat kebutuhan yang lebih besar soal PNS yang berasal dari honorer ini. "Perlu kita lihat beratnya medan tugas yang telah mereka lalukan selama jadi honorer. Kadang-kadang untuk beli baju baru saja susah, lantaran tak cukup buat kebutuhan harian dari hasil honorer tersebut.
"Kita dukung dan siap terus memperjuangkan nasib honorer ini, agar betul-betul diperhatikan oleh Pemkab Padang Pariaman dan Pemerintah Pusat," tegasnya.
Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Kabupaten Padang Pariaman Syafriadi menjelaskan, jumlah anggotanya yang ada di daerah ini mencapai 453 orang. Dinas di berbagai instansi, dan kebanyakan guru di berbagai sekolah yang ada di Padang Pariaman. Jumlah yang sebanyak itu telah berkurang, lantaran lebih memilih lagi jadi orang biasa, karena tak kunjung juga jadi PNS. Forum ini hadir sejak 2004 silam.
Menurut dia, aksi yang dilakukannya ke Komisi I DPRD Padang Pariaman merupakan kegiatan terstruktur seluruh Indonesia, dan merupakan intruksi dari FHK2I Pusat. "November ini akan ada aksi seluruh Indonesia di Jakarta, terkait tuntutan yang belum juga dikabulkan pemerintah," ujar Syafriadi.
"Tuntutan kita sangat sederhana. Di antaranya, menolak tes CPNS jalur umum sebelum adanya kejelasan bagi seluruh anggota FHK2I ini," ungkapnya. Syafriadi menyebutkan, honorer yang tergabung dalam forum ini pada umumnya telah bertahun-tahun melakukan pengabdiannya. Dan tuntutan agar diangkat jadi PNS amat lumrah, dan tidak berlebihan.
Katanya lagi, perjuangan untuk jadi PNS yang telah berkali-kali dilakukannya bersama organisasi itu menjadi tanda tanya tersendiri. "Kami tak tahu lagi, harus berbuat apa. Kita telah melakukan semua prosedural, tetapi hasilnya sama sekali tidak sesuai harapan," sebutnya. (*)