Secara Resmi AKPER Tidak Lagi Milik Pemkab Padang Pariaman

Secara Resmi AKPER Tidak Lagi Milik Pemkab Padang Pariaman

Pariaman--Akademi Keperawatan (AKPER) Pemda Padang Pariaman yang dulunya bernama Sekolah Pendidikan Keperawatan (SPK), yang berlokasi di bekas komplek gedung Sekretariat Daerah lama, dan selama ini telah menciptakan ribuan tenaga perawat yang berkompeten dari putra putri daerah ini, secara resmi tidak mejadi milik Pemda lagi, seiring dicabutnya Perda pada rapat paripurna DPRD, Rabu lalu.
    Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Januar Bakri itu dibuka pada jam 11.00 wib di ruang rapat Sekretariat dewan, dihadiri Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur beserta pimpinan OPD berlangsung alot, tertib dan lancar.
    Sesuai rapat paripurna, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda percabutan Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang AKPER milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyatakan bahwa seluruh fraksi-fraksi di DPRD setuju bahwa AKPER tidak lagi di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, merujuk pada aturan dari Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh memiliki sekolah menengah dan sekolah tinggi atau pun sejenisnya.
    Meskipun AKPER Pemda tidak lagi di bawah naungan Pemda Padang Pariaman, pendidikan keperawatan di AKPER tidak serta merta dihentikan, karena pendidikan perkuliahan yang sedang berlangsung dan banyak tenaga pendidiknya berasal dari ASN kabupaten Padang Pariaman. "Berangkat dari itu, maka kami akan seleksi siapa yang pantas mengelola AKPER ini untuk ke depannya," ungkap wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur.
    Acara rapat dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Keputusan pencabutan Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang AKPER oleh Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman disaksikan oleh anggota DPRD dan pimpinan OPD yang hadir di dalam ruangan rapat Sekretariat DPRD. (501)

Padang Pariaman Jangan Sampai Terimbas virus LGBT

Padang Pariaman Jangan Sampai Terimbas virus LGBT

Kampung Dalam--Tim Safari Ramadhan (TSR) Provinsi Sumatera Barat dipimpin Asisten II Setdaprov, H. Syafruddin mewakili gubernur datang mengunjungi jemaah Masjid Taqwa Kampung Tanjung, Kecamatan V Koto Kampuang Dalam, Rabu lalu.
    Kunjungan TSR provinsi itu disambut Bupati Ali Mukhni dan Kepala OPD Kabupaten Padang Pariaman di kediaman resmi bupati di Karan Aur, Pariaman. Sebelum menuju Kampung Dalam, rombongan TSR berbuka puasa bersama.
    Syafruddin berpesan agar masyarakat selalu menjaga kerukunan dan selalu memupuk rasa kebersamaan. “Melalui momentum Ramadhan ini mari sama-sama kita bentengi diri, keluarga dan masyarakat dari pengaruh negatif narkoba dan pergaulan bebas. Gubenur menghimbau supaya Padang Pariaman tidak ikut terimbas virus yang lagi merebak sekarang seperti LGBT," kata Syafruddin.
    Syafruddin juga menyampaikan kepada orangtua untuk tidak memberikan HP pintar kepada anak-anak yang masih usia sekolah. "Diharapkan kepada orangtua untuk menunda memberikan HP pintar kepada anak-anak kita yang masih usia sekolah. Kenapa, karena terbukti merusak sistim otak anak. Contoh, anak disuruh makan, disuruh shalat, disuruh ke sekolah, disuruh ke pasar, jawabnya pasti tungu sebentar. Karena apa? Karena gila main games di HP," pintanya.
    Terkait pembangunan di Padang Pariaman, Asisten II Sekdaprov menyampaikan pesan gubernur yang sangat mengapresiasi. “Kita dari Pemrov Sumbar juga akan melanjutkan pembangunan Stadion Utama Sumbar di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung,” katanya.
    Pada kesempatan itu Bupati Ali Mukhni mengucapkan terima kasih atas kunjungan TSR Sumbar. “Alhamdulillah, pak gubernur juga meninggalkan sumbangan sebesar Rp20 juta untuk pembangunan Masjid Taqwa Kampung Tanjung,” ujar Bupati.
    Bupati pun dengan uang pribadinya ikut menyumbang Rp5 juta dan 1 paket Al Quran kepada pengurus masjid. Bupati mengingatkan kepada jemaah untuk menjaga kebersihan, menghemat energi, menjaga keamanan lingkungan agar pelaksanaan ibadah puasa baik di siang hari maupun malam hari berjalan dengan baik tanpa gangguan. (501)

Ada Sikap Tidak Toleran Mengusung Ideologi Selain Pancasila

Ada Sikap Tidak Toleran Mengusung Ideologi Selain Pancasila

Parit Malintang--Untuk pertama kalinya, upacara peringatan hari lahir Pancasila diperingati secara resmi di lingkungan Pemkab Padang Pariaman, Kamis (1/06) lalu.
    Diinspekturi Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, upacara peringatan hari lahir Pancasila ke-72 berjalan khidmat di tengah menjalankan puasa Ramadhan.
    Peserta upacara yang terdiri dari ASN di lingkungan Pemkab Padang Pariaman, Kodim 0308 Pariaman dan Polres Padang Pariaman terlihat semangat mengikuti upacara yang baru pertama kali diadakan sejak Keputusan Presiden RI Nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila diterbitkan tanggal 1 Juni 2016 lalu.
    Dalam sambutan Presiden RI Joko Widodo yang dibacakan Suhatri Bur ditegaskan bahwa upacara hari lahir Pancasila diperingati untuk meneguhkan komitmen seluruh elemen bangsa agar lebih mendalami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
    "Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Soekarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita," ujar Suhatri Bur.
    Presiden mengingatkan, bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah ke-bhinneka tunggal ika-an kita.
    Namun, katanya lagi, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita sedang di uji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak mengaungkan hoax alias kabar bohong.
    Presiden Jokowi mengajak untuk belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. "Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur si tengah kemajemukan," kata Suhatri Bur.
    Oleh karena itu, Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengalaman Pancasila dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila.
    Senada dengan ajakan dan himbauan Presiden, Suhatri Bur juga menyampaikan pesan Bupati Padang Pariaman untuk saling menjaga lingkungan dari rongrongan perpecahan, saling hujat menghujat baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari.
    "Kita baca bersama di media masa, ada ulama kita yang ditangkap karena ujaran kebencian, menghujat dan memfitnah institusi resmi. Jangan ini sampai terjadi pada kita," kata mantan Ketua KPU Padang Pariaman ini.
    Suhatri Bur mengajak untuk saling menghargai sesama, hargai kebhinekaan dan saling ingat mengingatkan jika ada yang terdorong nafsu menyikapi berita di media masa. (501)

KPN Padang Pariaman Masih Minus

-Yayasan Tribuana Catat Sejarah Baru
50 Anak PAUD Wisuda Bersama di Pantai Tiram

Ulakan--Sekitar 50 anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergabung di PAUD Tribuana, Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakis, PAUD Nurul Jannah, Maransi Ulakan dan PAUD Al-Amin, Kampung Ladang Ulakan, Padang Pariaman, Jumat (24/6) merasa senang dan gembira sekali. Betapa tidak, selama ini mereka hanya tahu dengan lingkungan sekolah mereka. Tapi kali ini mereka sengaja diwisuda di kawasan objek wisata Pantai Tiram, Kecamatan Ulakan Tapakis.
    Ketua Yayasan Tribuana yang menaungi PAUD tersebut, Taufik Hidayat kepada Singgalang, melihat hal itu terobosan baru yang dilakukannya, mengingat pembangunan karakter anak itu sendiri. "Sebelum anak ini masuk sekolah formal, sengaja kita kenalkan dengan alam lingkungan, agar kemampuannya bisa meningkat, sehingga bisa memudahkan ketika telah di SD nantinya," kata dia.
    Menurut Ketua Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Padang Pariaman ini, lewat wisuda di alam luas ini pihaknya ingin memberikan motivasi, terutama pada masyarakat luas, betapa pentingnya pendidikan PAUD demikian. "Alhamdulillah, akhir-akhir ini minat dan bakat orangtua untuk menyekolahkan anaknya pada PAUD mulai tumbuh dan berkembang dengan signifikan. Lulusan PAUD ini tidak lagi mesti masuk TK, tetapi langsung mendaftar ke SD. Sebab, mereka yang diwisuda berusia 6-7 tahun," kata Taufik Hidayat.
    Kini, lanjut Taufik Hidayat, sedang dibuat program baru, yakni program Iman dan Taqwa (Imtaq). Hal itu mutlak, mengingat pertumbuhan yang sedang terjadi pada diri anak itu sendiri. Semua guru-gurunya, sangat paham, apa yang mesti diberikan kepada anak tersebut. Bahkan, disamping itu PAUD ini juga memberikan pelatihan tertentu kepada anak yang dinilai punya potensi.
    Bersama seluruh guru yang mengajar di PAUD itu, Taufik Hidayat berharap adanya perhatian khusus dari Pemkab Padang Pariaman, terkait pengembangan PAUD demikian. Sebab, selama ini PAUD itu dikembangkan dengan swadaya masyarakat. "Kita tahu, berapalah kemampuan masyarakat kampung untuk terus membiayai lembaga yang sedang tumbuh dan berkembang dengan dinamikanya ini," ungkapnya.
    Sementara, Z. Marita yang mewakili Kepala UPTD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kecamatan Ulakan Tapakis menilai kreativitas pihak yayasan melakukan terobosan ini, patut dikembangkan terus. Hal yang semacam ini sangat besar manfaatnya, terutama terhadap pertumbuhan dari kemampuan daya serap anak itu sendiri.
    Dia mengaku senang, melihat program yang diajarkan dilingkungan PAUD Tribuana cukup mampu memberikan yang terbaik. "Pendidikan yang dikembangkan tidak lagi sekedar belajar sambil bermain. Tetapi banyak hal yang lebih. Adanya ketrampilan menulis, membaca, bahasa Inggris dan lain sebagainya, adalah sebuah jawaban yang tepat dalam memajukan masyarakat itu sendiri," ujarnya. (dam)
-----------------------------------------------------------------

-Di Kota Pariaman
Semua Tamat SD Harus Tertampung di SMP

Pariaman--Pemerhati masalah pendidikan di Kota Pariaman, Syamsuir berharap seluruh anak-anak tamatan Sekolah Dasar (SD) di kota itu, harus mampu melanjutkan ke SMP. Hal itu mutlak dilakukan, mengingat program wajib belajar sembilan tahun yang telah lama diluncurkan pemerintah.
    Artinya, kata Win Matahari, panggilan akrab salah seorang tokoh masyarakat Kota Tabuik itu, bagi anak-anak kurang mampu harus bisa dipasilitasi oleh Pemko dengan baik dan benar. "Tahun lalu, tak seorang pun anak tamat SD yang tidak melanjutkan ke SMP. Semua bisa ditampung. Hendaknya tahun ini hal itu juga bisa ditampung di seluruh SMP yang ada di Pariaman," kata dia pada Singgalang, Jumat (24/6) di Pariaman.
    Menurut dia, sebagai kota yang tengah berkembang dengan dinamikanya, mau tidak mau pendidikan warganya juga harus maju. Kemajuan masa depan sebuah daerah, erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang ada pada masyarakatnya. Dan ini juga sekaligus antisipasi, agar tidak ada orangtua yang merasa tidak mampu melanjutkan pendidikan wajib anak-anaknya.
    Win Matahari mengajak seluruh orangtua anak untuk bisa melihat masa depan anaknya sendiri secara bijaksana. Seberat apapun beban yang ditanggung dalam rumah tangga, yang namanya pendidikan anak jangan sampai terabaikan. Disamping itu, dia juga menghimbau kepada seluruh pelaksana SMP yang ada di kota itu, agar bisa memberikan yang terbaik, dalam masa penerimaan siswa baru tahun ini.
    Dia yakin, lewat kemajuan pendidikan itulah kemajuan Kota Pariaman bisa diraih dan diwujudkan. Baginya, program pemerintah yang telah lama dicanangkan itu, harus dikawal sebaik mungkin, agar tidak ada anak yang merasa tercecer dan terpinggirkan, akibat ketidak-mampuan orangtuanya dalam melanjutkan sekolah anaknya. (dam)
--------------------------------------------------------------------

-Terungkap Dalam RAT
KPN Padang Pariaman Masih Minus, Karena Beban Hutang

Pariaman--Rapat Anggota Tahunan (RAT) bukan saja momen sangat penting untuk meningkatkan silaturahmi antara pengurus dan anggota, tetapi juga forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun berjalan, dan menyusun program kerja baru yang akan datang.
    Wakil Bupati Padang Pariaman, H. Damsuar Datuak Bandaro Putiah, menyebutkan hal itu Kamis (23/6) saat RAT Koperasi Pegawai Negeri (KPN) di Pariaman. Katanya lagi, peserta RAT hendaknya jangan banyak hadir ketika doorprize, tetapi aktif berpartisipasi sejak penyampaikan laporan pertanggunganjawaban pengurus, selanjutnya mengkoreksi dan mengkomfirmas sekaligus memberikan saran dan masukan untuk program ke depan.
    Sebagai contoh, kata dia, jumlah kekayaan bersih tahun buku 2009 sebesar Rp5,03 miliar lebih, tahun buku 2010 naik menjadi Rp5,42 miliar lebih. Kewajiban jangka panjang seperti hutang yang harus dibayar kepada bank donasi modal, tahun buku 2009 sebesar Rp12,48 miliar lebih, tahun buku 2010 berkurang menjadi Rp9,4 miliar lebih.
Tahun 2010 pengurus KPN berhasil pula memperoleh suntikan modal atau kredit dari PKP-RI sebesar Rp500 juta, dan dari PT BKE sebesar Rp300 juta.
    Menurut Damsuar, untuk memenuhi kebutuhan anggota, pada tahun buku lalu, sebanyak 618 anggota atau 51 persen lebih mendapat pelayanan kredit simpan pinjam, dengan jumlah dana sebesar Rp2,18 miliar lebih.
Sisa Hasil Usaha atau SHU, pada tahun buku 2010 sebelum dipotong pajak sebesar Rp27,25 juta lebih, dan itu menurun dibandingkan dengan tahun buku 2009 yang berjumlah Rp51 juta lebih, disebabkan naiknya beban administrasi dan umum serta beban organisasi.
    "Membangun koperasi merupakan suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan dan berpeluang tinggi. Selaras dengan adanya pergantian generasi, pertambahan jumlah anggota masyarakat, dan perkembangan yang ada, membangun koperasi tidak bisa menjadi monopoli pemerintah. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan koperasi, organisasi koperasi sendiri yang harus didorong untuk secara aktif membangun dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah lepas tangan. Pemerintah tetap sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kondusif yang dibutuhkan dan mendorong serta mengundang partisipasi positif pihak terkait dalam membangun koperasi," katanya.
    Namun, ujar Damsuar lagi, permasalahannya adalah bahwa pada satu sisi pembangunan koperasi tergantung pada partisipasi aktif berbagai pihak, terutama dari kalangan koperasi sendiri meliputi anggota, pengurus dan pengelola serta partisipasi aktif pihak terkait baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pada sisi lain belum tentu terdapat pemahaman yang sama tentang tujuan, sasaran dan pengukuran serta kriteria penilaian hasilnya.
    Sementara Sekretaris KPN Padang Pariaman, Rasyid menyampaikan peningkatan perkembangan modal sendiri akibat dari simpanan anggota. Dari data 2010 jumlah anggota berkurang karena banyak yang masuk pensiun, tetapi simpanan wajib jadi bertambah.
    Menurut dia, saat ini KPN masih belum beruntung, karena banyaknya beban bunga yang harus dibayar pada bank. Untuk tahun ini, dapat diprediksi SHU kurang lebih Rp394 juta. Hal itu terjadi dengan berkurangnya beban hutang dimaksud. (dam)

Untuk Kawasan Terpadu Tarok Kemeristek Dikti RI Apresiasi Pemprov Sumbar Dukung Moril dan Materil

Untuk Kawasan Terpadu Tarok
Kemeristek Dikti RI Apresiasi Pemprov Sumbar Dukung Moril dan Materil

Nan Sabaris--Pembangunan kawasan terpadu di Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
    Pada kawasan seluas 697 hektare yang berstatus tanah negara itu dialokasikan untuk pembangunan lima kampus, satu unit rumah sakit, gedung Diklat Lembaga Administrasi Negara, Diklat Kejagung dan perkantoran Pemkab Padang Pariaman.
    "Alhamdulillah, kata Ali Mukhni, kawasan itu telah ditinjau dan diapresiasi oleh Kemeristek Dikti. Pemprov siap dukung moril dan materil, dari awal hingga akhir," kata Gubernur Irwan Prayitno saat kunjungan Tim Safari Ramadhan di Masjid Baitul Makmur, Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kamis lalu.
    Irwan juga meminta seluruh masyarakat agar mendukung pembangunan kawasan terpadu tersebut yang tujuannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Bisa dibayangkan perputaran uang per hari yang bisa dinikmati masyarakat sekitar.
    "Jika diperkirakan ada mahasiswa 20 ribu, belanja rata-rata 50 ribu, artinya uang Rp1 miliar beredar di Tarok dan sekitarnya," kata gubernur yang mempoleh Jenderal Bintang Tiga Kehormatan baru-baru ini.
    Multiplayer effect pembangunan tersebut juga dapat dirasakan oleh kabupaten dan kota lainnya, seperti Padang Panjang, Bukittinggi, Tanah Datar, Solok, Agam dan Payakumbuh. Irwan juga mendorong Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian Kesehatan untuk percepatan pembangunannya.
    Bupati Ali Mukhni melaporkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, pejabat Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mensurvei lokasi bersama tim teknis. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Padang Pariaman telah membuka jalan dengan lebar 75 meter sepanjang tiga kilometer menuju kawasan tersebut. Bahkan jalan itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.
    "Lapor Pak Gubernur, sekarang mobil sudah bisa masuk ke lokasi, mudah-mudahan pembangunan kampus bisa dimulai tahun ini," kata alumni Lemhanas itu.
    Diketahui, bahwa kawasan Tarok seluas 697 hektare itu merupakan tanah negara yang menurut undang-undang merupakan kewenangan Bupati Padang Pariaman untuk penggunaannya. Hal itu sesuai dengan pernyataan Kepala BPN Sumbar.
    Pada TSR Sumbar, Gubernur Irwan Prayitno menyerahkan bantuan dana Rp20 juta dan dana pribadi Rp5 juta yang diterima langsung oleh pengurus Majid Baitul Makmur. Sedangkan Bupati Ali Mukhni secara pribadi turut berinfak sebesar Rp2,5 juta. (501)

Supaya Tidak Terjadi ABS Jangan Serahkan Tugas ke Bawahan

Supaya Tidak Terjadi ABS Jangan Serahkan Tugas ke Bawahan

Nan Sabaris--Gubernur Irwan Prayitno memuji Bupati Ali Mukhni terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Padang Pariaman. Boleh dikatakan, mayoritas APBD Sumbar dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek dan pembebasan lahan berskala nasional.
    Satu hal yang menjadi catatan penting, bahwa Ali Mukhni berhasil dalam pembebasan lahan dengan cepat, langsung turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan stakeholders dan pendekatan humanis dengan seluruh lapisan masyarakat.
    "Bupati Ali Mukhni, Kepala Daerah berprestasi. Namanya harum di mana-mana hingga pemerintah pusat. Tugas yang saya perintahkan, dengan cepat dituntaskan, terutama pembebasan lahan. Dia memang seorang pekerja keras," ujar Gubernur Irwan dihadapan ratusan jamaah ketika memimpin Tim Safari Ramadhan (TSR) di Mesjid Baitul Makmur, Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kamis lalu.
    Sepak terjang Ali Mukhni, kata Irwan, dalam menggaet proyek pusat sudah banyak terbukti. Contoh, pembangunan Diklat Pelayaran, pesaingnya dari Pessel, Padang dan Agam. Tapi Pemprov Sumbar mendukung dibangun di Padang pariaman.
    "Kepala daerah lain sibuk melobi saya, tapi Pak Ali Mukhni hanya kedip-kedip mata saja sama saya, sekarang sudah berdiri megah di Tiram, Kecamatan Ulakan Tapakis," ujar mantan anggota DPR RI itu.
    Kemudian, MAN Insan Cendikia. Pesaingnya dari empat daerah, yaitu Dharmasraya, Pessel, Pasaman, Padang. Akhirnya, diputuskan dibangun di Sintuak, Padang Pariaman. "Lagi-lagi itu hanya kedip-kedip mata dari Ali Mukhni. Sekarang bangunannya juga megah, boarding school dan telah menerima siswa," ujar Irwan Prayitno.
    Begitu juga dengan pembangunan stadion utama, embarkasi dan asrama haji, jalan lingkar Duku - Sicincin, winrip jalan Lubuk Alung - Sicincin, Lubuk Alung - Kurai Taji, semuanya berjalan lancar.
    "Jadi dari kedip-kedip mata itu, Ali Mukhni mampu menyediakan dan membebaskan lahan dengan aman. Ini yang membedakannya dengan kepala daerah lain," kata gubernur yang berhasil meraih Opini WTP dari BPK RI baru-baru ini.
    Bupati Ali Mukhni membenarkan bahwa Gubernur Irwan Prayitno sangat pro aktif dan berkontribusi penuh dalam mendukung seluruh pembangunan infrastruktur. Bahkan mega proyek nasional dibiayai oleh APBD Sumbar untuk pembebasan lahan.
    "Padang Pariaman tidak punya uang untuk menganggarkan pembebasan lahan. Alhamdulillah, saya mengadu kepada gubernur dan beliau bersedia membantu sepenuhnya," kata alumni Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu.
    Terkait pujian Gubernur Irwan Prayitno mengenai pembebasan lahan, Ali Mukhni bekerja agar dapat dinikmati masyarakat hasilnya. Pemerintah Pusat tidak akan mau mengucurkan dananya apabila status tanah belum clear and clean. Untuk itu, baik siang maupun malam ia melakukan pendekatan dengan masyarakat.
    "Yang saya pegang pesan gubernur saat dilantik 17 Februari 2016 lalu, jangan serahkan tugas-tugas ke bawahan saja. Nanti laporannya ABS saja. Jadi saya pimpin langsung pembebasan lahan mega proyek nasional. Biar tuntas, clear and clean," ungkap peraih Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Joko Widodo itu. (501)

Optimalisasi Pemanfaatkan KTP Elektronik DPMPTP Berkolaborasi dengan Disdukcapil

Optimalisasi Pemanfaatkan KTP Elektronik DPMPTP Berkolaborasi dengan Disdukcapil

Padang Pariaman--Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mewujudkan proses administrasi perizinan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu untuk optimalisasi pemanfaatkan KTP elektronik bagi masyarakat, khususnya dunia usaha.
    "Kita sudah lihat sistim perizinan online pada DPMPTP. Nanti kita coba integrasikan dengan sistim di Disdukcapil," kata Kepala Disdukcapil Padang Pariaman M. Fadhly di Ruang Pelayanan Perizinan di DPMPTP di Pariaman, beberapa waktu lalu.
    Sebanyak 31 item, kata Fadhly, data kependudukan yang dapat diakses dalam proses perizinan. Mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, pekerjaan dan lain sebagainya.
    "Jadi, petugas bisa memilih data mana yang diperlukan sesuai formulir pemohon perizinan," kata satu-satunya Kadisdukcapil di Sumbar yang baru saja mengikuti study bersama Kemendagri di Korea Selatan itu.
    Sementara Kepala PMPTP Hendra Aswara mengatakan, sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017, sebanyak 122 perizinan dan enam non perizinan yang diproses secara online. Proses perizinan dapat juga diakses melalui website; perizinan.padangpariamankab. go.id untuk mengetahui persyaratan, lama proses dan biayanya sesuai Peraturan Daerah (Perda).
    "Pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMPTP, sebagai bukti komitmen Bupati Ali Mukhni dalam mempercepat, mempermudah dan mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha," kata jebolan STPDN angkatan XI itu.
    Terkait inovasi pelayanan perizinan berbasis NIK, Hendra mengapresiasi Disdukcapil yang telah memberikan akses data kependudukan. Jadi, nanti masyarakat datang membawa KTP elektronik disesuaikan dengan formulir yang disiapkan petugas front office.
    "Saya kira ini hal yang baru di Sumbar. Semoga segera terwujud sehingga lebih meningkatkan kepuasan masyarakat," kata mantan Kabag Humas itu. (501)