Padang Pariaman--Pencanangan Program Padang Pariaman Sehat (PPS) Oleh Menteri Kesehatan RI Prof Nila Djuwita F. Moeloek, di Aula Kantor Bupati di Parit Malintang, Jumat (20/2) lalu berlangsung meriah.
PPS adalah paradigma baru dalam pelayanan kesehatan, dimana sebelumnya bidan desa dan semua petugas kesehatan lainnya hanya menunggu masyarakat di Puskesmas. Sekarang menjemput bola dengan mengunjungi rumah warga setiap harinya, dengan tujuan menanyakan apakah ada keluarga yang yang bermasalah kesehatannya. Jika ada, langsung diobati. Apabila perlu, dirujuk ke rumah sakit. Seluruh biaya ditanggung pemerintah.
PPS melibatkan seluruh pihak, supaya masyarakat miskin yang berobat bisa 'dikeroyok bersama' untuk memberikan pelayanan kesehatan. Contohnya walikorong, walinagari, camat berperan dalam pengurusan BPJS dan bantaun Baznas. Jadi si pasien tidak perlu untuk mengurus segala bentuk proses administrasi.
PPS merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang pertama di Indonesia. Padang Paraiman terdiri dari 17 kecamatan, 444 korong dengan jumlah personil bidan di Puskesmas sebanyak 295 orang, dan jumlah bidan desa di korong/desa sebanyak 317 orang. Jadi totalnya ada 612 bidan. Artinya, jumlah bidan desa hampir dua kali lipat jumlah desa/korong di Padang pariaman. PPS sangat logis diterapkan.
Setiap bidan desa yang mengunjungi rumah masyarakat tersebut dibekali dengan buku kendali, yang ditandatangi pemilik rumah. Setiap bulan buku kendali tersebut direkap, sebagai bahan evaluasi oleh Dinas Kesehatan.
Dengan PPS ini, banyak ditemukan kasus permasalahan kesehatan masyarakat. Jumlahnya bisa mencapai ribuan yang sebelumnya tak pernah terungkap. Seperti tumor, kanker, kelainan bahkan orang gila yang dipasung oleh keluarganya.
Bupati Ali Mukhni mengungkapkan, untuk mendukung PPS ini pihaknya telah menyediakan anggaran sebesar Rp40 miliar pada Dinas Kesehatan dalam APBD 2015. Disamping itu, juga ada dukungan dana dari Baznas. Kepada yang sakit diberikan bantuan gratis berobat hingga sembuh, bahkan anggota keluarga yang mendampingi si pasien juga diberikan bantuan transportasi. Bagi tenaga kesehatan juga disediakan dana kapitasi sebesar Rp13 miliar per tahun. Artinya setiap bidan akan mendapatkan sekitar Rp1,5 – Rp2 juta, atau Rp50 ribu per hari.
Ali Mukhni mengajak masyarakat dan pers untuk mengontrol jalannya program PPS ini agar bisa dilakukan evaluasi untuk arah yang lebih baik. Untuk mempertegas program PPS ini, Ali Mukhni mengaku telah merancang Peraturan Bupati yang akan dikeluarkan bulan Februari ini.
Pemda Padang Pariaman memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin. PPS menjadi pilot project tingkat nasional dalam bidang pelayanan kesehatan. PPS telah disosialisasikan dan dilaksanakan sejak bulan Juli tahun 2014 yang lalu.
Dengan PPS diharapkan bisa menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, gizi buruk, penyakit menular dan masalah kesehatan lainnya. Tidak ada masyarakat miskin yang tidak bisa berobat karena tidak mempunyai biaya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Ali Mukhni juga memohon bantuan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Parit Malintang. Adapun dana yang masih dibutuhkan untuk melengkapi fasilitas sebesar Rp158 miliar lagi. Ia mengatakan, RSUD Parit Malintang mempunyai lokasi yang sangat strategis, dimana berada pada jalan nasional Padang-Bukittinggi. Saat ini RSUD tersebut memiliki tenaga medis yang memadai seperti dokter spesialis, dokter, bidan, perawat dan Tenaga kesehatan lainnya.
