Di Padang Pariaman
Sembilan Tahun Gerindra Dimeriahkan dengan Gotong Royong
Lubuk Alung--Sembilan tahun usia Partai Gerindra hadir di tengah masyarakat, tentu sebuah usia yang cukup muda. Tepatnya, Senin (6/1) ini partai pimpinan Prabowo Subianto ini memperingati detik-detik penambahan usianya.
Ketua DPC Gerindra Padang Pariaman, Happy Naldy menyebutkan, untuk kemeriahan HUT yang ke-9 partainya, pihaknya telah mengagendakan kegiatan gotong royong secara bersama, yang dimulai tanggal 12 Februari ini.
"Untuk pembukaan gotong royong, kita mulai di komplek perumahan Pasa Kandang, Nagari Balah Hilia, Lubuk Alung," ujarnya, kemarin di Lubuk Alung. Selanjutnya, kegiatan gotong royong berlanjut minggu depannya di Sakayan, Pasie Laweh, Aie Tajun dan nagari lainnya.
Sekarang, pihaknya menunggu masukan dari seluruh pengurus PAC Partai Gerindra dari seluruh kecamatan yang ada di Padang Pariaman untuk kesuksesan gotong royong demikian. Seluruh PAC diminta memberikan lokasi yang akan dijadikan gotong royong bersama. "Untuk puncak HUT, kita tidak melakukan kegiatan gebyar-gebyar. Melainkan, hadir dan bercengkrama dengan masyarakat banyak," ujar Happy Naldy yang anggota DPRD Padang Pariaman itu.
Sejak Sabtu kemarin, Happy Naldy telah memberikan intruksi ke jajarannya di kecamatan dan nagari untuk memasang seluruh bendera partai di tempat umum dan keramaian. "Sesuai intruksi dari DPP, sebagian wilayah di daerah ini telah terpasang bendera partai. Begitu juga, sebagian aksi di tengah masyarakat juga telah berjalan dengan dinamikanya," ungkapnya.
Menurut Happy Naldi, buah perjuangan Partai Gerindra pada Pileg 2014 lalu telah menghasilkan empat kursi di DPRD Padang Pariaman, yang periode sebelumnya hanya satu kursi. Untuk itu, pihaknya terus hadir dan berbuat di tengah masyarakat, sesuai fungsinya. (501)
Rabu, 08 Februari 2017
FKS Padang Pariaman Menuju Penghargaan Swasti Saba Wiwerda
FKS Padang Pariaman Menuju Penghargaan Swasti Saba Wiwerda
Padang Pariaman--Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Padang Pariaman menggelar rapat koordinasi melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Bapelitbangda kantor bupati daerah itu, Senin lalu. Rapat kordinasi yang dibuka oleh Wakil Bupati Suhatri Bur ini dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Taslim, Kepala Dinas Kesehatan Aspinuddin, Kabid / Staf yang mewakili Kepala OPD serta Aktivis FKS.
Wakil Bupati Suhatri Bur mengimbau dan mengajak seluruh OPD yang terkait untuk memberikan dukungan dan kerjsamanya, guna menyukseskan penilaian yang akan dilaksanakan pada tahun ini. "Kenapa demikian, jika kegiatan ini diurus oleh FKS dan penanggungjawabnya saja, yaitu Dinas Kesehatan maka target kita dalam meraih Swasti Saba Wiwerda tidak akan bisa terwujud," kata dia.
"Tahun ini kita ikut dalam penilaian Kabupaten Sehat. Dalam hal ini saya meminta dukungan penuh seluruh Kepala OPD yang terkait, untuk ikut serta dalam mendukung kegiatan ini. Ini adalah anugrah yang tertinggi bagi kabupaten sehat," ujarnya.
Ketua FKS Rahmat Tuanku Sulaiman mengatakan, kegiatan rapat ini dalam rangka mematangkan persiapan Kabupaten Padang Pariaman untuk menghadapi penilaian kabupaten/kota sehat 2017.
"Kita optimis, dalam meraih Swasti Saba Wiwerda untuk tahun ini jika di dukung penuh oleh seluruh OPD terkait, camat, walinagari hingga masyarakat, akan tercapai dengan baik. Ini tantangan berat bagi kita semua," cetusnya.
Adapun sembilan tatanan kota/kabupaten sehat, tetapi Kabupaten Padang Pariaman hanya memilih tiga tatanan untuk dapat meraih Swasti Saba Wiwerda pada tahun ini. Di antaranya, kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri dan kawasanan pariwisata sehat. (501)
Padang Pariaman--Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Padang Pariaman menggelar rapat koordinasi melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Bapelitbangda kantor bupati daerah itu, Senin lalu. Rapat kordinasi yang dibuka oleh Wakil Bupati Suhatri Bur ini dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Taslim, Kepala Dinas Kesehatan Aspinuddin, Kabid / Staf yang mewakili Kepala OPD serta Aktivis FKS.
Wakil Bupati Suhatri Bur mengimbau dan mengajak seluruh OPD yang terkait untuk memberikan dukungan dan kerjsamanya, guna menyukseskan penilaian yang akan dilaksanakan pada tahun ini. "Kenapa demikian, jika kegiatan ini diurus oleh FKS dan penanggungjawabnya saja, yaitu Dinas Kesehatan maka target kita dalam meraih Swasti Saba Wiwerda tidak akan bisa terwujud," kata dia.
"Tahun ini kita ikut dalam penilaian Kabupaten Sehat. Dalam hal ini saya meminta dukungan penuh seluruh Kepala OPD yang terkait, untuk ikut serta dalam mendukung kegiatan ini. Ini adalah anugrah yang tertinggi bagi kabupaten sehat," ujarnya.
Ketua FKS Rahmat Tuanku Sulaiman mengatakan, kegiatan rapat ini dalam rangka mematangkan persiapan Kabupaten Padang Pariaman untuk menghadapi penilaian kabupaten/kota sehat 2017.
"Kita optimis, dalam meraih Swasti Saba Wiwerda untuk tahun ini jika di dukung penuh oleh seluruh OPD terkait, camat, walinagari hingga masyarakat, akan tercapai dengan baik. Ini tantangan berat bagi kita semua," cetusnya.
Adapun sembilan tatanan kota/kabupaten sehat, tetapi Kabupaten Padang Pariaman hanya memilih tiga tatanan untuk dapat meraih Swasti Saba Wiwerda pada tahun ini. Di antaranya, kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri dan kawasanan pariwisata sehat. (501)
Jika Tidak Dipadukan Ilmu Dunia dan Akhirat Secara Seimbang Institusi Pendidikan Hanya Akan Melahirkan Lulusan yang Timpang
Jika Tidak Dipadukan Ilmu Dunia dan Akhirat Secara Seimbang
Institusi Pendidikan Hanya Akan Melahirkan Lulusan yang Timpang
Enam Lingkung--Metode pendidikan pada semua jenjang seharusnya memadukan ilmu pengetahuan untuk dunia dan akhirat secara seimbang. Jika tidak, institusi pendidikan itu hanya akan menghasilkan lulusan yang timpang.
Kekuatiran itulah yang diantisipasi Pengelola Pondok Pesantren Nurul Yaqin (PPNY) Ringan-ringan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Di lembaga pendidikan ini semua santri memperoleh pembekalan ajaran Islam untuk hidup layak guna menuju akhirat bermartabat.
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Imraniyah (YPII) Idarussalam Tuanku Sutan mengemukakan hal itu, Senin lalu di Parit Malintang. Idarussalam menyebutkan, PPNY yang didirikan ayahnya, Buya H. Ali Imran Hasan, tahun 1960 saat ini memiliki 919 santriwan dan santriwati yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar, bahkan dari Riau, Jambi dan Bengkulu. Mereka terbagi dalam dua jenjang pendidikan; Madrasah Tsanawiyah (MTs) tiga tahun sebanyak 586 orang dan Madrasah Aliyah (MA) empat tahun 333 orang.
"PPNY diasuh 32 orang guru dan tenaga administrasi YPII serta 40 guru umum yang berasal dari SMP/SMA dan MTs/MA lain. Mereka mengajar ke PPNY untuk memenuhi tuntutan sertifikasi," ujarnya.
Untuk mengelola aktivitas sehari-hari, PPNY dipimpin H. Al Muhdil Karim Tuanku Bagindo, anak sulung Buya H. Ali Imran Hasan. Ia dibantu Kepala MA; Zulhamdi Tuanku Karajaan Nan Saliah dan Kepala MTs; Muhammad Rais Tuanku Labai Nan Basa.
Menurut Idarussalam, PPNY menerapkan sistem pendidikan salafiyah serta memadukan dengan sistem pendidikan umum. Dalam hal ini mereka mengacu pada pola Ahlussunnah Waljamaah. Secara umum pondok pesantren salafiyah diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, terdiri dari beberapa unsur, yaitu pengasuh (Kyai, Abuya, Encik, Ajengan, Tuan Guru, atau sebutan lainnya) sebagai figur utama. Sedangkan santri, masjid (tempat ibadah, mushalla) sebagai titik pusat yang menjiwainya.
Pengelola pondok bertanggungjawab menjadikan para santri dan santriwati memahami dan menghayati ajaran-ajaran Islam (tafaqquh fi al-din) melalui pelajaran al-Quran, al-Hadits serta kitab-kitab kuning dengan metodologi sorogan (individu), bandongan atau wetonan (kolektif), serta mudzakaroh (diskusi). Tujuannya agar tercapai sublimasi antara kecerdasan keilmuan Islam dan kecerdasan transenden (moral etik), baik dalam pandangan Allah Yang Mahaagung maupun pandangan manusia.
Idarussalam menambahkan, seluruh santriwan mondok pada gedung rumah susun bantuan Kementerian Perumahan Rakyat. Sedangkan santriwati mondok pada komplek utama pondok. Masing-masing dengan pengasuh dan dapur umum. (501)
Institusi Pendidikan Hanya Akan Melahirkan Lulusan yang Timpang
Enam Lingkung--Metode pendidikan pada semua jenjang seharusnya memadukan ilmu pengetahuan untuk dunia dan akhirat secara seimbang. Jika tidak, institusi pendidikan itu hanya akan menghasilkan lulusan yang timpang.
Kekuatiran itulah yang diantisipasi Pengelola Pondok Pesantren Nurul Yaqin (PPNY) Ringan-ringan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Di lembaga pendidikan ini semua santri memperoleh pembekalan ajaran Islam untuk hidup layak guna menuju akhirat bermartabat.
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Imraniyah (YPII) Idarussalam Tuanku Sutan mengemukakan hal itu, Senin lalu di Parit Malintang. Idarussalam menyebutkan, PPNY yang didirikan ayahnya, Buya H. Ali Imran Hasan, tahun 1960 saat ini memiliki 919 santriwan dan santriwati yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar, bahkan dari Riau, Jambi dan Bengkulu. Mereka terbagi dalam dua jenjang pendidikan; Madrasah Tsanawiyah (MTs) tiga tahun sebanyak 586 orang dan Madrasah Aliyah (MA) empat tahun 333 orang.
"PPNY diasuh 32 orang guru dan tenaga administrasi YPII serta 40 guru umum yang berasal dari SMP/SMA dan MTs/MA lain. Mereka mengajar ke PPNY untuk memenuhi tuntutan sertifikasi," ujarnya.
Untuk mengelola aktivitas sehari-hari, PPNY dipimpin H. Al Muhdil Karim Tuanku Bagindo, anak sulung Buya H. Ali Imran Hasan. Ia dibantu Kepala MA; Zulhamdi Tuanku Karajaan Nan Saliah dan Kepala MTs; Muhammad Rais Tuanku Labai Nan Basa.
Menurut Idarussalam, PPNY menerapkan sistem pendidikan salafiyah serta memadukan dengan sistem pendidikan umum. Dalam hal ini mereka mengacu pada pola Ahlussunnah Waljamaah. Secara umum pondok pesantren salafiyah diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, terdiri dari beberapa unsur, yaitu pengasuh (Kyai, Abuya, Encik, Ajengan, Tuan Guru, atau sebutan lainnya) sebagai figur utama. Sedangkan santri, masjid (tempat ibadah, mushalla) sebagai titik pusat yang menjiwainya.
Pengelola pondok bertanggungjawab menjadikan para santri dan santriwati memahami dan menghayati ajaran-ajaran Islam (tafaqquh fi al-din) melalui pelajaran al-Quran, al-Hadits serta kitab-kitab kuning dengan metodologi sorogan (individu), bandongan atau wetonan (kolektif), serta mudzakaroh (diskusi). Tujuannya agar tercapai sublimasi antara kecerdasan keilmuan Islam dan kecerdasan transenden (moral etik), baik dalam pandangan Allah Yang Mahaagung maupun pandangan manusia.
Idarussalam menambahkan, seluruh santriwan mondok pada gedung rumah susun bantuan Kementerian Perumahan Rakyat. Sedangkan santriwati mondok pada komplek utama pondok. Masing-masing dengan pengasuh dan dapur umum. (501)
Padang Pariaman Siap Menggelar PPMD VI Tingkat Sumbar
Padang Pariaman Siap Menggelar PPMD VI Tingkat Sumbar
Padang Pariaman--Rapat bertujuan untuk menyukseskan kegiatan PPMD VI tahun 2017 tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan diselenggarakan Maret mendatang.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Perkemahan Pramuka Madrasah Daerah (PPMD) VI tahun 2017 tingkat Provisinsi Sumatera Barat yang juga Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, H. Yurdinal ketika membuka secara resmi Rapat Persiapan (Raper) PPMD VI tahun 2017, Rabu (8/2) di Aula FKUB Kemenag Padang Pariaman.
"Kita wajib menyukseskan PPMD ini," tukasnya. Menurut Yurdinal, PPMD VI tahun 2017 bertujuan menyatukan pramuka sebagai gerakan kepemudaan mulia dengan nilai-nilai keislaman yang ditanamkan di madrasah yang akan diselenggarakan pada tanggal 2-5 Maret 2017 di Bumi Perkemahan INS Kayutanam, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana PPMD ke-6 tahun 2017 tingkat Provinsi Sumatera Barat, Yulfaheri mengatakan, tujuan rapat persiapan untuk memantapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan PPMD VI tahun 2017.
"Insya Allah, PPMD VI tahun 2017 tingkat Provinsi Sumatera Barat akan dibuka oleh Gubernur Sumbar yang akan disambut dengan tari galombang dan tambue tassa serta sirene. Selain itu, PPMD tersebut akan dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, Kepala SKPD, Forkompimda Padang Pariaman serta seluruh unsur yang terkait dengan kepramukaan," terangnya.
Menurut Yulfa, untuk tingkat Madrasah Aliyah, lomba yang akan dikompetisikan yaitu Lomba Pentas Seni Tari Kreasi Tematik Islam, Lomba Upacara Bendera, Lomba Pionering Rumah adat Minangkabau, Lomba Scoting Skill, Lomba P3K, Lomba Film Pendek, Lomba bercerita dengan Bahasa Inggris tentang jasa Pahlawan Islam Indonesia.
Sedangkan lomba untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah meliputi Lomba PBB dan yel-yel, Lomba Scoting Skill, Lomba P3K dan Lingkungan. "Mari kita bersama melaksanakan hasil keputusan rapat ini semoga PPMD ke-6 tahun 2017 ini dapat berjalan lancar, aman dan sesuai rencana," ujarnya. (501)
Padang Pariaman--Rapat bertujuan untuk menyukseskan kegiatan PPMD VI tahun 2017 tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan diselenggarakan Maret mendatang.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Perkemahan Pramuka Madrasah Daerah (PPMD) VI tahun 2017 tingkat Provisinsi Sumatera Barat yang juga Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, H. Yurdinal ketika membuka secara resmi Rapat Persiapan (Raper) PPMD VI tahun 2017, Rabu (8/2) di Aula FKUB Kemenag Padang Pariaman.
"Kita wajib menyukseskan PPMD ini," tukasnya. Menurut Yurdinal, PPMD VI tahun 2017 bertujuan menyatukan pramuka sebagai gerakan kepemudaan mulia dengan nilai-nilai keislaman yang ditanamkan di madrasah yang akan diselenggarakan pada tanggal 2-5 Maret 2017 di Bumi Perkemahan INS Kayutanam, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana PPMD ke-6 tahun 2017 tingkat Provinsi Sumatera Barat, Yulfaheri mengatakan, tujuan rapat persiapan untuk memantapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan PPMD VI tahun 2017.
"Insya Allah, PPMD VI tahun 2017 tingkat Provinsi Sumatera Barat akan dibuka oleh Gubernur Sumbar yang akan disambut dengan tari galombang dan tambue tassa serta sirene. Selain itu, PPMD tersebut akan dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, Kepala SKPD, Forkompimda Padang Pariaman serta seluruh unsur yang terkait dengan kepramukaan," terangnya.
Menurut Yulfa, untuk tingkat Madrasah Aliyah, lomba yang akan dikompetisikan yaitu Lomba Pentas Seni Tari Kreasi Tematik Islam, Lomba Upacara Bendera, Lomba Pionering Rumah adat Minangkabau, Lomba Scoting Skill, Lomba P3K, Lomba Film Pendek, Lomba bercerita dengan Bahasa Inggris tentang jasa Pahlawan Islam Indonesia.
Sedangkan lomba untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah meliputi Lomba PBB dan yel-yel, Lomba Scoting Skill, Lomba P3K dan Lingkungan. "Mari kita bersama melaksanakan hasil keputusan rapat ini semoga PPMD ke-6 tahun 2017 ini dapat berjalan lancar, aman dan sesuai rencana," ujarnya. (501)
Kamis, 02 Februari 2017
Pasar Lubuk Alung Segera Dibenahi dan Dikembalikan Keasalnya
Ketua KAN Suharman Datuak Pado Basa
Pasar Lubuk Alung Segera Dibenahi dan Dikembalikan Keasalnya
Lubuk Alung--Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung, Padang Pariaman, Suharman Datuak Pado Basa melihat semrautnya pasar Lubuk Alung, lantaran adanya kesalahan saat penetapan seorang kepala pasar dulunya, yang dilakukan oleh walinagari setempat, tanpa adanya rekomendasi dari niniak mamak, selaku pihak yang berkopenten dalam pasar demikian.
"Memang, dengan kondisi yang ada saat ini pasar Lubuk Alung sepenuhnya menjadi tanggungjawab kepala pasar. Kita cukup banyak menerima keluhan dan masukan dari berbagai pihak, tentang kondisi pasar yang terkesan tidak dibereskan dengan baik dan benar itu. Padahal, semua pengguna pasar, seperti pedagang yang selalu membayar kewajibannya terhadap pasar. Sementara, kebersihan pasarpun tidak datur dengan sedemikian rupa," kata dia pada Singgalang, Minggu (14/8) di Lubuk Alung.
Datuak Pado Basa menilai, sudah saatya pasar yang terkesan centang parenang itu dibenahi. Saluran air harus ada. Sampah tidak boleh lagi dibiarkan berlama-lama. Sebab, disamping mengundang bau yang tak sedap, juga akan mendatangkan penyakit bagi masyarakat yang tinggal dilingkungan pasar itu sendiri. "Kita merasa prihatin, ketika musim hujan, suasana dalam pasar bagaikan kubangan kerbau, akibat tidak adanya saluran air yang pas untuk pembuangan air. Kondisi ini pula yang akhir-akhir ini binatang melata, seperti ular misalnya mulai keluar dari dalam pasar itu sendiri," kata Datuak Pado Basa.
Menurut dia, pada 1992 silam pasar Lubuk Alung ini pernah juara tingkat Sumatra Barat dibidang kebersihan pasar. "Saat itu, saya disamping Ketua KAN, juga menjabat sebagai Ketua Komisi pasar Lubuk Alung. Setelah itu, hingga kini tidak ada lagi Lubuk Alung meraih prestasi apapun. Agaknya, untuk mengembalikan kejayaan Lubuk Alung dimaksud, semua ketentuan yang berlaku dulunya, harus dikembalikan keasalnya," tegas Datuak Pado Basa.
"Dengan prestasi itu pula, Bupati Padang Pariaman Nasrul Syahrun kala itu mau meminjamkan mobil untuk mengangkut sampah yang ada di pasar. Sangat disayangkan, mobil tersebut tidak terawat dengan baik, sehingga penanganan sampah juga menjadi terkendala. Sehabis lebaran ini, semua itu harus dibenahi kembali. Termasuk juga soal manajemen pasarnya," sebutnya.
Katanya lagi, semua niniak mamak Lubuk Alung, terutama yang tergabung didalam kepengurusan KAN telah mengambil keputusan, bahwa sehabis lebaran, pasar Lubuk Alung harus kembali seperti sedia kala, yakni pasarnya niniak mamak. Artinya, siapapun yang akan menjadi kepala pasar itu nantinya, harus ada rekomendasi dari KAN, selaku pihak yang punya otoritas dalam masalah demikian. (dam)
--------------------------------------------------------------------
Surau Gadang Mudiak Padang yang Terlupakan
Tandikek--Bagi masyarakat Kenagarian Tandikek, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman kebesaran Surau Gadang Mudiak Padang, tidak bisa dilupakan begitu saja. Meskipun bangunan tua tersebut telah mengalami kerusakan sejak gempa dan longsor 2009 lalu, dan hingga kini masih belum diperbaik, tetap saja masjid nagari itu menjadi idaman setiap malamnya dalam menyemarakkan suasan Ramadhan.
Seperti diketahui, Masjid Raya Mudiak Padang, nama lain dari Surau Gadang demikian, dibangun sejak 1718 M. Masjid itu punya sejarah yang tinggi, dibangun diatas tanah yang mempunyai lokasi empat korong, yakni Korog Pulau Aie, Lubuk Aro, Lareh Nan Panjang dan Korong Galoro. Dan setiap kali kegiatan dilakukan dalam masjid tersebut, semua komponen yang ada dalam empat korong itu harus hadir. Kalau seandainya kurang kehadiran masyarakat demikian, maka keputusan tidak dapat ditetapkan.
Menurut Rivai Marlaut, semua masyarakat, terutama perempuan lanjut usia, pada umumnya lebih memilih Surau Gadang itu untuk Shalat Tarwih. Bahkan, sejak awal Ramadhan, banyak kaum perempuan itu yang tinggal dalam masjid tersebut, lantaran melaksanakan shalat berjamaah selama 40 hari. Mereka merasa senang, dan nyaman di masjid yang dibangun dengan swadaya dulunya itu.
"Kita ingin, masjid yang punya nilai sejarah panjang itu direhab, namun tetap memakai ciri khasnya. Apalagi, masjid itu termasuk cagar budaya, yang mesti dilestarikan dengan baik dan benar. Kalau kita lihat kayu yang dipakai untuk bangunan masjid tersebut, tidak satupun yang disambung. Artinya, semuanya pas, baik kayu yang digunakan untuk meletakkan seng, maupun kayu besar yang dipakai untuk tonggak macu didalam masjid. Aneh tapi nyata. Itulah kesan, kalau kita lihat dari dekat," kata Rivai pada Singgalang, Minggu (14/8) di Tandikek.
Disamping masjid, kata Rivai, sebagai bangunan tua yang menjadi aset nagari, dalam masjid itu juga tersimpan dengan baik sebuah meriam peninggalan VOC. Meriam tersebut dibunyikan dua kali dalam setahun. Pertama, ketika mau akan melaksanakan puasa, dan terakhir saat melepas puasa, atau saat merayakan Idul Fitri. Meriam itu berbunyi, setelah meriam yang ada di Ambung Kapur, Kenagarian Sungai Sariak berbunyi. Itulah tradisi lama, yang diikuti hingga saat ini.
"Fungsi meriam adalah sebagai media ditengah masyarakat, untuk memberitahukan bahwa besok harus puasa atau besok harus Shalat Idul Fitri. Bagi masyarakat yang tinggal dipuncak bukit yang paling ujung Nagari Tandikek sekalipun, tidak punya alasan untuk tidak berpuasa. Sebab, mereka mendengar langsung berita itu, lewat bunyian meriam," ungkap mantan Walikorong Pulau Aie itu.
Rivai Marlaut melihat sejak dulu hingga kini, belum ada terputus Shalat Tarwih di masjid tersebut. Nah, ini artinya kecintaan masyarakat terhadap berkah dari peninggalan yang tua-tua dulunya, masih sangat tinggi. "Untuk itu, hendaknya Pemkab Padang Pariaman bisa melihat hal itu sebagai sebuah aset yang mesti disemarakkan terus. Ya, tentunya masjid itu butuh renovasi dan rehabilitasi, dengan kekuatan dana yang tidak sedikit. Kita selaku masyarakat, bersama dengan semua komponen masyarakat yang tergabung dalam empat korong tersebut telah berupaya semaksimal mungkin, menemui semua yang patut ditemui, untuk kembali membangun masjid tersebut. Namun, upaya demikian belum membuahkan hasil," ujarnya. (dam)
Pasar Lubuk Alung Segera Dibenahi dan Dikembalikan Keasalnya
Lubuk Alung--Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung, Padang Pariaman, Suharman Datuak Pado Basa melihat semrautnya pasar Lubuk Alung, lantaran adanya kesalahan saat penetapan seorang kepala pasar dulunya, yang dilakukan oleh walinagari setempat, tanpa adanya rekomendasi dari niniak mamak, selaku pihak yang berkopenten dalam pasar demikian.
"Memang, dengan kondisi yang ada saat ini pasar Lubuk Alung sepenuhnya menjadi tanggungjawab kepala pasar. Kita cukup banyak menerima keluhan dan masukan dari berbagai pihak, tentang kondisi pasar yang terkesan tidak dibereskan dengan baik dan benar itu. Padahal, semua pengguna pasar, seperti pedagang yang selalu membayar kewajibannya terhadap pasar. Sementara, kebersihan pasarpun tidak datur dengan sedemikian rupa," kata dia pada Singgalang, Minggu (14/8) di Lubuk Alung.
Datuak Pado Basa menilai, sudah saatya pasar yang terkesan centang parenang itu dibenahi. Saluran air harus ada. Sampah tidak boleh lagi dibiarkan berlama-lama. Sebab, disamping mengundang bau yang tak sedap, juga akan mendatangkan penyakit bagi masyarakat yang tinggal dilingkungan pasar itu sendiri. "Kita merasa prihatin, ketika musim hujan, suasana dalam pasar bagaikan kubangan kerbau, akibat tidak adanya saluran air yang pas untuk pembuangan air. Kondisi ini pula yang akhir-akhir ini binatang melata, seperti ular misalnya mulai keluar dari dalam pasar itu sendiri," kata Datuak Pado Basa.
Menurut dia, pada 1992 silam pasar Lubuk Alung ini pernah juara tingkat Sumatra Barat dibidang kebersihan pasar. "Saat itu, saya disamping Ketua KAN, juga menjabat sebagai Ketua Komisi pasar Lubuk Alung. Setelah itu, hingga kini tidak ada lagi Lubuk Alung meraih prestasi apapun. Agaknya, untuk mengembalikan kejayaan Lubuk Alung dimaksud, semua ketentuan yang berlaku dulunya, harus dikembalikan keasalnya," tegas Datuak Pado Basa.
"Dengan prestasi itu pula, Bupati Padang Pariaman Nasrul Syahrun kala itu mau meminjamkan mobil untuk mengangkut sampah yang ada di pasar. Sangat disayangkan, mobil tersebut tidak terawat dengan baik, sehingga penanganan sampah juga menjadi terkendala. Sehabis lebaran ini, semua itu harus dibenahi kembali. Termasuk juga soal manajemen pasarnya," sebutnya.
Katanya lagi, semua niniak mamak Lubuk Alung, terutama yang tergabung didalam kepengurusan KAN telah mengambil keputusan, bahwa sehabis lebaran, pasar Lubuk Alung harus kembali seperti sedia kala, yakni pasarnya niniak mamak. Artinya, siapapun yang akan menjadi kepala pasar itu nantinya, harus ada rekomendasi dari KAN, selaku pihak yang punya otoritas dalam masalah demikian. (dam)
--------------------------------------------------------------------
Surau Gadang Mudiak Padang yang Terlupakan
Tandikek--Bagi masyarakat Kenagarian Tandikek, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman kebesaran Surau Gadang Mudiak Padang, tidak bisa dilupakan begitu saja. Meskipun bangunan tua tersebut telah mengalami kerusakan sejak gempa dan longsor 2009 lalu, dan hingga kini masih belum diperbaik, tetap saja masjid nagari itu menjadi idaman setiap malamnya dalam menyemarakkan suasan Ramadhan.
Seperti diketahui, Masjid Raya Mudiak Padang, nama lain dari Surau Gadang demikian, dibangun sejak 1718 M. Masjid itu punya sejarah yang tinggi, dibangun diatas tanah yang mempunyai lokasi empat korong, yakni Korog Pulau Aie, Lubuk Aro, Lareh Nan Panjang dan Korong Galoro. Dan setiap kali kegiatan dilakukan dalam masjid tersebut, semua komponen yang ada dalam empat korong itu harus hadir. Kalau seandainya kurang kehadiran masyarakat demikian, maka keputusan tidak dapat ditetapkan.
Menurut Rivai Marlaut, semua masyarakat, terutama perempuan lanjut usia, pada umumnya lebih memilih Surau Gadang itu untuk Shalat Tarwih. Bahkan, sejak awal Ramadhan, banyak kaum perempuan itu yang tinggal dalam masjid tersebut, lantaran melaksanakan shalat berjamaah selama 40 hari. Mereka merasa senang, dan nyaman di masjid yang dibangun dengan swadaya dulunya itu.
"Kita ingin, masjid yang punya nilai sejarah panjang itu direhab, namun tetap memakai ciri khasnya. Apalagi, masjid itu termasuk cagar budaya, yang mesti dilestarikan dengan baik dan benar. Kalau kita lihat kayu yang dipakai untuk bangunan masjid tersebut, tidak satupun yang disambung. Artinya, semuanya pas, baik kayu yang digunakan untuk meletakkan seng, maupun kayu besar yang dipakai untuk tonggak macu didalam masjid. Aneh tapi nyata. Itulah kesan, kalau kita lihat dari dekat," kata Rivai pada Singgalang, Minggu (14/8) di Tandikek.
Disamping masjid, kata Rivai, sebagai bangunan tua yang menjadi aset nagari, dalam masjid itu juga tersimpan dengan baik sebuah meriam peninggalan VOC. Meriam tersebut dibunyikan dua kali dalam setahun. Pertama, ketika mau akan melaksanakan puasa, dan terakhir saat melepas puasa, atau saat merayakan Idul Fitri. Meriam itu berbunyi, setelah meriam yang ada di Ambung Kapur, Kenagarian Sungai Sariak berbunyi. Itulah tradisi lama, yang diikuti hingga saat ini.
"Fungsi meriam adalah sebagai media ditengah masyarakat, untuk memberitahukan bahwa besok harus puasa atau besok harus Shalat Idul Fitri. Bagi masyarakat yang tinggal dipuncak bukit yang paling ujung Nagari Tandikek sekalipun, tidak punya alasan untuk tidak berpuasa. Sebab, mereka mendengar langsung berita itu, lewat bunyian meriam," ungkap mantan Walikorong Pulau Aie itu.
Rivai Marlaut melihat sejak dulu hingga kini, belum ada terputus Shalat Tarwih di masjid tersebut. Nah, ini artinya kecintaan masyarakat terhadap berkah dari peninggalan yang tua-tua dulunya, masih sangat tinggi. "Untuk itu, hendaknya Pemkab Padang Pariaman bisa melihat hal itu sebagai sebuah aset yang mesti disemarakkan terus. Ya, tentunya masjid itu butuh renovasi dan rehabilitasi, dengan kekuatan dana yang tidak sedikit. Kita selaku masyarakat, bersama dengan semua komponen masyarakat yang tergabung dalam empat korong tersebut telah berupaya semaksimal mungkin, menemui semua yang patut ditemui, untuk kembali membangun masjid tersebut. Namun, upaya demikian belum membuahkan hasil," ujarnya. (dam)
Kepala Kemenag Padang Pariaman Helmi Inginkan Jajarannya Disiplin dalam Bekerja
Kepala Kemenag Padang Pariaman Helmi Inginkan Jajarannya Disiplin dalam Bekerja
Padang Pariaman--Suasana haru terlihat nyata dalam acara pisah-sambut Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Saiyo Sakato, Kamis (2/2), merupakan iven menyambut H. Helmi sekaligus melepas H. Masrican Tk Marajobasa.
Acara yang dilaksanakan seluruh jajaran Kankemenag Padang Pariaman itu dihadiri Bupati Ali Mukhni dan Kakanwil Kemenag Sumbar diwakili Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, H. Artis Arjun.
Bupati Ali Mukhni mengucapkan selamat datang kepada Kakan Kemenag yang baru, Helmi, dan mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama, Masrican, yang memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. Selanjutnya, selama 22 hari, Kakan Kemenag dijabat Pelaksana Tugas H. Syamsuir.
Helmi yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas Kakan Kemenag Kota Pariaman dilantik oleh Kakanwil Kemenag Sumbar, H. Salman K Memed, Senin 23 Januari 2017. Ustadz usia muda kelahiran 1 Maret 1970 ini saat ini sedang menyelesaikan disertasi Program Doktor (S.3) pada IAIN Imam Bonjol – Padang.
Helmi dan isteri bersama Staf Kankemenag Kota Pariaman usai pelantikan 23 Januari lalu. Usai acara pisah-sambut, Helmi meminta dukungan semua pihak untuk kelancaran tugas-tugas di Kemenag Padang Pariaman. "Terutama dukungan rekan-rekan wartawan," cetusnya.
Kemenag Padang Pariaman, lanjut dia, membawahi 17 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan serta puluhan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Sedangkan di Kantor Kemenag sendiri ia dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha, H. Syafrizal Tk. Sidi Sati, Kepala Seksi (Kasi) Penmad; H. Yurdinal, Kasi Bimais; Epi Mayardi, Kasi PAI; Suhendiral, Kasi PHU; Syaiful Azhar, Kasi PD dan Pontren; Irsyad dan Penyelenggara Syariah; Masrijal Habib.
Sebelumnya, kata Helmi, ia telah menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) awal tahun, Kamis (26/1), bertempat di Gedung Pertemuan Kankemenag, Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Dalam rakor itu semua kepala seksi memaparkan program kerja masing-masing.
"Pada kesempatan itu saya meminta semua kepala seksi agar menyisosialisasikan hasil dari rakor yang dilaksanakan pada satuan kerja masing-masing. Mari kita bekerjasama dan sama-sama bekerja, buka lembaran baru untuk hari esok yang lebih baik demi kemajuan instansi Kementerian Agama yang sangat kita cintai ini," tutur Helmi.
Ia juga mengatakan, program 100 hari awal kepemimpinanya sebagai Kakankemenag memprioritaskan disiplin, baik itu di lingkungan Kankemenag maupun di KUA dan madrasah. (501)
Padang Pariaman--Suasana haru terlihat nyata dalam acara pisah-sambut Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Saiyo Sakato, Kamis (2/2), merupakan iven menyambut H. Helmi sekaligus melepas H. Masrican Tk Marajobasa.
Acara yang dilaksanakan seluruh jajaran Kankemenag Padang Pariaman itu dihadiri Bupati Ali Mukhni dan Kakanwil Kemenag Sumbar diwakili Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, H. Artis Arjun.
Bupati Ali Mukhni mengucapkan selamat datang kepada Kakan Kemenag yang baru, Helmi, dan mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama, Masrican, yang memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. Selanjutnya, selama 22 hari, Kakan Kemenag dijabat Pelaksana Tugas H. Syamsuir.
Helmi yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas Kakan Kemenag Kota Pariaman dilantik oleh Kakanwil Kemenag Sumbar, H. Salman K Memed, Senin 23 Januari 2017. Ustadz usia muda kelahiran 1 Maret 1970 ini saat ini sedang menyelesaikan disertasi Program Doktor (S.3) pada IAIN Imam Bonjol – Padang.
Helmi dan isteri bersama Staf Kankemenag Kota Pariaman usai pelantikan 23 Januari lalu. Usai acara pisah-sambut, Helmi meminta dukungan semua pihak untuk kelancaran tugas-tugas di Kemenag Padang Pariaman. "Terutama dukungan rekan-rekan wartawan," cetusnya.
Kemenag Padang Pariaman, lanjut dia, membawahi 17 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan serta puluhan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Sedangkan di Kantor Kemenag sendiri ia dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha, H. Syafrizal Tk. Sidi Sati, Kepala Seksi (Kasi) Penmad; H. Yurdinal, Kasi Bimais; Epi Mayardi, Kasi PAI; Suhendiral, Kasi PHU; Syaiful Azhar, Kasi PD dan Pontren; Irsyad dan Penyelenggara Syariah; Masrijal Habib.
Sebelumnya, kata Helmi, ia telah menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) awal tahun, Kamis (26/1), bertempat di Gedung Pertemuan Kankemenag, Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Dalam rakor itu semua kepala seksi memaparkan program kerja masing-masing.
"Pada kesempatan itu saya meminta semua kepala seksi agar menyisosialisasikan hasil dari rakor yang dilaksanakan pada satuan kerja masing-masing. Mari kita bekerjasama dan sama-sama bekerja, buka lembaran baru untuk hari esok yang lebih baik demi kemajuan instansi Kementerian Agama yang sangat kita cintai ini," tutur Helmi.
Ia juga mengatakan, program 100 hari awal kepemimpinanya sebagai Kakankemenag memprioritaskan disiplin, baik itu di lingkungan Kankemenag maupun di KUA dan madrasah. (501)
Paradigma Baru Lewat Sippadu Diterapkan di DPMPTP Padang Pariaman
Paradigma Baru Lewat Sippadu Diterapkan di DPMPTP Padang Pariaman
Padang Pariaman--Mengawali tahun 2017, Pemkab Padang Pariaman memiliki paradigma baru dalam pelayanan publik, khususnya pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP). Pelayanan berbasis elektronik yaitu menerapkan Sistim Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Sippadu) yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.
Sippadu ini merupakan aplikasi pelayanan perizinan yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dilakukan Nota Kesepahaman dengan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni di Sidoarjo, Jawa Timur pada November 2016 yang lalu.
"Insya Allah, saat ini sedang persiapan Sippadu baik aplikasi maupun SOP-nya. Jadi kita komit beri pelayanan yang transparan, profesional dan anti pungutan liar," kata Kadis PMPTP Hendra Aswara, Rabu (1/2) lalu.
Saat ini, kata Hendra, dinasnya sedang mengkaji beberapa izin yang bisa selesai dalam satu hari atau hitungan jam. Antara lain pengurusan izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Dengan catatan, apabila persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat.
"Untuk izin yang tidak perlu cek lapangan seperti TDP, SIUP dan SIUJK, kita terapkan One Day Service. Bila perlu sejam selesai. Ketiga izin itu pun gratis. Apabila syarat lengkap dan pejabat berada di tempat," kata Hendra.
Untuk pelayanan perizinan, Hendra akan membentuk tim teknis lintas sektoral dalam proses pelayanan. Tim teknis tersebut ditetapkan melalui SK Bupati yang bertugas sesuai kemampuan bidang masing-masing.
"Kita berkolaborasi dengan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) teknis, untuk rekomendasi pelayanan perizinan," kata Mantan Kabag Humas itu.
Ditambahkannya, sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2006, terdapat 90 jenis perizinan yang dikelola SOPD. Namun belum semua perizinan yang dikelola dengan sistem PTSP (pelayanan terpadu satu pintu). Namun tahun ini ditargetkan seluruh pelayanan sudah ditangani secara PTSP.
"Masih ada puluhan perizinan yang dikelola di beberapa SOPD seperi Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan lainnya," ujar dia.
Terkait pencegahan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan, Hendra berjanji akan memberikan sanksi tegas untuk pelaku atau oknum yang meresahkan masyarakat. (501)
Padang Pariaman--Mengawali tahun 2017, Pemkab Padang Pariaman memiliki paradigma baru dalam pelayanan publik, khususnya pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP). Pelayanan berbasis elektronik yaitu menerapkan Sistim Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Sippadu) yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.
Sippadu ini merupakan aplikasi pelayanan perizinan yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dilakukan Nota Kesepahaman dengan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni di Sidoarjo, Jawa Timur pada November 2016 yang lalu.
"Insya Allah, saat ini sedang persiapan Sippadu baik aplikasi maupun SOP-nya. Jadi kita komit beri pelayanan yang transparan, profesional dan anti pungutan liar," kata Kadis PMPTP Hendra Aswara, Rabu (1/2) lalu.
Saat ini, kata Hendra, dinasnya sedang mengkaji beberapa izin yang bisa selesai dalam satu hari atau hitungan jam. Antara lain pengurusan izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Dengan catatan, apabila persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat.
"Untuk izin yang tidak perlu cek lapangan seperti TDP, SIUP dan SIUJK, kita terapkan One Day Service. Bila perlu sejam selesai. Ketiga izin itu pun gratis. Apabila syarat lengkap dan pejabat berada di tempat," kata Hendra.
Untuk pelayanan perizinan, Hendra akan membentuk tim teknis lintas sektoral dalam proses pelayanan. Tim teknis tersebut ditetapkan melalui SK Bupati yang bertugas sesuai kemampuan bidang masing-masing.
"Kita berkolaborasi dengan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) teknis, untuk rekomendasi pelayanan perizinan," kata Mantan Kabag Humas itu.
Ditambahkannya, sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2006, terdapat 90 jenis perizinan yang dikelola SOPD. Namun belum semua perizinan yang dikelola dengan sistem PTSP (pelayanan terpadu satu pintu). Namun tahun ini ditargetkan seluruh pelayanan sudah ditangani secara PTSP.
"Masih ada puluhan perizinan yang dikelola di beberapa SOPD seperi Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan lainnya," ujar dia.
Terkait pencegahan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan, Hendra berjanji akan memberikan sanksi tegas untuk pelaku atau oknum yang meresahkan masyarakat. (501)
Langganan:
Postingan (Atom)





