Bertentangan dengan Nilai Kemanusiaan, Padang Pariaman Tolak Paham ISIS

Keterbatasan APBD
Pengaspalan Jalan Kabupaten Dilakukan Secara Bertahap

V Koto Timur--Masyarakat Kampung Pili, Nagari Kudu Gantiang terlihat senang melihat jalan yang menghubungkan Simpang Kampuang Balai-Balai menuju Kampuang Pili akan diaspal hotmix pada tahun 2014 ini.
    Hal itu diketahui pada pidato bupati saat peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Al-Azhar Simpang Tiga Durian Siriah, Korong Kampuang Pili, Kamis (9/10).
"Insya Allah, jalan dari Simpang Kampuang Balai-Balai menuju Kampuang Pili sepanjang 750 meter akan segera diaspal hotmix. Dan tahun depan kita lanjutkan menuju Pesantren Al-Azhar sampai Simpang Kayu Mudo. Itu sudah menjadi program Dinas PU," kata Bupati Ali Mukhni yang didampingi Kadis PU Zainir Datuak Rangkayo Mulie.
    Bupati Ali Mukhni menyadari, bahwa dengan keterbatasan APBD maka peningkatan jalan dilakukan secara bertahap. Jalan kabupaten sepanjang 1.600 kilometer, lebih panjang dari jalan dari Padang ke Jakarta atau jalan negara, yaitu hanya 1.200 kilometer. Makannya, pembangunan jalan kabupaten hanya bisa dilakukan secara bertahap.
    Hal itu disebabkan, karena banyaknya pembukaan jalan baru yang dilakukan masyarakat melalui gotong royong, partisipasi perantau dan program pemerintah lainnya.
"Jalan kabupaten itu dulu hanya 1.200 kilometer. Namun, sekarang sudah menjadi 1.600 kilometer. Lebih panjang pula dari jalan Padang ke Jakarta," kata dia.
    "Disinilah pentingnya kegiatan gotong royong, bantuan perantau dan lainnya. Saya harap masyarakat bersabar untuk pengaspalan jalan ini dikarenakan keterbatasan APBD," kata Bupati Ali Mukhni.
    Kepada masyarakat, ia meminta agar merelakan tanahnya apabila terkena pelebaran dan pengaspalan jalan. Jangan dimintai pula ganti rugi. Ikhlaskan saja, semoga Allah SWT membalasnya. Karena jalan yang dibangun sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Dan harga tanah di sepanjang jalan baru itu akan meningkat secara signifikan. (525)
-----------------------------------------------------------------

Bupati Ali Mukhni
Ponpes Berperan Membentuk Karakter Calon Pemimpin Bangsa

V Koto Timur--Banyaknya pembangunan pendidikan agama Islam, bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda, mendekatkan diri kepada Allah Yang Maka Kuasa. Sehingga lahirlah calon pemimpin bangsa yang beriman, cerdas dan istiqomah.
    Demikian disampaikan Bupati Ali Mukhni pada peletakan batu pertama Pondok Pesantren Al-Azhar Simpang Tiga Durian Siriah, Korong Kampuang Pili, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kamis (9/10).
    Keberadaan pesantren sangat strategis untuk pendidikan baca tulis Quran. Ia juga apresiasi, bahwa Ponpes Al-Azhar juga telah menerapkan didikan Subuh dan Magrib mengaji kepada santri-santrinya, sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
    Bupati Ali Mukhni mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kampuang Pili yang telah menghibahkan tanahnya seluas 30x30 meter untuk pembangunan Ponpes itu, tanpa ganti rugi. "Saya juga terima kasih kepada masyarakat yang ikhlas menyerahkan tanahnya tanpa ganti rugi untuk pembangunan Ponpes. Semoga Allah SWT membalas atas kebaikan dan kemurahan hatinya. Pembangunan ponpes ini tanggungjawab kita bersama. Saya harap para perantau juga membantu nantinya," kata Bupati Ali Mukhni yang didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.
    Sementara itu Pimpinan Ponpes Al-Azhar, Tuanku Sandaro Azhar mengaku senang dengan kehadiran Bupati Ali Mukhni pada peletakan batu pertama Ponpes tersebut. Ia bersyukur bahwa Bupati Ali Mukhni akan memasukkan bantuan pembangunan melalui dana hibah pada APBD 2015.
    "Alhamdulillah Pak Bupati hadir disini dan memberikan bantuan. Beliau juga memotivasi kami untuk membangun Ponpes hingga selesai. Kami percaya beliau sangat komit mengenai program pendidikan," kata dia.
    Pada kesempatan tersebut, Bupati Ali Mukhni membantu sebesar Rp2 juta. Sedangkan untuk dana hibah dibantu sebesar Rp15 juta pada APBD 2015. Adapun yang terkumpul saat badoncek itu sebesar Rp9,7 juta dan 77 zak semen. (525)
----------------------------------------------------

Makhluk Kolor Hijau Hanya Isu Menyesatkan

Padang Pariaman, Singgalang
    Menyikapi isu-isu yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini membuat Bupati Ali Mukhni memberikan pernyataan yang menyejukan, dalam menjaga situasi yang kondusif. Isu itu adalah mengenai makhluk halus yang dijuluki masyarakat dengan 'orang pakai kolor hijau.
    Bupati Mukhni Ali mengatakan, bahwa isu kolor hijau itu adalah tidak benar alias bohong. Bahkan ada pula kabar yang mengatakan, kolor hijau sudah berubah wujud menjadi bayang-bayang pohon bayur. "Isu kolor hijau itu bohong belaka. Tidak benar. Itu hanya mengacau dan membuat suasana tidak kondusif," kata Bupati Ali Mukhni yang didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.
    Dijelaskannya juga mengenai isu kolor hijau yang berkembang di sosial media. Berbagai komentar masyarakat yang mengatakan, bahwa kolor hijau itu memang ada dan tak sedikit yang mengatakan kolor hijau itu hanya isu yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab.     Bahkan isu kolor hijau merebak di Sungai Geringging, Aua Malintang, Kampuang Dalam hingga Padang Alai. "Sekali lagi saya tegaskan, kolor hijau itu tidak ada. Mohon kepada camat dan walinagari untuk menyampaikan kepada masyarakat," pintanya.
    "Kepada masyarakat, mari kita tingkatkan keimanan, rajin baca Yasin kalau keluar rumah dan jangan karena isu kolor hijau, kita jadi takut keluar rumah. Tak mau pergi ke masjid dan surau lagi. Jangan seperti itu," kata Bupati Ali Mukhni. (525)
-----------------------------------------------------

Jika tak Jadi di Sungai Sirah
Aua Malintang Siapkan Tanah Akademi Komunitas Tanpa Ganti Rugi

Aua Malintang--Suasana akrab dan berlangsung hangat terlihat pada pertemuan H. Azwar Wahid, perantau sukses yang akrab dipanggil H. Sagi dengan Bupati Ali Mukhni di kediamannya, di Kapalo Gasan, Nagari Aua Malintang Selatan, Senin (6/10). Kedatangan Bupati Ali Mukhni disambut H. Sagi beserta istrinya usai melaksanakan ibadah kurban di Masjid Istiqomah.
    "Ini adalah rumah Bupati Ali Mukhni juga. Ia sering datang ke sini selayaknya rumahnya sendiri. Kalau lapar, langsung ambil ke dapur dan sering shalat di sini. Tak ada kesan ia seorang Bupati Padang Pariaman. Merakyat dan apa adanya saja dia," kata saudagar emas itu.
    H. Sagi juga apresiasi Bupati Ali Mukhni yang peduli dengan pendidikan di Padang Pariaman. Berbagai sarana dan prasarana pendidikan telah dibangun untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan juga pembangunan mega proyek skala nasional dengan dana triyunan rupiah yang akan merubah wajah Padang Pariaman.
    Ia juga mengucapkan terima kasih, karena pada SMK 1 Aua Malintang diadakan penambahan empat lokal ruangan kelas pada tahun 2014. Padahal, sebelumnya ia hanya mengajukan untuk dua lokal saja.
    Menyinggung pembangunan Akademi Komunitas yang akan dibangun di Sungai Sirah, Kecamatan Sungai Limau yang masih terkendala pengadaan tanah, ia mengusulkan jika tidak ada titik temunya antara pemilik tanah dengan Pemkab, maka ia bersedia menyediakan tanah, tanpa ganti rugi dan bersertifiikat atas nama Pemkab.
    "Pak Bupati, kalau tak ada titik temu antara pemilik tanah dengan Pemkab mengenai pembangunan Akademi Komunitas di Sungai Limau, maka kami masyarakat Aua Malintang siap menyediakan tanah tanpa ganti rugi dan bersertifikat atas nama Pemkab. Ini untuk bahan pertimbangan bagi Pak Bupati," kata pria yang akrab dipanggil Mak Aciak itu.
    Menanggapi apresiasi dari perantau kepadanya, Ali Mukhni mengatakan bahwa ia bekerja dan melayani masyarakat dengan ikhlas karena Allah SWT. Ia juga sering menerima masukan dari perantau, agar setiap hari mengelilingi willayah Padang Pariaman untuk menjemput aspirasi dan melihat langsung kondisi masyarakat.
    Masalah dan kebutuhan masyarakat itu di inventarisir, kemudian dicarikan solusi dan direalisasikan untuk kepentingan umat. "Sering saya menyampaikan, bahwa kerja itu ibadah. Jangan dipolitisir lagi. Saya mempunyai kewajiban melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ada warga sakit, kita obati. Ada anak yang tidak punya biaya sekolah, kita bantu. Ada jalan yang rusak, kita aspal hotmix secara bertahap," katanya.
    "Ada yang menganggur, kita beri modal usaha. Jika ada mega proyek nasional, maka kita lobi pemerintah pusat untuk diletakkan di Padang Pariaman. Alhamdulillah, Allah Maha Kaya, Padang Pariaman jauh lebih baik pascagempa 2009 yang lalu. Semuanya berkat dukungan masyarakat ranah dan rantau. Tanpa itu semua, saya tak bisa berbuat apa-apa," kata Bupati Ali Mukhni.
    Untuk pembangunan Akademi Komunitas di Sungai Limau, Ali Mukhni berharap dapat diselesaikan segera mengenai pengadaan tanahnya. Ia mengingatkan, agar proses ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku, supaya tidak terjerat hukum dikemudian harinya. Apabila pengadaan tanah menemui masalah, kemungkinan ia akan mempertimbangkan saran H. Sagi tersebut. (525)
-------------------------------------------------------------------

Masyarakat Diminta Jadi Polisi Untuk Dirinya Sendiri

Padang Pariaman--Jelang pelantikan Presiden dan Wapres RI terpilih Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla, jajaran Polres Padang Pariaman terus menggelar cipta kondisi. Itu dilakukan, sesuai perintah komandan secara berjenjang, dan memastikan wilayah hukumnya aman dan terkendali.
    "Sering kita menggelar berbagai kegiatan yang bertujuan menciptakan suasana aman. Termasuk juga berkeliling daerah siang dan malam. Nah, ini tentunya masyarakat akan melihat, bahwa polisi rupanya banyak," kata Kapolres Padang Pariaman, AKBP Rudi Yulianto pada Singgalang, kemarin.
    Dia mengajak seluruh masyarakat Padang Pariaman untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Artinya, masyarakat meningkatkan keamanan dan kenyamanannya dalam hidup bermasyarakat. Mereka akan beriya-iya dan membuat komitmen manakala ada gangguan kantibmas di lingkungannya sendiri.
    Menurut Rudi Yulianto, sangat tak mungkin aparat polisi menjaga barang ternak masyarakat satu-persatunya. Disinilah dituntut adanya jiwa polisi dalam setiap diri masyarakat tersebut. "Dengan cara itulah kita cegah, dan habisi persoalan maling ternak yang sering terjadi di berbagai nagari di Padang Pariaman selama ini," ungkapnya.
    Dia pun mengajak semua generasi muda dalam kampung, untuk kembali mengaktifkan pos siskambling. Hal itu merupakan kerjasama yang baik, antara aparat dengan masyarakat. Tentunya, dengan aktifnya pos jaga itu akan membuat ketertiban bisa ditingkatkan dengan baik dan benar.
    Sepanjang pantauannya, hingga saat ini kondisi keamanan masih tetap terjalin dengan baik. Dia ingin, hal demikian terus terwujud selamanya, sehingga pembangunan pun berjalan sesuai dengan dinamikanya. (525)
--------------------------------------------------------------

Bertentangan Dengan Nilai Kemanusiaan, Padang Pariaman Tolak Paham ISIS

Parit Malintang--Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama seluruh stakeholder sepakat menolak kehadiran ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria), dan menolak paham ISIS secara keseluruhan. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan deklarasi bersama menolak paham ISIS di wilayah Padang Pariaman, di Aula Polres kabupaten, Parit Malintang, Jumat (10/10).     Deklarasi ini diprakarsai Kapolres Padang Pariaman, AKBP. Rudy Yulianto. "Atas nama pemerintah, kita apresiasi dan menyambut deklarasi bersama menolak paham ISIS bersama seluruh stakeholders, yang diprakarsai oleh Kapolres," kata Bupati Ali Mukhni yang juga Ketua LSM Pekat Indonesia Bersatu Provinsi Sumatera Barat itu.
    Kapolres Rudy Yulianto menjelaskan, ISIS merupakan gerakan radikal yang sangat militan, lahir dari pecahan Al-Qaeda. Militan ISIS melakukan tindakan kekerasan seperti pembunuhan kepada pihak-pihak yang tidak mendukung kegiatannya.
    Untuk mengantisipasi masuknya paham ISIS, Polres melakukan langkah-langkah preventif yang perlu dukungan dari masyarakat, yaitu tolak dan larangan ISIS, himbauan serta ajakan masyarakat untuk menolak ISIS. "Masyarakat diminta melapor jika mendengar dan melihat individu, atau kelompok ISIS, dan tindak saja dengan tegas melalui penegakan hukum," ungkapnya.
    "Hari ini kita deklarasikan bersama Tolak dan Larang Paham ISIS. Masyarakat kita himbau supaya melapor, jika mendengar dan melihat individu atau kelompok ISIS. Jangan sampai generasi muda Padang Pariaman terkontaminasi paham ISIS," kata Kapolres Rudy Yulianto.
    Sementara itu Ketua MUI Padang Pariaman, Dr. Zainal Tuanku Mudo mengatakan, diPadang Pariaman belum ada masuk paham ISIS. "Namun, masing-masing kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian," kata dia.
    Ia juga menyambut baik inisiatif Kapolres dalam mencegah paham ISIS, karena Islam adalah penuh dengan kedamaian yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. "Islam adalah penuh dengan kedamaian yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Kami juga apresiasi Bapak Kapolres dalam deklarasi tolak paham ISIS," kata Zainal yang putra Pungguang Kasiak Lubuk Alung itu.
    Hadir dalam deklarasi bersama tolah paham ISIS, Wakil Ketua DPRD Mothia Aziz Datuak Nan Basa, Kajari; Yulitaria, Ketua Pengadilan Negeri; Effendi Mukhtar, Ketua KPU; Vifner, camat, dan walinagari, Kepala Sekolah di lingkungan Pemkab Padang Pariaman. (525)

Punya Kebuh 7.000 Hektare Padang Pariaman Butuh Pabrik Pengolah Pepaya

Punya Kebuh 7.000 Hektare Padang Pariaman Butuh Pabrik Pengolah Pepaya

Padang Sago--Bupati Ali Mukhni mengatakan potensi buah pepaya di Padang Pariaman sangat menjanjikan. Didukung dengan tanah yang subur, buah pepaya yang dihasilkan memiliki kualitas ekspor. Guna meningkatkan harga jual, Ali Mukhni mengupayakan adanya suatu industri pengolah pepaya di Sumbar.
    "Padang Pariaman salah satu daerah produsen pepaya di Indonesia. Jadi, layak didirikan industri pengolahan yang berskala nasional," ujar Bupati Ali Mukhni saat menyusuri kebun pepaya di Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Sabtu (23/9) lalu.
    Sementara Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Hendra Aswara menyebutkan, sudah saatnya Padang Pariaman memiliki industri pengolahan pepaya. Seperti pabrik pembuatan saus, yang dirasa memiliki pangsa pasar yang luas seiring berkembangnya pusat-pusat kuliner dan rumah tangga.
    "Selama ini masyarakat menjual pelaya dengan harga murah ke Riau, Kepri, Sumsel, Lampung hingga Pulau Jawa. Jadi apabila pepaya diolah menjadi saus tentu akan bernilai jual tinggi," kata mantan Kabag Humas itu.
    Saat ini karena pengaruh cuaca ekstrim, kata Hendra Aswara, harga jual pepaya hanya seribu per kilo. Sebelumnya harga jual bisa mencapai Rp2 ribu. Artinya, perlu upaya membantu petani untuk memaksimalkan hasil kebun pepaya tersebut.
    "Kita sedang penjajakan dengan investor dan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian RI mengenai pendirian pabrik pengolah pepaya di Padang Pariaman," ujar dia.
    Adapun luas kebun pepaya lebih kurang tujuh ribu hektare yang tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Batang Anai, Lubuk Alung, Patamuan, Padang Sago, VII Koto Sungai Sariak dan 2x11 Enam Lingkung.
    "Jadi kita butuh pabrik pengolahan pepaya untuk meningkatkan kesejahteran petani," ujar jebolan STPDN angkatan XI itu. (501)

Soal Perizinan Camat Mitra Utama DPMPTP

Soal Perizinan Camat Mitra Utama DPMPTP

Padang Pariaman--Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara mengatakan bahwa camat merupakan mitra kerja utama dalam memberikan layanan perizinan kepada Masyarakat.
    Untuk itu perlu diadakan rapat koordinasi yang bertujuan untuk membangun kerjasama dan sinergitas antara DPMPTP dan kecamatan, dengan melakukan sharing informasi berbagai kebijakan baru dan menampung permasalahan dan mencari solusinya.
    "Rakor ini sangatlah penting. Kita jadwalkan sekali tiga bulan, sehingga terbangun sinergitas dan sikronisasi antara DPMPTP dengan kecamatan," kata Hendra Aswara mengawali sambutannya di Hall Saiyo Sakato, Pariaman, Selasa lalu.
    Hendra dalam eksposnya meyampaikan adanya paradigma baru dalam pelayanan perizinan. Yakni menjadikan aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat. DPMPTP juga telah menetapkan motto pelayanan, yaitu "Melayani dengan ELOK" yang bemakna, efisien, melayani dengan tepat, benar dan akurat. Lancar. Memproses dengan cepat, mudah dan transparan. Optimal. Layanan terbaik untuk kepuasan masyarakat. Konsisten. Melayani masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
    "DPMPTP berkomitmen menerapkan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik agar masyarakat merasa puas," kata dia.
    Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi yang terdepan dalam melahirkan Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Jadi, tidak ada lagi izin yang ditandatangani oleh bupati sebanyak 122 jenis perizinan dan enam jenis non izin.
    "Kita daerah yang pertama kali dimana bupati mendelegasikan kewenangan perizinan kepada DPMPTP," ujarnya. Guna percepatan pelayanan, tambah Hendra, DPMPTP telah menerapkan sistim perizinan online yang diberi nama SIMPEL (Sistim Informasi Perizinan Elektronik) yang sudah dilakukan soft launchingnya pada Mei 2017.
    "Jadi masyarakat bisa mendaftar, tracking dan verifikasi melalui android saja," ujar pria kelahiran 26 September 1981 itu. Ke depan, aplikasi SIMPEL pengembangan dari aplikasi ini akan diterapkan di beberapa kecamatan sebagai proyek percontohan untuk pelayanan perizinan di kecamatan, dengan memberikan pelatihan kepada front office di kecamatan.
    Adapun inovasi yang telah diterapkan DPMPTP dalam enam bulan terakhir, yaitu Sejati (Sehari Jadi Gratis) dalam pembuatan SIUP, TDP, IUJK, PIRT, TDG, Surat Izin Praktek. Kemudian terdapat layanan pengaduan melaui email, sms, WA serta medsos.
    "Saat ini kita juga sedang renovasi ruang pelayanan yang lebih nyaman dan ramah lingkungan," kata mantan Kabag Humas itu.
    Kabid Perizinan dan Non Perizinan Heri Sugianto melaporkan, rapat koordinasi DPMPTP dengan camat se Padang Pariaman sebanyak 50 orang  terdiri dari Camat, Kasi Trantib/Kasi Yanum, serta beberapa kepala OPD.
    Rakor kali ini banyak di temui berbagai masalah di kecamatan terkait dengan izin yang di limpahkan ke kecamatan, baik dalam menerbitkan rekomendasi, dan izin lainnya. Semua itu akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan perizinan. "Alhamdulillah, pelayanan perizinan telah mendapat respon positif dan apresiasi dari masyarakat," ujar Heri. (501)

Keltan Jangan Hanya Sekedar Nama

Keltan Jangan Hanya Sekedar Nama

Padang Sago--Sebanyak 50 orang anggota Kelompok Tani (Keltan) Nagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman mengikuti pelatihan pengelolaan produksi usaha pertanian. Acara pelatihan diadakan di salah hotel di Kota Pariaman, Kamis pekan lalu.
    Walinagari Koto Baru, H. Zulhendrayani menyebutkan, kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali Keltan yang ada di nagari ini, karena selama ini sebagian besar Keltan tersebut mati suri.
    "Kepada semua kelompok tani yang ikut untuk bisa menampilkan ketrampilan yang di milikinya, seperti membuat minyak tanak tangan, VCO dan lain sebagainya. Bahkan ada terobosan baru dari salah satu kelompok membuat dendeng jantung pisang. Tentu ini bisa di kembangkan di tengah masyarakat, terutama anggota kelompok itu sendiri," ujar Zulhendrayani.
    Dia menjelaskan, pelatihan teori selama satu hari ini hendaknya bisa diadakan praktek lapangan. Sekarang ada lima kelompok tani yang mengikuti pelatihan, dan satu induk kelompok tani; Gapoktan, yakni gabungan kelompok tani. "Pelatihan ini bertujuan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Timbul dari kelompok, bukan lagi dari nagari. Kalau sudah ada usaha, nagari selalu mendukung untuk kemajuan bersama," terangnya.
    Untuk itu, katanya, pelatihan ini tentu besar harapan kepada semua peserta agar bisa mengaplikasikan serta melaksanakan prakteknya. "Produksi hasil pertanian bisa  meningkatkan ekonomi anggota dan masyarakat," harapnya.
    Sementara itu, salah seorang penyuluh swadaya nagari, Tunaku Afredison mengatakan, kegiatan pelatihan terhadap anggota kelompok tani ini amat penting. Banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk kelompok tani hanya untuk kelompok yang aktif, dan  memiliki usaha.
    Katanya lagi, aktif semua kelompok tani yang ada di Nagari Koto Baru ini, memiliki usaha dan nilai bisnis, tentu sebuah kemajuan yang cukup luar biasa. "Dulu, banyak kelompok tani yang ada hanya nama saja. Kalau ada bantuan yang akan diberikan pemerintah baru ada pengurus kelompok itu. Sekarang ini semua kelompok tani harus ada usaha yang jelas bisa pula dipasarkan, menghasilkan uang untuk anggota kelompok yang pada akhirnya menyejahterakan," katanya. (501)

Ratusan Miliar Pemasukan APBD Tabanan Berasal dari Rumah Sakit Daerah

    Untuk mencapai kemajuan dalam bidang kesehatan dan pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman, Komisi IV DPRD daerah itu sengaja melakukan kunjungan kerja atau studi tiru ke Kabupaten Tabanan dan Gianyar, Provinsi Bali selama enam hari, dari 17-22 Septermber 2017. Berikut laporan Damanhuri, Wartawan Harian Singgalang yang diikutkan dalam perjalanan demikian.


Ratusan Miliar Pemasukan APBD Tabanan Berasal dari Rumah Sakit Daerah

    Sebanyak 20 unit Puskesmas di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, enam di antaranya sudah punya rawat inap. Di samping itu, Puskesmas juga berfungsi sebagai rumah singgah ibu hamil. Artinya, sejak dari hamil sampai melahirkan bisa di tangani di Puskesmas demikian.
    Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Tabanan, Ketut Subrata Yasa menjelaskan hal demikian di hadapan Komisi IV DPRD Kabupaten Padang Pariaman saat kunjungan kerja ke daerah itu.
    Subrata Yasa yang di dampingi sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Tabanan itu menyampaikan, Tabanan yang memiliki 10 kecamatan, dengan luas wilayah 839,33 kilometer persegi, punya 431.642 jiwa.
    "Pemasukan daerah dari sektor kesehatan ini cukup besar. Tahun lalu, Silva dari sejumlah rumah sakit dan RSUD Tabanan mencapai ratusan miliar. Mulai dari Rumah Sakit Dharma Kerti, Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, dan Rumah Sakit Umum Wisma Prashati," kata dia. Dengan demikian, APBD tidak lagi jadi beban oleh rumah sakit ini. Malah sebaliknya, ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.
    Di samping itu, kata dia, Tabanan juga punya banyak objek wisata yang telah mendunia. Tanah Lot, satu dari sekian banyak objek wisata yang dipunyai Tabanan. "Untuk wisata ini, Pemkab memperkuat dengan keberadaan Desa Adat. Artinya, pengelolaannya bekerjasama dengan Desa Adat di lokasi wisata itu sendiri," ungkapnya.
    "Ada perjanjian tertulis yang harus di sepakati Pemkab dan pengelola Desa Adat dalam mengelola wisata terkait. Desa Adat merupakan gabungan sejumlah Desa Pemerintahan yang kekuatannya cukup mengakar di daerah ini.
    Menurut Subrata Yasa, soal kekuatan adat barangkali ada kesemaan antara Bali dan Sumatera Barat. Hanya keyakinan dalam beragama saja yang berbeda. Sebagian besar masyarakat Tabanan juga menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. "Kita punya 22,464 hektare lahan sawah. Sejak beberata tahun terakhir, para petani membudayakan pemakaian pupuk organik, yang hasil panennya cukup luar biasa melimpah," sebutnya.
    Katanya lagi, untuk perampungan pajak hotel dan restoran, Pemkab Tabanan sengaja menggandeng konsultan dari perguruan tinggi. "Sebab, daerah yang kaya akan wisata, keberadaan hotel dan restoran cukup memberikan masukan untuk daerah. Dan ini bagian terpenting yang tidak dapat tidaknya dalam menunjang kemasukan untuk APBD. Cara ini telah dilakukan sejak 2011 lalu," kata Subrata Yasa. (*)
---------------------------------------------------------------

Kesehatan dan Wisata Penyumbang Terbesar dalam APBD Gianyar

    Soal kebijakan yang dipengaruhi oleh adat dan tradisi, barangkali antara Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan Padang Pariaman, Sumatera Barat ada kesamaanya. Gianyar satu dari sembilan kabupaten dan kota yang ada di Pulau Dewata ini kaya akan wisata.
    Tak heran, rumah masyarakat yang telah berdiri ratusan tahun atau rumah lama jadi ajang wisata yang dikunjungi banyak wisatawan macanegara. Gianyar punya tujuh Kecamatan, enam Kelurahan, 64 Desa, 505 Dusun atau Banjar, 42 Lingkungan, 271 Desa Adat, 512 Subak Yeh yang mengatur pengairan di daerah ini.
    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Cahyani menyampaikan, 51,6 persen dari Rp2,1 triliun APBD dearahnya bersumber dari sektor kesehatan dan wisata. "RSUD kita sudah kelas B, dan pernah meraih prestasi terbaik di tingkat nasional," kata dia.
    Bahkan, kata dia, salah satu Puskesmas yang ada di Gianyar pernah meraih penghargaan Sinopik dari Kemenpan RB tahun lalu. Di Puskesmas, pelayanan sudah dilakukan satu pintu. Mulai dari penanganan ibu hamil, korban kecanduan narkoba, dengan jaminan kerahasiaannya terjaga dengan baik.
    Menurut Ida Ayu Cahyani, 13 Puskesmas yang ada di Gianyar, semuanya telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan ini, pemasukan daerah menjadi meningkat dari tahun ke tahun. "Ada kelebihan target antara 21 - 30 persen PAD setiap tahunnya dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya, tahun 2016 target PAD dari Kesehatan Rp600 miliar, realisasinya Rp800 miliar," katanya.
    Sebagai daerah wisata, ujarnya lagi, home industri tumbuh dengan pesatnya di Gianyar. Tidak ada anak muda yang menganggur. Anak sekolah yang pulang belajar, langsung mengerjakan pekerjaannya di rumah, membuat berbagai hal yang bernilai uang, seperti pernak-pernik dan kerajinan kayu.
    "Pemkab hanya memberikan motivasi dan memfasilitasi hasil dari kerajinan tersebut. Dengan cara inilah kita bisa mengurangi, bahkan menghabiskan kemiskinan di Gianyar ini," ungkapnya. Setiap tahun terjadi penurunan grafik angka kemiskinan. Dengan kekuatan adat dan tradisi, Gianyar terus membangun sumber daya manusianya. (*)
---------------------------------------------------------------------

