Rabu, 16 Desember 2015

Masyarakat Gantiang Koto Buruak Hentikan Secara Paksa Usaha Galian C

Menambang Dalam Sungai Batang Anai
Masyarakat Gantiang Koto Buruak Hentikan Secara Paksa Usaha Galian C

Lubuk Alung--Aksi penolakan aktifitas galian C di aliran Sungai Batang Anai, tepatnya di Gantiang Koto Buruak, Nagari Lubuk Alung, Rabu (16/12) kemarin berhasil menghentikan para pengusaha untuk tidak lagi menambang.
    Ada kesan, masyarakat Gantiang Koto Buruak telah muak dengan tingkah dan polah para pelaku usaha tambang, yang dinilai tak lagi menguntungkan bagi masyarakat banyak. "Usaha galian C hanya memunahkan kampung dan nagari. Jalan hancur dan punah. Musim panas kabut berterbangan, dan musim hujan jalan laksana kubangan kerbau," kata sejumlah masyarakat.
    Masyarakat Gantiang menilai, segala aktifitas ini hanya merugikan masyarakat. Belakangan, sumur masyarakat sudah banyak yang kering, kesehatan masyarakat pun mulai terganggu, akibat tiap sebentar menelan kabut dari jalanan oleh truk yang bersileweran.
    Meskipun tidak anarkis, aksi demo masyarakat itu tetap dalam pengawalan aparat Polsek Lubuk Alung. "Yang lebih ditakutkan lagi, kadanya kemungkinan terjadinya banjir bandang. Aliran Sungai Batang Anai sudah meluas. Tidak ada lagi batu buat penyangga," kata Ketua Karang Taruna Nagari Lubuk Alung, Jasman Jay.
    Azminur, salah seorang tokoh masyarakat Lubuk Alung melihat aktifitas galian C ini sudah berlangsung puluhan tahun, dan di lakukan setiap hari di banyak lokasi. Sekarang pengambilan lebih banyak dalam sungai, dan itu benar yang bakal menjadi ancaman besar bagi masyarakat.
    Dia menilai dalam masalah itu pemahaman yang salah kaprah terhadap pemberdayaan sumber daya alam (SDA), yang tidak bisa diperbaharui. Cenderung eksploitasi besar-besaran tanpa memerhatikan kerusakan lingkungan. "Aktifitas ini hanya menguntungkan sebagian kecil individu, dan segelitir kelompok atau golongan yang telah berlangsung cukup lama," katanya.
    Azminur yang mantan Camat Lubuk Alung ini berpendapat, masyarakat hanya menjadi korban terkena dampak negatif akibat aktifitas ini. Seperti menurunnya debet air sumur warga dan cenderung kering di musim kemarau, karena tingkat kedalaman sungai semakin dalam dan semakin melebar. Terjadinya abrasi sungai dan mengancam kehidupan warga, terutama yang punya rumah di pinggiran sungai.
    "Nah, yang persoalan baru munculnya pungutan liar di sepanjang jalan yang di lewati kendaraan yang mengangkut material galian C," ujarnya. Hal ini terjadi, karena selama ini mereka melihat sebagian individu yangn punya kepentingan dengan galian C mendapat keuntungan besar, sementara mereka hanya mendapatkan dampak negatif saja.
    Pada tahap eksploitasi, lanjut Azminur, pemerintah daerah wajib mengawasi aktifitas ini sesuai fungsi pengendaliannya. Akan tetapi, kenyataannya hanya sebatas normatif dan tidak serius. "Wajar saja warga berpendapat ada semacam konspirasi dalam masalah ini," tegasnya. (501)

Selasa, 15 Desember 2015

Komisi IV DPRD Padang Pariaman Takjub di Makassar Fantastis, PAD dari Pajak Sektor Pariwisata Hampir Rp 200 Miliar Setahun, Perempuan Dilarang Pakai Rok Mini

Komisi IV DPRD Padang Pariaman Takjub di Makassar
Fantastis, PAD dari Pajak Sektor Pariwisata Hampir Rp 200 Miliar Setahun, Perempuan Dilarang Pakai Rok Mini

