Camat Harus Berdomisili Diwilayah Tugasnya
Pariaman--Ketua Fraksi Bersatu DPRD Padang Pariaman, Masrizal melihat kedisiplinan aparatur dilingkungan Pemkab setempat masih lemah. Baik itu dari segi pelayanan, maupun kinerja aparat itu sendiri. Akibatnya, banyak persoalan yang semestinya bisa diselesaikan dalam waktu dekat, ternyata harus menunggu waktu berlama-lama.
Kepada Singgalang, Senin (5/9) di Pariaman, politisi PPP Padang Pariaman ini minta kepada Sekdakab, yang notabene selaku induk semangnya pegawai, untuk bisa memberikan tindakan tegas. Dia menyaksikan kedisiplinan yang lemah tersebut sudah merambah kelingkungan sebagian camat yang ada didaerah itu.
"Camat yang dapat tugas jauh dari pusat, seperti Camat IV Koto Aur Malintang, 2 X 11 Kayutanam, dan camat lainnya, dengan seenaknya memulai tugasnya jauh diatas mulainya jam kerja. Padahal, masyarakat yang sedang berurusan telah lama menunggu. Lantaran camat belum datang, maka terpaksalah masyarakat itu menunggu sangat lama camat bersangkutan," kata Masrizal.
Menurut dia, sudah sepantasnya seorang camat berdomisili diwilayah tugasnya. Dulu, para camat banyak yang mendiami rumah dinasnya. Tapi, kini hal itu tidak berlaku lagi agaknya. Hal ini harus dipertegas kembali oleh Bupati Padang Pariaman, selaku pemimpin didaerah ini.
"Kita ingin, pelayanan ditingkat yang paling bawah tersebut harus diselesaikan dengan baik dan benar, dan tidak menyulitkan masyarakat itu sendiri. Hingga kini, kita masih banyak menerima keluhan dari masyarakat, terkait banyaknya urusan masyarakat yang harus menunggu lama di kantor camat bersangkutan," ungkap dia.
Apalagi, lanjut Masrizal, saat ini bupati telah melakukan pelantikan camat diwilayah terkait. Tidak seperti biasanya. Dimana seorang camat dilantik bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat di kantor bupati. Ini sebuah momen untuk mengembalikan kekuatan camat itu sendiri, sebagai wakil bupati di sebuah kecamatan. Dan sudah sepantasnya para camat tersebut berdomisili di wilayah kerjanya.
Kata Masrizal lagi, DPRD siap untuk menggiring anggaran, terutama bagi camat yang belum punya rumah dinas, agar bisa diwujudkan. Sementara, camat yang telah punya rumah dinas, tapi belum didiami, harus dianggarkan juga perawatannya. (dam)
---------------------------------------------------------------------
Pengurus Komplek Bung Hatta Terbentuk
Lubuk Alung--Pengurus komplek BUng Hatta, Pasa Kandang, Korong Balah Hilia, Kenagarian Lubuk Alung, Padang Pariaman periode 2011-2014 terbentuk beberapa waktu lalu, lewat sebuah pemilihan yang sangat demokratis. Kepengurusan itu dimaksudkan untuk melanjutkan estapet kepemimpinan dikalangan penghuni perumnas Kampung Ladang tersebut.
Terpilih sebagai Ketua Sunafri, Wakil Ketua Zulfa'i, Sekretaris Ferizal, Wakil Sekretaris Syahrial Labai, dan Bendahara dipercayakan kepada Ferdy Gunawan. Sementara, untuk dewan penasehat dipercayakan kepada Ruswan Tanjung sebagai Ketua, Kaspi, Zainal Bahri, Bujang Anjang, Ali Asar, dan Yusra Alro alias Ray, masing-masing sebagai anggota. Kepengurusan juga dilengkapi dengan sejumlah seksi, yang akan bertugas untuk memperkuat posisi pengurus harian dimaksud.
Kepada Singgalang, Senin (5/9) di Lubuk Alung, Ketua dewan penasehat, Ruswan Tanjung menyebutkan, kepengurusan itu telah dimulai sejak perumahan itu ada, dan terus berlanjut. Sebab, ditengah beragamnya penghuni perumnas, selalu mengedepankan azas kebersamaan dalam segala hal.
Menurut dia, kepengurusan yang baru terbentuk ini segera dilantik, dan disaksikan oleh seluruh penghuni komplek. "Insya Allah, Sabtu (17/9) nanti kepengurusan tersebut dilantik, sekaligus dalam rangka halal bi halal warga komplek. Hal itu telah menjadi kesepakatan bersama diantara pengurus dimaksud," kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lubuk Alung ini.
Kepada pengurus harian yang telah terbentuk, Ruswan Tanjung berharap agar bisa menjalankan visi misi dari organisasi yang telah dirumuskan bersama sejak dulu. Apa yang telah menjadi tradisi dan kebiasaan baik, agar terus dilanjutkan. Dan apa-apa yang tidak lagi relefan dengan situasi dan kondisi saat ini, sebaik dibuang saja, agar kebersamaan itu terus terpatri dalam lingkungan bersama. (dam)
----------------------------------------------------------------
-Lubuk Alung Baralek Gadang
Belum Seorangpun Walinagari yang Mampu Satu Periode
Lubuk Alung---Gaung pesta Pemilihan Walinagari (Pilwana) Lubuk Alung, Padang Pariaman semakin bergema. Masing-masing calon walinagari, Harry Subrata, Yumardi, Firdaus, dan Taufiq Tanjung telah mulai mengambil ancang-ancang, mempetakan masyarakat yang akan memilihnya. Jadwal Pilwana itu sendiri sudah semakin dekat, yakni 25 September ini.
Ada sekitar 16 ribu pemilih yang punya hak suara. Masyarakat sebanyak itu tinggal dalam enam korong, masing-masing Korong Sungai Abang, Balah Hilia, Salibutan, Pasa Lubuk Alung, Koto Buruak, dan Korong Singguliang yang ada dalam kenagarian yang terkenal heterogen tersebut. Jumlah korong itu berkurang, sejak empat korong, yakni Pungguang Kasiak, Pasie Laweh, Sikabu, dan Aie Tajun berpisah, dan kini telah menjadi unit pemerintahan nagari pula, yang sejajar dengan nagari lainnya didaerah itu.
Menyimak perkembangan yang terjadi di nagari yang terkenal dengan panasnya itu, ternyata tak seorangpun walinagarinya yang sampai satu periode. Sejak kembali ke pemerintahan nagari, Lubuk Alung termasuk nagari yang punya banyak walinagari. Pertama kali sebagai Pjs. Walinagari Lubuk Alung, AM Datuak Ryk. Basa. Pjs tersebut yang menyelenggarakan Pilwana perdana, yang saat itu terpilih H. Sudirman Nazar.
Luar biasa kala itu. Sudirman Nazar yang dikenal sebagai pengusaha PO Transport itu dilantik dengan sangat meriah. Gubernur Sumbar, yang saat itu dijabat Zainal Bakar hadir. Maklum, ketokohan seorang Sudirman Nazar sudah sejak lama terkenal di Lubuk Alung. Namun, yang bersangkutan tidak lama menjadi walinagari. Hanya sekitar tiga tahun, lalu beliau mundur, akibat ada peraturan daerah yang melarang seorang walinagari menjadi ketua partai politik.
Memang, Sudirman Nazar terpilih juga menjadi Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Padang Pariaman, disaat dia menjabat walinagari. Setelah terpilih, yang bersangkutan langsung mengantarkan surat pengunduran diri dari walinagarinya, langsung kemeja bupati setempat. Padang Pariaman yang saat itu dipimpin Muslim Kasim langsung mengambil tindakan. Maka diangkatlah Harissuddin Alm, sebagai Pjs walinagari berikutnya.
Sebagai Pjs, Harisuudin pun menjalankan tugasnya sesuai petunjuk yang jelas dari Pemkab Padang Pariaman. Masa itu dia juga menyelenggarakan Pilwana. Terpilih Jon Serli Datuak Marajo sebagai walinagari devenitif. Setelah dilantik, ternyata walinagari pilihan masyarakat Lubuk Alung itu juga tidak sampai satu periode, lalu tersandung oleh persoalan bantuan gempa akhir September 2009. Akibatnya, Jon Serli diberhentikan dari jabatannya.
Masa pemberhentian tersebut, membuat antara Jon Serli dengan Bupati Padang Pariaman berpolemik, yang berujung pada keputusan pengadilan. Jon Serli keluar, Nurhedi, seorang pegawai Camat Lubuk Alung yang juga warga Lubuk Alung dilantik menjadi Pjs walinagari selanjutnya. Hingga kini, Nurhedi masih menjabat sebagai Pjs walinagari tersebut.
Memang, Nagari Lubuk Alung terkenal banyak potensi. Sebut saja galian C yang sangat banyak sumbernya di nagari itu. Belum lagi potensi masyarakatnya yang hebat, yang telah mewarnai berbagai percaturan. Baik ditingkat Sumatra Barat, maupun pada tingkat nasional. Kini, harapan masyarakat tertumpang pada semua calon walinagari yang akan 'bertarung' pada 25 September mendatang.
Masing-masing calon telah dan akan menjual program kerjanya. Menurut Hilman, sang Ketua panitia Pilwana, pihaknya juga akan menggelar debat kandidat, yang nantinya juga akan dihadiri seluruh lapisan masyarakat setempat. Mantaplah. Takah Pilkada pulo jadinyo. Hal itu sangat penting dilakukan, mengingat Lubuk Alung nagari heterogen. Masyarakatnya sudah banyak yang cerdas, sehingga pantas untuk berdebat dulu sebelum terpilih.
Kepada Singgalang Hilman menginginkan, Pilwana yang akan digelar itu berlangsung aman, tertib dan sesuai dengan pilihan masyarakat Lubuk Alung itu sendiri.
Masa depan Lubuk Alung, setidaknya enam tahun mendatang sangat bergantung dari walinagari yang dipilih langsung oleh masyarakat. Mau baik, jalan ditempat, atau sama sekali mundur kebelakang. Sang calonlah yang akan mengendalikannya. Yang jelas, sejak pemerintahan nagari berlaku, belum ada walinagari setempat yang cukup satu periode menyandang jabatannya. Mereka ada yang mundur, dan ada pula yang dipaksa untuk mundur. Agaknya, para calon yang maju saat ini, banyak berkaca pada fakta sejarah tersebut, untuk melihat kepentingan yang lebih besar, mewujudkan perubahan di nagari itu sendiri. (damanhuri)
