Pariaman--Sebanyak sembilan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) RI, yang bertugas di sembilan kabupaten tertinggal di Sumatra Barat ini bertekat untuk bisa mengakat daerahnya bisa cepat keluar dari jeratan daerah tertinggal. Untuk itulah, seluruh KMK yang telah direkrut lewat mekanisme yang berlaku di KPDT tersebut, mampu berbuat dan melihat kondisi ril yang ada di tengah masyarakat daerahnya.
Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) KPDT Sumatra Barat, Febby Sutan Mudo berharap KMK yang ada pada periode ini bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. "Kita dituntut serius bekerja bersama instansi yang ada di daerah setempat, dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat tertinggal. Sebulan sekali, seluruh KMK harus membuat laporan perjalan yang dilakukannya bersama Tim Fasilitator Desa (TFD) dan Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB) yang sedang dalam proses penetapan dari KPDT RT itu sendiri," kata Febby kemarin usai melakukan rapat konsultasi dan koordinasi dengan seluruh KMK dan calon TFD yang ada di Sumatara Barat.
Menurutnya, banyak hal yang bisa dikembangkan didaerah tertinggal. KPDT tidak sekedar bicara soal pengembangan ekonomi daerah tertinggal saja, tetapi dari lima Deputi yang ada, semuanya punya singkronisasi dengan sembilan daerah kabupaten tertinggal di Sumbar ini. "Seperti pengembangan infrastruktur jalan nagari, potensi wisata kelautan, pengembangan warung informasi serta banyak lagi yang bisa dikembangkan didaerah tertinggal tersebut," kata deklator Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU) Sumatra Barat ini.
Febby melihat koordinasi antara KMK dengan KPPSB dan TFD masih jauh dari harapan, sehingga berbagai persoalan yang menyangkut soal pengembangan daerah tertinggal itu, belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Begitu juga koordinasi dengan Bappeda dan SKPD terkait dilingkungan pemerintah daerah bersangkutan dari KMK juga belum begitu kuat. Kedepan hal ini harus ditingkatkan, sehingga keinginan untuk mengentaskan daerah tertinggal betul-betul tumbuh dari masyarakat itu sendiri, dan pengembangannya pun dirasakan oleh masyarakat, yang butuh bantuan.
"Selama ini, proyek-proyek yang ada di daerah tertinggal itu banyak ditangani oleh orang-orang yang punya hubungan tertentu dengan kepala daerah saja. Sementara, masyarakat miskin paling bawah, tetap juga terpinggirkan dalam masalah demikian. Disinilah letaknya peran dari KPPSB bersama TFD dan KMK-nya untuk mengangkat daerah tertinggal," katanya. (dam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar