237 CPNS Padang Pariaman Ikuti Diklat Prajabatan

Padang Pariaman--Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan SK penuh menjadi seorang PNS, para CPNS harus melewati tahap prajabatan di setiap instansi di mana mereka di tempatkan. Jumat (26/1) Pemkab Padang Pariaman melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksakan Diklat Prajabatan CPNS 2018 di hal IKK Parit Malintang.
Kepala BKPSDM Padang Pariaman, H. Anwar menyampaikan bahwa prajabatan CPNS 2018 ini diikuti 237 CPNS yang terdiri dari 224 untuk tenaga kesehatan dan 13 orang penyuluh pertanian.
Menurut dia, Diklat prajabatan ini dibagi dalam enam angkatan, yakni angkatan 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 yang nantinya di mulai angkatan pertama pada 29 Januari hingga 5 Februari, dan dilanjutkan dengan angkatan lain hingga nanti berakhir pada  6 Maret. Setiap peserta harus melapor terlebih dahulu pada di INS Kayutanam.
Anwar menjelaskan, tujuan prajabatan ini sesuai PP nomor 5 tahun 2014 tentang Manajemen Pegawai Negri, yakni memberikan pembekalan kepada CPNS dalam memulai tugasnya sebagai abdi negara, menciptakan aparatur negara yang berkarakter dan profesional.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhartri Bur menegaskan peserta prajabatan ini merupakan putra-putri terbaik daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan produksi pertanian.
"Bekerjalah sesuai aturan yang telah ditetapkan," tegas Suhatri Bur. Menurutnya, menjalankan tupoksi sesuai ketentuan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Serta lakukan terus evaluasi diri untuk bisa mampu berkompetisi, bersaing menjadi yang lebih baik. 
"Jangan saling menyalahkan antara pimpinan dengan bawahan. CPNS harus saling bekerjasama dan mengingatkan. Pimpinan bukanlah Bos yang senantiasa hanya bisa mengatur. Pimpinan adalah leader yang bisa dijadikan panutan bagi bawahan," ungkapnya. (501)

Syukuran Jadi Anggota Dewan Harapan Masyarakat Asam Pulau Tertumpang pada Rahmad Mahmudal

Anduriang--Sederhana dan merakyat. Ini kesan yang terlihat, Jumat (26/1) lalu di Balai Jumat, Korong Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, saat Wakil Ketua Komisi III DPRD Padang Pariaman, Rahmad Mahmudal menggelar syukuran.
Anggota dewan pengganti antar waktu itu ternyata telah lebih 20 hari menjadi wakil rakyat setelah dilantik. Dia melanjutkan, karena seorang anggota dewan dari Partai Golkar meninggal dunia.
"Dilakukannya syukuran ini di tengah masyarakat, tidak di rumah, lantaran masyarakat Asam Pulau yang banyak memberikan dukungan saat Pileg 2014 lalu," kata Rahmad Mahmudal mengawali sambutan.
Dia menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Asam Pulau. "Mari kita bangun nagari ini secara bersama-sama," ujar dia.
Ketua DPD Partai Golkar Padang Pariaman, Syahrul Datuak Lung melihat syukuran yang dilakukan anggota dewan dari partai yang dia pimpin ini, sungguh memberikan kesan yang amat sangat luar biasa.
"Manfaatkan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya, untuk memantapkan langkah pada Pileg 2019 yang sudah di depan mata," ujar Datuak Lung.
Datuak Lung yang didampingi sesepuh Golkar lainnya, di antaranya Yulius Danil, Buya Ismed Ismael Tuanku Mudo minta anggota dewan dari Golkar, termasuk Rahmad Mahmudal untuk banyak bicara, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjalankan fungsinya sebagai wakil masyarakat.
Selaku Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Padang Pariaman, Datuak Lung menilai masih ada anggota dewan yang hanya datang, duduk dan diam selama di lembaga wakil rakyat tersebut.
Sementara, Buya Ismed Ismael Tuanku Mudo yang juga sesepuh Partai Golkar Sumbar yang hadir dalam acara itu minta kepada Rahmad Mahmudal untuk terus menjaga amanah masyarakat.
"sangat besar harapan masyarakat, agar anggota dewan yang telah dipilihnya menjalankan tugas dengan baik. Hadir dalam berbagai momen yang dilakukan masyarakat itu sendiri," harapnya.
Dua ulama Kecamatan 2x11 Kayutanam, Zulkifli Tuanku Sidi dan Abdul Munaf Tuanku Sidi berharap banyak Rahmad Mahmudal bisa kembali jadi anggota dewan pada musim Pemilu tahun depan. "Sekarang baru melanjutkan tugas anggota dewan periode 2014-2019 yang meninggal dunia. Tentu pada Pemilu yang akan datang bisa sempurna periodenya," harap mereka.
Sebagai ulama yang selalu berada di tengah masyarakat, mereka melihat inilah baru pertama kalinya masyarakat Asam Pulau duduk di DPRD. "Selama ini suara masyarakat yang lebih dari 1.000 an ini hanya dimanfaatkan oleh orang luar. Setelah mereka duduk, tak ada lagi datang ke kampung yang jauh tersuruk ini," ujarnya. (501)

Jauhnya Berurusan ke Anduriang Asam Pulau Patut Dijadikan Nagari Baru

Anduriang--Terakhir kalinya masyarakat Asam Pulau menikmati jalan beraspal pada 1989. Setelah itu sampai sekarang, jangankan diaspal, pemeliharaan jalan saja tidak ada. Begitu juga soal komunikasi, Asam Pulau tidak memiliki sinyal selular, sehingga untuk berhubungan lewat udara amat sangat susahnya.
Berada di Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Asam Pulau lebih dekat ke Lubuk Alung. Masyarakatnya merasa beruntung ada proyek PLTA yang mau mengaspal jalan tersebut pada 1989 itu.
"Jalan dari Simpang Kuranji terus ke Sakayan Paku rusaknya minta ampun. Sudah parah, dan memang butuh perbaikan," kata Walikorong Asam Pulau, Eli Suarni.
Menurut dia, jalan rusak membuat akses masyarakat terhalang. Akibatnya, roda perekonomian kurang berputar. Jalan merupakan arus utama untuk kelancaran ekonomi masyarakat Asam Pulau yang mayoritas hidup dari sumber pertanian sawah dan ladang.
"Bayangkan saja, akibat jalan tak lancar. Dari Jorong Cubadak ke luar mengangkut sekarung padi saja harus diupah Rp20 ribu," ujar Eli Suarni.
Dia menyebutkan, bahwa luas Asam Pulau itu mencapai sepertiga luasnya Nagari Anduriang. "Dari nagari sendiri, Asam Pulau sepertinya ditinggalkan. Kurang dapat perhatian. Apalagi dari Pemkab Padang Pariaman," sebut Eli Suarni yang telah menyatakan dirinya ikut dalam pesta Pilwana serentak pada April mendatang.
Eli Suarni merupakan satu-satunya perempuan dari sembilan orang bakal calon Walinagari Anduriang yang telah terdaftar di panitia Pilwana setempat. Majunya perempuan muda itu tak terlepas dari keinginan untuk memajukan Asam Pulau, dan Anduriang pada umumnya.
Menurut dia, Asam Pulau pantas dijadikan sebuah nagari. Sebab dari segi luas sudah lebih dari cukup. Begitu juga dari jumlah penduduk, dimana jumlah wajib pilih saja mencapai 1.000 an.
"Ini mengingat jauhnya masyarakat Asam Pulau bila berurusan ke Anduriang," ungkapnya. Untuk urusan ke Anduriang ada dua alternatif. Pertama lewat Pasie Lawe, terus Lubuk Alung, Sicincin, kurang lebih 40 kilometer. Yang kedua lewat Rimbo Kalam, terus ke Balah Aie, Kayutanam, dan sampai di Anduriang, yang jarak tempuhnya hampir sama dengan yang lewat Lubuk Alung.
Untuk transpor lancar, katanya, masyarakat lebih memilih jalur Lubuk Alung. Memakan biaya mahal. Kadang-kadang urusan itu tak tuntas pula sekali jalan. Butuh berkali-kali pula.
"Alhamdulillah, sejak beberapa hari lalu, salah seorang anggota masyarakat Asam Pulau, Rahmad Mahmudal berhasil jadi anggota dewan di Padang Pariaman. Tentunya sebuah kesempatan untuk memperjuangkan ketertinggalan kampung ini menuju ke arah kemajuan," harapnya. (501)

Memaksimalkan Kegiatan Pemkab Padang Pariaman Selalu Evaluasi Pelayanan

Padang Pariaman--Sekretaris Daerah Padang Pariaman Jonpriadi menegaskan, meskipun pengesahan APBD sedikit terlambat dibanding daerah lainnya di Sumbar, tapi pelaksanaan berbagai kegiatan bisa dilakukan seperti daerah lain.
"Karena setelah pengesahan, kita segera mengejar ketertinggalan itu dengan memanfaatkan seluruh potensi," kata Jonpriadi, Kamis (25/1) lalu di ruang kerjanya pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.
Diakui Jonpriadi, proses penyelesaian kegiatan di akhir tahun yang disambut tahun anggaran berikutnya pada tahun ini jauh lebih baik. Termasuk urusan dengan pihak swasta yang menjadi mitra sebagai pelaksana kegiatan pemerintah.
Satu hal yang menjadi kendala adalah sistim keuangan secara elektronik yang dibatasi oleh perangkat dan operator serta tidak bisa dibantu oleh perangkat dan tenaga lain.
"Kita selalu evaluasi dari tahun ke tahun untuk menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat," tegasnya. Untuk ke depan, Pemkab Padang Pariaman akan memberlakukan pemisahan antara perencanaan dengan kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan pihak ketiga.
Maksudnya, untuk pekerjaan-pekerjaan besar, perencanaannya sudah diselesaikan pada tahun anggaran sebelmya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan bisa dilakukan tidak terburu-buru dan bisa tepat waktu.
Pada kesempatan tersebut, Jonpriadi mengimbau agar seluruh ASN dapat bekerja secara sungguh-sungguh dan ikhlas dalam bekerja, karena setiap amal baik akan dicatat oleh Allah dan dibalas dengan pahala. (501)

Pimpinan DPRD Padang Pariaman Dilantik Kerjasama Legislatif dan Eksekutif Jalankan Agenda Daerah Sangat Dibutuhkan

Pariaman--Tiga pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman; H. Faisal Arifin Rangkayo Majo Basa (Golkar), sebagai Ketua DPRD, Mothia Azis Datuak Nan Basa (NasDem), dan Januar Bakri (Demokrat), sebagai Wakil Ketua, Selasa kemarin dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, Efendi Mukhtar. Mereka itu dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat nomor 171-747-2014, tertanggal 1 Oktober 2014.
Pelantikan yang dilakukan di Aula Ruangan Rapat Utama Gedung DPRD itu dihadiri lengkap unsur Muspida, jajaran SKPD di lingkungan Pemkab, Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin, Sekdakab Jonpriadi serta tokoh penting lainnya. Pelantikan berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD daerah itu.
Dengan telah dilantiknya pimpinan devenitif DPRD tersebut, tentu agenda yang paling mendesak adalah melengkapi apa yang menjadi kelengkapan dewan itu sendiri. Mulai dari Komisi, Bamus, Banggar, Badan Kehormatan, dan lainnya. Dalam hantarannya, Faisal Airin menyebutkan, selama pimpinan sementara, dewan telah berhasil membentuk delapan fraksi, yang merupakan cerminan dari perwakilan anggota dewan itu sendiri.
"Delapan fraksi itu; Fraksi Golkar, NasDem Hanura, Demokrat, Kebangktian Bangsa, Gerakan Indonesia Raya, PDI Perjuangan, PKS, dan Amanat Persatuan. Dalam waktu dekat, kelengkapan lainnya akan dibentuk sesuai kebutuhan dalam lembaga wakil rakyat itu sendiri," ujar Faisal Arifin yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Padang Pariaman itu.
Faisal Arifin ingin, lembaga yang dia pimpin itu bisa pula bersinergi dengan eksekutif yang dipimpin Bupati Ali Mukhni, sehingga dinamika jalannya pembangunan di daerah ini sesuai dengan irama yang diinginkan oleh masyarakat Padang Pariaman itu sendiri.
Bupati Ali Mukhni menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan demikian. "Semoga kehadiran pimpinan devenitif yang baru, dan anggota dewan yang baru pula hasil Pileg April lalu mampu menjadi semangat baru pula dalam ikut bersama-sama menjalankan agenda daerah," ungkapnya.
Yang paling mendesak, kata Ali Mukhni, adalah pembahasan KUA-PPAS yang akan dijadikan APBD tahun depan. "Untuk itu, kita butuh kerjasama yang baik dari semua pimpinan dan anggota dewan terhormat," harap Ali Mukhni.

Padang Pariaman Tingkatkan Disiplin dan Kinerja Pegawai Lewat Teknologi Informasi

Parit Malintang--Tahun 2018 dimulai sebagai tahun peningkatan displin dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Padang Pariaman. Peningkatan disiplin dan kinerja ini akan dikawal secara ketat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat, melalui pemanfaatan aplikasi dan teknologi informasi berbasis jaringan internet.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Diskominfo Zahirman pada kesempatan memimpin apel pagi ASN di lingkungan komplek kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang, Rabu (24/01).
Pengawalan ketat dari Diskominfo ini dibutuhkan dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2017 tentang tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemkab.
Upaya yang dilakukan Diskominfo adalah memantau kinerja dan disiplin ASN melalui penerapan face print sebagai pengganti finger print, pembuatan aplikasi e-Lapor serta penerapan aplikasi lainnya yang mendukung peningkatan disiplin dan kinerja ASN.
Zahirman mengatakan, penerapan face print dan aplikasi lainnya belum sepenuhnya berjalan namun kehadiran ASN semakin hari semakin membaik. Mantan Kabag Humas itu mengapresiasi ASN yang telah dengan sadar memperbaiki disiplin dan kinerjanya.
"Sama-sama kita lihat kehadiran PNS semakin hari semakin meningkat. Diharapkan ini terus ditingkatkan. Kepada yang sudah mematuhi jam kerja mohon dipertahankan. Kepada yang belum tolong diingatkan," kata mantan Staf Ahli bupati itu.
"Rencana pemantauan kinerja ASN lewat face print efektif dilaksanakan awal Februari, karena kita bersama BKPSDM masih melakukan input data ASN dengan melakukan sidik jari dan foto wajah," tambahnya lagi.
Zahirman menjelaskan, Diskominfo terus berupaya dalam memberikan kenyamanan pelayanan baik pada ASN sendiri maupun masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan upaya melakukan berbagai inovasi seperti pemasangan jaringan internet sampai tingkat kecamatan, bahkan direncanakan 2018 ini akan diteruskan sampai tingkat nagari.
"2017, kita telah selesai melakukan pemasangan jaringan fiber optik sampai tingkat kecamatan, sekarang sama-sama kita rasakan manfaatnya terutama dalam hal pembayaran gaji secara online. Tahun ini juga akan mulai digunakan aplikasi e-Planning, e-Budgeting dan e-Perizinan," kata mantan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan itu.
Semua kemudahan tersebut, katanya menyambung, diperuntukan buat bekerja, dengan telah adanya jaringan ini, OPD diharapkan mempunyai inovasi dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja Diskominfo, saat ini tengah menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung.
"Insya Allah, awal tahun ini akan kita lakukan MoU dengan Pemko Bandung. Banyak aplikasi yang dapat kita duplikasi sesuai dengan kebutuhan kita di Padang Pariaman," paparnya. (501)

Bulog Jamin Berasnya Layak Kosumsi 19.615 KK Miskin di Padang Pariaman Dapat Bansos Rastra

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menyerahkan secara simbolis Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Beras Sejahtera (Rastra) kepada masyarakat penerima manfaat di hall Saiyo Sakato, Rabu (24/01).
Penyerahan Bansos Rastra itu sebagai tanda launching pendistribusian kepada 19.615 kepala keluarga miskin di Kabupaten Padang Pariaman. Disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Jonpriadi, Kepala Divisi Regional (Kadivre) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumbar, Suharto Djabar, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Erman, Staf Ahli Bupati dan Kepala Bagian Humas dan Protokol, Andri Satria Masri, Bupati Ali Mukhni juga menyerahkan stiker sebagai penanda rumah yang mendapat Bansos Rastra serta buku hasil Verivali KKS non PKH.
Ali Mukhni menyambut baik pendistribusian Bansos Rastra di Padang Pariaman karena masih adanya KK Miskin. Ali Mukhni tidak memungkiri bahwa di Padang Pariaman masih ada KK miskin yang dibuktikan dengan masih mendapat kuota Bansos Rastra dari Bulog.
Menurut Ali Mukhni, upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan tidak akan berhasil jika tidak dibantu oleh kemauan dari masyarakat itu sendiri. "Jika ada kemauan untuk merubah taraf kehidupan menjadi sejahtera pasti bisa," kata bupati dua periode itu.
Contohnya Arif Rahman, kata Ali Mukhni memberi contoh pemuda Kasang yang punya keterbatasan penglihatan namun tidak kehilangan semangat untuk menjadi orang sukses. "Ketika SMP dia juara nasional Olimpiade Matematika. Sekarang sedang berjuang di ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia (LIDA) di sebuah stasiun TV swasta," kata Ali Mukhni mengisahkan sejarah kehidupan Arif.
"Coba lihat pemuda dan bapak-bapak yang lebih suka duduk di lapau tak mengenal waktu. Mana bisa berubah nasibnya. Namun untung saja para ibu di Padang Pariaman sangat baik hatinya sehingga tidak kesal dan marah melihat perilaku suaminya," katanya.
Ali Mukhni berharap, penerima manfaat Rastra setiap tahun berkurang sebagai tanda KK miskin di Padang Pariaman berkurang. "Jadi kalau ada yang tidak menerima tahun ini harusnya bangga tidak masuk lagi dalam data BPS sebagai KK miskin," katanya berharap.
Untuk meringankan dan memudahkan penerima manfaat mendapat jatah Bansos Rastra, Ali Mukhni merencanakan sebuah pelayanan antar Bansos Rastra yang langsung ke rumah pada tahun 2019 nanti.
Ali Mukhni minta bantuan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) untuk memantau dan mengawasi pendistribusian Bansos Rastra supaya tidak terjadi penyelewengan dan salah sasaran, dan dibantu oleh Satpol PP.
Dalam laporannya, Kabag Sarana Perekonomian Alizuti menjelaskan, 2017 jumlah penerima manfaat Bansos Rastra adalah 19.615 KK dengan jumlah bantuan 10 Kg/KK. "Pada tahun 2018 ini jumlahnya sama, namun tahun ini penerima manfaat tidak akan mengeluarkan dana sepeser pun untuk mendapatkan Bansos," jelasnya.
Mengenai kekuatiran Bansos Rastra tidak layak konsumsi, Kepala Divre Bulog Sumbar, Suharto Djabar menjamin Bansos tahun ini layak konsumsi. "Kalau bertemu satu atau dua karung yang tidak sesuai mohon disampaikan kepada petugas," pintanya. (501)