Rabu, 27 Maret 2019

Siap Kawal Pemilu yang Demokratis, Suaro Anak Nagari Dukung Jokowi

Lubuk Alung--Sedikitnya 300 anak nagari yang tergabung dalam Suaro Anak Nagari deklarasikan dukungan pilih Jokowi – Ma’aruf Amin, di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (27/3).
Ketua Pelaksana Suaro Anak Nagari Beni Rinaldi menyebutkan, latar belakang dukungan pilih Jokowi – Ma’aruf Amin karena melihat dan merasakan kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi selama menjadi Presiden RI. Banyak kebijakannya dalam pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan ekonomi kerakyatan.
“Di sisi keagamaan, Jokowi merupakan Presiden yang sangat dekat dengan ulama. Dapat dilihat bagaimana Jokowi terus berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan di pesantren. Yang monumental adalah menghargai perjuangan para ulama dan santri dengan lahirkan Hari Santri 22 Oktober,” kata Beni.
Menurut Beni, Jokowi menyakini ulama yang baik akan memberikan dampak sangat baik bagi bangsa Indonesia. Sehingga memilih KH Ma’aruf Amin sebagai calon Wakil Presidennya.
“Pada Pemilu 2014 lalu Jokowi kurang lebih 23 persen suara dari Sumbar. Masyarakat Sumbar begitu yakin memberikan pilihannya pada calon Presiden yang lain. Mungkin alasannya karena kurus dan tidak berwibawa. Sekarang pun hoaks dan ujaran kebencian terhadap Jokowi terus ditebarkan baik di dunia maya maupun dunia nyata di tengah masyarakat. Menyedihkan memang,” kata Beni menambahkan.
Beni Rinaldi menegaskan, sudah saatnya kekeliruan pilihan rakyat Sumbar pada Pemilu 2014 lalu tidak terulang kembali pada Pemilu 2019 ini. Masyarakat Sumbar harus cerdas menentukan pemimpin bangsa masa depan. “Kita harus paham mana pemimpin yang benar-benar jelas kinerjanya, jejak rekamnya jelas, teruji dari bawah. Bukan pemimpin yang hanya gagah, tapi suka hoaks, adu domba dan membawa-bawa agama,” tutur Beni.
Mencermati hal itu, Suaro Anak Nagari menyatakan sikap akan mengerahkan seluruh kemampuannya memenangkan pasangan 01 Jokowi – Ma’aruf Amin. Siap mengawal dan mengajak seluruh Anak Nagari di kampung maupun di perantauan untuk memilih pasangan Jokowi – Ma’aruf Amin. Suaro Anak Nagari menjunjung tinggi Pemilu yang demokratis untuk kemenangan pasangan 01, tanpa hoaks, inteleran dan ujaran kebencian. Suaro Anak Nagari siap meluruskan dan menjelaskan berita hoaks yang menyerang Jokowi – Ma’aruf Amin agar masyarakat tidak terpengaruh dan memantapkan diri memilih pasangan Jokowi – Ma’aruf Amin, kata Beni yang memimpin pembacaan deklarasi.
Salah seorang pemuda Batang Anai Mukhlis menambahkan, memilih pasangan 01 adalah pilihan terbaik pada Pilpres 17 April mendatang. Jokowi selama ini banyak di-hoaks-kan di tengah masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat Sumbar menebus kekeliruan pilihan Pemilu 2014 lalu. Meski kalah di Sumbar, Jokowi adalah presiden RI yang paling sering datang ke SUmbar. Setidaknya ada 6 kali selama menjabat Presiden. Tentu datang ke Sumbar membawa dampak positif percepatan pembangunan.
“Coba bandingkan dengan calon lain, berapa kali datang ke Sumbar.  Sebagai orang Minang, seharusnya arif dan bijaksana dalam menentukan pilihan. Jangan tidak memilih Jokowi hanya karena hoaks yang bertebaran di tengah masyarakat,” tutur Mukhlis mengakhiri. (501) 

Wujudkan Pemilu yang Berkualitas, Pengawas TPS Dilantik

Patamuan--Sebanyak 52 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (25/3), resmi dilantik, di aula Kantor Camat setempat. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Panwaslu Kecamatan Patamuan, Darwisman dihadiri Camat, Kapolsek, Ketua PPK serta Walinagari se Kecamatan Patamuan, jajaran Sekretariat serta Panwas Nagari.
Darwisman mengharapkan kepada PTPS yang dilantik untuk selalu menjaga integritas. PTPS adalah ujung tombak pengawasan Pemilu di TPS.
Camat Patamuan Imran Rafi'i mengajak Panwas TPS yang sudah dilantik untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
"Saya merasa bangga Panwascam Patamuan dan PPK Patamuan saat ini sebagai penyelenggara terbaik di Kabupaten Padang Pariaman. Hendaknya bisa terus dipertahanakan, sehingga pelaksanaan pemilu di Kecamatan Patamuan dapat berjalan aman dan damai," ungkap mantan Camat Lubuk Alung itu.
Sedangkan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Wira Tanjung yang hadir disela-sela Bimbingan Teknis Pengawas TPS berharap kepada pengawas TPS yang sudah dilantik untuk dapat bekerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Secara efektif sebenarnya Panwas TPS baru bekerja pada tanggal 14 April 2019 mendatang. Namun demikian dari sekarang Panwas TPS sudah bekerja membantu Panwas Nagari dan Panwascam dalam melakukan pengawasan utama pengawasan kampanye," ulasnya.
Bimbingan Teknis Pengawas TPS yang berlangsung hingga sore tersebut juga diisi dengan simulasi pemungutan suara di TPS. Masing-masing Pengawas TPS berperan sebagai penyelenggara di KPPS. Simulasi ini lebih menekankan peran Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan pada tanggal 17 April 2019 mendatang di TPS (501)

Senin, 25 Maret 2019

Sebagai Pusat Pemerintahan, Parit Malintang Harus Lebih Maju Rua Jalan Padang Toboh - Ilalang Gadang Bakal Diaspal Hotmix

Parit Malintang--Walinagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Syamsuardi menyebutkan bahwa ruas jalan Padang Toboh menuju Ilalang Gadang dalam nagari itu bakal diaspal hotmix. Dengan ini, tentu sebuah kesempatan oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat.
"Jalan ini tepat berada di depan Kantor Bupati Padang Pariaman. Dan Bupati Ali Mukhni telah melihat langsung. Rencana, tahun ini akan diaspal kasar untuk satu kilometer. Baru tahun depan dilanjutkan dengan hotmix," kata Syamsuardi, Minggu kemarin.
Di samping itu, katanya lagi, keberadaan jalan demikian juga menyambungkan jalur ke jalan lingkar Duku - Sicincin. "Padang Toboh merupakan korong terujung di Parit Malintang, setelahnya Ilalang Gadang yang berbatasan dengan Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, dan Pasie Laweh Lubuk Alung. Dengan adanya rencana aspal itu, jelas akan membuka akses lebih luas lagi bagi masyarakat kedua korong demikian," sebutnya.
Menyambut langkat rencana pengaspalan oleh Pemkab Padang Pariaman itu, pihak Pemerintahan Nagari Parit Malintang langsung pula tancap gas, menyambut baik dengan melakukan berbagai pembenahan.
"Sekaitan ini jalan tanah yang dibuka beberapa waktu lalu, dan banyak ditumbuhi rerumputan, maka kita membersihkannya. Ada dengan menggelar gotong royong, ada pula pembenahan yang langsung menggunakan alat berat," katanya.
Bahkan, katanya lagi, ada yang harus dilakukan dengan membuat rabat beton. Sebab, yang namanya jalan tanah saat musim hujan seperti sekarang ini sangat rentan terhadap longsor, yang akan menyulitkan para pengguna jalan, terutama oleh masyarakat Padang Taoboh dan Ilalang Gadang itu sendiri.
Menurut Syamsuardi, Walinagari Parit Malintang dua peride ini menilai, semua korong yang ada di nagari ini harus maju dan berkembang. Tidak ada lagi kampung yang tersuruk dan tertinggal disebabkan ketidakadaan akses jalan yang beraspal. 
"Parit Malintang adalah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Tentu harus lebih dulu majunya. Sebab, bila orang luar melihat daerah ini, pertama kali yang didatanginya adalah Parit Malintang, lantaran pusat pemerintahan adanya di sini," ulas dia. (501)

Diikuti 600 Santri di Piaman Rumah Tahfidz Al-Maarij Sungai Limau Gelar Wisuda Akbar Hafidz Quran

Sungai Limau--Rumah Tahfidz Al-Maarij Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (25/3) ini menggelar Wisuda Akbar Tahfidz ke-2. Kali ini peserta 600 santri dan santriwati yang ada di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Seluruh peserta wisuda diberikan sebuah Quran untuk bekal kelanjutan mereka menghafal kitab suci tersebut.
Ketua Yayasan Al-Maarij yang sekaligus Ketua Panitia Wisuda, As Edi Kepada Singgalang menyebutkan, wisuda yang kedua ini dilakukan terbuka untuk berbagai kalangan. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan umum. "Artinya, peserta ada yang tuntas juz 30, ada yang telah hafal dua juz, dan bahkan ada yang lima juz," kata dia.
"Di samping wisuda hafidz Quran, kita mencanangkan Padang Pariaman dan Kota Pariaman sebagai "Kampung Tahfidz Quran". Kemudian juga ada ucapan selamat datang rombongan Chairul Zaki bin Misbah, Direktor Takmir Masjid dan Surau, Departemen Agama Islam Malaka, Malaysia," ungkapnya.
Menurut AS Edi, pada kesempatan yang meriah itu pihaknya juga meresmikan SD-IT Al-Maarij Sungai Limau. "Jadi, Rumah Tahfidz Al-Maarij di samping ada SMK Maritim Nusantara, juga mulai dikembangkan SD IT. 
Terima kasih atas penyerahan 3.000 m2 tanah untuk pembangunan Pusdiklat Tahfidz oleh H. Mukhlis Rahman, kepada Yayasan Al-Mughny Pariaman," sebutnya.

Katanya lagi, momen wisuda juga dilakukan lounching Gerakan Pelopor Shalat Subuh Berjamaah Anak-Anak Indonesia Cerdas (GP-SSBAIC), sekaligus pengukuhan Kordinator GP-SSBAIC Sumbar dan penyerahan sepeda hadiah bagi remaja terbanyak melaksanakan Shalat Subuh berjamaah.
"Quran yang dibagikan kepada peserta wisuda merupakan sumbangan dari keluarga besar Chairul Zaki bin Misbah, Direktor Takmir Masjid dan Surau, Departemen Agama Islam Malaka, Malaysia, yang telah datang dan melihat langsung perkembangan rumah tahfidz di daerah ini," ungkap AS Edi.
Dia menyebutkan, seluruh peserta yang ikut wisuda hari ini telah terdaftar, dan di jaring sejak jauh hari. Tentunya mereka telah melewati serangkaian ujian yang dilakukan di berbagai tempat rumah tahfidz yang ada di dua daerah yang dulunya satu tersebut.
Bagi AS Edi dan keluarga besar Rumah Tahfidz Al-Maarij, wisuda kali ini merupakan langkah tempat untuk terus membesarkan keberadaan lembaga yang mereka dirikan sejak beberapa tahun lalu itu.
"Kita ingin, wisuda tahfidz ini dilakukan tiap tahun. Kalau sekarang baru kita mampu 600 santri, tahun depan harus meningkat, sehingga Piaman bisa terwujud sebagai kampung menghafal Quran, yang dicanangkan saat wisuda kali ini," harapnya. (501)

KPID Sumbar Deklarasi Pemilu Bermartabat Pengelolaan Penyiaran Harus Memperhatikan Kearifan Lokal

Lubuk Aluang--Ada banyak potensi pelanggaran siaran oleh tv dan radio terkait iklan kampanye pada musim Pemilu. Kalau pelanggaran menyangku pidana, diserahkan ke Gakumdu Bawaslu. Sementara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar punya kewenangan memberikan teguran, sanksi, dan bahkan menghetikan siarannya.

Ketua KPID Sumatera Barat Afriendi Sikumbang menyampaikan hal itu, Senin (25/3) dalam Seminar Penguatan Partisiapasi Masyarakat dalam Pengawasan Iklan Kampanye dan Penyiaran Politik pada Pemilu 2019 di Hotel Minang Jaya, Lubuk Alung.

Afriendi Sikumbang mengatakan, penyiaran sehat dan literasi yang bermakna dan bermartabat amat dibutuhkan.
"Semua penyiaran berdasarka Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran KPI berhak menghentikan penyiaran terhadap lembaga penyiaran tv radio yang menyalahi aturan," tegas dia.
Ia menilai ada 120 lembaga penyiaran di Sumbar. Terdiri dari media cetak, televisi, radio dan media online. "Personil KPID Sumbar amat terbatas, dan tentu tidak bisa melakukan pengawasan. Untuk itu, kerjasam yang baik dari seluruh lapisan masyarakat amat dibutuhkan. Laporkan siaran yang menyalahi aturan ke KPID," kata dia.

Kepala Dinas Kominfo Padang Pariaman Zahirman menyambut baik atas terselenggara kegiatan ini. "Melalui kegiatan seminar ini, kita dapat menyerap materi yang disajikan oleh narasumber," ujarnya.

Zahirman berharap, penyiaran dan literasi yang sehat lagi baik kepada masyarakat, trutama, penyiaran Pemilu serentak tahun ini di Indonesia.
"Kita bangun siaran yang sehat dan bermanfaat," ungkapnya.

Seminar sehari KPID Sumatera Barat ini bertemakan; Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Iklan Kampanye dan Penyiaran Politik pada Pemilu dan Deklarasi Penyiaran Sehat Pemilu Bermartabat Bersama Lembaga Penyiaran dan Elemen Masyarakat.

Seminar menghadirkan narasumber; Dahliah Umar, yang juga
Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DKI Jakarta. Ia mengupas tentang penyiaran yang baik, sehat dan berimbang.
Menurut Dahliah Umar, pengaruh media amat luar biasa. "Pada umumnya kita tahu secara detail tentang Jokowi dan Prabowo adalah lewat media. Hanya sebagian kecil barangkali kita kenal secara itu, tanpa perantara media. Saking penting dan perlunya media ini, makanya banyak lahir media sosial yang digagas oleh orang perorang," ungkapnya.

Sementara itu, Zahirman sebagai penyaji kedua berjudul; Peran Pemerintah Daerah Dalam Literasi Penyiaran Sehat Menghadapi Pemilu 2019. Ia menyebutkan, sebaiknya pengelolaan penyiaran dan prilaku yang melembaga secara tradisional memperhatikan kearifan lokal. Untuk menjaga kredibilitas dalam menyajikan siaran, agar mengedepankan kode etik junarlistik dan memfokuskan berita berimbang serta mengantisipasi berita hoaxs.
H. M. Nurnas, anggota Komisi I DPRD Sumbar menyajikan materi berjudul; Penguatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengawasan Penyiaran Pemilu 2019 di Sumatera Barat. Ia menyebutkan, arah penyiaran nasional merujuk kepada Pasal 5 UU No.32 tahun 2002 Tentang Penyiaran. "Berdasarkan aturan inilah lahirnya KPI," katanya. (501)

Rabu, 20 Maret 2019

Renja Perangkat Daerah dan RKPD Padang Pariaman Tahun 2020 Sesuaikan Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas dengan Pagu Indikator

Parit Malintang--Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur membuka pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (FPD/LPD) dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD 2020 di Hall IKK, Parit Malintang, Rabu (19/3).
FPD/LPD dihadiri seluruh perangkat daerah mulai dari Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Camat, Walinagari serta juga mengundang organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, seperti KONI, MUI, IBI, IDI, Dewan Pendidikan, Forum Kabupaten Sehat, BP SPAM, Sanimas, KOTAKU, Pamsimas, Forum Anak, dan organisasi lainnya.
Wabup Suhatri Bur menyampaikan pesan Bupati Ali Mukhni kepada semua peserta untuk dapat mengikuti FPD/LPD dengan tuntas agar tujuan pelaksanaan forum tercapai maksimal. “Bupati mengharapkan kita semua hadir dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan yang direncanakan selama tiga hari ini karena FPD/LPD ini merupakan tahapan rangkaian kegiatan perencanaan tahunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020,” jelas Suhatri Bur.
FPD/LPD ini, sambung Suhatri Bur, merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan (stakeholder) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. “Hal ini menunjukkan dalam perencanaan menggunakan sistem bawah atas (bottom–up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi,” ujarnya lagi.
Dia menambahkan, bahwa melalui PD/LPD akan dilakukan pembahasan rancangan awal Renja perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan dari pemangku kepentingan yang terkait. Melalui FPD/LPD juga dilakukan pembahasan Renja secara terpadu dan terintegrasi serta sinkronisasinya dalam mendukung sembilan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 yang telah ditetapkan. Dan juga akan dilihat sinkronisasinya dengan prioritas program dan kegiatan baik yang dihasilkan dari Musrenbang RKPD di kecamatan maupun dari hasil validasi penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan masukan untuk rancangan Renja Perangkat Daerah.
“Sesuai rancangan awal RKPD, tema pembangunan daerah yang kita angkat tahun 2020 adalah pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan pemantapan perekonomian daerah untuk pertumbuhan berkualitas,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan laporan Kepala Bapelitbangda, Ali Amran, pelaksanaan FPD/LPD ini merupakan lanjutan dari tahapan proses penyusunan rancangan awal RKPD awal Januari 2019, pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan 11 s/d 18 Februari 2019, dan terakhir konsultasi publik rancangan awal RKPD 28 Februari 2019. Penyampaian dan pembahasan hasilnya.
“Dan tahapan selanjutnya adalah acara hari ini, FPD/LPD. Setelah ini, minggu depannya akan dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kabupaten,” sambungnya.
Menurut Ali Amran, tujuan pelaksanan FPD/LPD adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergisitas masing-masing perangkat daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD, dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikator untuk masing masing perangkat daerah kabupaten. (501)

