Dalam MTQ Sumba ke-37 Padang Pariaman Bertekad Masuk Tiga Besar

Dalam MTQ Sumba ke-37
Padang Pariaman Bertekad Masuk Tiga Besar

Padang Pariaman--Sekdakab, H. Jonpriadi memastikan semua peserta MTQ Nasional ke-37 tingkat Sumatera Barat dari Kabupaten Padang Pariaman lengkap dan akan mengikuti semua cabang yang dilombakan.
"Kekuatan kita 54 peserta, 38 official. Kita ikut dan bertekad untuk memperbaiki prestasi dan peringkat, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran," kata dia saat melepas peserta dari Padang Pariaman yang akan ikut MTQ di Kota Pariaman itu, Jumat lalu. MTQ yang dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, Sabtu petang itu berlangsung dari 4-10 November.
Jonpriadi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan kafilah ini. Pemkab akan selalu berusaha meningkatkan manajemen dan anggaran serta memberikan reward kepada peserta yang berhasil. "Jaga kesehatan dan cukupkan waktu untuk beristirahat," pintanya.
Kepala Kemenag Padang Pariaman, H. Helmi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab yang telah bekerjasama dengan baik selama ini. "Kita bertekad memperbaiki peringkat. Kepada kafilah mintalah redha dari orangtua dan guru, agar perjalanan ini membuahkan hasil yang maksimal," harapnya.
Sementara, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Padang Pariaman, Idarussalam yang sekaligus Asisten 1 Setdakab daerah itu melaporkan, bahwa persiapkan kafilah telah dilakukan dengan baik. Melakukan seleksi dan TC yang panjang. "Semua kafilah adalah putra-putri terbaik Kabupaten Padang Pariaman. "kita siap mengikuti lomba dan siap memperbaiki peringkat dari nomor delapan ke nomor tiga besar. Insya Allah, target yang diberikan Bupati Ali Mukhni bisa tercapai dengan baik," ungkapnya. (501)

106 Calon Panwascam di Padang Pariaman Ikuti Tes Wawancara

106 Calon Panwascam di Padang Pariaman Ikuti Tes Wawancara

Padang Pariaman--Sebanyak 106 calon anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dari 355 calon yang ikut tes tertulis pekan lalu, selama dua hari Rabu dan Kamis (8-9/11) mengikuti tes wawancara. Dari 106 itu hanya yang akan lolos dan dipastikan jadi anggota Panwascam sebanyak 51 orang.
Sebab, setiap kecamatan punya tiga anggota Panwascam. Sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman ada 17 kecamatan. Tes wawancara ini merupakan titik akhir dari rangkaian rekrutmen Panwascam yang dilakukan selama ini di daerah itu.
Anggota Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, Syaiful Al Islami kepada Singgalang memastikan tes wawancara itu pada tanggal dan hari tersebut. "Jadi, calon yang akan ikut tes wawancara itu hanya enam orang setiap kecamatan. Dan jumlahnya yang 106 itu juga merupakan hasil produk dari tes tertulis yang dilakukan, Kamis pekan lalu di VII Koto Sungai Sariak," kata dia.
Menurutnya, dari yang 106 demikian, maka lahir anggota Panwascam sebanyak 51 anggota untuk 17 kecamatan yang ada di Padang Pariaman. Dia ingin, Panwascam yang akan dilahirkan itu mampu menjadi pengawas pesta demokrasi yang terbaik sesuai bidang tugasnya.
"Berkualitas atau tidaknya Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019 di daerah ini, akan ditentukan oleh kinerja Panwaslu dan jajarannya sampai nantinya ke tingkat nagari dan korong," ujarnya.
Nah, kata Syaiful lagi, ujian tertulis dan wawancara yang dilakukan Panwaslu Padang Pariaman ini bagian dari upaya mencari anggota Panwascam yang berkualitas, punya integritas, netralitas di tengah masyarakatnya sendiri.
Katanya lagi, semua peserta yang akan ikut tes wawancara tersebut, nama-namanya telah disebar-luaskan di seluruh kecamatan. (501)

Hubungan Ali Mukhni - Suhatri Bur Dinilai Masih Harmonis

Hubungan Ali Mukhni - Suhatri Bur Dinilai Masih Harmonis

Padang Pariaman--Pesatnya pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. Pada berbagai kesempatan ia selalu menjadikan Bupati Ali Mukhni sebagai rule model pemimpin yang sukses.
"Kami Pemrov Sumbar, mau tak mau harus mengakui keunggulan Bupati Ali Mukhni," ucap Nasrul Abit beberapa waktu lalu.
Menurut dia, ada tiga hal yang menjadikan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju saat ini di Sumbar. Pertama, kehamonisan bupati dan wakil bupati sejak mulai dilantik hingga sekarang. Hal ini terbukti, komunikasi antara kedua pemimpin daerah itu sangat lancar dalam kegiatan luar daerah maupun dalam daerah.
"Sama dengan provinsi, jika Pak Gubernur berhalangan maka Wagub yang mewakili. Jadi saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Kemudian mempunyai hubungan yang baik dengan DPRD," ujar Wagub yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Pesisir Selatan dua periode ini.
Kedua, lanjutnya, dukungan perantau dalam pembangunan. Bupati Ali Mukhni dinilai lihai memanfaatkan perantau-perantau Minang baik berprofesi sebagai anggota DPR RI, DPD RI, BPK RI, pejabat kementerian, politisi, akademisi, ulama dan lainnya. Jadi, bupati tinggal bawa proposal, nanti ditindak-lanjuti oleh perantau.
Ketiga, pembangunan kawasan terpadu Tarok City. Wagub Nasrul Abit mengakui tak ada daerah di Sumbar yang bisa menyerahkan tanah untuk infrastruktur pemerintah. Diceritakannya, pernah suatu ketika Pemprov membuat proposal pembangunan, namun terlebih dahulu yang dicek status tanah. Jika lahan itu tanah ulayat, maka langsung ditunda hingga penyelesaian tanah tuntas atau bisa juga ditolak.
"Bupati Ali Mukhni kita akui hebat. Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan bahwa Padang Pariaman sebagai pilot proyek pembebasan lahan. Bayangkan, tanah seluas 697 hektare disediakan untuk empat kampus, rumah sakit dan gedung Diklat LAN," ujarnya bersemangat.
Khusus gedung Diklat LAN, Wagub Nasrul Abit mengaku telah diberi tahu oleh Menteri PAN dan RB, Asman Abnur bahwa gedung tersebut akan dianggarkan pada APBN 2018.
Sementara, Bupati Ali Mukhni mengatakan semua yang dilakukannya hanya Ikhlas karena Allah SWT untuk kesejahteraan umat. "Masyarakat rindu pembangunan. Masyarakat ingin kampungnya menjadi kota. Ramai dikunjungi sehingga menumbuhkan ekonomi kreatif. Semuanya berhasil karena dukungan seluruh pihak tentunya," kata Ali Mukhni. (501)

Dokumen RTRW Padang Pariaman Direvisi

Dokumen RTRW Padang Pariaman Direvisi

Padang Pariaman--Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030 yang ditetapkan dengan Perda No 5 Tahun 2011, yang dijadikan acuan dan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan wilayah.
Sesuai amanat undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, serta seiring dengan perkembangan dan dinamika pembangunan, pada tahun 2016 telah dilaksanakan peninjauan kembali terhadap RTRW tersebut, dimana hasil peninjauan kembali itu direkomendasikan perlunya dilakukan revisi.
Menindak-lanjuti hal demikian, Pemkab Padang Pariaman pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan revisi RTRW tahun 2010-2030, dalam rangka percepatan pembangunan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan dinamika perkembangan daerah.
Dalam penyusunan dokumen revisi RTRW, Pemkab Padang Pariaman terus berupaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, masyarakat salah satunya dalam bentuk konsultasi publik.
"Dengan demikian, diharapkan dokumen yang dihasilkan dapat mewakili seluruh kepentingan masyarakat, terkait dalam penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman," kata Wabup Suhatri Bur, saat konsultasi publik beberapa waktu lalu.
Menurut dia, tindak-lanjut dari dokumen revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman ini akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, nantinya pada tahun 2018. Konsultasi publik sendiri dihadiri banyak tokoh dan praktisi di Padang Pariaman dan Sumatera Barat. (501)

Padang Pariaman Bangun Kawasan IKM Cokelat

Padang Pariaman Bangun Kawasan IKM Cokelat

Padang Pariaman--Kabupaten Padang Pariaman sangat layak didirikan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) cokelat untuk wilayah Sumatera Barat. Hal ini merupakan rencana aksi setelah ditetapkannya daerah itu sebagai sentra kakao di Sumatera bagian barat.
"Kita akui Bupati Ali Mukhni sangat gigih membangunan sentra IKM cokelat. Ini bukti pemimpin yang memperjuangkan anggaran pusat untuk daerahnya," kata Direktur Pengembangan Wilayah Industri II, Busharmaidi saat penyampaian laporan akhir masterplan sentra IKM Coklat di ruang rapat Ditjen PPI Kemenperin, Jakarta, Selasa lalu.
Dijelaskannya, bahwa Padang Pariaman telah menyiapakan lahan seluas lima hektare status tanah negara clean and clear untuk kawasan sentra cokelat. Adapun lokasinya berada di Malibou Anai, Kecamatan 2x11 Kayutanam, atau di pinggir jalan nasional Padang - Bukittinggi.
"Saat ini kita sudah memasuki tahap akhir pembuatan masterplan kawasan sentra IKM cokelat. Sementara hasilnya, lokasi sangat layak dibangun," kata Busharmaidi.
Bupati Ali Mukhni mengatakan, bahwa pihaknya telah mengeluarkan keputusan Bupati Nomor 133/BPP/2017. Kawasan ini berkonsep eduwisata, yakni sentra IKM cokelat yang menggabungkan layanan wisata dengan nilai pendidikan tentang pengolahan biji coklelat dari hulu ke hilir.
Untuk kesesuaian tata ruang, tambah Ali Mukhni, telah dimasukkan dalam revisi RTRW yang sedang dibahas tahun ini dan selanjutnya diajukan kepada DPRD. "Dalam RTRW, kawasan tersebut kita beri nama Kawasan Kayutanam. Yang mencakup Malibou Anai dan Tarok City," ujar peraih Satya Lencana Pembangunan itu.
Orang nomor satu di Padang Pariaman dan PAN Sumbar itu mengajukan proposal pembangunan sentra IKM cokelat sebesar Rp18 miliar kepada Kementerian Perindustrian RI. Sementara landclearing, studi kelayakan dan dokumen lingkungan UPL dan UKL dianggarkan pada APBD Padang Pariaman tahun 2018.
"Jadi, dokumen perencanaan sepeti masterplan, FS, DED dan Amdal kita matangkan tahun ini dan selanjutnya landclearing sehingga bisa dibangun segera," kata Bupati Ali Mukhni yang didampingi Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Hendra Aswara. (501)

355 Calon Anggota Panwascam Ikuti Ujian Tertulis

355 Calon Anggota Panwascam Ikuti Ujian Tertulis

VII Koto--Sebanyak 355 orang calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (2/11) mengikuti seleksi ujian tertulis. Sementara 16 orang lainnya yang sudah lolos seleksi administrasi tidak datang.
Ujian tertulis yang dimulai pukul 09.15 Wib di TK/SD Unggul Terpadu Limpato, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak itu dihadiri Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan berjalan sukses.
Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, Zainal Abidin didampingi komisioner Panwaslu, Syaiful Al Islamy, Anton Ishak dan Kepala Sekretariat, Nazwir sebelum ujian digelar menyebutkan, partisipasi masyarakat untuk bergabung menjadi panitia pengawas pemilu cukup tinggi, dan melampaui dari target yang direncanakan.
"Peserta terbanyak berasal dari Kecamatan Nan Sabaris, dengan jumlah 47 orang dan peserta paling sedikit dari Kecamatan Batang Gasan yang hanya sembilan orang saja," katanya.
Menurut Zainal, tes tertulis ini merupakan tahap lanjutan setelah calon Panwascam lolos seleksi berkas. Seluruh soal-soal yang diujikan hari ini berasal dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang masih tersegel, dibuka segelnya jelang ujian berlangsung.
"Ini lihat soalnya masih tersegel sehingga kerahasiannya betul-betul terjamin, " ulasnya.
Zainal berharap, melalui seleksi ujian tertulis yang kemudian dilanjutkan dengan ujian wawancara, akan terpilih anggota Panwascam yang betul-betul berkualitas, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil preseiden di wilayah kecamatan nantinya.
Setelah ujian dilangsungkan, soal-soal yang diujikan tersebut langsung dibakar oleh Komisioner Panwaslu Padang Pariaman Zainal Abidin, Syaiful Al Islamy, bersama Komisioner Bawaslu Sumbar, Vifner serta Panwaslu Padang Pariaman. Tujuannya, agar soal-soal tersebut tidak disalahgunakan untuk pemilu selanjutnya. (501)

Bila Ditemukan Kesalahan Sistem PPK-BLUD di Puskesmas Bisa Dihentikan

Bila Ditemukan Kesalahan Sistem PPK-BLUD di Puskesmas Bisa Dihentikan

Sicincin--Secara serentak, 25 Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman dilaunching sebagai Pola Pengeloilaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh oleh Bupati Ali Mukhni di Puskesmas Sicincin, Senin lalu.
Dengan ditetapkannya sebagai PPK-BLUD, Puskesmas menerapkan dan dapat dipastikan akan terjadi peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Sebab PPK-BLUD menjadikan Puskesmas mandiri dalam memanajemen keuangannya.
Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni mengatakan, meskipun menjadi daerah yang keenam menerapkan PPK-BLUD, tetapi langsung menerapkan sistem pengelolaan anggaran secara mandiri itu di seluruh Puskesmasnya. Artinya, Padang Pariaman masih unggul dalam komitmen pelayanan kesehatan.
"Masalah pelayanan kesehatan di Padang Pariaman ini tidak usah diragukan lagi. Kita sudah jalankan program Padang Pariaman Sehat sejak 2014. Layanan yang diberikan beragam. Salah satunya kunjungan ke rumah oleh bidan desa," kata Ali Mukhni.
Menurutnya, berkat program Padang Pariaman Sehat yang digagasnya, menjadi daerah pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Untuk itu, setelah diterapkannya PPK-BLUD, Puskesmas dapat lebih meningkatkan pelayanan, sehingga menjadi yang terbaik di Indonesia.
"Sebelum ada kebijakan sendiri dalam anggaran, Puskesmas di Padang Pariaman sudah sangat baik dalam pelayanannya. Tentu BLUD ini dapat memberikan pelayanan yang prima nantinya, karena Puskesmas bisa menjalani program tanpa tergantung pada kebijakan APBD," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan, Aspinuddin mengatakan, PPK-BLUD merupakan sistem yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menerapkan BLUD itu, Puskesmas harus memenuhi syarakat yang ditetapkan. Yakni syarat substantif, teknis, dan administratif. "Untuk menjadikan Puskemas BLUD tidaklah mudah. Sebab tiga syarat yang diberikan benar-benar dipastikan terpenuhi," ujar Aspinuddin.
Aspinuddin mengatakan, rata-rata Puskesmas di Padang Pariaman sudah baik dalam pelayanan dan fasilitas. Bahkan, seluruh Puskesmas sudah terakreditas tahun 2018 mendatang. "Mulai tahun 2016 hingga 2017, kita targetkan akreditasi 15 Puskesmas. Sedangkan 10 Puskesmas yang tersisa diakreditasi 2018 mendang," ujar mantan Dirut RSUD Padang Pariaman itu.
Aspinuddin berharap, setelah diterapkan PPK-BLUD, Puskesmas dapat menjalankan manajemen dengan baik. Sebab, BLUD bisa membuat Puskemas memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Baik dari segi sarana prasarana ataupun sumber daya manusia. "Jadi dengan kemandirian dalam pengelolahan anggaran, kita inginnya Puskesmas berinovasi," kata Aspinuddi.
Kendati demikian, imbuh Aspinuddin, Puskesmas akan tertap dikontrol dan dievaluasi dalam menjalankan BLUD tersebut. Artinya, apabila ditemukan kesalahan, sistem BLUD di Puskesmas bisa dihentikan. "Jadi tidak bebas begitu saja. Kontrol lebih ketat dalam menjalankan BLUD ini," tandasnya.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sumbar, Quanita Evari Hamdiana mengatakan, sudah lima daerah di Sumbar yang menerapkan PPK-BLUD. Yakni Padang, Pariaman, Sijunjung, Payakumbuh, dan Dharmasraya. Jadi, Kabupaten Padang Pariaman daerah keenam yang menerapkan PPK-BLUD.
"Diterapkannya PPK-BLUD di Padang Pariaman bukti komitmen kepala daerahnya selalu meningkatkan layanan kesehatan. Membuat BLUD di Puskesmas tidaklah mudah. Nyatanya, kami sudah sangat mendorong, tetapi belum seluruh daerah mampu menerapkannya," ujarnya.
Quanita mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pelayanan publik seperti Puskesmas, memang harus diberikan fleksibilitas dalam pengelolahan keuangannya. Artinya BLUD yang menjadikan Puskemas mandiri dalam memanajemen keuangan dapat menjadi solusi segala permasalahan di Puskesmas. "Hasil evaluasi kami, sangat banyak permasalahan yang terkait dengan sumber daya di Puskesmas. Harapan kita, penerapan PPK-BLUD dapat menjadi penggerak dalam meningkatkan pelayanan di Puskesmas," katanya. (501)