Padang Pariaman--Menjelang berakhirnya tahun 2015, Komisi IV DPRD Padang Pariaman mengunjungi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemko Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangkaian kegiata rutin yang bertajuk kujungan kerja (Kunker).
    Kunjungan ke kantor yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo ini merupakan kunjungan hari pertama, Senin (14/12). Seluruh anggota dewan dari komisi ini hadir, ditambah dari unsur SKPD yang menjadi mitra. Staf ahli bupati Akhiruddin dan Kepala Dinas Kesehata yang diwakili Kabid Pelayanan Kesehatan Syaiful Bahri.
    Dalam suasana hangat dan ramah, rombongan disambut Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemko Makassar Rusmayani Madjid, Kabid Pengembangan Pariwisata Andika, Kabid Peningkatan SDM dan Masyarakat Amri, serta Kasi Promosi Pariwisata Merita Ikawita.
Menurut Kadis Rusmayani, keinginan untuk melakukan studi banding ke Sumatera Barat sudah tercetus sejak lama. Karena Sumbar yang identik dengan Ranah Minang punya alam, adat dan budaya yang tak kalah dengan daerah lainnya.
    "Di samping itu, teman kuliah saya dalam menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) di Bandung beberapa tahun lalu, banyak orang Minang. Di antaranya Indra Catri dan Nasrullah Israr. Tapi keinginan itu belum dapat saya penuhi hingga saat ini, karena terhalang jarak, waktu dan biaya," kata Rusmayani.
    Di Makasar menurut Rusmayani, meskipun kunjungan wisata selalu meningkat, tapi masih dianggap sebagai SKPD pilihan. Tapi sumbangan PAD dari sektor ini sekitar Rp 185 miliar untuk 2015 dan ditargetkan sebesar Rp 197 miliar pada 2016.
    Dalam mengembangkan pariwisata dan meningkatkan jumlah kunjungan, banyak cara yang ditempuh dinas ini. Misalnya melakukan kunjungan eksibisi ke daerah lain seperti Manado, Bali dan Jakarta. Di sana dipromosikan pariwisata Makassar secara rinci, sehingga wisatawan di sana menjadi berkeinginan ke Makassar.
    Di samping itu, juga meggunakan konsep rencana induk pariwisata daerah (Ripda). Di mana event-event wisata dihadirkan pada setiap kecamatan dan kawasan serta dijadikan kalender rutin. "Ada event berskala besar, dan ada juga yang berskala kecil, sehingga saling dukung," jelas Rusmayani.
    Ditambahkan Kabid Pengembangan Andika, pengembangan pariwisata Makassar disesuaikan dengan segmen pasar kunjungan. Karena yang berkunjung ke Makassar lebih didominasi oleh wisatawan Eropa, maka pengembanganya disesuaikan pula dengan itu. "Jika dilakukan kalkulasi terhadap kunjungan wisatawan ke Makassar, lebih besar kepada wisata sejarah dan kuliner dibanding dengan wisata pantai. Ke depannya kami juga tengah memprogram destiasi wisata halal," jelasnya.
    Mendukung hal tersebut menurut Kabid Peningkatan SDM Amri, tengah dipersiapkan sejumlah aturan. Misalnya saja, bagi perempuan-perempuan Makassar, dilarang memakai rok  yang tigginya lebih dari 3 cm. Terhadap wisatawan juga dilakukan aturan-atran standar yang sesuai dengan adat dan budaya Makassar.
    Ke depan, kata Amri, mengantisipasi kebocoran pendapatan dari sektor ini, pada setiap hotel akan dipasang alat pendeteksi jumlah tamu, sehingga dapat di kontrol setiap waktu jumlah tamu. Dengan sendirinya juga bisa dihitung lansung pendapatannya. Terhadap wisata kuliner, Makassar justru tertinggal dari Ranah Minang. Karena Sate dan Randang Minang sudah terdaftar sebagai kuliner nusantara.
    Sebelumnya, Ketua Komisi IV Jon Hendri menyebutkan, dipilihnya Makassar sebagai tujuan kunjungan didasari oleh sejumlah hal. Di antaranya, Makassar punya konsep pengembangan pariwisata yang bagus sehingga jumlah kunjungan selalu meningkat. (501)

Untuk Ikut Lomba Tingkat Nasional Kesatuan Gerak PKK KB Gasan Gadang Diharapkan Mampu Mewakili Sumbar

Untuk Ikut Lomba Tingkat Nasional
Kesatuan Gerak PKK KB Gasan Gadang Diharapkan Mampu Mewakili Sumbar

Batang Gasan--Tim Penilai Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak PKK, KB, Kesehatan (KKG PKK KB Kes) tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang di-ketua-i Ely Batriori melakukan kunjungan evaluasi dan penilain di Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan, Selasa (15/12).         Gerak PKK KB Kes Nagari Gasan Gadang dinilai oleh tim penilai Sumatera Barat, disebabkan nagari tersebut meraih peringkat terbaik di tingkat Kabupaten Padang Pariaman.
    Adapun kegiatan penilaian dilakukan, untuk meningkatkan cakupan kualitas pelayanan program KB dan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektoral. Penilaian diantaranya, Posyandu, Posyandu Lansia, Kelompok BKB, BKR, Kelompok UPPKS dan PPKBD serta banyak lagi yang lainnya.
    Pejabat Bupati Padang Pariaman, Rosnini Savitri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kader yang ada di Nagari Gasan Gadang, baik kader KB maupun kader kesehatan atas partisipasi dan kerja keras yang tak kenal lelah dan menyerah selama ini, dalam membantu program pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
    Kegiatan kesatuan gerak PKK, KB, KES merupakan intensifikasi peran PKK dalam program KB nasional serta pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektoral terkait di semua wilayah. "Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang berkualitas dalam program pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan sebagai upaya mendukung millennium development goals (MDGs)," ungkap Bupati yang juga menjabat Kadis Kesehatan Sumbar itu.
    Ditambahkannya, segenap jajaran Pemkab dan masyarakat turut mendukung Nagari Gasang Gadang, ditandai dengan tinggiya partisipasi dan antusias seluruh stakeholders dengan harapan mendapatkan nominasi sebagai pemenang untuk mewakili Sumatera Barat ke lomba tingkat nasional nantinya.
    Ketua TP PKK Padang Pariaman, Ny. Eli Jonpriadi menyampaikan bahwa kesatuan gerak PKK, KB, KES difokuskan pada upaya peningkatan partisipasi keluarga berencana, prilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan lingkungan dan meningkatkan aktifitas Posyandu sebagai sarana pelayanan kesehatan terpadu yang paling dekat dengan masyarakat. "Keempat program tersebut telah berjalan dengan hasil yang maksimal," kata Ely. (501)

Semua Pihak Diminta Menerima Hasil Pilkada Masyarakat Padang Pariaman Telah Cerdas dalam Berpolitik

Semua Pihak Diminta Menerima Hasil Pilkada
Masyarakat Padang Pariaman Telah Cerdas dalam Berpolitik

Padang Pariaman--Pilkada serentak di Padang Pariaman yang tadinya diprediksi sangat rawan konflik, hingga sekarang masih berjalan aman dan tertib. Alhamdulillah. Sementara calon kepala daerah yang berhasil meraih suara terbanyak, masih menunggu hasil perhitungan KPU, yang dilakukan Kamis (17/12) ini.
    Penjabat Bupati Padang Pariaman, Rosnini Savitri mengharapkan kondisi yang kondusif ini dapat dipertahankan, hingga seluruh tahapan pemilihan yang dilaksanakan pihak KPU selesai dengan baik dan benar.
    "Masyarakat jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang bersifat provokasi," katanya. Harapan dan imbauan Rosnini tersebut disampaikan Kepala Bagian Humas Setdakab Padang Pariaman Hendra Aswara di Kantor Bupati, Rabu (16/12).
    Menurut Rosnini Savitri, dalam situasi sekarang bisa saja muncul isu yang sengaja dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memecah-belah kerukunan masyarakat di daerah. Sehubungan itulah dia mengingatkan supaya masyarakat tidak terpancing.
    Masyarakat, terutama para tim sukses dari masing-masing pasangan calon bupati, diminta untuk saling menahan diri. "Mari kita bangun kebersamaan. Kita tunggu hasil perhitungan suara dari KPU. Siapapun yang terpilih menjadi bupati, dialah pemimpin kita," ajaknya.
    Akan tetapi, Rosnini melihat masyarakat Padang Pariaman sudah sangat cerdas dan dewasa dalam berpolitik. Tidak bisa dibodoh-bodohi. Apalagi diprovokasi. Sebelumnya, Rosnini mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi menyukseskan Pilkada. (501)

Lewat PKD dan Diklatsar Ansor Siapkan Pemimpin Indonesai Masa Depan

Lewat PKD dan Diklatsar
Ansor Siapkan Pemimpin Indonesai Masa Depan

Pariaman--Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) Gerakan Pemuda Ansor bukan hanya bertujuan untuk memperbanyak semata, tapi yang lebih penting adalah menyiapkan kader Ansor menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Ansor harus menyiapkan pemimpin masa depan menggantikan generasi yang sekarang jadi pemimpin.
    Hal itu diungkapkan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumbar Rahmat Tuanku Sulaiman, Selasa (15/12), ketika membuka PKD Gerakan Pemuda Ansor dan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Banser yang diselenggarakan Pimpinan Cabang GP Ansor Padang Pariaman, di BPKB Rawang, Pariaman.
    Menurut Rahmat, Ansor sejatinya bukan hanya untuk NU ke depan, tapi juga untuk bangsa Indonesia. Masa depan Indonesia juga terletak pada posisi NU, sedangkan masa depan NU terletak di tangan Ansor. Jika kepemimpinan Ansor ke depan baik, tentu Indonesia juga akan lebih baik pula.
    "Kader Ansor tidak saja dilatihkan intelektualnya, tapi juga dilatih fisiknya melalui Diklatsar Barisan Ansor Serbaguna. Karena seorang pemimpin tidak saja cerdas dan kuat intelektualnya, tapi juga kuat fisiknya," kata Rahmat. 
    Selain itu, kata Rahmat, sesuai dengan target Ansor, tidak hanya kuat berzikir, bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw., tapi juga memiliki kekuatan kerja sehingga terwujud penguatan ekonominya. "Kita menyadari masalah pengangguran banyak terjadi pada pemuda yang bermukim di pedesaan. Mereka kebanyakan Ansor yang butuh penguatan ekonomi," ujar Rahmat.
    Terkait dengan bela negara yang belakangan sudah menjadi perhatian pemerintah, Ansor sudah berbuat dan tegas menyatakan bahwa NKRI itu harga mati. Sikap tegas tersebut dilakukan Ansor karena turut berjuang mendirikan dan mempertahankan kemerdekaan RI ini. Ansor merasa prihatin belakangan banyak muncul gerakan yang ingin merobek-robek eksistensi NKRI ini, kata Rahmat.
    Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Padang Pariaman Zeki Aliwardana menyebutkan, PKD dan Diklatsar Banser berlangsung dari Selasa-Kamis (15-17/12) dengan mendatangkan instruktur dari PP GP Ansor; KH Abdul Khalim Anwar dan Asisten Pendidikan dan Latihan Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser; M. Ilyas. Sedangkan dari PW GP Ansor instruktur yang memberikan materi; Rusli Intan Sati, Armaidi Tanjung dan Hafnizon.
    "PKD dan Diklatsar ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan PC GP Ansor Padang Pariaman," kata dia. Kali ini bertemakan; "Membingkai Kebersamaan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI", diikuti 50 orang peserta. Mereka berasal dari kalangan pesantren, pemuda, mahasiswa. (501)

Lewat Sensus Data DKP Padang Pariaman Tidak Ada Duplikasi Data dengan Konsep Defenisi Sama yang Hasilnya Berbeda

Lewat Sensus Data DKP Padang Pariaman
Tidak Ada Duplikasi Data dengan Konsep Defenisi Sama yang Hasilnya Berbeda

Padang Pariaman--Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Padang Pariaman melakikan sensus di 17 kecamatan yang ada di daerah itu.
    Kepala DKP Padang Pariaman Muhadek Salman menjelaskan, bahwa tujuan sensus adalah untuk melakukan update data secara langsung ke lapangan, sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.
    "Yang tidak kalah penting itu, ke-valid-an data bisa pula dimanfaatkan oleh instansi dan stakeholder terkait," kata dia. Tentu sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan dalam mengambil kebijakan DKP Padang Pariaman.
    Muhadek Salman bersama Kepala UPT Pusdatin DKP, Rosneli dan Kasubag Perencanaan DKP, Anton Wira Tanjung menjelaskan kegiatan itu mengikuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan nomor 30/Kepmen-KP/2013 tentang Penyelenggaraan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan.
    Menurutnya, sensus yang dilakukan beberapa waktu lalu itu menghasilkan sejumlah data yang amat penting. Bidang tangkap, mulai dari armada, alat tangkap, jumlah nelayan, kelompok nelayan, jumlah produksi hasil tangkapan dan pemasaran ikan. Bidang budidaya, meliputi RTP (Rumah Tangga Produksi), Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan), UPR (Unit Pembenihan Rakyat), Sarana dan Prasarana budidaya, jumlah produksi ikan air tawar, jenis komoditi dan komoditi unggulan, pemasaran ikan air tawar.
    Sedangkan bidang P2HP; UPI (Unit Pengolahan Ikan) dan Unit Pemasaran (Pasar Ikan), Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasaran), jenis produk olahan ikan, jumlah produksi ikan olahan, pemasaran produk olahan ikan. Untuk bidang KP3K; ondisi pesisir pantai, mangrove, terumbu karang, perairan umum (lubuk larangan, jenis ikan endemik, dan lainnya. UPT lainnya mencakup BBI (Balai Benih Ikan) Lubuk Alung, BBI Aua Malintang, TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Ulakan, dan TPI Pasir Baru.
    Muhadek Salman melihat, dengan dilakukannya pendataan sensus, maka nantinya data DKP yang dikeluarkan hanya satu versi yang linier dengan data DKP provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, diharapkan tidak ada duplikasi data dengan konsep defenisi yang sama namun hasilnya berbeda. Istilah ini dikenal juga dengan one data.
    Katanya lagi, hasil sensus data DKP dituangkan dalam bentuk buku database statistik, buku data dan informasi, serta nantinya juga dihasilkan pemetaan wilayah potensi kelautan dan perikanan Padang Pariaman. Data tersebut nantinya bisa diakses juga di website DKP, dengan alamat www.dkp.padangpariamankab.go.id. (501)

Gerakan Ekonomi Masyarakat, Proses Lelang 100 Persen Lewat LPSE

Gerakan Ekonomi Masyarakat, Proses Lelang 100 Persen Lewat LPSE

Padang Pariaman--Sekretaris Daerah Jonpriadi mengatakan bahwa Pemkab Padang Pariaman konsisten melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-Procurement, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    "Setiap tahun kita proses lelang 100 persen melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)," kata Jonpriadi pada pembukaan Workshop Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Daima, Padang, Jumat (11/12) lalu.
    Dijelaskannya, setelah disetujuinya anggaran oleh Pemkab dan DPRD maka disusun sistim pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan aplikasi yang dinamakan SIRUP (Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adanya SiRUP, proses e-Tendering dan e-Purchasing dapat segera dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan dan pergerakan ekonomi masyarakat.
    "Terutama kegiatan pada Dinas PU, Kesehatan, Pendidikan harus dijalankan sesegera mungkin," kata Sekda yang didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.
    Keberadaan SiRUP, tambah Jonpriadi, merupakan indicator transparansi dan keterbukaan informasi terhadap kegiatan pembangunan, dengan harapan akan memberikaan hasil yang maksimal bagi seluruh stakeholders untuk kesejahteraan masyarakat.
    "Kepada peserta, ikuti workshop dengan sunggguh-sungguh, pahami materi dan terapkan langsung pada anggaran 2016 ini," kata pria berpangkat IV/d itu.
    Kabag Ekonomi dan Pembangunan, Teguh Widodo mengatakan peserta workshop sebanyak 40 orang, terdiri dari Kasubag Perencanaan di seluruh SKPD. Peserta juga diwajibkan membawa rRencana pengadaan tahun 2016 dan membawa laptop.
    "Harapan kita, setelah workshop peserta sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di masing-masing SKPD," kata Kabag yang bergelar Doktor lulusan Belanda itu. (501)