Bupati Ali Mukhni segera menghadap Menteri Kesehatan, untuk menyerahkan proposal pembangunan RSUD dan kelengkapannya. Ia berharap proposal tersebut bisa direpon oleh Pemerintah dan DPR untuk kemaslahatan umat.
"Kita apresiasi program PPS yang digagas Bupati Ali Mukhni. Dengan PPS, bisa mendeteksi dini permasalahan kesehatan dalam masyarakat. Program PPS bisa diartikan mengubah mindset petugas kesehatan dan mendekatkan pelayanan langsung door to door. Jadi tidak menunggu pasien di Puskesmas saja, tetapi lebih pro aktif menjemput bola ke rumah masyarakat," kata Menkes.
Ia mengajak petugas kesehatan untuk mengajarkan dan memberi pemahaman kepada para remaja tentang kesehatan reproduksi akibat pergaulan dan seks bebas, serta risiko tertular HIV – AIDS. Selain itu, ia juga mengajak pasangan suami-isteri usia muda untuk merencanakan kehamilan dan jumlah anak, agar disesuaikan dengan kemampuan mengasuh, memelihara dan mendidik mereka.
Menanggapi permohonan Bupati Ali Mukhni mengenai permohonan bantuan pembangunan RSUD, ia mengusulkan agar RSUD Parit Malintang menjadi Rumah Sakit khusus Tarumatik. Ia beralasan, RSUD berada di jalur utama Padang-Bukittinggi, sehingga rawan kecelakaan. Apalagi daerah Sumbar merupakan rawan bencana, dan antisipasi terjadinya bencana tsunami, maka RSUD Parit Malintang menjadi Rumah sakit rujukan apabila terjadi bencana tersebut.
Kadis Kesehatan Padang Pariaman, Aspinuddin melihat PPS ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Banyak masyarakat yang mengapresiasi keberhasilan program PPS ini. Diceritakannya contoh kasus penyakit tumor dahi yang menimpa Dodi Alfahrezi, 25 tahun, warga Korong Sibaruas, Nagari Pilubang. Penyakit tomur dahi tersebut sudah bertahun ia alami. Berkat laporan masyarakat, petugas kesehatan mendatangi rumah yang bersangkutan dan langsung diberikan tindakan. Dodi kemudian dirujuk ke rumah sakit Semen Padang untuk menjalani pengangkatan tumor yang tumbuh di dahinya itu. “Alhamdulillah, operasi berjalan lancar, Dodi sudah sembuh total," kata Aspinuddin yang juga Ketua IDI Padang Pariaman itu.
Adapun seluruh biaya yang dikeluarkan, sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS dan Baznas. Pengurusan BPJS dibantu melalui peran walinagari dan camat, sehingga Dodi dan kelaurga tidak perlu susah-susah lagi dalam pembiayaan.
Bupati Ali Mukni menyampaikan, dikarenakan Kota Padang telah terjangkit kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri, dimana Difteri adalah penyakit menular akut pada tonsil, faring dan hidung. Difteri menyerang orang-orang yang tidak mempunyai kekebalan, yang disebabkan oleh kuman corynebaterium dipteria yang bisa menyebabkan kematian.
"Karena itulah, kami di Padang Pariaman melaksanakan Outbreak Response On Imunization (ORI) ini untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan sehingga dapat memutuskan rantai penukaran dari penyakit difteri ini. Di Padang Pariaman, sasaran pemberian imunisasi ORI utuk anak dua bulan sampai 15 tahun, adalah sebanyak 137.014 orang," kata dia.
"Makanya kami melaksanakan ORI ini terhadap masyarakat yang mempunyai anak, mulai usia dua bulan sampai 15 tahun, agar mendapatkan imuniasasi di sekolah PAUD, TK, SD, SMP, Posyandu dan Puskesmas terdekat. Dengan melaksanakan ORI ini, semoga penyakit difteri di Kota Padang tidak menular ke Padang Pariaman," harapnya. (525)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar