Minggu, 02 Agustus 2020

Bupati Ali Mukhni Dinilai Mampu Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Ada yang menarik dari kunjungan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ke Main Stadium Sumbar di Sikabu Lubuk Alung, Jumat, 31/7. Dalam bincang-bincang santai tersebut terungkap dua kepiawaian Ali Mukhni yang disebut Irwan Prayitno. 

Yang pertama, katanya, Kabupaten Padang Pariaman menjadi dua besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat di bawah Kabupaten Dharmasraya. Hal ini dikarenakan banyaknya pembangunan berskala besar di Padang Pariaman, baik dari APBD provinsi maupun yang bersumber dari APBN yang membelanjakan uangnya di Padang Pariaman. 

Irwan Prayitno melanjutkan, faktor kedua adalah kelihaian Ali Mukhni meracik APBD. Meskipun APBD defisit tetapi pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Hal ini tentu saja alokasi APBD lebih banyak pada sektor rill, seperti pembangunan yang menyerap tenaga kerja, pembangunan akses produksi pertanian dan pengembangan sektor UKM, perikanan, peternakan dan pertanian berjalan.  

Ali Mukhni mendengar pujian seperti itu langsung saja mengatakan, itukan berkat arahan Bapak Gubernur serta kepercayaannya meletakkan program pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. 

Seperti diketahui, bahwasanya berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman jika transportasi dan pergudangan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dimasukkan dalam indikator pertumbuhan, maka pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman hanya 2.51 persen.

"Hal ini disebabkan pada tahun 2019 arus penumpang dan barang turun, karena harga tiket naik. Tapi kalau tidak di hitung transportasi dan pergudangan BIM, pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman 2019 sebesar 6.42 persen, salah satu tertinggi di Sumatera Barat," katanya. (501)

Terkonfirmasi Positif Covid-19 24 Orang di Padang Pariaman

Padang Pariaman kembali menambah terkonfirmasi positif Covid-19, dengan inisial KJ, 47 tahun. Berasal dari Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping, kecamatan Batang Anai.

Juru Bicara Covid-19 Padang Pariaman Jasneli menyebutkan, pasien adalah pegawai salah satu Bank BUMD di Kota Padang. Pasien melakukan test swab di Puskesmas Air Tawar Padang pada 29 Juli, kemudian pasien terdeteksi dari pemeriksaan swab yang dilakukan oleh Puskesmas Air Tawar Padang. Hasil pemeriksaan dilaporkan 31 Juli dengan hasil positif.

Jasneli mengatakan, bahwa pasien terpapar dari rekan kantor yang terkonfirmasi positif beberapa hari sebelumnya. Yang bersangkutan sekarang menjalani isolasi mandiri.  

"Gugus Tugas Covid-19 Padang Pariaman sudah melakukan tracking kontak langsung dengan pasien, dan insya Allah akan kita lakukan swab terhadap tracking kontak eratnya," ujarnya. 

Dengan bertambahnya satu orang terkonfirmasi, maka kondisi Covid-19 terkini, kasus terkonfirmasi 24 orang, sembuh 21 orang, dirawat 1 orang, isolasi mandiri 1 orang, dan meninggal 1 orang. (501)

2.000 Sapi Dikurbankan di Padang Pariaman

Untuk pertama kali Shalat Idul Adha 1441 H diselenggarakan di Masjid Raya Padang Pariaman di Parit Malintang, Jumat 31 Juli atau 10 
Dzulhijjah 1441 H.

"Tahun ini berbeda dari sebelumnya karena jamaah haji dunia termasuk Indonesia tidak bisa menunaikan ibadah haji seperti biasa karena pandemi Covid19, sehingga jemaah haji kita dengar secara keseluruhan hanya berjumlah 1.000 orang internal negara Arab dan itupun diatur dengan jarak serta protokol kesehatan," Kata Bupati Ali Mukhnu.

Bupati Ali Mukhni menjelaskan, meskipun belum selesai 100 persen, Masjid Raya Padang Pariaman dibuka untuk shalat lima waktu, Jumat dan Hari Raya. "Meskipun baru selesai 1/3 dari rencana pembangunan, masjid yang saat ini sudah dilengkapi oleh travelator bagi para difable tetap mulai dibuka untuk shalat lima waktu berjamaah serta shalat Jumat. Nantinya pembangunan masjid akan dilengkapi dengan menara setinggi 65 meter, lift serta pembuatan akses jalan pelindung menuju kantor bupati," imbuhnya.

Kakankemenag Padang Pariaman, Dr. Helmi menyebutkan, jumlah kurban tahun ini secara keseluruhan berupa 3 ekor kerbau, 2.392 ekor sapi dan 149 ekor kambing.

Selanjutnya Helmi juga menjelaskan, pelaksanaan penyembelihan menyebar merata, mulai dari Kantor Bupati di Parit Malintang, Kantor Kementerian Agama, KUA Kecamatan 17 kecamatan di Padang Pariaman. Pada pelaksanaan Idul Adha kali ini bertindak sebagai khatib Afrinaldi Yunas, Imam Dahlan. (501)

Atasi Stunting dengan Serius, Padang Pariaman Siapkan Langkah Strategis

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi Kabupaten Padang Pariaman yang berkomitmen dalam aksi kesehatan masyarakat. Ini terlihat dari Puskesmas-Puskesmas di daerah ini aktif dalam melakukan sosialisasi maupun pembinaan kesehatan terhadap masyarakat, program Posyandu yang tetap jalan dan tingginya kepercayaan masyarakat untuk membawa balita mereka ke Posyandu.

Ungkapan ini disampaikan Mismaini Nur, Kasi KesMas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat saat menyajikan materi dalam rapat koordinasi dan sosialisasi aksi konvergensi stunting dalam upaya percepatan penurunan dan penanganan di Kabupaten Padang Pariaman, Kamis lalu. 

Lebih lanjut Mismaini Nur menyampaikan, stunting itu berawal dari seorang ibu hamil yang bermasalah sampai masa 1.000 hari pertama kehidupan. Makanya pencegahan stunting harus dimulai dari memperhatikan serta memenuhi gizi ibu yang sedang hamil dan menjaga keasehatan si bayi sampai dia berusia dua tahun atau 1.000 hari pertama kehidupan. 

Nurhayati Mila, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Padang Pariaman menyampaikan, kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi aksi konvergensi stunting ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti ditetapkannya Padang Pariaman sebagai kabupaten lokus stunting 2021, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang penetapan perluasan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2021. 

Mila menambahkan, Dinas Kesehatan gerak cepat dengan lebih awal mengadakan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor terkait. "Kita juga mengundang ketua-ketua organisasi terkait, camat lokus stunting, agar kita bisa menyamakan persepsi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Padang Pariaman serta menyusun upaya strategis lainnya," ungkapnya. 

Senada dengan itu, Yutiardy Rivai, Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman mengungkapkan, tidak ingin keteteran dan terdesak oleh waktu saat menjalankan program ini. "Padang Pariaman ditetapkan sebagai kabupaten lokus stunting memang untuk tahun 2021, namun kita sudah star mulai dari sekarang dan kita sudah siapkan data-data yang lengkap. Karena data sudah ada, daerah lokus stunting juga sudah kita petakan, maka mulai Januari 2021 kita langsung aksi," ungkapnya.

Yutiardy berharap, permasalahan stunting ini bisa diselesaikan bersama-sama dengan istilah keroyok bersama. Upaya akselerasi pencapaian MDGs tidak mungkin hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, akan tetapi harus bermitra dengan stakehorders yang terkait yang memiliki peran dan tanggungjawab yang sama besar dan pentingnya. Bahkan dukungan penganggaran/pembiayaan dan regulasi dari legislatif pusat dan daerah, konsistensi implementasi di tingkat lokal sangat penting, bahkan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Mari berdayakan rumah desa sehat sebagai sekretariat bersama dalam konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa atau nagari.

Rapat Koordinasi dibuka oleh Kepala Bapelitbangda, Ali Amran mewakili Bupati Padang Pariaman. Ia menyampaikan, persoalan stunting ini memang sudah lama dan harus menjadi perhatian serius. 

"Kita harus punya langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Karena dampak dari Stunting ini bukan hanya kesehatan saja, pertumbuhan generasi yang mudah terkena penyakit. Tapi juga berdampak pada tingkat pertumbuhan penduduk yang implikasi kepada kualitas generasi penerus, tidak terbayangkan bagaimana sepuluh tahun yang akan datang, siapa yang akan mengelola bangsa ini jika tidak diatasi dari sekarang," ujar Ali Amran. 

Lalu, katanya lagi, dampak ekonominya negara bisa dirugikan sampai triliunan rupiah pertahunnya. "Makanya kita perlu upaya serius dalam kasus Stunting ini. Di harapkan dalam rapat koordinasi ini akan lahir komitmen yang akan menjadi rekomentasi dalam upaya pencegahan stunting ini kususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Pemkab sangat serius, dan kita akan koordinasikan lebih lanjut dengan bupati terkait penganggaran dan pembiayaan untuk upaya pencegahan dan penanganan stunting ini," tegasnya. (501)

Rabu, 29 Juli 2020

Lewat DAK Rp13 Miliar RSUD Padang Pariaman Bangun Gedung NICu, PICU dan HCU

Pembangunan gedung Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU) dan HCU pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman telah dimulai. Pembangunan gedung tersebut merupakan kebutuhan dalam upaya Pemerintah Daerah memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. 

Inspektur Hendra Aswara menjelaskan, bahwa nilai proyek sebesar Rp13 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pekerjaan dilaksanakan selama lima bulan atau bulan Desember berakhir kontrak. 

"Gedung NICU, PICU dan HCU merupakan kegiatan prioritas daerah. Ini bukti komitmen Bapak Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman melayani 450 ribu lebih warga mendapatkan layanan kesehatan," kata Hendra didampingi Direktur RSUD Lismawati saat meninjau lokasi pembangunan di Parit Malintang, Selasa (28/7). 

Ditambahkannya, gedungnya terdiri dari tiga lantai, berada persis di depan gedung poli yang ada sekarang. Saat ini, pelaksana proyek pembersihan lahan dan kemudian pemasangan sumuran. 

Mantan Kadis Perizinan itu mengingatkan, pelaksana proyek harus bekerja sesuai kontrak yang telah disepakati. Pengawas proyek diminta memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

"Sesuai arahan Bapak Bupati Ali Mukhni, pekerjaan harus tepat mutu, tepat waktu dan dinikmati oleh masyarakat," ujar peraih penghargaan keterbukaan infomasi publik tahun 2015 itu. 

Sementara Direktur RSUD Lismawati terus melakukan pembenahan dalam pelayanan kesehatan. Dalam masa pandemi covid-19, RSUD juga sedang membangun ruang isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi. 

Kemudian adanya gedung NICU, PICU dan HCU yang memadai akan menambah pelayanan rumah sakit. "Semoga pembangunan bisa selesai tepat waktu dan segera dinikmati masyarakat tahun ini. Mohon doanya," ujar dokter spesialis patologi klinik ini. (501)

Pilkada Padang Pariaman Tosriadi Jamal - Idarussalam Berangkat Lewat Golkar dan PPP?

Beredar sinyal kalau Partai Golkar berkoalisi dengan PPP dalam Pilkada Padang Pariaman, dengan mengusung pasangan Tosriadi Jamal - Idarussalam Tuanku Sutan. Namun, kepastian itu belum ada komitmen tertulis dari Golkar.

Ketua Tim Pilkada DPD Partai Golkar Padang Pariaman Hendri Gusvira menjelaskan, bahwa DPD Golkar Sumbar telah menyurati Tosriadi Jamal. "Saya tak tahu pasti, menyurati dalam hal ini apakah akan mendukung atau tidaknya, kita lihat nanti saat mendaftar ke KPU," ujar dia, Rabu (29/7).

Yang jelas, kata Hendri Gusvira, pihaknya mengajukan enam nama ke DPD Golkar Sumbar sebagai calon bupati. Mereka itu Adrian Adek, Tosriadi Jamal, Suhatri Bur, Tri Suryadi, M. Yusuf, Rahmat Hidayat. Lalu, nama itu dijadikan tujuh oleh hasil Pleno Golkar Sumbar, dengan menambah Syahrul Datuak Lung, sebagai marwah partai, karena Datuak Lung adalah Ketua DPD Golkar Padang Pariaman.

Menurut Hendri Gusvira, secara internal Partai Golkar Padang Pariaman tak punya kader untuk dijadikan calon bupati. Makanya, partai ini jadi incaran banyak tokoh. Dan itu pula sebabnya hingga detik ini, yang namanya rekomendasi partai berlambang pohon beringin ini belum keluar.

"Tapi saat ke KPU, Golkar jelas punya calon yang nantinya tentu bergabung atau berkoalisi dengan partai lainnya," jelas Hendri Gusvira, mantan anggota DPRD Padang Pariaman ini.

Sementara, Ketua DPC PPP Padang Pariaman Azbi memastikan partainya hanya punya dua nama, yakni dirinya dan Tosriadi Jamal. "Ya, rekomendasi sudah ada, kalau PPP itu bersama Tosriadi Jalam. Bisa jadi Kasat Narkoba Polres Tangerang itu berpasangan dengan Idarussalam atau dengan saya," ujar Azbi.

"Yang jelas PPP siap ikut Pilkada. Kita menyiapkan Tosriadi Jamal dengan Idarussalam atau dengan saya sendiri. Tentunya tergantung Partai Golkar nantinya. Kalau mau Golkar Tosriadi Jamal akan berpasangan dengan saya, saya pun siap dengan segala sesuatunya," ulas Azbi.

Jadi, katanya, sekarang yang ditunggu adalah dukungan dan rekomendasi dari Partai Golkar. PPP telah punya dan tak lagi dinamis. Sudah oke untuk berangkat ke KPU November mendatang.

Koalisi Golkar dan PPP sangat memenuhi unsur persyaratan dalam Pilkada. Dua partai ini punya delapan kursi di DPRD Padang Pariaman. Partai berlambang ka'bah dan pohon beringin itu sama-sama memiliki empat kursi. Sedangkan syarat dukungan itu adalah delapan kursi dewan. (501)

Sejarah Mencatat Padang Pariaman Tujuh Kali Menerima Opini WTP dari BPK

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan Sharing Session Online oleh BPK Perwakilan Sumatera Barat. Kegiatan yang dihadiri secara virtual oleh Kepala BPK Sumbar Yusnadewi serta Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten dan Kota.

“Sharing Session kali ini adalah yang keempat dilaksanakan BPK Perwakilan Sumbar. Ini sebagai ajang diskusi, menampung saran dan masukan dari Pemerintah Daerah,” kata Yusnadewi.

Dalam keadaan pandemi Covid-19, kata Yusnadewi, BPK masih menyelenggarakan sharing session secara virtual memanfaatkan aplikasi zoom meeting. Artinya, sharing session memperkuat kerjasama BPK dengan APIP Sebagai bentuk komitmen penguatan peran pengawasan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah.

“Inovasi sharing session pada masa pandemi ini sebagai bentuk inovasi BPK untuk meraih Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ujarnya.

Mantan Kepala BPK Provinsi DIY itu memberikan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sumbar dan seluruh kabupaten/kota yang meraih opini WTP atas LKPD tahun 2019.

Sementara Inspektur Hendra Aswara mengatakan, yang menjadi tema sharing session adalah memperbaiki kualitas LKPD melalui tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Kita sangat senang adanya sharing session dari BPK ini karena banyak pengetahuan yang didapat tentunya untuk memperbaiki kualitas LKPD tahun depan,” kata Hendra Aswara di runag kerjanya, Parit Malintang.

Dalam diskusi tersebut, kata Hendra, BPK memaparkan agar semua daerah meningkatkan LKPD dengan menyajikan secara wajar, di antaranya realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, Catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).

“Insha allah, jika semua rekomendasi BPK kita laksanakan, maka Padang Pariaman bisa mempertahankan WTP untuk tahun depan,” kata alumni STPDN itu.

Selanjutnya, Hendra berharap forum sharing session dilakukan secara rutin oleh BPK, minimal dua sampai tiga kali dalam setahun. Sebagaimana diketahui, Padang Pariaman meraih opini WTP dari BPK sebanyak tujuh kali, yaitu tahun 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2019. (501)