Selasa, 19 Maret 2019

PKDP Karawang Berusia Sembilan Tahun Perantau Diminta Ikut Memperhatikan Kampung Halaman

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menghadiri acara peringatan HUT DPD Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) ke-9 Kabupaten Karawang, Sabtu malam (16/3) lalu di Aula Husni Hamid, Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Ikut mendampingi bupati, Kadis Kominfo Zahirman, Ketua TP PKK Rena Ali Mukhni, Kabag Humas Andri Satria Masri dan Kabag Umum Elimarni.
    Ali Mukhni senang dan bahagia atas peringatan HUT DPD PKDP Karawang yang sudah mencapai umur 9 tahun. Dia mengucapkan selamat HUT dan berpesan untuk menjaga kebersamaan dan persatuan sesama perantau dan menjalin komunikasi yang erat antara ranah dan rantau guna mendukung pembangunan di kampung halaman.
    Bupati dua periode itu juga mengharapkan warga Piaman di Karawang untuk turut mendukung program pemerintah Karawang. "Warga Karawang asal Piaman wajib membantu program pemerintah Karawang. Kita selalu memakai filosofi dimana bumi dipijak, di sana langit dijunjung," katanya.
    Namun demikian, sambungnya, bagi perantau yang sukses agar membantu dan memberikan perhatian pada kampung halaman dengan cara berinvestasi menanamkan modalnya pada berbagai bidang usaha. Ali Mukhni menjelaskan, bahwa kehadiran kepala daerah pada setiap acara PKDP, di samping menyampaikan program dan kemajuan pembangunan kampung halaman, juga ingin melihat warga Piaman di perantauan secara lansung.
    Pada akhir sambutannya, Ali Mukhni menyatakan ikut berpartisipasi menyumbang pembangunan surau PKDP yang akan segera dilaksanakan sebanyak Rp10 juta.
    Peringatan HUT PKDP Karawang juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian Karawang, Hanafi dan mantan Bupati Karawang dua periode, Dadang S Muchtar Datuk Rajo Alam. "Saya sudah merasa jadi orang Pariaman karena tidak ada yang tidak mengenal saya," kata Dadang yang telah diangkat sebagai tokoh masyarakat Minang itu bahagia.
    Dadang yang juga anggota DPR RI itu ikut memberikan sumbangannya untuk pembangunan surau PKDP.
    Walikota Pariaman Genius Umar yang hadir dengan beberapa Kepala OPD-nya itu mengatakan bahwa masyarakat Kota Pariaman saat ini sedang giat-giatnya membangun pariwisata. Dia juga mengundang perantau untuk berinvestasi di Pariaman terutama di bidang pariwisata.
    Sementara itu, Ketua DPD PKDP Kabupaten Karawang, Ajo Paul tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya atas kehadiran dua kepala daerah dari kampung halaman, mantan Bupati Karawang. "Kami sangat bangga sebagai perantau asal Piaman dengan kehadiran Bupati Padang Pariaman dan Walikota Pariaman beserta rombongan pada acara HUT PKDP Karawang ini. Dengan kehadiran kedua pimpinan daerah ini, telah mengobati kerinduan kami urang rantau terhadap kampung halaman," katanya menahan rasa haru.
    Menurut Ajo Paul, jumlah warga Piaman di Kabupaten Karawang lebih dari 5 ribu orang. Organisasi PKDP selalu mempersatukan dan menyambung tali silaturrahim perantau. "Insya Allah, pada tahun ini PKDP Karawang akan membangun surau sebagai tempat kami beribadah dan berkumpul nanti," tukuknya.
    Peringatan HUT diwarnai dengan pagelaran budaya Piaman dan untaian merdu penyanyi Minang dan ditutup dengan lelang singgang ayam. (501)