Rombongan Komisi IV yang melakukan Kunker

1. Mothia Azis Datuak Nan Basa (Wakil Ketua DPRD)
2. Syafruddin (Ketua Komisi)
3. Bastian Desa Putra (Sekretaris Komisi)
4. Syafrinaldi (Anggota)
5. Siswanto (Anggota)
6. Tri Suryadi (Anggota)
7. Bagindo Rosman (Anggota)
8. Bahzar (Anggota)
9. Syafrizal A (Anggota)
10. Kamarsyam (Anggota)
11. Pepforil (Anggota)
12. Syamsunar (Kabag Umum Sekwan)
13. Alkadri (Kasubag di Sekwan)
14. Damanhuri (Wartawan Singgalang)

Mahasiswa Harus Siap Jadi Pemimpin dan Pengusaha

Mahasiswa Harus Siap Jadi Pemimpin dan Pengusaha

Pariaman--Mahasiswa harus menyiapkan dirinya menjadi pemimpin dan wirausahawan setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Karenanya selagi mahasiswa harus fokus belajar baik di dalam kampus, maupun di luar kampus.
    Demikian terungkap dalam seminar nasional yang digelar Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sumbar, Sabtu (30/9) di hall Saiyo Sakato, Pariaman. Seminar menampilkan narasumber Ketua DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumatera Barat Syamsul Bahri dan Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Padang Pariaman Zeki Aliwardana dengan moderator Wakil Ketua II STIE Sumbar Satria Effendi Tuanku Kuning. Seminar dibuka Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyudin.
    Mardison menyampaikan, saat ini kondisi generasi muda terbelah. Di satu sisi banyak yang melakukan tindakan negatif yang merugikan diri sendiri dan masyarakat di lingkungannya. Di sisi lain, banyak pula generasi muda bertindak positif dengan berbagai kegiatan yang bermanfaatkan. "Bagaimana kita bersama merangkul generasi muda yang bertindak negatif tersebut berubah menjadi bertindak positif dalam hidupnya," kata Mardison.
    Menurut Mardison, generasi muda yang diharapkan adalah generasi yang sehat, Islami, mampu berkarya, inovatif, kreatif. Generasi muda semacam inilah yang lebih siap jadi pemimpin dan pengusaha sebagaimana tema dari seminar ini. PMII sebagai wadah organisasi mahasiswa tentu diharapkan mampu menyiapkan generasi muda yang mandiri.
    Zeki Aliwardana dalam paparannya menyebutkan, pemimpin harus menjadi tauladan bagi orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik menggunakan kewenangannya secara cerdas dan peka sehingga menjadi sangat berwenang tanpa sewenang-wenang. "Menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah. Tetapi justru kewajiban memberi tauladan, sehingga orang lain bisa menerima perintahnya tanpa merasa direndahkan," kata Zeki Aliwardana.
    Zeki juga menambahkan, karakteristik pribadi pemimpin yang harus memiliki kecerdasan cukup tinggi, kecakapan berkomunikasi, kecakapan mendidik, emosi terkendali, memiliki motivasi berprestasi, kepercayaan diri dan ambisi. Pemimpin yang tidak memiliki karakteristik tersebut, tidak akan pernah menjadi pemimpin sukses.
    Sedangkan Syamsul Bahri menyebutkan, wirausahawan dan kepemimpinan saling terkait. Pemimpin yang mandiri, mampu mengayomi orang-orang yang dipimpinnya. Wirausahawan bagaimana pun harus bermanfaat bagi lingkungannya. Begitu pula pemimpin, harus bermanfaat bagi orang di lingkungannya.
    Penerima Mandat/Pendiri PMII Kota Pariaman Armaidi Tanjung dalam sesi Mapaba menegaskan, mahasiswa sebagai generasi intelektual dan agen perubahan, haruslah menjadi pelopor di masyarakat. Membangun masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya.
    Ketua PK PMII STIE Sumbar Zulkifli mengatakan, seminar nasional dan Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) ke-X yang diikuti 100 peserta bertemakan, melahirkan pemimpin dan pengusaha yang kreatif, inovatif menuju Indonesia mandiri. “Ini Mapaba pertama di Kota Pariaman yang paling banyak pesertanya. Sehingga Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Padang Pariaman Zeki Aliwardana memberikan penghargaan kepada PK PMII STIE Sumbar yang diserahkan usai seminar menjelang sesi Mapaba dimulai," kata Zulkifli. (501)

Jadikan Nobar G 30 S/PKI Sebagai Pelajaran Berharga

Jadikan Nobar G 30 S/PKI Sebagai Pelajaran Berharga

Padang Pariaman--Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Padang Pariaman nonton bareng (nobar) bersama santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kamis (29/9) malam lalu. Nobar menyaksikan tayangan film peristiwa G 30 S/PKI.
    Ketua Gerakan Pemuda Ansor Padang Pariaman, Zeki Aliwardana menyebutkan, pemutaran film ini diharapkan memberikan pemahaman kepada santri tentang sejarah terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang dikenal dengan pemberontakan G 30 S/PKI. Nobar dihadiri Kepala Kemenag Kota Pariaman Muhammad Nur, Ketua Yayasan Pembangunan Pendidikan Anuaril Ilmi (YP2I) Azrul Azwat, Pimpinan Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur Ali Basar Tuanku Sinaro,  Sekretaris PCNU Nahdlatul Ulama Padang Pariaman Andri Susanto.
    Pemutaran film ini diawali dengan paparan dari narasumber Dandim 0308/Pariaman Letkol ARH Hermawansyah, dan mantan Sekretaris PW Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat Armaidi Tanjung. "Pemaparan tersebut sebagai pengantar agar santri bisa lebih memahami bagaimana menarik pelajaran dari tayangan film G 30 S/PKI tersebut," kata Zeki Aliwardana.
    Hermawansyah menyebutkan, paham komunis yang dikembangkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni Pancasila. Komunis juga bertentangan dengan Islam sehingga harus dilawan dan dilarang di Indonesia.
    "Keinginan masyarakat Padang Pariaman untuk menyaksikan kembali film G 30 S/PKI, sangat tinggi. Banyak permintaan dari berbagai kalangan seperti pondok pesantren, sekolah, kelompok masyarakat yang ingin melaksanakan nobar ini," kata Hermawansyah dihadapan 500-an santri Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur.
    Sedangkan Armaidi Tanjung menilai, bagi santri menonton film ini penting agar bisa mengetahui bagaimana perlakuan orang-orang PKI terhadap santri, ulama dan tuanku menjelang meletusnya peristiwa G 30 S/PKI itu. Orang-orang PKI selalu mengintimidasi, mengancam, bahkan membuat list nama para ulama yang akan dihabisi atau dibunuh. Karena ulama yang selalu menentang setiap gerakan PKI di tengah masyarakat.
    "Saya secara pribadi beberapa kali mewawancarai ulama NU di Padang Pariaman yang berhadapan dengan kekuatan PKI. Beliau menyampaikan bagaimana kuatnya tekanan yang dilakukan orang-orang PKI terhadap dirinya dan ulama lainnya," kata Armaidi.
    Secara nasional, PKI antara tahun 2000 – 2014 menuduh Nahdlatul Ulama (NU) dan TNI sebagai penjagal dan menuntut meminta maaf, serta mengajukan ke Pengadilan Internasional. Padahal sebelum terjadi aksi balasan pasca meletusnya peristiwa G 30 S/PKI yang sudah menewaskan para ulama dan melecehkan simbol-simbol agama Islam tidak pernah diungkit.
    Menyikapi tuduhan tersebut, PBNU mengeluarkan buku putih yang berjudul, Benturan NU – PKI 1948-1965 yang ditulis H. Abdul Mun’im DZ. Dari buku putih ini terlihat jelas apa yang sudah dilakukan PKI terhadap ulama NU dan kudeta berdarah yang berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan Komunis. Sejumlah jenderal pun dibunuh, kata Armaidi Tanjung.
    Untuk itu, santri dan generasi muda memang harus mewaspadai kembali bangkitnya kekuatan PKI di Indonesia. Orang-orangnya bisa masuk di berbagai lini di tengah masyarakat. Berbagai isu dan wacana diapungkan agar ada pihak-pihak tertentu yang terpancing, kemudian menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat, kata Armaidi menambahkan. (501)